[Opini] Masyarakat Indonesia Belum Siap Menghadapi Wabah COVID-19

Hanna Fernandus menyatakan opininya tentang perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi wabah COVID-19. Perilaku masyarakat Indonesia yang muncul sebelum dan sesudah COVID-19 hadir di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia belum siap menghadapi wabah COVID-19.

Wabah COVID-19 menjadi masalah tingkat global di awal tahun 2020. Bermula dari kasus pertama yang terungkap di provinsi Wuhan pada 31 Desember 2019, jumlah orang yang terdeteksi terinfeksi novel coronavirus ini mencapai 1.072.849 jiwa; 226.039 pasien dinyatakan sembuh sementara 56,904 pasien meninggal dunia. Indonesia sendiri melaporkan dua kasus COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020 dan kini mencapai 1.986 kasus dengan angka kematian pada 181 kasus (9,11%) dan angka kesembuhan 134 kasus (6,74%).

Terlepas jumlah kasus positif COVID-19, terdapat sebuah hal yang lebih berbahaya dibandingkan dampak COVID-19 terhadap kesehatan, yaitu perilaku masyarakat Indonesia ketika menghadapi COVID-19 itu sendiri. Banyak masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman mengenai COVID-19 serta penanganan dan pencegahannya. Hal ini terwujud dalam empat perilaku yang muncul akibat wabah COVID-19, baik sebelum maupun sesudah terdeteksi di Indonesia.

Menghadapi COVID-19: Hoarding dan Panic Buying

Perilaku pertama masyarakat Indonesia yang terlihat jelas dalam wabah COVID-19 adalah hoarding.

Dalam konteks ekonomi, hoarding memiliki motif dan modus yang berbeda dengan maknanya di bidang psikologi. Hoarding di sini berarti kegiatan pembelian (atau penimbunan) komoditas dalam jumlah yang banyak. Hoarding bisa dilakukan oleh pihak pembeli maupun pihak penjual; hoarding yang dilakukan oleh pembeli lebih dikenal dengan istilah panic buying. Untuk mempermudah membedakan pihak pembeli dan penjual, saya akan menggunakan istilah panic buying untuk aksi hoarding oleh pembeli.

Hoarding dilakukan penjual dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Komoditas yang ditimbun akan dijual dengan harga yang lebih tinggi agar keuntungan jauh lebih besar. Tidak semua komoditas ditimbun oleh penjual; komoditas yang ditimbun adalah komoditas yang dianggap akan memiliki nilai tinggi di masa depan atau di saat-saat tertentu.

Perilaku penimbunan yang sama juga dilakukan dalam panic buying, tetapi pembedanya adalah pelaku ekonomi, dalam hal ini pembeli, dan motivasi di balik perilaku tersebut. Panic buying dilakukan karena pembeli tidak memiliki informasi yang menyeluruh mengenai suatu hal, sehingga ketidaktahuan atau ketidaklengkapan informasi ini menimbulkan rasa khawatir. Kekhawatiran ini terwujud dalam dua proposisi: (1) “Jika saya tidak membeli sekarang, maka harga barang besok akan naik,” dan (2) “Jika saya tidak membeli sekarang, maka stok barang besok akan habis.” Dalam panic buying, masyarakat akan membeli dalam jumlah lebih dari yang sebenarnya mereka butuhkan (hoarding).

Selama wabah COVID-19 melanda Indonesia, sudah terungkap setidaknya 18 kasus hoarding yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Komoditas yang ditimbun adalah hand sanitizer dan masker wajah, kedua komoditas yang penting dalam pencegahan maupun penanganan COVID-19. Sementara itu, dari sisi pembeli, panic buying dalam sektor retail (sektor yang memang ditujukan untuk konsumsi publik dan bukan untuk resale) sudah terjadi setidaknya tiga kali selama bulan Maret. Komoditas yang terkena panic buying tidak hanya masker wajah dan hand sanitizer, tetapi juga bahan makanan seperti sembako, daging, dan lainnya.

Hoarding dan panic buying memberikan dampak negatif terhadap penanganan COVID-19. Masker wajah seperti N95 dan masker bedah serta hand sanitizer merupakan bagian dari alat pelindung diri (APD) yang seharusnya dipakai tenaga medis dalam menangani wabah ini. Akibat tindakan masyarakat yang memborong dan menimbun APD, tenaga medis yang langsung menghadapi COVID-19 kekurangan APD dan sampai meminta bantuan ke masyarakat umum untuk menyumbang, seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Banyak tenaga medis yang tertular COVID-19 karena kurang memadainya APD; ada tenaga medis yang bahkan meninggal karena kelelahan menangani COVID-19 dan akhirnya tertular. Kedua perilaku ekonomi ini juga menyebabkan inflasi pada harga masker wajah dan hand sanitizer karena komoditas yang beredar di pasar menjadi langka. Akibatnya, tidak semua lapisan masyarakat dapat membeli komoditas tersebut karena daya beli yang menurun.

Memalsukan APD, Menimbun Profit di Kala Wabah

Perilaku kedua yang muncul di tengah wabah COVID-19 adalah munculnya produk APD palsu, khususnya hand sanitizer. Produk APD palsu sudah pasti merugikan pihak pembeli, baik dari sisi pengeluaran maupun efektivitas penggunaannya. Hand sanitizer, misalnya. Hand sanitizer palsu tidak memiliki izin produksi dan belum tentu memenuhi standard kesehatan, sehingga efektivitasnya dalam membunuh kuman/bakteri/virus meragukan. Pemalsuan seperti ini terjadi di Surabaya, di mana hand sanitizer palsu tersebut dijual di platform e-commerce maupun konvensional.

Selain hand sanitizer, masker wajah juga menjadi komoditas yang dipalsukan. Salah satu kasus pemalsuan masker wajah terjadi di Bogor, di mana pelaku pemalsuan bisa mendapatkan omset hingga Rp 160 juta per bulan sebelum akhirnya terkuak oleh pihak kepolisian setempat. Masker wajah yang asli memiliki tiga lapisan, dengan lapisan terluar berwarna biru atau hijau dan lapisan dalam berwarna putih. Tiga lapisan ini bertujuan untuk menfiltrasi udara yang masuk ke saluran pernafasan agar terhindar dari virus. Ini berbeda dengan masker palsu yang cenderung tipis karena tidak memiliki tiga lapisan seperti seharusnya, sehingga apabila pembeli menggunakan masker palsu, virus tetap akan masuk ke saluran pernafasan.

Himbauan Social (Physical) Distancing yang Bermasalah

Social distancing menjadi istilah yang cukup populer seiring merebaknya wabah COVID-19. Istilah yang lebih tepat untuk gerakan ini sebenarnya adalah physical distancing, di mana ada (salah satunya) arak antarfisik sebesar minimal 1 meter dan ini merupakan nama gerakan untuk membatasi penyebaran COVID-19 dengan cara menjaga jarak dan meminimalisasi aktivitas di luar rumah. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang mendorong social distancing, yaitu dengan merumahkan kegiatan sekolah dan (jika memungkinkan) work from home.

Sayangnya, social distancing tidak dijalankan oleh masyarakat secara baik. Terdapat berbagai kejadian di mana publik memilih untuk membangkang (civil disobedience) daripada menuruti pemerintah. Misalnya, ditiadakannya kegiatan tatap muka di sekolah disalahgunakan oleh beberapa siswa di Yogyakarta untuk nongkrong dan main di warnet. Sementara itu di Banda Aceh, seorang pria menyerang polisi di warung kopi saat dihimbau untuk pulang agar mencegah penularan COVID-19. Hal serupa terjadi di Sulawesi Selatan, di mana polisi membubarkan warga yang berkerumun dan nongkrong di alun-alun desa melewati jam malam yaitu pk. 23:00 WITA. Terakhir di Probolinggo, petugas gabungan membubarkan puluhan warga yang tetap berkumpul dan nongkrong di Gladak Serang sebelum akhir menyemprotkan cairan disinfektan untuk mencegah COVID-19.

Pembangkangan ini bukan tanpa alasan dan bukan hal yang tidak wajar. Secara mendasar, ada beberapa alasan mengapa sulit bagi masyarakat untuk melakukan social distancing. Pertama, manusia adalah mahluk sosial; kebutuhan untuk interaksi dengan manusia lainnya adalah fundamental untuk bertahan hidup. Terutama di kota-kota besar yang menciptakan rasa “kesepian”, kebutuhan manusia untuk menjalin hubungan sosial semakin terlihat jelas. Hal ini sedikit tertolong dengan ada teknologi komunikasi seperti video call, chat, dan media sosial lainnya; tetapi kebiasaan masyarakat untuk berinteraksi secara langsung tidak bisa tergantikan dengan teknologi komunikasi dalam waktu yang singkat. Banyak yang tidak bisa atau tidak terbiasa berinteraksi langsung, sehingga pembangkangan seperti nongkrong dan berkumpul di tempat umum sangat wajar terjadi.

