Pembangunan, Mahasiswa, dan Monseigneur Geise

Arsip ilustrasi wawancara Pak F.X. Budi Widodo Pangarso pada majalah Wakaji. dok/MP

WAWANCARA, MP – Di antara segala permasalahan civitas akademika Unpar hari ini, dosen senior program studi Arsitektur Unpar, Pak Pangarso Fx Budi, menyatakan bahwa ada perlunya kita menengok kembali akar-akar permasalahan, dan melihat bagaimana konsepsi pendiri-pendiri kampus—Mgr. Arntz dan Mgr. Geise—seharusnya membuat hal-hal tersebut tidak terjadi.

Berawal dari pertanyaan-pertanyaan dari pembangunan gedung PPAG baru, Pak Budi kemudian menjelaskan pada reporter Media Parahyangan seputar permasalahan individualisme mahasiswa, bagaimana mahasiswa seharusnya berorganisasi dan berkegiatan, dan peran sentral pihak kampus dalam menjaga semua itu.

Berikut wawancara kami dengan beliau.

Media Parahyangan (MP): Pembangunan yang terakhir ini (red. Gedung PPAG baru), dimensi sosialnya bagaimana? Sebab, pembangunan ini, kan, tidak serta-merta hanya urusan Teknik.
Pak Budi (B): Mestinya, (red. kita) cermat berhadapan dengan perkara sosial (red. seperti perizinan). Tetapi harus melalui cara yang benar! Perkara seperti itu, (red. seharusnya) diajari di fakultas-fakultas sosial. Harus dikawal, terutama oleh mahasiswanya, barulah ia menjadi pendidikan yang utuh!

MP       : Berarti, mahasiswa harus berperan atas apa yang terjadi di lingkungan Unpar sendiri?

B          : Iya. Makanya saya menginginkan LKM (Lembaga Kepresidenan Mahasiswa) menjadi institusi dalam arti ia mewakili seluruh mahasiswa. Perhatikan itu, jangan sampai menjadi seperti anggota DPR!

 

MP       : Mahasiswa banyak memandang, bahwa di Unpar hanya masuk untuk kuliah, untuk keluar, sehabis lulus langsung berkarier. Bagaimana tanggapan Bapak?

B          : Mahasiswa selama sekolah sebelum lulus seperti janin yang ada di rahim almamater—dididik. Si ibu secara batin akan mengharapkan si anak jadi apa—secara kurikuler atau ekstrakurikuler harus dinyatakan. Yang bisa mengantar kegiatan bersosialisasi secara baik dan benar itu hanya unit-unit kegiatan yang bisa memberikan pengaruh kepada mahasiswa yang tidak aktif. Unit dan himpunan harusnya membawa mahasiswa untuk menjadi manusia yang paripurna.

 

MP       : Apakah pihak kampus wajib membimbing mahasiswa dalam hal ini?

B          : Wajib. Harus diberikan, dengan ilmu itu bisa apa di masyarakat? Perkara seperti itu, kenapa Mgr. Geise sampai mendirikan untuk pertamanya FE (Fakultas Ekonomi), FH (Fakultas Hukum), FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik), dan semuanya sosial? Karena perkara sosial memegang peranan dalam hidup. Termasuk pembangunan ini, itu kan ada unsur sosial!

 

MP       : Berarti kan mahasiswa, dosen, pejabat kampus tidak jalan masing-masing, ada pihak kampus yang memfasilitasi. Apa yang terjadi jika kampusnya jalan sendiri?

B          : Salah pejabatnya. Saya tidak menyalahkan mahasiswanya, lho, pasti kampus, para pejabatnya.

 

MP       : Jika mahasiswa merasa LKM dan himpunan adalah hal asing, apa yang akan terjadi?

B          : Itu tanggungjawab para pejabat yang duduk di bidang kemahasiswaan. Ibaratnya kakak, adik, dan orangtua. Orangtua harus tahu mengapa kakak-beradik tidak saling berbicara? Yang tanggungjawab kampus, dosen, dan para pengelolanya. Barangkali termasuk Yayasan!

 

MP       : Berarti fokus dari yayasan adalah bagaimana mengembangkan mahasiswa?

B          : Iya, dong. Fokus kita membina anak muda, akademik di kurikuler, kemahasiswaan di ekstrakurikuler. Cuma itu, orang yang menjabat tidak punya visi, ya susah.

Sekarang isinya kampus ini, termasuk yayasannya, bukan para pendidik. Tetapi saudagar—tukang jualan—bajunya pendidik.

Memang prinsip ekonomi, tapi kalau tidak dikendalikan ia akan menjadi binatang yang sangat mematikan. Yang bisa mengendalikan prinsip itu hanya pemahaman sosial-masyarakat.

 

MP       : Ada argumen soal ekonomi yang sustainable, bagaimana menurut Bapak?

B            : Iya, jangan sampai kita merugi dan stuck. Tetapi, begini, lihat di basement (red. Gedung 10). Barang bekas menumpuk, tidak dipakai. Kalau dulu, almarhum Pastor Herman selalu menyuruh dibersihkan, yang masih bisa dipakai, dikasih. Liat sekarang, ini perguruan tinggi atau warung?

 

MP       : Pembangunan harus melibatkan masyarakat luar, termasuk mahasiswa. Jika mahasiswa tidak diberitahu?

B          : Perbuatan yang ingkar dari sifat pendidikan. Tidak diberitahu, membuat mahasiswa tidak ingin tahu.

 

MP       : Mahasiswa tidak tahu mereka punya wewenang berpartisipasi. Apakah menjadi hak mahasiswa untuk mengetahui, apakah kampus harus memberitahu?

B          : Bukan hak, tapi sebuah norma. Sebab ia anggota kampus. Supaya mereka mengerti harus ada yang memberitahu—sekarang tidak ada yang memberitahu, kemudian (red. mahasiswa) tidak ada sense of belonging. Itu yang namanya pemikiran saudagar. Kampus kan rumah kita sendiri. Jangan anggap mahasiswa itu bodoh.

 

MP       : Apakah mahasiswa harus menjadi satu, harus saling bekerja sama?

B          : Harus, jadi tidak parsial. Harus mau dong, di luar jam kuliah.

 

MP       : Tanggapan Bapak terhadap fenomena seperti pembangunan gedung baru dan keuangan yang tidak transparan?

B          : Anda harusnya dengan mahasiwa lain ketemu dengan WD (Wakil Dekan) 3-nya, konsultasi. Harusnya ia bisa menjelaskan.

 

MP       : Mengenai transparansi keuangan, sering dijawab untuk gedung baru, apakah benar seperti itu?

B          : Yayasan-lah bagian yang seharusnya mencari sumber dana, menjadi institusi yang bisa menutupi kekurangan operasional. Sekarang sepertinya tidak, mengandalkan mahasiswa. Misal, satu tahun menghabiskan dana 100M untuk pengelolaan, yayasan harus punya cadangan segar tujuh kali lipatnya, untuk antisipasi. Membangun tentu tidak memakai ini.

Yayasan tidak punya pendapatan lain selain dari mahasiswa—caranya untuk membangun satu mata rantai efektif lagi kan bisa dengan santun, ini tidak. Gedung mau dibangun, bongkar semuanya, padahal ada namanya building heritage.

 

MP       : Ketika ada aturan untuk mencari cara lain, mengapa bangunan-bangunan harus dibongkar?

B          : Yayasan dulu datang ke Fakultas Teknik, sekarang memakai tender untuk mencari konsultan—padahal semua ada di sini, ahli lingkungan, staf ahli gubernur. Institusi ini bergeser ke arah profit, itu yang saya rasakan.

 

MP       : Jika menjadi seperti dulu, ada edukasi, tidak melulu hanya menarik uang dari mahasiswa, apa yang akan terjadi?

B          : Melihat nilai-nilai dasar Arntz dan Geise untuk menjadikan Unpar sebuah basis pendidikan. Biarkan Unpar kecil, tetapi lulusannya menggerakkan masyarakat.

 

MP       : Bagaimana Mgr. Arntz dan Geise mempunyai visi dan misi?

B          : Mereka pelaksana tugas dari Mgr. Soegijapranata di Semarang, ditugasi di Jawa Barat untuk membangun institusi pendidikan. Visinya mendidik masyarakat Jawa Barat supaya menjadi profesional di bidang masing-masing. Sangat luhur—bukan sekadar cerdas.

 

MP       : Bagaimana sebenarnya mahasiswa yang dibentuk oleh Unpar seharusnya?

B          : Integritas tinggi, santun, berada di jalan yang benar.

Pelajaran SINDU menurut saya naif—asal ada saja. Seolah-olah mengajarkan nilai, tapi dalam praktiknya nilai itu tidak pernah ada.

Mahasiswa muda sudah tidak tahu lagi apa yang dibawakan oleh Geise—tak hanya taunya patung.

 

MP       : Kalau begitu, mengapa bisa gedung-gedung tidak dibuat berdasarkan dimensi sosial?

B          : Saya hanya bisa menyimpulkan, orang yayasan sudah tidak mengenal Geise.

 

MP       : Kemarin saya ke Pak Lurah, sarannya agar Unpar itu punya CSR. Mbok ya ikut bangun selokan, sekitar-sekitar, kan ikut pakai (red. pakai lahan). Tanggapan Bapak?
B          :  Dulu mahasiswa baru, zaman saya, nggak dikerem SINDU. Secara sistematik semua selokan harus beres sama mahasiswa sampai Gandok. Dulu, memang. Istilah sekarang CSR—Corporate Social Responsibility. Zaman saya Sosial-Kemasyarakatan, termasuk bikin baknya untuk penduduk yang saya berikan dari sumber air di sini, gratis. Itu idenya Geise. Tidak hanya membentuk mahasiswa itu pintar, tapi juga cerdas, santun, dan juga bermasyarakat. Yang berat justru di situ! Dan itu harus dilakukan dengan contoh.

 

MP       : Apa yang tidak didapatkan oleh mahasiswa?
B          : Mereka sih tidak akan merasa apa yang tidak mereka dapatkan. Harusnya konsolidasi, apa itu nilai-nilai Geise.

 

MP       : Pembangunan di gedung baru Unpar ini, serasa, ‘semau saya’ aja?
B          : Memang ‘semau saya’. Orang-orang di sini dicuekin! Nggak pernah diajak runding. Memang sekarang yayasan seperti itu.

 

MP       : Ketika semuanya jalan sendiri-sendiri, mahasiswa hanya bisa berkomunikasi satu sama lain, bagaimana?
B          : Itu yang saya khawatirkan, nanti menjadi bom waktu. Bom waktu, suatu saat bisa meledak. Ada yang meledak. Katakan semua mahasiswa demo, kayak model Vincent, tapi ini besar. Apa nggak rusak?

 

MP       :  Nilai-nilai yang sudah disampaikan (nilai-nilai Arntz dan Geise), apakah sudah disampaikan oleh kampus atau yayasan?
B          : Menurut saya nggak ada. Habis SINDU, apakah ada? Nggak juga, keluar tetap sendiri-sendiri. Nggak ada peers counseling. Mahasiswa menjadi apatis. Mestinya Anda disupervisi oleh bagian kemahasiswaan.

 

MP       : Sebenarnya dari pihak kampus, kalau mau melaksanakan seperti itu, sebenarnya bisa, mampu?
B            : Menurut saya mampu. Cuma tidak ada keinginan begitu saja. Nggak mau capek, tapi tunjangan jabatannya dikantongi. Sekarang model ekonomi: kerja sedikit, duit banyak.

 

MP       : Jadi masalah-masalah seperti gedung baru dan perizinan, apakah itu bagian dari masalah yang lebih besar yaitu tidak adanya komunikasi yang baik?
B            : Iya. Jadi manajemen ini sudah berubah, tidak lagi melibatkan stakeholder kampus: karyawan, dosen, mahasiswa.

 

MP       : Berarti kalau dosen dan mahasiswa jalan sendiri-sendiri…?

B         : Kursus, jadinya. (tertawa). Tidak ada alma-mater.

 

Naufal Hanif, Alfonsus Ganendra || Brenda Cynthia

Related posts

*

*

Top