Pembangkangan Sipil Harus Menekankan Solidaritas

MP — Kamis (15/10) lalu, Lokataru mengadakan diskusi yang berjudul “Kampus dan Pembangkangan Sipil”. Diskusi ini dihadiri oleh pembicara utama Abdul Mughis sebagai akademisi UNJ, diikuti dengan keempat penanggap utama yaitu Laras Sukma sebagai mahasiswa Unpas, Erviana Madalina sebagai mahasiswa IKJ, Javier Pandin sebagai pegiat Insersium Unhas, dan Afkar Aristo sebagai pegiat Lyceum Library. Para narasumber menekankan pentingnya solidaritas serta meningkatkan kesadaran akan resiko untuk menyukseskan pembangkangan sipil.

Pergerakan menentang UU Cipta Kerja yang terjadi selama awal Oktober cukup masif. Pada akhirnya, pembangkangan sipil pun diusung oleh warga untuk menolak UU tersebut. Dengan adanya berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, pelajar, dan juga buruh, seharusnya menjadi katalis untuk pemerintah sadar akan kesalahlangkahan yang mereka ambil. Tetapi nyatanya, pergerakan kembali dibredeli dengan sistematis. Para pelajar misalnya, mereka yang ikut aksi akan dicatat dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Afkar Aristo menyebutkan bahwa mahasiswa yang ikut aksi solidaritas sulit mendapatkan pekerjaan dan mereka harus menggembok sosial medianya untuk menjaga jejak digital. “Banyak perusahaan yang mulai mencegah lulusan yang dulu ikut gerakan untuk masuk perusahaan. (Jika terekspos) secara langsung akan dicatat,” ucapnya.

Tidak hanya ancaman terhadap elemen pergerakan yang dianggap tidak memahami isu dan manfaat UU Cipta Kerja, bahkan akademisi dan institusi pendidikan yang dianggap kompeten dan memiliki suara lebih dalam beraksi juga terancam. Mughis bercerita, “Kampus susah diajak kritis. Beberapa akademisi seperti dosen itu memang susah (diajak) karena ada pertimbangan sendiri, misalnya jika dosen dipecat karena kritis.” Kebebasan berpendapat para akademisi masih saja terancam sampai mereka membentuk Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), yang bertujuan untuk melindungi mereka yang kontra dengan pemerintah.

Pergerakan melalui jalur konferensi pers dan kritik dari berbagai pihak juga tidak efektif. “Semua elemen sudah mengkritik, tapi (UU Cipta Kerja) tetap lolos, jadi tidak dianggap,” jelas Mughis. Pergerakan itu sendiri bahkan, menurutnya, rusak karena negosiasi yang ada saat pergerakan.

Pembangkangan sipil sendiri bukan merupakan konsep yang baru. Secara historis, pembangkangan sipil sudah dilakukan sejak perjuangan rakyat India melawan kolonialisme yang diiniasi oleh Mahatma Gandhi. Protes melalui pembangkangan sipil bersifat nonviolence dan memanfaatkan kapabilitas masyarakat sipil untuk memengaruhi keadaan.

Bentuk pembangkangan sipil bisa dilakukan oleh beberapa elemen, baik di tingkat pabrik, di mana barang diproduksi, dan kota yang menjadi tempat distribusi dan konsumsi. Misalnya kelompok pekerja yang melakukan aksi mogok kerja, atau konsumen yang melakukan aksi mogok konsumsi produk-produk yang dihasilkan oleh pekerja.

Menurut Mughis, pembangkangan sipil juga biasa dilakukan oleh mahasiswa dengan cara membangkang dari perintah kampus dan dosen (yang membungkam kebebasan berpendapat mahasiswa). Bahkan hal-hal sederhana seperti sengaja tidak mematuhi tertib lalu lintas secara luas juga bisa menjadi bentuk pembangkangan.

Pembangkangan sipil memiliki tantangan besar dalam membentuk aksi yaitu menghimpun masyarakat untuk mau bergerak secara bersama dan solidaritas semua yang melakukannya. Wacana pembangkangan sipil bukan tanpa resiko. Membangkang berarti melanggar peraturan yang ada, dan masyarakat harus mengetahui akan hal itu. “Kalau mau menuju pembangkangan sipil yang terorganisasi, harusnya ditingkatkan kesadaran akan resiko yang diambil,” tambah Laras Wibowo.

Masalah terorganisasinya pergerakan juga menjadi hal yang disorot oleh Mughis. “Seperti 212. (Pergerakan) 212 itu ditakuti oleh Jokowi dan mereka (212) gagal, tapi kita bisa belajar dari mereka walaupun kita nggak setuju dengan pandangan mereka,” jelas Mughis. Dibandingkan fenomena Aksi 212, respon Presiden Jokowi terhadap Omnibus Law memang terasa lebih minim.

“Institusi (negara) adalah arena bertarung antara masyarakat umum dan minoritas elit yang dominan karena kapitalnya,” ucap Mughis, “Kepentingan umum itu kalah dibandingkan (dengan) yang punya instrumen, tetapi hal ini nggak permanen.” lanjutnya. Maka dari itu, perlu ada upaya konstan melakukan pembangkangan sipil sampai terjadi perubahan yang nyata.

Lalu, faktor yang bisa membuat pembangkangan sipil berhasil adalah solidaritas. Semua elemen pergerakan harus menyokong satu sama lain, bukannya mengabaikan ketika salah satu elemen atau pihak terlibat masalah karena ikut beraksi. “Jangan sampai peserta aksi merasa sendiri,” Mughis menyimpulkan.

Hanna Fernandus | Novita

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size