Omnibus Law: Ambiguitas Keberpihakan Pemerintah

Diskusi "Omnibus Law" yang dibuka oleh Gita Putri, perwakilan PSHK di lo.ka.si. dok/MP

STOPPRESS, MP – Jumat (14/02), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mengadakan diskusi terbuka yang bertempatkan di lo.ka.si coffee shop dago. Diskusi ini dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari pers mahasiswa hingga wahana lingkungan hidup (Walhi) Jawa Barat. Diskusi terbuka ini membahas salah satu agenda pemerintah pusat yang berusaha dikebut tahun ini dan menimbulkan banyak pertanyaan karena keambiguitasnya dari segi keberpihakan, yaitu Omnibus Law.

Menurut Duhaime’s Law Dictionary, omnibus law atau omnibus bill merupakan rancangan undang-undang yang berisi berbagai permasalahan atau aspek yang  kemudian digabungkan menjadi satu dalam rancangan undang-undang tersebut, dengan tujuan untuk kenyamanan pihak-pihak yang bersinggungan dengan aspek terkait.

Omnibus Law sebagai Terobosan Regulasi

Gita Putri Damayana membuka diskusi sore hari dengan penjelasan mengenai Omnibus Law. Perwakilan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) ini menjelaskan bahwa Omnibus Law muncul sebagai salah satu terobosan karena kerentanan regulasi sektoral saat ini. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 ini menjadi salah satu agenda utama pemerintah yang dibuktikan dengan persiapan pembuatan peraturan pelaksana. Awal Februari, sudah dibentuk tim penyusunan peraturan pelaksana. “Jadi bukan tidak mungkin target 100 hari omnibus tercapai karena pemerintah memang niat dan narasi pemerintah dengan DPR sama serta sebangun.” Ujar Gita.

Omnibus Law merupakan desain besar. Salah satu bagian dari Omnibus Law, Undang-Undang (UU) ceker – UU Cilaka – menjadi istilah yang sedang menjamur dikalangan masyarakat. Persis seperti nicknamenya, UU Cilaka akan memberi dampak ‘cilaka’ bagi beberapa pihak dalam dinamika perekonomian di Indonesia, setidaknya itu yang bisa tercipta dari implementasi UU Cipta Lapangan Kerja, walaupun tidak semua pasal atau ayat UU direvisi atau dibatalkan.

Gita memaparkan 3 permasalahan dasar RUU Cipta Kerja, yaitu RUU Omnibus melanggar asas pembentukan perundang-undangan yaitu asas kejelasan rumusan dan asas tidak dapat dilaksanakan, substansi pengaturan yang bertabrakan dengan putusan MK dan UU 12/2011 tentang hirarki peraturan perundang-undangan, dan RUU ini menunjukkan insensitivitas pemerintah akan kondisi regulasi.

Meskipun materi naskah akademik belum ada di website Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), website Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), namun masyarakat luas sudah mendapatkan draft RUU tersebut. “Terobosan” ini menimbulkan polemik diobrolan masyarakat. Menurut Gita, RUU ini harus dilihat dari dua sudut pandang walaupun political will yang ada sangatlah kuat. “Positifnya omnibus itu sanksi pidana diganti jadi administratif, jadi bisa mengurangi kriminalisasi. Tapi, muncul pertanyaan berikutnya. Apakah di omnibus ini, hanya ada perubahan aturan pidana untuk korporasi?”

Gita memberi contoh bahwa ada akademisi ekonom yang setuju dengan materi ketenagakerjaan. “Untuk sektor lain, ada sebagian pengusaha yang setuju juga.” Namun, RUU ini belum bisa dengan mudah dipetakan dengan serta merta, karena dengan banyaknya aspek yang “dibungkus” membuat masyarakat awam bingung untuk memposisikan diri, apakah menerima atau menolak. Proyeksi kasar tersebut mengarahkan ke satu pertanyaan besar, “Siapa yang dilindungi oleh pemerintah?”.

Keganjilan Omnibus Law

Sejak awal penyusunan hingga saat ini, “terobosan” tersebut sudah menimbulkan berbagai keganjilan. Masyarakat yang telah membaca draft RUU Omnibus Law yang tersebar menyadari bahwa isi dari Omnibus Law membuat segala perijininan kembali ke pemerintah pusat. “Contohnya perijinan kapal, tadinya jadi kewenangan pemerintah daerah (Pemda) sekarang jadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu soal rencana tata ruang juga dikembalikan ke pusat ” jelas Gita.

