[SIARAN PERS] Pemkab Batang Melakukan Penggusuran di Tengah Proses Mediasi oleh Komnas HAM

Pembangunan Islamic Center oleh Pemerintah Kabupaten Batang yang merampas hak warga RT 03 RW 03 Petamanan kawasan pangkalan truk Banyuputih, Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang kembali memasuki babak baru. Sejak awal penolakan sudah disuarakan oleh masyarakat kebanyakan terhadap rencana pembangunan tersebut karena sejatinya telah melanggar hak asasi manusia seperti hak atas tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Selain itu, rencana pembangunan Islamic Center juga dikhawatirkan melahirkan diskriminasi kepada warga yang terdampak dan akan melahirkan adanya tindakan pemerintah yang sewenang-wenang (arbitrary power).

Kini kekhawatiran itu terbukti dengan terjadinya penggusuran sebagian rumah warga di kawasan pangkalan truk Banyuputih, Kabupaten Batang pada hari ini Senin (8/3/21). Pagi ini, ratusan aparat gabungan berseragam lengkap beserta alat berat datang ke pangkalan truk Banyuputih.
Padahal, disaat yang bersamaan sedang dilakukan rapat kordinasi antara Gubernur Jateng, Bupati Batang beserta jajaran dan Komnas HAM. Sejalan dengan itu, Rabu mendatang Komnas HAM sudah menjadwalkan pertemuan dengan warga dalam rangka pra mediasi. Komnas HAM padahal sudah menyampaikan bahwa kasus ini sudah ditangani dan dalam pengawasan Komnas HAM. Bupati Batang secara arogan tidak menghormati proses yang sedang berlangsung. Seharusnya, tidak ada pergerakan apapun dari aparat dipangkalan selama belum ada hasil final dari Komnas HAM. Perwakilan mahasiswa yang menegaskan hal tersebut ke aparat yang bertugas bahkan meminta surat tugas tidak menghiraukan hal tersebut. Hasilnya, 1 mahasiswa diamankan oleh aparat.

Secara kronologis, warga telah menyadari keberadaan dari aparat sejak pukul 07:30 wib yang telah berjaga di depan pintu keluar pangkalan truk serta bersiaga di sekitar kawasan tersebut. Sekitar pukul 08:45 wib warga menghambat serta menarik keluar sebuah Bulldozer yang datang, pasalnya kehadiran alat besar tersebut tidak memiliki surat perintah yang legal. Pada pukul 09:20 wib, Bulldozer kembali memasuki kawasan tersebut bersama ratusan aparat gabungan yang terdiri dari Dinas Sosial, TNI, Polri, Satpol PP, Kesbangpol, PLN, dan Dinas Perhubungan. Penggusuran pun dilakukan di pos penjagaan kawasan pangkalan truk tersebut sekitar pukul 09:35 WIB. Sementara itu, sekitar pukul 09:45 WIB, salah satu mahasiswa yang turut membersamai warga dalam menolak penggusuran melakukan upaya mediasi kepada aparat agar pemerintah Kabupaten Batang menunda penggusuran dan menunggu hasil keputusan dari Komnas HAM. Akan tetapi upaya mediasi yang tengah dilakukan oleh mahasiswa tersebut tidak diindahkan oleh aparat dan justru dibalas dengan tindakan represif dengan mengamankan dan ditarik dari lokasi kejadian.

Saat ini ada 43 dari 82 bangunan tempat tinggal yang sudah dirubuhkan oleh aparat gabungan tersebut. Hingga kini, tidak ada alternatif solusi yang dijamin oleh Pemerintah berkaitan dengan rencana tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kesehatan warga terdampak. Seusai penggusuran tak satupun ada statement yang menjamin dan menjawab kebutuhan warga. Aparat yang dilapangan hanya berdalih sedang menjalankan tugas. Bupati sendiri ingkar ingkar janji, padahal saat audiensi terakhirr menyampaikan akan melakukan dialog dengan datang ke pangkalan truk. Ternyata, ruang dialog belum diadakan, malah secara tiba-tiba ratusan aparat gabungan yang dikerahkan.

?Sejatinya tindakan tersebut bertentangan dengan pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak mendapatkan tempat tinggal yang layak sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28H ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas tempat tinggal. Adanya penggusuran ini akan memberikan dampak pada terlantarnya warga yang terdampak dikarenakan tempat tinggal mereka telah dirampas serta tidak adanya ganti rugi yang seimbang.

Selain melanggar konstitusi kebijakan tersebut juga bertolak belakang dengan peraturan perundangan yang berlaku misalnya ketentuan dalam Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta dekralasi dan konvensi-konvensi yang mengatur tentang HAM seperti yang ditegaskan pada General Comment No. 7 (1997) tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak, Pasal 16 menegaskan bahwa “Pengusiran tidak boleh menjadikan individu-individu tidak berumah atau rawan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya…” Oleh karena itu secara prinsipiil sejatinya negara mempunyai tanggung jawab terkait pemenuhan terhadap hak atas tempat tinggal bagi setiap warganya.Penggusuran terhadap warga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang faktanya juga bertolak belakang dengan konsep absence of arbitrary power. Adanya klaim dari Pemerintah Kabupaten Batang yang menyatakan bahwa alih fungsi lahan Pangkalan Truk Banyuputih menjadi Islamic Center bersifat final tanpa melibatkan partisipasi masyarakat sejatinya bertentangan dengan kekuasaan untuk menaati prinsip-prinsip fairnees (prosedural fairnees). Padahal dalam berbagai aktivitas pembangunan setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat aktif.

Selain itu penggusuran untuk pembangunan Islamic Center oleh Pemerintah Kabupaten Batang di Banyuputih pun s tidak sesuai dengan semangat penanggulang pandemi Covid-19. Dimasa pandemi seperti ini seharusnya Pemerintah Kabupaten Batang fokus untuk menangani pandemi karena keselamatan rakyat harus menjadi prioritas dan menjadi hukum yang tertinggi (Sallus populi suprema lex esto). Mengingat juga bahwa kasus penularan Covid- 19 yang terkonfirmasi di Kabupaten Batang cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya penanganan yang lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Batang dalam rangka penanganan Covid-19 serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Batang.

Kemudian, ironisnya lagi tindakan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang pada hari ini bertepatan dengan International Women Day yang seharusnya dijadikan sebagai momentum untuk melawan diskriminasi terhadap perempuan. Namun sayangnya, hari ini Pemerintah Kabupaten Batang justru melakukan diskriminasi terhadap warga termasuk diantaranya adalah para perempuan. Selain itu, ditengah tingginya kewaspadaan terhadap infeksi virus Covid-19, Pemkab Batang malah mengerahkan ratusan aparat yang secara jelas menimbulkan kerumunan dan melanggar protokoler kesehatan.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka sudah seharusnya seluruh elemen masyarakat bersatu, menyiapkan barisan untuk ikut membersamai warga yang terdampak dalam menyuarakan penolakan terhadap penggusuran dan perampasan ruang hidup serta segala bentuk diskriminasi yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Pers rilis dan foto oleh: Aliansi Batang Bergerak

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *