Penanganan Pandemi Pemerintah Masih Saja Berantakan

OPINI, MP — Pandemi COVID-19 diperkirakan sedang mendekati puncaknya di Indonesia dan selesai pada bulan Juni 2020. Prediksi selesainya COVID-19 ini tentunya memiliki syarat: kinerja pemerintah dan partisipasi masyarakat harus mutual. Sebelumnya saya membahas mengenai perilaku masyarakat yang tidak siap menghadapi COVID-19, tetapi pada kali ini saya akan membahas bagaimana pemerintah Indonesia, sebagai otoritas yang diberi wewenang untuk mengatasi masalah ini, tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.

Tidak optimalnya fungsi pemerintah ini bukan hanya disebabkan karena COVID-19 merupakan virus baru yang belum banyak diketahui informasinya. Pemerintah kita sendiri sebenarnya tidak cukup efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya, ditambah lagi dengan aktor-aktor pemegang kekuasaan (baca: pejabat) yang subjektivitas dan ketidakseriusannya bisa mengorbankan keselamatan masyarakat awam, subjek peraturan yang nasibnya ditentukan oleh keputusan legal para pejabat (meskipun secara dasar hukum, formal, dan teori kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat). Sekalinya dibuat, tidak jarang peraturan tersebut tumpang tindih dengan kebijakan lembaga lain. Apalagi lagi jika kebijakan itu secara sendiri secara tunggal juga tidak jelas sasarannya.

Antisipasi, Kesigapan, dan Mentalitas

Kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan secara resmi pada 2 Maret 2020, sekitar dua bulan yang lalu. Tetapi, Indonesia sebenarnya punya waktu sekitar satu bulan untuk mempersiapkan diri ketika jumlah kasus di Tiongkok melonjak tajam pada awal-pertengahan Februari. Mengingat kepadatan dan mobilitas penduduk Tiongkok serta jumlah penerbangan langsung dari Indonesia menuju negeri tirai bambu itu, pemerintah seharusnya mulai waspada sejak interval kenaikan jumlah kasus positif di Tiongkok bertambah besar pada akhir Januari.

Kurangnya kesigapan juga disebabkan oleh salah satunya mentalitas para pemegang jabatan di Indonesia. Para pejabat ini adalah bagian dari masyarakat Indonesia, sehingga tidak mengherankan bahwa ketika kita mengatakan masyarakat Indonesia “remeh” terhadap COVID-19 pada awal fase, hal ini tidak hanya berlaku pada masyarakat awam tetapi juga pada pemegang kekuasaan. Sikap remeh terhadap COVID-19 ini diakibatkan oleh minimnya literasi ilmiah, overconfidence, dan kebiasaan untuk berguyon di waktu yang tidak tepat. Ketiga hal ini merupakan serangkaian sikap yang membuat pemerintah Indonesia lambat dalam menghadapi COVID-19 di awal penyebaran.

Menteri Kesehatan (Menkes) kita, Terawan Agus Putranto, misalnya. Pelantikannya dulu sempat menuai kontroversi karena sanksi dari IDI untuk praktik “cuci otak”nya yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Salah satu langkah fatal yang diambil Terawan adalah overconfidence-nya dalam menanggapi COVID-19. “Tidak pernah aman mengasumsikan bahwa kita memiliki kendali penuh atas apa yang kita pikir kita kendalikan”; sayangnya ini dilakukan Terawan sebagai respon terhadap keraguan beberapa pihak mengenai kemampuan Indonesia mendeteksi COVID-19. Bahkan ketika Mark Lipsitch, seorang peneliti dari Harvard, memaparkan penelitiannya mengenai jumlah kasus COVID-19 yang seharusnya sudah ada di Indonesia, Terawan menganggap pernyataan peneliti ini adalah hinaan bagi bangsa Indonesia.

Apabila Terawan mengesampingkan sentimen individunya dan melihat dari perspektif lain, pernyataan peneliti Harvard ini (terlepas peer review yang belum memadai) dapat dijadikan peringatan awal dan basis untuk meningkatkan kewaspadaan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Terlebih lagi, Terawan sebagai seorang dengan pendidikan dan pengalaman kedokteran seharusnya mengerti ancaman tersembunyi dari sebuah virus baru. Entah apa yang ada di pemikiran Terawan ketika ia menolak pernyataan keheranan World Health Organization (WHO) tentang COVID-19 di Indonesia, mengatakan organisasi internasional non-pemerintah itu termakan hoaks, dan bahkan menganggap pernyataan WHO itu menghina. (entah ada apa sebenarnya antara Terawan dengan diksi “penghinaan”)

Bila Terawan meremehkan COVID-19 dengan overconfidence-nya, beda lagi dengan pejabat lainnya yang menjadikan COVID-19 guyonan. Sebut saja Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Guyonannya bahwa Indonesia “kebal corona karena setiap hari kita makan nasi kucing” sekarang terdengar cukup ironis, mengingat pada 14 Maret lalu, dia secara resmi menjadi menteri RI pertama yang positif COVID-19. Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) kita, Airlangga Hartarto, juga mengguyonkan kalau “corona sulit masuk RI karena izinnya susah”, bahkan dengan berani membandingkan proses masuk COVID-19 dengan omnibus law yang, ternyata, kajiannya masih berjalan terus di tengah pandemi ini. (untuk guyonan oleh para pejabat selengkapnya dapat dilihat di sini dan di sini)

