PM Unpar Butuh ‘Kebijakan Luar Negeri’

PM Unpar di halaman Gedung Sate setelah melakukan aksi damai dalam memperingati 17 tahun reformasi, 21 Mei 2015 lalu. dok/MP

Ditulis oleh Miftahul Choir, anggota Pusik Parahyangan.

OPINI, MP – Pada dinamika nasional yang terjadi pada Agustus-September lalu, PM Unpar selaku organisasi yang mewakili mahasiswa di tingkat universitas tidak memiliki respon atau tindakan untuk menyikapinya. Belum melakukan kajian dan tidak merepresentasikan mahasiswa Unpar secara keseluruhan dijadikan alasan absennya tindakan tersebut. Hal tersebut menunjukan bahwa PM Unpar tidak memiliki strategi khusus untuk menyikapi isu-isu nasional. Seiring dengan transformasi yang dibawa oleh Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan 2018 (PROK 2018), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Senat Mahasiswa (SM) harus merancang kebijakan luar negeri PM Unpar atau kebijakan eksternal Unpar.

Fungsi menyikapi dinamika nasional berada pada Direktorat Jenderal Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat). Ditjen ini memiliki program fungsional meliputi kajian isu, tanggap isu, dan diskusi publik. Terkait menanggapi isu revisi UU KPK dan RKUHP, Ditjen Kastrat merencanakan tanggap isu, gerakan Unpar, Unpar menyikapi, kajian komprehensif dan diskusi publik. Hingga pertengahan November ini, tanggap isu yang dilakukan hanya sebatas menyadur berita tanpa analisa. Diskusi publik memang sudah diadakan meskipun dalam proses didominasi oleh Fakultas Hukum dan tidak ada tindak lanjut atas diskusi tersebut. Terkait aksi eksternal, selalu dikatakan perlunya ada “kajian yang lebih mendalam”. Pernyataan tersebut kemudian membenarkan tidak adanya aksi yang dilakukan dan tidak memiliki posisi yang konkrit terhadap suatu isu.

Tentu saja betul bahwa perlu ada kajian yang mendalam apabila ingin mengambil langkah yang lebih maju. Namun, perlu dipahami bahwa kajian adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan tidak akan pernah berakhir. Hal ini menunjukan bahwa Kastrat LKM tidak memiliki mekanisme kajian yang komprehensif yang mampu menentukan pada titik apa langkah selanjutnya, bagaimana mempublikasikan dan mensosialisasikan ke mahasiswa. Selain itu, dimensi permasalahan yang diambil LKM pada permasalahan tersebut terbatas pada perspektif hukum saja, sedangkan isu yang diambil juga terkait dengan disiplin ilmu politik. 

Alasan selanjutnya yang sering disebut adalah kekhawatiran bahwa posisi yang dibawa tidak merepresentasikan mahasiswa Unpar secara keseluruhan. Secara kuantitatif, PM Unpar tentunya akan menemukan kesulitan karena jumlah mahasiswa yang banyak dan memiliki pandangan yang beragam. Namun, PM Unpar lupa dengan pendekatan kualitatif dalam mengambil respon masyarakat. Sebagai perwakilan mahasiswa yang dipilih secara langsung melalui pemilu, LKM dan Himpunan seharusnya mampu mengambil posisinya sendiri namun tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Pada kenyataannya LKM tidak melakukan konsolidasi antar Ketua Himpunan sehingga tindakan yang dilakukan bersifat sepihak dari LKM.

Hal tersebut juga disebabkan penyikapan isu-isu nasional tidak terdapat dalam materi kampanye atau uji publik calon Ketua Himpunan atau Presiden Mahasiswa. Selain itu, proporsi program kerja dalam rangka menyikapi dinamika nasional terbatas.

Aksi eksternal yang dilakukan PM Unpar, baik melalui demonstrasi atau akademis pun terbatas dikarenakan terbatasnya jaringan-jaringan yang dimiliki PM Unpar baik di tingkat Kota Bandung atau pun nasional. Sejauh ini, jaringan yang dimiliki hanya sebatas pada ikatan alumni. Akibatnya adalah PM Unpar tidak memahami peta perpolitikan dan tidak menemukan cara yang tepat untuk menyalurkan kontribusinya. 

