Mereka yang Turun ke Jalan dari ‘Kampus Sultan’

LIPUTAN, MP – Pada tanggal 5 Oktober lalu, Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) ditetapkan menjadi undang-undang setelah mendapat persetujuan dari DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan Jokowi. Pengesahan ini merupakan ujung dari perjalanan RUU ini yang mendapat penolakan dan kecaman dari berbagai pihak, termasuk pihak mahasiswa, serikat buruh, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Pihak-pihak ini sejak setahun lalu telah menyatakan sikapnya menentang rancangan RUU ini.

Bulan Juli lalu, mahasiswa Bandungsendiri turut terjun langsung ke lapangan dengan berorasi di depan gedung DPRD Jawa Barat, beserta mahasiswa dari kampus lain di Bandung. Saat itu hasilnya mahasiswa berhasil mendorong DPRD Jabar untuk menyatakan sikap menolak Omnibus Law yang disampaikan langsung oleh perwakilan anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, fraksi yang hingga kini konsisten menolak Omnibus Law.

Sebelumnya, mahasiswa Unpar juga turut serta dalam aksi unjuk rasa ke jalanan. Tahun lalu, pada saat gerakan Reformasi Dikorupsi, ratusan mahasiswa Unpar turut tumpah meruah di depan kawasan DPRD Jawa Barat untuk menolak pengesahan RUU KUHP sekaligus menuntut penyelesaian kasus-kasus politik dan sosial yang serius.

Menurut salah satu mahasiswa Unpar yang menolak untuk disebutkan identitasnya, yang juga menjadi salah satu peserta dalam aksi tersebut, saat itu setidaknya ada 100 mahasiswa Unpar lain yang turut serta bersama dirinya. Di Unpar sendiri, aksi terjadi dalam tiga hari. Di hari pertama yang merupakan hari di mana awal-awal aksi berlangsung, hanya ada sepuluh mahasiswa Unpar yang turun ke jalan. Informasi yang masih belum tersebar luas menjadi alasan hanya ada segelintir mahasiswa yang turun pada hari pertama ini. Barulah pada hari kedua, khalayak kampus mengetahui adanya sepuluh mahasiswa yang turun di hari pertama, yang menjadikan mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk mengambil bagian dalam aksi ini, bahkan tanpa adanya ajakan dari koordinator di hari pertama.

Hal ini membuktikan tingginya antusiasme dan kritisme mahasiswa Unpar. Terlebih kelompok lain yang juga sama-sama dari Unpar, yang dikomandoi oleh Komunitas Pusik Parahyangan, juga menjadi wadah bagi mahasiswa yang ingin turut turun.

Menurut pengakuannya, saat itu dirinya memutuskan turun ke lapangan karena keinginannya sendiri akan perubahan dan tanpa paksaan dari pihak manapun. “Ya, walaupun (merasa) ada bayang-bayang sanksi (dari kampus) kalau anak Unpar turun ke jalan. Tapi kan ini hak kita sebagai mahasiswa. Bahkan rektor sendiri pernah berujar, berpolitik merupakan hak mahasiswa sebagai warga negara dan warga kampus”, ujarnya diiringi dengan kutipan dari Rektor Unpar.

Sepulang melancarkan aksi di hari pertama, dia dan teman-temannya dipanggil untuk menemui ketua BEM dan ketua MPM yang saat itu masih dijabat oleh Denny Rizky dan Rovolin Lumban Gaol. Kedua pejabat kampus ini menyatakan jika pihak kampus sendiri telah merestui aksi mereka.

Sayangnya, di hari kedua dan ketiga demonstrasi, menurutnya banyak mahasiswa yang ikut turun ke lapangan tanpa niat yang murni, melainkan hanya demi pengakuan dan eksistensi saja. “Banyak yang datang, melihat-lihat, kemudian balik lagi”, ungkapnya. Dirinya menanggapi hal tersebut secara miris.

Mengenai aturan rektor untuk perilaku mahasiswa yang beberapa bulan lalu dikeluarkan oleh pihak universitas, yang salah satu poinnya memuat larangan aksi mahasiswa tanpa izin kampus, dirinya sangat menyayangkan hal ini. “Kalau misalnya aturan itu sudah diterapkan sebelum aksi kemarin (tahun lalu), kita sepuluh orang ini juga bisa dikenakan sanksi” ujarnya.