Meskipun mereka adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang awalnya remeh dengan COVID-19, fakta bahwa mereka adalah pemegang kekuasaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya seharusnya menjadi insentif bagi mereka untuk waspada terhadap ancaman dari luar, termasuk virus COVID-19 ini. Mereka sebagai figur publik yang selalu disorot perilakunya seharusnya bisa menjadi contoh/pedoman terhadap perilaku masyarakat. Dengan berguyon dan overconfidence, secara tidak langsung para pejabat ini mengafirmasi pemikiran di masyarakat awam bahwa “orang Indonesia kebal COVID-19 karena iklim/makanan/kebiasaan/obat tradisional”, pemikiran yang tentunya berbahaya dalam menyelesaikan pandemi ini.

Alur Birokrasi, Informasi, dan Bantuan yang Disalahgunakan

Alur informasi dan birokrasi pusat-daerah yang lama juga menghambat pencegahan dan penanganan pandemi. Alur informasi seharusnya terintegrasi dengan baik sehingga tidak perlu ada tunggu-menunggu akibat proses input informasi valid yang bertahap-tahap. Begitu pula dengan alur birokrasi; melalui sistem informasi yang terintegrasi, pengambilan kebijakan bisa menjadi lebih cepat karena informasi untuk pertimbangan pengambilan kebijakan sudah tersedia.

Salah satu kebijakan yang terpengaruh oleh lambatnya alur informasi dan birokrasi adalah pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari daerah ke pusat. Proses pengajuan PSBB harus melampirkan data yang cukup dari tingkat daerah, yang lalu dipertimbangkan oleh Kementerian Kesehatan sebelum akhirnya tindakan PSBB untuk daerah tersebut disetujui. Total waktu yang dibutuhkan untuk memproses tindakan ini adalah sekitar dua hari.

Menurut saya, ini tidak efektif karena beberapa hal. Pertama, informasi mengenai situasi per daerah seharusnya sudah didata/dimiliki oleh tingkat pusat, dalam hal ini kementerian, agar mereka membuat kebijakan tingkat nasional yang bisa diaplikasikan ke semua daerah. Kedua, informasi tiap daerah yang seharusnya sudah dimiliki tingkat pusat bisa menjadi dasar bagi birokrasi tingkat pusat untuk merekomendasikan tindakan PSBB, atau bahkan memaksakan jika urgen, pada tingkat daerah. Ketiga, dengan adanya interval antara pengajuan dan penyetujuan PSBB, kemungkinan melonjaknya mobilisasi masyarakat untuk menghindari efek PSBB (mudik/pulang kampung secara legal maupun ilegal) sangat tinggi. Ini justru menjadi antitesis dari esensi PSBB itu sendiri: untuk membatasi kegiatan sosial dalam skala besar.

Tidak hanya hubungan pusat-daerah, bahkan alur birokrasi dari unit terkecil seperti desa ke pemerintah daerah juga rumit. Seperti yang terjadi di Sukabumi, di mana data yang tidak relevan, perubahan standar penerima bantuan, bahkan hingga penggunaan ojek online (ojol) sebagai distributor bantuan. Ada juga kasus di mana bantuan yang sudah disalurkan pun disalahgunakan oleh pejabat kecil, seperti yang diduga dilakukan oleh seorang ketua RT di Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut Zaenudin, Camat Kresek, itu hanya masalah sepele uang rokok yang diberikan warga ke ketua RT, walaupun cukup mengherankan bahwa uang tersebut lalu dikembalikan ke warga (dalam waktu yang singkat pula).

Selain “uang rokok”, ada juga bentuk penyalahgunaan bantuan dengan motif kampanye politik, seperti yang dilakukan Sri Mulyani, Bupati Klaten. Penempelan stiker foto bupati pada botol hand sanitizer yang ternyata, setelah stikernya dilepas, adalah bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) sukses membuat bupati ini panen hujatan karena dianggap menggunakan situasi dan bantuan untuk kampanye pilkada (sekarang ia terancam tidak bisa ikut pilkada). Dalihnya adalah kesalahan teknis di lapangan dan penempelan stiker itu ditujukan untuk bantuan dari pemda, bukan bantuan dari Kemensos yang berjumlah 1.000 botol, tetapi bila dipikirkan dengan logika, sebenarnya cukup sederhana: bantuan hand sanitizer bukan dari kantong bupati itu sendiri, lantas mengapa botol-botol tersebut perlu ditempeli stiker bupati?