Pasal dalam PROK yang melarang berafiliasi dengan organisasi ekstra menjadi faktor utama yang menghambat hal tersebut. PM Unpar seakan-akan menjadi terisolasi dari pergerakan mahasiswa dan tidak mampu berkontribusi dalam bentuk apapun.

Kebijakan Luar Negeri Seperti Apa?

Seiring dengan berlakunya PROK 2018 pada 1 Januari 2020, peran BEM bertransformasi menjadi wadah representasi mahasiswa Unpar tingkat universitas, advokasi dan pengembangan diri. Selain itu, posisi himpunan yang sejajar dengan BEM berkonsekuensi bentuk PM Unpar berupa pemerintah federal dan harus lebih berorientasi keluar. Memberi pelayanan mahasiswa menjadi tanggung jawab himpunan. Pada BEM yang berbentuk federal seperti  BEM UI, ITB, IPB, dan UGM, visi-misi orientasi keluar ditunjukan dengan BEM yang memiliki fungsi penyikapan politik luar dan bekerjasama dengan stakeholder eksternal. Program kerja yang dilaksanakan pun sejalan dengan hal tersebut.

Untuk mencapai BEM yang berorientasi keluar, BEM harus mampu memetakan sumber daya yang dimiliki oleh Unpar. Hal ini meliputi keunggulan akademis, jaringan yang saat ini telah dimiliki, hingga dukungan universitas. Dengan memetakan kondisi internal tersebut, maka bentuk instrumen yang digunakan Unpar. Instrumen sendiri mulai dari akademis, pembelaan hukum, memengaruhi pembuat kebijakan melalui negosiasi, memengaruhi pendapat umum atau melakukan tekanan. 

Apabila PM Unpar memilih cara akademis seperti yang sering disebutkan, maka harus dipetakan pula langkah-langkah yang dilakukan serta waktu-waktu yang tepat untuk melakukan langkah tersebut. Diskusi-diskusi informal skala kecil diperlukan secara rutin untuk memobilisasi massa sekaligus mengumpulkan dan mengadu gagasan. Hasil dari diskusi rutin tersebut menjadi input untuk kajian komprehensif yang dipersiapkan sebagai upaya jangka panjang. Setelah proses pengkajian selesai, hasilnya dapat diseminasikan dalam seminar publik yang lebih besar dengan melibatkan narasumber akademisi dan pers untuk menyebarluaskan hasil kajian tersebut. Diskusi publik skala besar juga dapat dilakukan untuk memobilisasi massa tetapi perlu diingat bahwa hal tersebut tidak dapat hanya dilakukan satu kali sehingga harus diiringi dengan diskusi informal yang lebih rutin.

PM Unpar juga perlu memiliki satu isu strategis dan dimensi dalam isu tersebut untuk menjadi fokus aksi strategis yang dilaksanakan. Pada LKM periode 2019 isu yang dipilih cenderung ‘dadakan’ karena tekanan publik dan terbatas pada sisi hukum. Oleh karena itulah, ketika menjabat harus memahami perpolitikan Indonesia dan memiliki visi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dan memilihnya sebagai isu strategis PM Unpar. Isu strategis juga dapat diperoleh dengan mengadakan konsolidasi umum antara Ketua Himpunan, Ketua BEM dan Ketua SM. Sebelum pemilihan isu strategis ini diperlukan pra-kajian untuk membuktikan urgensi isu tersebut. Dengan adanya isu strategis tersebut, BEM dapat membuat perencanaan yang lebih matang terkait lama pengkajian, konsep-konsep yang digunakan, jaringan yang perlu dibentuk dan kemana kajian tersebut akan disalurkan. 

Isu strategis yang sudah dipilih tersebut kemudian perlu ditentukan luaran seperti apa yang akan dihasilkan oleh BEM. Luaran dapat berupa press release, lembar kajian yang menyimpulkan sikap, produk-produk kampanye atau media informasi lainnya. Selain itu, perlu juga ditemukan cara bagaimana membumikan pesan-pesan akademis yang telah dimiliki kepada masyarakat Unpar secara luas. Oleh karena itulah, seharusnya ada departemen khusus yang mengurusi propaganda atas kajian yang telah dibuat. Tidak cukup dengan publikasi di media sosial, departemen propaganda akan bertugas memobilisasi massa melalui kampanye secara fisik ataupun digital. Mobilisasi massa dapat dilakukan dengan mengkonsolidasikan masing-masing himpunan untuk menciptakan basis gerakan yang dapat menyebarluaskan kajian-kajian yang diciptakan oleh BEM. 