Menurutnya, hal ini akan menurunkan sikap kritis mahasiswa, terlebih dengan adanya label di kalangan masyarakat bahwa Unpar merupakan kampus ‘sultan’, yang seakan menggambarkan mahasiswa Unpar merupakan mahasiswa yang hidup dengan kemewahan tanpa memiliki rasa peka terhadap isu sosial. Penggambaran ini semakin erat mengingat terakhir kalinya mahasiswa Unpar mengikuti aksi demonstrasi secara besar-besaran adalah pada tahun 1998. “(Sejak dulu) pihak Unpar memang mengikat mahasiswanya dengan terlalu ketat, makanya nggak heran kalau mahasiswa Unpar jarang turun aksi” klaimnya.

Namun demikian, aturan ketat yang diberlakukan kampus ini bukan menjadi halangannya untuk tetap turun ke lapangan untuk memenuhi haknya sebagai mahasiswa. Dirinya menerjemahkan “turun” di sini tidak hanya sebatas melakukan demonstrasi, tetapi juga dengan menggelar diskusi intelektual hingga memberikan sumbangan pikiran untuk diajukan kepada pihak otoritas.

Mahasiswa lain yang juga sempat menjadi koordinator lapangan pada demonstrasi hari pertama mengaku dirinya tidak peduli mengenai mahasiswa apatis yang numpang eksis dalam demo tahun lalu. Mahasiswa FISIP yang kerap disapa sebagai Bang Joni ini merasa jika apatis atau tidaknya mahasiswa itu pilihan masing-masing. “Iya itu hak mereka saja, mau turun atau tidak”, ujar Joni. Namun secara pribadi, ia tetap mengharapkan adanya empati bagi mahasiswa Unpar agar tetap mengambil bagian dalam aksi tersebut.

Mengenai surat edaran yang dikeluarkan rektor sendiri, dirinya menganggap itu merupakan sesuatu yang konyol. Joni memiliki pembelaan jika dalam UUD Pasal 28 Tahun 1945 tentang kebebasan berpendapat yang menetapkan bahwa kebebasan berpendapat di muka umum bagi setiap individu, termasuk hak untuk bersuara, yang salah satunya adalah hak untuk berdemonstrasi. Joni menanggap jika surat edaran ini bertentangan dengan pasal kebebasan berpendapat tadi. “Tapi jika mahasiswanya peka, surat edaran seperti apapun tidak akan menghalangi mereka”, ujarnya. Namun demikian, dirinya menyayangkan jika di Unpar sendiri banyak terdapat mahasiswa yang dapat dikatakan kurang memiliki kepekaan terhadap permasalahan sosial.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, aksi demonstrasi tahun ini untuk menolak Omnibus Law serasa seakan lebih menakutkan. Selain demo berjalan dalam situasi pandemi, surat berisikan aturan baru yang dikeluarkan oleh rektorat juga menjadi hambatan bagi mahasiswa untuk bisa turun langsung untuk menyuarakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Eriadarma Adryan, mahasiswa HI 2019 yang awal Oktober kemarin turun ke lapangan. Saat itu, massa dari mahasiswa Unpar berjumlah tidak lebih dari 20 mahasiswa, yang mayoritas merupakan mahasiswa FISIP Unpar, yang sisanya adalah mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum. Perbedaan jumlah massa tahun ini dengan tahun lalu dipengaruhi oleh kebijakan belajar secara daring yang diterapkan sejak Maret lalu.

Menurut pengakuannya, ketidakpuasan dirinya terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi karena alasan orang-orang di sekitarnya dan latar belakang partai, membuat dirinya prihatin akan pemerintahan negara saat ini. “(Ini semua) bisa dilihat dari kelakuannya Puan, Megawati, orang orang dari Jokowi seperti Pak Luhut, atau yang bisa dibilang menteri segala urusan. Padahal jabatan beliau sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi”, kritiknya terhadap Jokowi.

Selain itu, dirinya juga menemukan kejanggalan dalam pengesahan UU Cipta Kerja di rezim Presiden Jokowi seperti ini. Menurutnya, kejanggalan-kejanggalan tersebut salah satu di antaranya adalah sidang paripurna yang di gelar DPR pada malam hari di hari libur. Tak hanya itu, dirinya juga mempertanyakan urgensi pemerintah yang ngebut dalam menyusun draf undang-undang tersebut di tengah situasi pandemik seperti ini. “Seharusnya masalah pandemik ini adalah masalah utama di Indonesia.” Ujar Adryan.

Walaupun rangkaian demonstrasi kemarin sering kali berujung bentrok, mahasiswa yang juga mencalonkan diri sebagai anggota Badan Pemeriksa periode 2021 ini merasa jika hal ini memang harus dilakukan jika memang diperlukan. Pasalnya, sering kali pejabat enggan mendengar suara rakyat dalam aksi yang berjalan damai sebelum aksi bentrokan pecah. “Kasarnya kita bisa ngerusak fasilitas-fasilitasnya biar para anggota didengar dan sadar. Bahwa suaranya itu seperti ini dan salah” ujarnya.

Untungnya, dalam aksi kemarin, Adryan dan teman-teman mahasiswa lain tidak terlibat dalam bentrokan dengan polisi walau tensi sempat memanas saat ada kelompok berpakaian hitam-hitam yang kerap melancarkan provokasi kepada peserta mahasiswa.

Mengenai aturan rektor yang melarang demonstrasi, dirinya menolak keras hal tersebut yang dilatarbelakangi oleh usaha kampus dalam menjaga namun baik. “Ketika ada suatu tindakan umpan, kita langsung mundur, kita sadar kalau kita bawa nama almamater.” Ujarnya. Menurut Adryan, mahasiswa adalah kelompok intelektual, yang tahu tata perilaku yang wajar pada saat demonstrasi. “Kalaupun mahasiswa bertindak anarkis, rakyat Indonesia akan memahami bahwa yang dilakukan mahasiswa itu benar, (demi kepentingan masyarakat)” tambah Adryan.

Selain itu, Adryan juga membandingkan aktivitas mahasiswa Unpar dengan kampus-kampus lain di Bandung seperti Unisba dan Telkom, yang mengizinkan mahasiswanya untuk berdemo. Menurutnya, semakin pihak Unpar mengekang mahasiswanya dalam melakukan aksi-aksi seperti ini, maka stereotip apatis yang sejak dulu sudah ada akan semakin lekat pada mahasiswa Unpar sendiri.

Namun demikian, Adryan menyimpulkan jika mahasiswa Unpar dalam beberapa tahun belakangan sudah cukup peka terhadap isu-isu sosial yang ada. Dirinya melihat banyak teman-teman mahasiswa yang aktif berdiskusi dalam grup chat angkatan yang membahas isu-isu sosial. “Tapi masalahnya ada peraturan kampus yang jadi momok besar bagi kita, ada sebenarnya orang orang yang ingin menyuarakan aspirasinya tapi terhalang oleh peraturan kampus tersebut”, keluhnya.

Menurut pengakuannya, secara normatif dan aturan, dirinya merasa terancam dengan adanya aturan ini. Namun secara logika dan kemanusiaan, dirinya memiliki prinsip berani karena benar, takut karena salah, di mana dirinya merasa melakukan aksi yang benar, jadi dirinya harus berani turun. Menurutnya, kalaupun nanti ada pemanggilan dari pihak rektorat, dirinya siap untuk memberikan alasan yang masuk akal dan logis.

Mengenai keefektifan demonstrasi dan potensi pembatalan UU Cipta Kerja ini, Adryan menyampaikan jika mahasiswa dan masyarakat Indonesia musti tetap memperjuangkan pembatalan ini, semisal dengan tetap menyuarakan apa kepentingan masyarakat umum melalui media sosial, bahkan dengan tetap menggelar aksi demonstrasi. Dalam hal ini, Adryan menggunakan peristiwa Reformasi 1998 yang berhasil mengubah total sistem pemerintahan di negeri ini.

Muhammad Rizky, Nathanael Angga | Naufal Hanif

Related posts

*

*

Top
Atur Size