(Menagih) Janji Kampanye UKT BEM 2021

(Menagih) Janji Kampanye UKT BEM 2021

Sumber foto: Instagram Kampanye BEM 2021 (@unparkebermanfaatan)

Ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2020/2021, Taffarel Giovanni Montero dan Ferdinandus Bryan, telah resmi bertugas sejak pelantikan PM Unpar 2021. Walaupun secara fungsional BEM baru melaksanakan open-recruitment untuk stafnya, perlu diingat janji-janji yang ditawarkan selama periode kampanye Desember silam. Salah satunya adalah janji mengenai tuntutan penurunan UKT 

Janji menuntut turunnya UKT disebut sebagai salah satu aspirasi mahasiswa yang dijanjikan akan diperjuangkan oleh BEM 2021 nanti. Ini dapat dilihat melalui akun Instagram resmi kampanye Taffarel-Bryan (@unparkebermanfaatan) yang menyatakan: “Menuntut pihak kampus untuk menurunkan UKT semester genap 2020/2021 dan memberikan kompensasi tahun ajaran 2019/2020.” Sementara itu, jatuh tempo pembayaran tahap I uang kuliah sendiri hanya tersisa 5 hari, tepatnya 23 Februari 2021 nanti.

Saat diwawancara oleh tim MP, Taffarel mengatakan bahwa pihak BEM sudah mengambil beberapa langkah. Taffarel menyebut bahwa ia sudah merangkul lembaga-lembaga yang ia sebut ‘secara legal yang diakui dari pihak universitas’ untuk berdialog dengan pihak universitas terkait aspirasi atau kebutuhan mahasiswa di semester genap. “Sudah ngumpulin teman-teman dari Aliansi Mahasiswa Kampus Humanum, terkait penurunan UKT, tuntutannya, tanda tangan petisinya, latar belakangnya, substansinya seperti apa. Dari saya sendiri langsung mengumpulkan teman-teman dari Badan Pemeriksa dan Senat Mahasiswa, sebagai ibaratnya trio dalam PM Unpar, untuk membahas lebih lanjut lagi apa yang ingin kami lakukan. Teman-teman dari aliansi sudah mau mulai bergerak mengenai penurunan UKT, kita sebagai lembaga (berpikir) apa yang seharusnya kita lakukan. ‘Masa diem aja sih?’ ” ujar Taffarel.

Partisipasi aliansi dalam penuntutan UKT sudah dikonfirmasi oleh Taffarel. “Setuju sebenarnya, tadi (saya) sudah langsung ngobrol dengan salah satu pemantik dari aliansi. Sudah saya kabarkan juga bahwa dari BEM, SM, dan BP, kita akan bantu untuk menyampaikan dan mengadvokasikan ke pihak kampus. Terus kita berdialog, akhirnya sepakat akan membantu secara argumentasi, substansi, latar belakang kemarin tuntutannya seperti apa. Itu bakalan langsung kita sampaikan,” ujar Taffarel, walaupun ia tidak menyebutkan siapa yang dimaksud sebagai pemantik aliansi. Anggota-anggota aliansi sudah sepakat untuk memperjuangkan UKT semester ini, ia menjelaskan, “Kalau tahun kemarin kan dari PM Unpar sendiri tidak memperjuangkan ya, itu yang sangat disayangkan hingga aliansi ini muncul. Tahun ini PM Unpar ingin memperjuangkan bersama aliansi.”

Tambahan informasi, Taffarel menyebutkan bagaimana cara mahasiswa bisa bergabung dengan aliansi atau ikut memperjuangkan penurunan UKT. Mahasiswa Unpar bisa mengisi survey yang akan dibagikan secara resmi oleh BEM, SM, BP, dan HMPS. Aspirasi juga bisa disampaikan via direct message Instagram BEM, SM, BP, maupun Instagram aliansi (@sultanhumanum). OpenChat LINE aliansi sendiri masih difungsikan sebagai forum untuk berdiskusi dan berpendapat.

Terkait partisipasi SM dan BP dalam advokasi penurunan UKT, Taffarel menyebutkan bahwa pihak SM sedang melakukan koordinasi ke tingkat yang lebih bawah, tapi (saat diskusi bersama BEM dan BP) dihadiri juga oleh beberapa anggota SM, “Karena dihadiri juga oleh ketua SM dan ketua BP, saya sebagai pemantik di forum tersebut.” Tindakan yang diambil dalam tingkat PM Unpar, menurut informasi Taffarel, sempat menghadapi perdebatan. Taffarel menyebutkan bahwa perdebatan terjadi karena ketiadaan data. “‘Datanya kurang jelas, tidak pakai metode slovin and else, makanya mereka kurang setuju di situ mungkin. Baru minggu ini kita mau survei,” imbuh Taffarel.

