Pemakzulan Trump: Momen Historis di Penghujung Tahun 2019

INTERNASIONAL, MP — Pengambilan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk pemakzulan presiden AS ke-45, Donald J. Trump, berlangsung pada hari Rabu (18/12) dengan hasil 230 suara menyetujui pemakzulan Trump dan 197 suara menolak pemakzulan. Setelah pengambilan suara oleh DPR AS, akan digelar sidang pemakzulan oleh anggota Senat AS yang diperkirakan akan berlangsung pada awal tahun 2020.

Trump dikenakan pasal penyalahgunaan kekuasaan setelah dilakukan penyelidikan oleh DPR AS. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut terkait dengan permintaan Trump ke Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menginvestigasi Hunter Biden, putra kedua dari Joe Biden, mantan wakil presiden yang berpotensi menjadi rival Trump di pemilu 2020 mendatang. Hunter Biden sendiri diduga terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang salah satu perusahaan gas terbesar di Ukraina, Burisma Holdings.

Tidak lama setelah panggilan telfon tersebut, muncul permintaan dari Gedung Putih ke Departemen Pertahanan AS untuk membekukan bantuan dana militer sebesar 400 juta USD ke Ukraina. Permintaan pembekuan dilakukan tanpa sepengetahuan Dewan Keamanan Nasional (NSC) dan pejabat lainnya, sehingga banyak yang mengaitkan permintaan mendadak ini dengan panggilan Trump ke Zelensky.

Prosedur Pemakzulan Presiden di Amerika Serikat

Kongres, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat AS menganut sistem dua kamar dimana terdiri dari majelis rendah, yakni DPR dan majelis tinggi, yakni Senat. Namun, satu-satunya lembaga yang diberi hak konstitusi untuk mengajukan pemakzulan adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Proses pemakzulan presiden di AS dimulai dengan adanya pernyataan penyelidikan oleh perwakilan DPR AS dan pembentukan komite oleh anggota DPR. Hasil penyelidikan lalu dirumuskan dalam pasal-pasal dan diadakan pengambilan suara oleh DPR untuk menentukan keputusan pemakzulan. Dalam kasus ini, pernyataan penyelidikan pemakzulan dinyatakan oleh Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, pada Selasa, 24 September 2019 lalu.

Tidak semua pasal harus disetujui dalam pengambilan suara; apabila ada satu pasal saja yang disetujui oleh DPR, maka keputusan pemakzulan dapat dicapai. Dalam pemakzulan presiden ke-42, Bill Clinton, hanya dua dari empat pasal saja yang disetujui oleh DPR.

Persetujuan DPR untuk pemakzulan lalu diteruskan ke persidangan yang akan diselenggarakan oleh senat AS. Dalam persidangan, presiden akan digugat sesuai dengan pasal yang telah disetujui DPR, sementara DPR berperan sebagai pihak pelapor. Kedua pihak memiliki hak untuk membentuk tim kuasa hukumnya masing-masing seperti sidang pada umumnya.

Pemakzulan presiden dapat terjadi jika dua-pertiga dari seluruh senat menyetujui satu atau lebih pasal yang digugatkan ke presiden. Apabila dua-pertiga dari total suara setuju untuk pemakzulan, presiden akan dicopot dari jabatannya dan dapat ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan tambahan, seperti pelarangan presiden dimakzulkan untuk menduduki posisi kepresidenan kembali.

Sejarah Pemakzulan Presiden Amerika Serikat

Selama kepemimpinan 45 presiden AS, hanya 3 dari 45 presiden yang pernah mengalami keputusan pemakzulan secara formal oleh DPR. Ketiga presiden tersebut adalah Andrew Johnson, Bill Clinton, dan Donald Trump.

Andrew Johnson adalah presiden AS ke-17 yang menjabat pada tahun 1865-1869. Ia menggantikan Abraham Lincoln yang dibunuh pada awal periode jabatannya. Johnson dimakzulkan oleh DPR AS pada Februari 1868 dengan jumlah suara 126 banding 47 karena keputusannya yang sering berselisih paham dengan Republikan di Kongres. Akan tetapi, ia dibebaskan dari segala tuduhan saat sidang senat karena jumlah voting, yaitu 35 banding 19, hanya selisih satu suara dari yang dibutuhkan untuk mengesahkan pemakzulan.

Presiden kedua yang mengalami pemakzulan oleh DPR adalah Bill Clinton, presiden AS ke-42. Clinton memegang jabatan presiden pada tahun 1993-2001 dan dimakzulkan pada 8 Oktober 1998. Pemakzulan Clinton bermula dari kasus pelecehan seksual dan dugaan hubungan di luar nikah dengan seorang pegawai magang di Gedung Putih bernama Monica Lewinsky

Tuduhan ini menjurus pada dugaan bahwa Clinton menyalahgunakan kekuasaan, berusaha menghalang-halangi peradilan, dan berbohong di bawah sumpah. Meskipun begitu, Clinton akhirnya dinyatakan tidak bersalah dalam sidang Senat dan terus menduduki posisi presiden hingga akhir masa jabatannya.

Hanna Fernandus | Novita

Related posts

*

*

Top