Sulitnya Menentukan Peraturan/Kebijakan Sebagai Acuan

Tumpang tindihnya kebijakan, atau kebijakan kontradiktif, di birokrasi Indonesia bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sebelum mengeluarkan kebijakan, lembaga pemerintahan seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan lembaga-lembaga lainnya. Mengkaji dan menyusun kebijakan yang lalu akan direvisi berkali-kali, atau bahkan dicabut, hanya akan membingungkan pihak yang harus menaati kebijakan tersebut.

Salah satu kejadian tumpang tindih kebijakan selama pandemi ini adalah izin operasi perusahaan besar di provinsi DKI Jakarta. Perlu diketahui, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang menerapkan PSBB setelah disetujui oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sehingga seharusnya perusahaan yang tetap beroperasi selama PSBB dianggap melanggar ketentuan pemprov DKI. Akan tetapi, perusahaan yang diduga melanggar PSBB ini ternyata memiliki izin operasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Pembahasan lebih lanjut pun harus dilaksanakan antara pihak pemprov dan pihak Kemenperin mengenai izin ini.

Selain izin operasi perusahaan besar, peraturan lain yang membingungkan untuk dijadikan acuan adalah peraturan tentang operasional ojek online (ojol) selama PSBB. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 9 tahun 2020, ojol hanya diperbolehkan mengangkut barang. Ini berkebalikan dengan pasal 11 ayat 1d dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PMP) Nomor 18 tahun 2020 yang menyatakan ojek boleh membawa penumpang dengan memenuhi kriteria tertentu. Jadi sebenarnya ojol diperbolehkan menarik penumpang atau tidak selama PSBB? Itu menjadi pertanyaan terhadap para pembuat kebijakan ini.

Tidak hanya masalah tumpang tindih, suatu peraturan dapat menjadi masalah baru jika peraturan tersebut bersifat multitafsir, rancu, atau bahkan sulit untuk dievaluasi pelaksanaannya. Peraturan mengenai ojol dari Kemenhub, selain menjadi bukti tumpang tindih kebijakan kementerian, juga menjadi contoh peraturan yang multitafsir dan sulit untuk dievaluasi pelaksanaannya.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pasal 11 ayat 1d menjelaskan bahwa ada kriteria yang harus dipenuhi jika ojol ingin membawa penumpang. Kriteria ini terkait dengan protokol kesehatan seperti disinfeksi kendaraan, penggunaan masker, dan lain-lainnya. Tetapi pada pasal 11 ayat 1c dalam PMP yang sama, ada penegasan bahwa ojol dilarang mengangkut penumpang tanpa ada syarat/penjelasan lebih lanjut dalam huruf tersebut. Berbagai pertanyaan juga muncul dari ketidakjelasan suatu peraturan itu sendiri: Apa sebenarnya sikap Kemenhub terhadap aktivitas ojol selama PSBB? Apakah ojol boleh membawa penumpang atau hanya barang? Dan jika memang boleh membawa penumpang, bagaimana aparatur penegak hukum bisa menjamin bahwa peraturan itu akan ditaati bila hanya mengandalkan kedisiplinan ojol dan penumpang yang seharusnya aware akan situasi dan fungsi PSBB itu sendiri?

Tumpang tindihnya kebijakan untuk meminta bantuan juga menyebabkan Sehan Salim Landjar, bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), sempat marah. Peraturan dari Kementerian Desa (Kemendes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemensos yang membingungkan dianggap memperlambat aliran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Meskipun sudah dijelaskan bahwa seharusnya Bupati Boltim tidak perlu marah-marah karena sudah ada Perppu No. 1 Tahun 2020 dan Permendagri No. 20 Tahun 2020, hal ini tetap perlu dipertanyakan: Mengapa untuk urusan BLT harus melalui tiga kementerian yang kebijakannya berbeda-beda? Jika memang iya tiga kementerian ini berwenang mengatur penyaluran bantuan, mengapa tidak ada koordinasi sejak awal antara ketiga kementerian dengan Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai acuannya? Perlu diingat bahwa Perppu ini sudah diterbitkan sejak 12 April 2020, dan kasus kemarahan Bupati Boltim yang viral ini terjadi dua minggu setelah Perppu diterbitkan, yakni pada tanggal 26 April 2020.

Akhir Kata

Bila saya katakan dengan jujur, terkadang saya merasa ada keuntungan yang didapatkan dari pandemi COVID-19 di Indonesia, walaupun saya agak sungkan menggunakan kata “keuntungan” ketika melihat efek negatif COVID-19 terhadap kesejahteraan masyarakat dan mereka yang kesehatannya rentan. Yang saya maksud bukan menurunnya polusi di kota-kota besar dan, tanpa mengurasi sedikitpun rasa hormat, tindakan heroik nan sentimental dari tim medis yang bertaruh nyawa menangani pandemi dan menjadi bukti bahwa kemanusiaan masih ada di Indonesia. Yang saya maksud adalah, pandemi ini menjadi pembelajaran pahit bagi pemerintah Indonesia untuk membuang kebiasaan lama dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Pesan saya cuman satu ke pemerintah: untuk pembelajaran yang didapat selama pandemi ini, diambil hikmahnya, tapi jangan lupa tetap enjoy.

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size