Selain kebutuhan dasar manusia, miskomunikasi dan tidak lengkapnya informasi yang diterima membuat masyarakat tidak tahu seberapa berbahaya COVID-19 dan informasi mana yang harus dipercaya. Informasi yang disampaikan dari pihak pemerintah juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai kegentingan maupun pencegahan COVID-19. Pernyataan yang salah bisa menimbulkan persepsi yang salah, seperti pernyataan juru bicara pemerintah untuk penanganan wabah COVID-19, Achmad Yurianto, yang dinilai mendiskriminasi orang kaya dan miskin dari sisi penularan. Pernyataan ini berpotensi menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena dianggap diskriminatif dalam menangani wabah dan semakin rentan terjadinya civil disobedience. Informasi yang diberikan ke masyarakat idealnya transparan dan memiliki diksi yang netral serta tidak memicu kepanikan dalam masyarakat tentang COVID-19, baik informasi dari pemerintah maupun informasi dari sesama masyarakat sendiri.

Civil disobedience juga terjadi karena tidak adanya insentif berupa sanksi yang mendorong masyarakat untuk patuh. Selama ini, pemerintah hanya memberikan himbauan untk social distancing di media massa. Himbauan tidak mengikat secara formal, sehingga tidak ada sanksi negatif nyata yang diberikan pada mereka yang melanggarnya. Masyarakat dapat dengan bebas melanggar himbauan dari pemerintah karena tidak merasakan dampak negatif dari pelanggaran itu sendiri dan juga banyak yang tidak merasa terdampak wabah COVID-19 (baca: carrier) sehingga merasa aman-aman saja untuk tidak melakukan social distancing.

Mudik di Tengah Wabah

Selain social distancing, terdapat juga arus mudik yang tinggi sebagai respon terhadap wabah COVID-19. Banyak orang memilih untuk mudik karena pendapatannya berkurang atau bahkan menghilang akibat wabah COVID-19, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang yang mudik merasa tempat asalnya aman dari COVID-19. Mungkin rumah atau kampung halaman memberikan rasa “aman”, tetapi fakta ini dapat diperdebatkan. Mudik tidak selalu menjadi opsi yang tepat ketika menghadapi wabah COVID-19 karena pertimbangan tertentu.

Orang-orang yang mudik ke kampung halaman berpotensi menyebarkan virus COVID-19 tanpa sadar karena mereka tidak menunjukkan gejala penyakit yang ditimbulkan COVID-19 (disebut carrier). Suatu daerah yang sebelumnya bebas dari COVID-19 bisa saja tertular karena ada orang dari daerah yang terpapar COVID-19 masuk ke daerah itu. Carrier COVID-19 bisa tanpa sadar menularkan virus ke orang lain dan baru mungkin terdeteksi setelah ada orang yang menunjukkan gejala COVID-19 dan terbukti positif setelah tes.

Hal sebaliknya juga bisa terjadi ketika orang-orang yang mudik tertular di tempat tujuan mereka, seperti orang-orang dari luar kota yang kembali ke DKI Jakarta dan sekitarnya. Bahkan, seseorang berpotensi terpapar COVID-19 saat proses mudik, misal menggunakan transportasi umum seperti kereta, busa, kapal, dan lain-lain. Minimnya sarana transportasi umum menyebabkan kepadatan dalam sarana, sehingga sangat tinggi potensi penularan COVID-19 dalam transportasi umum. Idealnya, kegiatan mudik tetap dihindari untuk mencegah penyebaran dan peningkatan orang yang tertular, tetapi faktor lain seperti pendapatan dan rasa aman sering menjadi pertimbangan orang-orang yang tetap mudik.

Apa Yang Dilakukan Beberapa Di Antara Kita saat Wabah COVID-19

Wabah COVID-19 di Indonesia menciptakan beberapa perilaku dalam masyarakat yang patut diwaspadai. Perilaku-perilaku yang telah dijabarkan di atas memang tidak dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada anggota masyarakat yang melakukan hal tersebut. Adanya anggota masyarakat yang masih berperilaku seperti itu menghambat proses penanganan wabah COVID-19 di Indonesia, serta menjadi tanda bahwa masyarakat Indonesia belum siap menghadapi wabah COVID-19. Penanganan wabah ini memerlukan kerja sama yang aktif antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak hanya harus sigap dalam menangani COVID-19 secara medis, tetapi juga harus transparan, netral, dan akomodatif dalam menyampaikan informasi ke publik. Dari pihak masyarakat, harus ada kesadaran dalam masyarakat untuk tidak mengambil keuntungan di tengh wabah dengan hoarding maupun terlalu mementingkan kepentingan pribadi dengan panic buying. Selain itu, masyarakat juga harus menfilter informasi yang mereka dapat, tidak semata-mata memercayai sesuatu begitu saja, dan menjadikan informasi yang valid sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan hal-hal seperti berpergian atau mudik. Apabila masyarakat dan pemerintah Indonesia tidak proaktif dan bersinergis dan menghadapi wabah COVID-19, penanganan dan pencegahan wabah tidak akan berjalan dengan efektif.

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size