Keganjilan lainnya terlihat dari sikap pemerintah menanggapi respon masyarakat. Dimana disatu sisi mereka meminta partisipasi publik, namun disisi lain mereka menyangkal naskah yang telah beredar. “Kenapa sulit sekali untuk mengakses naskah?” tanya Gita yang kemudian dilanjutkan dengan memberi argumen bahwa DPR juga tidak kritis sama sekali dalam menanggapi hal ini, terbukti dari keganjilan fungsi pengawasan DPR.

Distorsi regulasi juga menambah daftar keganjilan RUU ini. “Salah satunya adalah peraturan presiden (perpres) yang bisa membatalkan peraturan daerah. (Ini) Menyangkal logika umum. Karena perpres adalah produk eksekutif dan peraturan daerah adalah produk legislasi.” jelas Gita. Selain itu, peraturan pemerintah dapat digunakan untuk mengubah undang-undang. Presiden bisa berkonsultasi dengan DPR. Padahal, dalam konteks legislasi mereka punya fungsinya masing-masing. “Perpres ngga bisa membatalkan atau merubah perda. Mahasiswa juga tau itu.” Tambah Gita.

Ada narasi yang diciptakan presiden yang menyebutkan bahwa jika ada organisasi masyarakat (ormas) yang tidak setuju terhadap omnibus, memerintahkan polisi atau intelejen untuk berdialog dengan mereka. “Itu hal yang ganjil karena (tidak setuju) merupakan bagian dari dinamika, dan (dinamika) bagian dari demokrasi.”Pembentukan Satuan Tugas (satgas) omnibus juga menjadi tanda tanya besar. Bahwa ada RUU dan ada tim mendampingi itu hal yang biasa dan itu merupakan hak pemerintah. “Tapi ketika pemerintah bentuk satgas dan isinya individu yang mewakili elit, sepertinya memang ini dari dan untuk elit saja.” Ujar Gita.

Audience juga memiliki pandangan yang sama seperti LBH dan PSHK. Salah satu audience mengatakan contoh nyata yang terlihat adalah investasi. Menurutnya, ini berkesinambungan dengan janji jokowi pertama soal investasi. “Siapa yang menghalangi, gebuk.” Ujarnya. Penghapusan ijin analisis dampak lingkungan (AMDAL) menjadi salah satu bukti pemerintah yang ingin menaikkan persentase investasi lokal maupun asing di Indonesia. “Dari sini bisa ditebak, investor yang dibayangkan pemerintah itu seperti apa? Jangan-jangan investor yang tidak peduli terhadap lingkungan.” Ujar Gita saat sesi tanya jawab.

Memang berbagai revisi atau perubahan itu adalah hal yang lumrah, demi tercapainya suatu kemajuan yang mengikuti perkembangan jaman. Namun, kekhawatiran bisa terjadi jika RUU yang tercipta malah menyita makna demokrasi. “(Omnibus law) akan mengikis gerakan buruh dan partisipasi perserikatan buruh. Tanpa serikat, posisi (buruh) tidak akan seimbang dengan perusahaan. Perusahaan bisa eksploitasi buruh. Contohnya tentang jam kerja yang panjang. Ada upah tertentu bagi sektor padat karya. Melegalkan pembayaran upah murah dan itu akan membahayakan. Buruh (akan) terkena dampak.” cerita salah satu audience.

Dalam pembuatan (RUU) ini, ada stakeholder yang tidak diajak bicara. Proses yang tidak transparan ini bisa menyebabkan multitafsir dalam pasal dan menyebabkan pasal menjadi medan perang baru bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan. “Ujung-ujungnya, bisa mempermudah pelanggaran HAM kan?” ujar salah satu audience lainnya. Ijin akan jadi mandeg bagi satu pihak dan lancar bagi pihak yang lain. “Karena semua (perijinan) di pemerintah pusat jadi malah menimbulkan perluasan konflik.” tambah Gita.

Setuju tidak setuju, proses yang semi-transparan, membuat Omnibus terlihat seperti pisau bermata dua. Ini baru awal, masih akan ada omnibus-omnibus lainnya yang bermunculan dan menggerogoti aspek lain. “Ini merupakan diskusi awal, akan ada diskusi keberlanjutan. Sekarang membahas apa sih itu omnibus law. Kedepannya akan membahas Omnibus Law yang fokus ke sectoral” tutup Gita.

Alfonsus Ganendra | Novita

Related posts

*

*

Top