Pembatasan Ruang Gerak dalam Berekspresi

STOPPRESS, MP – Jumat (18/10) lalu, telah dilaksanakan diskusi oleh Media Parahyangan dan Lokataru Foundation yang bertajuk “Membelenggu Kritik Melenyapkan Akal” di Operation Room Gedung 0 Universitas Katolik Parahyangan (Unpar).

Diskusi ini dihadiri oleh kurang lebih 35 orang dari Unpar dan luar Unpar dengan 3 pembicara utama, yaitu Miftahul Choir selaku perwakilan dari Media Parahyangan, Ari J. Adipurwawidjana selaku dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Padjajaran (Unpad), dan Lovina dari Tim Riset Lokataru Foundation. Diskusi berlangsung mulai dari pukul 15.00 hingga 18.00 WIB.

Diskusi dimulai dengan pemaparan dari Ari J. Adipurwawidjana. Ia memberikan ilustrasi: mana yang lebih penting, kebebasan sipil, ketertiban umum, program pemerintah, atau pertumbuhan ekonomi? Jawaban yang bisa diterima, ujarnya, hanyalah kebebasan sipil. Meskipun hidup akan lebih nyaman dan efisien dengan adanya ketertiban dari kewenangan negara, namun hak-hak sipil sifatnya hak—ia hakiki.

Ia juga mengutip Thoreau dalam esainya Civil Disobedience. Menurut Thoreau, negara hadir setelah manusia. Oleh karena itu, ia tak lebih penting daripada para individu. Lebih lanjut, negara harus pertama dan utama mengakui para individu sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dan memperlakukannya sedemikian. Ia mengimbau bahwa kita harus waspada terhadap usaha-usaha pengekangan kebebasan sipil untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Di negeri sendiri, hak sipil merupakan barang baru. Ia menjelaskan pengalamannya pada masa Orde Baru yang serupa panoptikon a la Foucault, ketika warga negara menjadi ancaman, diawasi, dan dicurigai terus menerus sampai pelaksanaan lomba gim papan pun harus mendapatkan izin polisi dan militer. Hak-hak sipil hadir sepaket dengan reformasi: ketika apa yang disebut rezim otoriter tersebut jatuh dan dilanjutkan oleh rezim-rezim yang demokratis dan, seharusnya, menjaga hak-hak sipil warga negaranya.

Namun, pada kenyataannya, sensor dan pelarangan masih tetap marak terjadi. Dua kali Ari dalam kegiatan akademisnya disensor: pertama, ketika terdapat diskusi di ITB mengenai LGBT, dan kedua, pada saat art performance di Jalan Asia Afrika, beberapa tahun silam. Coraknya sama seperti apa yang sudah disampaikan pertama kali: demi ketertiban umum, protes dari warga, dan lain sebagainya.

Padahal, pembatasan kebebasan akademik ini melanggar prinsip-prinsip yang telah terdapat pada International Covenant on Civil and Political Rights serta International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, keduanya sudah diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia.

Pembicara kedua Lovina memberikan pendapatnya atas kebebasan akademik di Indonesia. Kebebasan akademik sendiri merupakan salah satu unsur yang terdapat di dalam kebebasan sipil di Indonesia. Lovina sendiri membawa beberapa data yang dapat digunakan sebagai bukti yang dapat mendukung pernyataan yang ada. Bahwasanya kebebasan akademik merupakan bentuk kebebasan untuk mencari dan mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab tanpa takut konsekuensinya. Kebebasan akademik sudah seharusnya dimiliki oleh seluruh masyarakat sivitas akademika yang merupakan mahasiswa, dosen, staf, serta pihak rektorat.

Lovina juga mengatakan bahwa pada zaman sekarang kebebasan akademik di Indonesia sudah mulai dibatasi, pembatasan tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya perundang-undangan baru yang dapat menghambat kebebasan akademik di berbagai institusi akademik. Pembatasan tersebut mencakup pembatasan pada kewenangan institusi akademik, pembatasan terhadap pelaksanaan akademik, dan pembatasan terhadap mahasiswa. Pembatasan atas kebebasan akademik sendiri dapat berpotensi melanggar ICCPR (International Covenant on Economic Social and Cultural Right) tahun 1996 pasal 13 dan 19 yang mengatur kebebasan akademik. Pembatasan atas kebebasan akademik juga dapat menyebabkan pengurangan hak masyarakat sivitas akademik dalam mengutarakan pendapatnya. Pengalaman dari Ari soal pembatasan ruang gerak saat diskusi menjadi salah satu sumber penelitian Lokataru. Disampaikan bahwa terdapat 57 kasus pembatasan akademik di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, serta Surabaya melalui cara pelarangan, pembubaran, intimidasi, dan ancaman. Pelaku dalam represi ini adalah: rektorat, ormas, polisi atau tentara, warga setempat, kementerian, dan dosen atau lembaga mahasiswa.

Pembicara ketiga, yaitu Miftahul Choir memberikan argumen terkait kebebasan berpendapat di ranah universitas. Miftahul yang merupakan ketua komunitas Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan (PUSIK) Parahyangan membawa argumen dengan tema “Menghidupkan Independensi Intelektual Mahasiswa.” Sebagai pembuka, Miftahul menceritakan fenomena yang terjadi di Unpar sekarang ini. Selain itu, Miftahul juga mengkritisi mengenai kebebasan berpendapat di Unpar dan bagaimana respon mahasiswa Unpar dalam menggunakan kebebasan berpendapat tersebut. Bahwasanya pihak kampus memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk berpendapat dan mengekspresikan pendapatnya terhadap berbagai isu dengan berbagai metode, tetapi kebebasan tersebut tidak digunakan dengan maksimal oleh mahasiswa Unpar sendiri. Miftah memberikan contoh bahwa pada rentang tahun 2016 hingga 2019, dengan organisasi kemahasiswaan yang pernah mengadakan diskusi dalam jumlah diskusi yang diadakan bisa dihitung jari.

Selain itu, Miftahul juga menekankan adanya peran organisasi sebagai norm entrepreneur, yaitu organisasi seharusnya bisa membawa sebuah narasi bagi para masyarakatnya. Narasi yang dimaksud adalah kebijakan yang dikeluarkan haruslah yang bersifat menyelesaikan suatu permasalahan dengan sebuah tindakan nyata. Adanya peran tersebut memberikan arti bahwa seharusnya fungsi organisasi kemahasiswaan bukan hanya sebagai penyambung lidah mahasiswa, tetapi bisa memperjuangkan hak mahasiswa.

Pada akhirnya, diskusi ini menjadi awal dari proses membangun kesadaran masyarakat Unpar akan pentingnya memiliki kepedulian serta pemikiran kritis mulai dari hal kecil, yaitu akan adanya hak dan kebebasan mereka dalam kehidupan perkuliahan di Unpar.

 

Alfonsus Ganendra, Naufal Hanif, Rafi Farhan || Brenda Cynthia

Related posts

*

*

Top