Payung Hukum Indonesia Belum Melindungi Penyintas Kekerasan Seksual

Situasi Diskusi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) di Coop Space pada Sabtu (26/1) lalu. dok/ MP.

STOPPRESS, MP – Pada hari Sabtu (26/1) lalu, Samahita bersama Komunitas Perempuan Medusa dan Keluarga Kooperasi Besar Mahasiswa (KKBM) Unpar mengadakan diskusi mengenai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Dalam diskusi yang diadakan di Coop Space, Ira Imelda, selaku narasumber mengatakan bahwa hukum masih belum bisa menjangkau kekerasan  seksual secara menyeluruh.

“Definisi perkosaan hanya penetrasi kelamin ke vagina,” ujar Ira. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Ira mengatakan bahwa definisi ini sendiri terlalu sempit. Definisi kekerasan sesual hanya di kelompokkan menjadi dua, pemerkosaan dan pencabulan. Padahal menurut Komnas Perempuan, ada 15 bentuk kekerasan seksual.

Pemerkosaan diluar definisi KUHP, tidak dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan, tetapi hanya pencabulan. Sedangkan hukuman pencabulan jauh lebih rendah daripada perkosaan. Ira mengatakan dilapangannya, perkosaan dapat terjadi dengan penetrasi selain kelamin, seperti cangkul atau botol yang pernah terjadi sebelumnya. “

Kasus seperti itu yang tidak bisa didefinisikan sebagai perkosaan akibat keterbatasan definisi perkosaan dalan KUHP. Ira mengatakan padahal dampak yang bisa dialami penyintas adalah kerusakan alat reproduksi, bahkan kematian. “Jadi tindakan tersebut gak bisa pakal pasal (red. perkosaan), tapi pakai pasal pencabulan, bayangin,” ujar Ira.

Ira menjelaskan bahwa perkosaan seharusnya di definisikan sebagai tindakan pemaksaan yang mengambil hak integritas tubuh seseorang. Dalam realita, Ira mengatakan bahwa jenis-jenis kekerasan seksual bertambah dan tidak memiliki akses terhadap keadilan. “Hal ini dikarenakan tidak ditemukan definisi (red. kekerasan seksual) secara hukum,” ujar Ira.

Selain KUHP, ada beberapa hukum yang berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual, seperti UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Selain itu ada juga UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Tetapi, hukum yang ada masih belum bisa menjangkau bentuk kekerasan seksual keseluruhan dalam masyarakat karena konteks hukum yang terbatas. UU PA berlaku jika korban merupakan anak-anak, UU PKDRT hanya berlaku jika kekerasan seksual terjadi dalam ranah rumah tangga dan 2UU PTPPO hanya menindak tindakan pidana dalam perdagangan orang untuk tujuan seksual.

Dengan cangkupan ranah hukum yang terbatas dalam mengatasi kekerasan  seksual, Forum Pengada Layanan menggagas draf RUU-PKS. Definisi kekerasan seksual sendiri lebih luas dan memuat 15 bentuk kekerasan seksual. Selain itu, hak-hak penyintas, keluarga penyintas bahkan pendamping kasus kekerasan seksual diatur dalam RUU-PKS.

RUU-PKS tersebut sudah masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2016. Tetapi sampai berita ini diterbitkan, RUU-PKS belum disahkan oleh DPR.

Ranessa Nainggolan

Related posts

*

*

Top