Mengapa Kampus Harus Menurunkan UKT?

Berdasarkan data yang diambil oleh forlap.ristekdikti.go.id, selama perkuliahan semester genap 2019/2020, terdapat sekitar 10 ribu mahasiswa yang terdaftar di Universitas Katolik Parahyangan. Di tengah perkuliahan, tiba-tiba COVID-19 datang dan memberikan dampak yang besar ke seluruh sektor termasuk pendidikan dan ekonomi.

Dimulai pada bulan maret, lembaga-lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia membuat keputusan untuk menutup kampus mereka walaupun perkuliahan masih berjalan. Perguruan tinggi pun juga secara terpaksa harus menggunakan metode lain untuk melaksanakan upacara kelulusan. 

Untuk menghentikan penyebaran COVID-19, universitas juga menginstruksikan ribuan mahasiswa untuk beralih kelas dari kuliah tatap muka menjadi kuliah online.

Dengan adanya kebijakan baru dari Kemendikbud untuk memulai tahun ajaran 2020/2021 secara online dan berkaitannya juga dengan adanya SURAT EDARAN REKTOR Universitas Katolik Parahyangan nomor III/R/2020-06/1047, beberapa mahasiswa merespon dengan mengajukan gugatan melalui petisi.

Mahasiswa berpendapat bahwa mereka tidak menerima manfaat dari pembelajaran jarak jauh. Selain itu, kampus juga tidak menyediakan fasilitas yang mendukung mahasiswa untuk melaksanakan kuliah online. Waktu awal-awal, kampus memang menyediakan beberapa provider untuk menunjang perkuliahan, namun seiring berjalannya waktu bahkan sampai selesainya semester genap ini, kampus tidak menyediakan lagi sarana tersebut.

Dengan demikian, pertanyaan sederhana – yang sebagian besar diabaikan – tentang sistem pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan: Biaya UKT penuh itu untuk bayar apa? 

Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya akan mendorong penyelesaian kasus-kasus ini berdasarkan kemauan dan kemampuan kampus, tetapi juga menentukan apakah mahasiswa akan mendapatkan jawaban untuk mengejar dan memperoleh tuntutan ini secara humanum.

Dengan adanya kebijakan kuliah tetap online untuk semester depan, secara logika kita bisa berpikir bahwa dana yang dikeluarkan kampus tidak akan sebanyak semester sebelumnya yang berkuliah tatap muka. Fasilitas kampus seperti perpustakaan, wifi, dan sebagainya tidak digunakan oleh mahasiswa.

Ditengah kesulitan ini, mahasiswa masih harus tawar menawar dengan kampus untuk biaya kuliah. Adanya bantuan keringanan pembayaran yang diberikan juga masih banyak persyaratan-persyaratan yang dianggap kurang praktis. Seperti yang dikatakan Muhammad Isnur, ketua YLBHI dalam diskusi yang diadakan UPN Veteran Jakarta, bahwa kampus harus melakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan tanpa syarat-syarat, untuk mempermudah mahasiswa.

Adanya syarat dan ketentuan untuk penerima bantuan keringanan pun seakan-akan kampus memilih mana yang lebih layak dibantu. Padahal, semua juga terdampak ekonominya terutama yang pekerjaan orang tuanya informal. Tanpa ada surat-surat, sulit untuk mahasiswa untuk mendapatkan bantuan kampus dalam keringanan pembayaran uang kuliah. 

Beberapa perguruan tinggi lainnya telah mengambil tindakan untuk membuat kebijakan yang pro rata dengan menurunkan uang kuliah, yang jelas dapat dinikmati oleh seluruh mahasiswa, tanpa memilih-milih.

Biaya kuliah yang dikeluarkan juga seharusnya bertimbal balik dengan apa yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswanya. Membayar uang kuliah secara penuh selama kuliah online dimana tidak menikmati fasilitas lainnya secara maksimal dirasa tidak masuk akal.

Ada juga keluhan utama dari mahasiswa saat ini adalah kurangnya penyerapan ilmu mata kuliah selama menggunakan metode online. Mahasiswa merasa ada beberapa dosen yang secara tidak langsung tidak melakukan pembelajaran online secara optimal. Ada dosen yang hanya memberikan tugas saja tanpa ada penjelasan materi.

Menurunkan biaya UKT seharusnya bukanlah beban bagi universitas. Memang universitas terkena dampak dari pandemi corona –karena semua ikut kena–, tetapi keluarga mahasiswa pun juga ikut terdampak.

Pembangunan atau hal lain yang tidak mendesak serta fasilitas yang tidak digunakan seharusnya menjadi alasan untuk mahasiswa tidak membayar uang kuliah secara penuh.

Saat ini adalah saat paling tepat untuk para petinggi universitas untuk mendengar suara mahasiswa. Dan mereka juga seharusnya tau, ini bukan perkara uang saja, tetapi juga kemanusiaan.

Maka dari itu mari bersama-sama kita mendukung tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Mahasiswa Kampus Humamum untuk memberikan tekanan kepada decision maker –yayasan–, berhubung saat ini organisasi mahasiswa lainnya yang bertugas untuk advokasi tidak lagi bergerak untuk mendukung dan menyuarakan penurunan UKT.

oleh: Taffarell Montero, Administrasi Bisnis 2018

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size