Netralitas Universitas

Pemilu 2019

Pada tanggal 17 April 2019, merupakan tanggal politik yang sangat penting, pada tanggal tersebutlah rakyat Indonesia akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Tahun politik sekarang merupakan tahun politik yang panas, banyak peristiwa terjadi yang berkaitan dengan politik atau sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan politik pun dapat dikait-kaitkan demi kepentingan politik.

Praktik politik pun banyak dilakukan dengan caranya masing-masing untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Dalam praktiknya pun segala instrumen dapat digunakan demi mencapai kepentingan politik. Kepercayaan, agama, ras, atau apa pun itu, semuanya dapat digunakan untuk kepentingan politik.

Ingar bingar dunia perpolitikan sangat begitu ribut, saking ributnya sampai terdengar di tempat yang murni untuk mencari ilmu. Suatu tempat yang mestinya digunakan untuk mengembangkan kemampuan manusia, memperluas dan memperdalam ilmu, tempat yang layak untuk mendapatkan pendidikan salah satunya adalah universitas.

Polusi suara yang dihasilkan si-politik, mengganggu mahasiswa untuk memperoleh tujuannya dalam menuntut ilmu dengan murni. Biarlah mahasiswa menuntut ilmu benar-benar murni tidak ternodai oleh kepentingan politik.

Mahasiswa memang harus peka dan kritis terhadap apa yang terjadi; sadar bahwa mereka mempunyai peran dalam politik Indonesia pula. Maka penting membekali mahasiswa dengan pemikiran yang jernih, murni, biarlah penuh dengan teori asalkan mahasiswa dapat menanggapi politik Indonesia sebaik mungkin. Terbuka matanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, dan dibantu dengan ilmu sebagai kaca mata untuk melihat lebih tajam dan jernih. Universitas adalah tempat penyedia kaca mata tersebut bagi mahasiswa, kaca mata yang bersih yang tidak diburamkan oleh kepentingan politik.

Kebebasan berfikir, bersuara, dan menyatakan pendapat merupakan hak dasar setiap orang, bahkan hak tersebut dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E, dan oleh karena itu mesti dihormati. Akan tetapi, universitas sebagai suatu wadah bagi mahasiswa untuk mencari ilmu yang akan diterapkan nanti, seyogianya menyatakan dirinya sebagai lembaga yang netral, begitupula saya dalam tulisan ini mencoba senetral mungkin.

Mentri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir mengatakan “Jangan jadikan kampus sebagai tempat politik praktis, hal ini harus dijauhkan, dan dihindari”. Berpolitik tidak dilarang, tapi tidak boleh dilakukan di kampus.

Bahaya yang mungkin dapat terjadi jika praktik politik dilakukan dengan cara apa pun, yaitu longgarnya hubungan. Semua mahasiswa atau dosen tentunya tidak memiliki tujuan yang sama, semua orang memiliki perbedaan, terutama dalam menentukan presiden idaman, ada yang suka A, ada yang suka B bahkan ada yang tidak suka kedua-duanya, semua tergantung pemikiran masing-masing.

Jangan sampai karena perbedaan idaman, menimbulkan keresahan, terganggu, karena idamannya dibanding-bandingkan sehingga menuai konflik. Hubungan yang seharusnya terjalin dengan kuat karena dididik dan terdidik, melemah hanya karena kepentingan politik.

Konflik internal pun bisa saja terjadi jika praktik politik dilakukan. Konflik karena perbedaan idaman dapat membuat orang-orang untuk mengajak orang lain agar pilihannya sama, secara tidak langsung “perang promosi” dapat dilakukan oleh siapa saja di dalam kampus. Jika terjadi hal tersebut terjadi tentu berbahaya terhadap suatu hubungan di lingkungan kampus.

Praktik politik yang terjadi di universitas pun dirasa melemahkan asas LUBER dan JURDIL – langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur, adil – terutama pada bagian bebas, rahasia, dan adil. Masyarakat bebas memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, begitupula mesti dirahasiakan suaranya jangan sampai terbaca dari sikap anda dalam memilih idaman anda oleh orang. Meskipun dapat dibaca, mestilah berlaku adil, tak ada pengistimewaan jika ada yang sama idamannya dengan kita, dan tidak ada diskriminatif jika ada seseorang yang berbeda idamannya dengan kita di lingkungan kampus.

Hal ini pun dapat memberikan dampak negatif terhadap universitas itu sendiri. Jika terjadi praktik politik di dalam universitas, kesan netral dari universitas tersebut pun dapat luntur karena keberpihakan dalam politik. Dan akan lebih berbahaya lagi jika banyak masyarakat yang tahu bahwa suatu universitas luntur kenetralannya. Stigma yang diberikan terhadap masyarakat bahwa suatu universitas memiliki suatu keberpihakan dalam politik dapat mengurangi kredibilitas universitas sebagai tempat untuk mendidik.

Mahasiswa memang selayaknya ikut berpartisipasi dalam politik, oleh sebab itu universitas merupakan tempat untuk memfasilitasi mahasiswanya demi menciptakan manusia yang baik bekerja dalam perpolitikan. Tetapi demi menjaga kredibilitas universitas dan kelayakan universitas sebagai tempat murni untuk mencari ilmu, alangkah baiknya untuk menjaga kenetralan atau tidak berpihak dalam politik di dalam kampus.

Dan saya yakin bahwa Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) merupakan tempat bagi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang terdidik dengan baik, mereka yang memiliki kaca mata untuk melihat dengan tajam dan jernih; tempat membentuk mahasiswa untuk menjadi seseorang yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan benar; mahasiswa yang bersedia menuntut ilmu untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketuhanan, sesuai dengan sesantinya “Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti.”

 

Kontributor: Ricky Rialdi, Hubungan Internasional 2018