“Akhirnya kita semua sepakat kalau dari PM Unpar sendiri, kita akan menjadi (pihak) yang menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa terkait kendala di COVID-19, di semester genap terkait keuangan; salah satunya penurunan UKT.” Tetapi, Taffarel mengakui belum ada koordinasi lebih lanjut dengan semua elemen PM Unpar dan baru berkoordinasi dengan SM dan BP saja. 

Di luar aliansi, SM dan BP, gerakan penurunan UKT ataupun aktivisme lainnya biasa diasosiasikan oleh mahasiswa Unpar dengan komunitas seperti Pusik Parahyangan dan UKM Media Parahyangan. Namun, bagi Taffarel, perlu ditanyakan kembali kepada kedua organisasi tersebut akan partisipasinya dalam tuntutan. Ia menjelaskan, “Karena sudah ada pergantian kepengurusan juga, kita akan menanyakan kembali partisipasinya. Tentu organisasi dan komunitas lain akan kita ajak juga melalui perwakilan organisasi. Tapi kalau terkait Media Parahyangan, Pusik Parahyangan, ataupun dari KKBM, kita tanya dulu persetujuannya untuk bergerak bersama untuk nama mahasiswa. Bukan atas nama organisasi individu, tetapi atas nama mahasiswa.”

Sementara mengenai proses persiapan pergerakan sendiri, Taffarel menyebutkan bahwa proses persiapan sudah sampai pada tahap pembuatan form untuk survei berdasarkan koordinasi dengan SM dan BP. Estimasi mulainya survei sendiri direncanakan akan dilakukan sekitaran besok atau lusa, dan kajian yang muncul berdasarkan survei itu akan dirampungkan sebelum tenggat pembayaran UKT. Dalam proses pengolahan data, Taffarel menambahkan bahwa BEM akan terlibat secara intensif, “Nanti akan dibantu diolah oleh BEM karena kan BEM punya SDM yang cukup banyak.” Target rampung kajian ini adalah hari Jumat atau Sabtu, dan kajian diharapkan bisa menjadi dasar untuk langsung berargumentasi dengan pihak kampus.

Namun, Taffarel mengklaim bahwa BEM sudah menyiapkan secara garis besar 4 tuntutan.  Taffarel menjelaskan, “Sebagai pemantik, kita sudah punya garis besar tuntutan semester genap ini, mengingat juga data (kajian) yang sempat dilakukan oleh BEM 2020 dengan Media Parahyangan (MP) tentang pendataan ekonomi mahasiswa Unpar dan juga data-data dari aliansi.”

Empat tuntutan yang disebutkan Taffarel adalah sebagai berikut:

  1. Pengembalian uang UKT semester genap yang sudah dibayarkan dan penurunan uang UKT semester ganjil tahun 2021/2022
  2. Pemberian kompensasi di semester genap 2020/2021
  3. Transparansi anggaran dana kampus
  4. Peningkatan kualitas kuliah daring di semester genap

Tuntutan ini, menurut Taffarel, masih didasari oleh tuntutan sebelumnya yang disampaikan mahasiswa melalui aliansi. Walaupun terbuka untuk didiskusikan bersama mahasiswa Unpar; tetapi tuntutan ini dikatakan belum fix dipublikasikan secara resmi. Misalnya terkait tuntutan pemberian kompensasi, belum ada kejelasan mengenai kompensasi yang diharapkan, mulai dari jumlah, bentuk, distribusi, dan teknis kompensasi yang dimaksud.. Tuntutan ini sendiri baru bisa dikeluarkan seminggu setelah tenggat pembayaran UKT. Taffarel berujar bahwa masih diperlukan kajian untuk merumuskan tuntutan yang akan disampaikan ke kampus. Adanya eksistensi kajian ini juga didasari oleh perdebatan dalam PM Unpar sendiri terkait keputusan untuk melakukan penuntutan. 

Mengenai rencana penuntutan penurunan UKT yang terbilang cukup mendesak, Taffarel menyebut bahwa BEM sudah menyiapkan sejak dilantik. Ia menyebutkan, “(Dari yang) sudah sebenarnya diinisiasi sejak awal pelantikan 23 Januari kemarin. Cuman ada mekanisme dan birokrasi yang harus kita ikuti, jadi bisa dibilang memakan waktu yang banyak. Tapi kita langsung bergerak, dari malam ini atau lusa harapannya sudah ada statement dari PM Unpar dan langsung bisa berdialog sebelum pembayaran uang UKT berlangsung.”

