Papua Berhak Menentukan Nasibnya

Suasana aksi penuntutan dilakukannya referendum untuk Papua di Gedung Sate pada Senin (2/9) lalu. dok/MP

OPINI, MP – Senin, 2 September lalu, saya mendapatkan undangan peliputan aksi mahasiswa Papua di Gedung Sate, Bandung. Berbekal dengan aplikasi Grab, saya meluncur ke Gedung Sate setelah urusan di kampus selesai. Setiba di sana, saya heran.

Saya melihat bahwa aksi tersebut dikelilingi oleh banyak orang, non-aparat, dan massa aksi memiliki mobil yang di kiri kanannya terdapat speaker. Wah, aksi kali ini cukup ada banyak persiapan dan logistiknya mumpuni, pikir saya.

Namun, yang kembali mengherankan saya adalah orasi dari pembicara aksi. “NKRI harga mati! Jangan biarkan Papua merdeka!” seru salah satu orator.

Sontak, saya menjadi bingung. Bukankah selama ini yang digaungkan oleh mahasiswa Papua, apalagi setelah adanya kejadian rasisme dan diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Bandung, bukankah mahasiswa-mahasiswa Papua menginginkan adanya referendum dan kemerdekaan Papua?

Setelah memutari aksi tersebut, saya baru sadar. Ternyata, aksi itu bukanlah aksi yang dilakukan mahasiswa Papua. Aksi mahasiswa Papua tepat berada di sebelah aksi– ingat ada kutipannya  –“pro NKRI harga mati”. Aparat membentuk barikade di antara kedua aksi tersebut untuk mencegah adanya kerusuhan atau upaya perpecahan lainnya. Selain membentuk barikade, banyak petugas lainnya seperti satpam yang berjaga di sekitar arena aksi.

Aksi di sebelah kiri dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme. Masing-masing memakai atribut seperti bendera Bintang Kejora, mewarnai wajah, membawa dan mengangkat kertas yang memiliki isi yang berbeda, tetapi cenderung sama, seperti “Tarik militer dari tanah Papua”, “Media Indonesia stop memutar balik fakta yang ada”, dan spanduk besar berwarna merah, putih, biru, yang adalah warna dari bendera Bintang Kejora, bertuliskan “REFERENDUM”.

“Papua bukan Merah Putih”, “Free West Papua”, diteriakkan terus oleh massa aksi yang menuntut referendum tersebut. Saat salah satu orator aksi berbicara, saya merasa tertampar. Masyarakat Papua sudah muak, bukan hanya dengan perlakuan rasisme dan diskriminasi dari rakyat Indonesia, tetapi muak juga dengan pemerintahan Indonesia yang selama ini hanya berdiam diri dan tidak menganggap masalah Papua sebagai suatu urgensi.

“Kami tidak butuh pembangunan. Orang Papua bisa hidup tanpa pembangunan,” teriak salah satu orator. Jokowi memang telah melakukan banyak pembangunan di tanah Papua, tapi, apakah itu hal yang diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyat Papua?

Dalam sejarah Indonesia, referendum pernah juga dilakukan di Timor Timur, atau yang sekarang adalah Timor Leste. Adanya kejahatan HAM dan serentetan penyelewengan pemerintahan Indonesia terhadap Timor Leste, menyebabkan adanya referendum di sana. Hasilnya, 78,5% rakyat Timor Timur menginginkan kemerdekaan. Dapatkah sejarah terulang kembali bagi rakyat Papua?

Di sisi kanan, terdapat aksi solidaritas untuk Papua yang sudah sempat saya singgung di atas. Aksi tersebut rupanya dilakukan oleh Forum Masyarakat Jabar dan Papua untuk NKRI. Dari salah satu petugas di sana, saya mendapatkan informasi bahwa ada ormas seperti Pemuda Pancasila yang ikut bergabung dalam aksi tersebut

Berkali-kali, beberapa orator dari sisi kanan tersebut menyebutkan bahwa mereka mencintai Papua, mereka menginginkan agar segala bentuk kekerasan di Papua dihentikan, bahwa Papua adalah Indonesia dan NKRI adalah harga mati, bahwa apabila Papua merdeka, negara asing akan terus mencoba untuk mengeruk harta Papua, bahwa keunikan Indonesia adalah keberagaman, dan Papua termasuk dalam keberagaman milik Indonesia dan bahwa aliansi tersebut menolak adanya referendum untuk rakyat Papua.

Apakah benar bahwa rasa nasionalis dapat membuat seseorang menjadi fanatik? Dan fanatik membuat orang menutup mata terhadap beberapa hal, termasuk hak asasi manusia. Bukan hanya kasus rasisme yang terjadi beberapa waktu lalu di Surabaya, tetapi masalah Papua sudah mengakar kuat dan menjadi pekerjaan rumah bagi setiap presiden Indonesia.

Apakah dengan seluruh elemen masyarakat meminta maaf pada rakyat Papua, mereka akan memaafkan? Apakah tidak ada bentuk pertanggung jawaban lain yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada Papua?

Apakah kita berhak berbicara dan menentukan nasib rakyat Papua? Mengapa mereka tidak diberikan kesempatan untuk melakukan referendum sebagai bentuk demokrasi? Pemberitaan pada media selalu menyatakan bahwa pemerintah menolak narasi referendum, Papua tidak akan bisa melakukan referendum, dan lain sebagainya. Baik, itu adalah pernyataan dari pihak pemerintah yang berlandaskan atas hukum atau apapun itu.

Namun, sama dengan Aksi Kamisan yang selalu dilakukan setiap Kamis di depan Istana Negara, bukankah rakyat menuntut pemerintah untuk menyelesaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak dijawab? Lagi-lagi, hak asasi manusia menjadi pekerjaan rumah berat yang seharusnya diselesaikan oleh Jokowi, baik masalah Papua, ataupun masalah masa lalu. Jangan sampai Indonesia tercatat sebagai negara yang tidak mengedepankan hak asasi manusia, yang tidak memihak pada rakyat-rakyat kecilnya, jangan sampai.

 

Oleh: Brenda Cynthia

Related posts

*

*

Top