Kebijakan luar negeri Unpar juga meliputi aktor-aktor seperti apa yang harus menjadi mitra Unpar dalam melaksanakan aksi strategisnya. PM Unpar harus mengetahui siapa aliansi taktikal, strategis dan ideologis di tingkat Unpar, Bandung atau pun nasional. Namun, untuk mengetahuinya sudah harus jelas terlebih dahulu strategi dan ideologi yang diusung oleh PM Unpar dan isu strategis yang dipilih. Apabila mengambil jalan akademis, PM Unpar perlu berjejaring dengan dosen dari tiap fakultas dan jurusan, pusat studi masing-masing jurusan, kelompok diskusi masyarakat hingga pusat pengkajian di level nasional. Pemilihan aktor strategis tersebut juga perlu disesuaikan dengan fungsi masing-masing aktor; sumber dan mitra dalam pengkajian, aktor untuk memobilisasi dalam melakukan tekanan, aktor pembuat peraturan atau berupa perlindungan hukum. 

Afiliasi dengan BEM kampus lain dapat dilakukan secara informal untuk  menggali informasi terkait BEM tersebut. BEM Unpar harus mengetahui visi-misi yang dibawa oleh BEM tersebut, program yang dimiliki terkait penyikapan isu nasional, sikap terhadap isu tertentu, strategi yang digunakan hingga afiliasi yang dimiliki oleh BEM tersebut. Afiliasi tersebut dapat digunakan untuk bantuan teknis, substansial maupun mitra dalam membangun basis gerakan yang lebih besar. 

Di satu sisi, secara internal BEM harus mulai mempertanyakan kepada pihak universitas dan memperjuangkan penghapusan pasal yang menyatakan larangan PM Unpar untuk berafiliasi dengan organisasi eksternal. Kehadiran pasal tersebut menghalangi PM Unpar untuk belajar dari BEM lain dan bergerak bersama-sama untuk berkontribusi terhadap isu nasional. Konsekuensi yang sudah kita lihat saat ini adalah PM Unpar tidak memahami peta perpolitikan yang terjadi di tingkat Bandung ataupun nasional dan tidak aktif berkontribusi menjadi budaya yang dimiliki oleh PM Unpar.

Dari segi keanggotaan BEM, SM, ataupun himpunan, perlu dibekali kemampuan untuk mengorganisasikan masyarakat, negosiasi dan mediasi, melakukan kajian secara ilmiah dan pendidikan politik baik secara praktis ataupun teoritis, sehingga materi-materi tersebut seharusnya menjadi materi wajib dalam setiap diklat PM Unpar atau pun diklat BEM. Tujuannya adalah agar tiap staf BEM, terutama dalam departemen Kastrat mampu mengenali isu nasional dan bagaimana melakukan aksinya.

Seluruh kebijakan luar negeri ini perlu dibuat secara permanen dan menjadi pedoman bagi mahasiswa Unpar untuk berkontribusi keluar. Oleh karena itulah, BEM melalui departemen Kastrat harus bekerjasama dengan SM untuk membuat rencana strategis luar negeri PM Unpar. Rencana strategis ini kemudian diikuti dengan peraturan turunan yang berasal dari BEM terkait SOP dalam melakukan kajian, konsolidasi, atau demonstrasi. 

Suka atau tidak, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Unpar pada September lalu merupakan budaya baru dalam mahasiswa Unpar. Tanpa ada pihak yang mengundang aksi demonstrasi tersebut, mahasiswa dengan sendirinya turun ke jalan. Ketiadaan dukungan PM Unpar merupakan suatu hal yang sangat disayangkan dan membuktikan PM Unpar hanya berfokus pada event organizer dan tidak ada tempat untuk  menyikapi isu nasional. Untuk selanjutnya, perlu ditentukan what’s Unpar and what is not Unpar terkait penyikapan isu nasional.

 

*opini ini mengalami perbaikan yang dilakukan pada Kamis, 21 November 2019 dengan mengubah Dirjen Kastrat menjadi Ditjen Kastrat.

Related posts

*

*

Top