Meskipun ada skenario di mana waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk penuntutan, Taffarel menyebutkan bahwa BEM tetap akan memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan menuntut pihak kampus dengan aspirasi tersebut. Ia memberikan contoh, “Salah satunya, pengembalian (biaya UKT). Jadi uang yang sudah dibayarkan, kalau pihak kampus berkenan untuk mengembalikan, pasti akan dikembalikan.” Tetapi hal ini menjadi ambigu karena parameter pengembalian, sama seperti kompensasi, juga belum jelas; apakah pengembalian UKT yang dimaksud secara penuh atau parsial beserta persentase target pengembalian tidak disebutkan. Taffarel juga menyinggung hal-hal lain seperti kecaman BEM terhadap pemberlakuan sanksi keuangan bagi mahasiswa yang terlambat membayar, padahal secara jelas, menurutnya, pandemi COVID-19 mempengaruhi semua kegiatan perekonomian.

Setidaknya, diantara kesemrawutan karena keterbatasan waktu dan keperluan data, Taffarel mengkonfirmasi bahwa pihak BEM ‘tidak akan menunggu setelah UKT dibayarkan baru (BEM) bergerak.’ Produk tuntutan penurunan UKT oleh PM Unpar, ujar Taffarel, diekspektasikan bisa dilihat oleh mahasiswa yang tidak terlibat dalam struktural PM Unpar sebelum tanggal 23 Februari 2021 nanti. Mengenai bentuk konkrit produk yang dimaksud, Taffarel menyebutkan bahwa bentuk produk bisa beragam, mulai dari pemaparan hasil survei, pernyataan sikap, hingga mimbar bebas. Setelah bergerak, yang akan dilakukan oleh BEM selanjutnya adalah berdialog dengan pihak kampus terkait tuntutan mahasiswa.”

Bila dilihat dari pola tuntutan yang akan diambil Taffarel, pola tuntutan ini hampir serupa dengan apa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa tahun lalu saat kuliah daring dimulai. Terlebih lagi, tuntutan yang disebutkan oleh Taffarel, yang ternyata mengacu pada tuntutan aliansi sebelumnya, memiliki perbedaan situasi. Di saat tuntutan pertama muncul, situasinya adalah uang UKT yang harganya naik untuk Semester Ganjil 2020/2021. Hasil akhir dari tuntutan itu adalah pembatalan kenaikan uang UKT, meskipun tuntutan tersebut tidak bisa dikatakan berhasil karena gagal menurunkan UKT. Proses penuntutan pun melalui dialog dengan pihak rektorat dalam mimbar bebas. Bentuk pertanggungjawaban dari segi keuangan yang sejauh ini diketahui banyak mahasiswa hanya laporan pertanggungjawaban kompensasi saja, tanpa ada pertanggungjawaban transparansi penggunaan UKT seperti yang dituntut saat itu.

Dengan adanya persamaan dengan  pola pergerakan yang memberikan hasil kurang memuaskan, tentu menjadi pertanyaan apabila metode yang sama—melalui birokrasi dan dialog—mampu memberikan hasil yang lebih baik. Mengenai persamaan ini, Taffarel menyebutkan bahwa dialog dan mimbar bebas hanyalah mekanismenya saja. “BEM sendiri mau merangkul teman-teman yang ada tuntutan-tuntutan dan dari kita akan disampaikan ke pihak kampus melalui jalur birokrasi yang ada di dalam PM Unpar itu sendiri. (Dalam konteks ini) ranah advokasi dalam AD/ART sendiri adalah ranah Senat Mahasiswa yang bergerak secara vertikal.” 

Taffarel juga menekankan bahwa cara yang dibawakan oleh BEM tahun ini berbeda dengan BEM tahun lalu, “Cara-caranya apakah sama kayak kemarin atau nggak sama BEM tahun lalu? Nggak, kita lebih benar-benar ikut untuk mengadvokasikan untuk berdialog dengan pihak kampus itu sendiri. Caranya seperti apa bisa diatur lagi lebih lanjut sama teman-teman dari PM Unpar; dari BP, SM, UKM, HMPS, dan komunitas.” Tetapi, terkait cara yang akan ditempuh oleh BEM, Taffarel sendiri menyanggah bahwa cara mimbar bebas sudah pasti akan dilakukan. “Itu sebagai perumpamaan, contohnya,” ujar Taffarel. Yang bisa dipastikan adalah, cara penyampaian bersifat legal dan (menekankan) transparansi. 

Terkait tuntutan yang tidak bisa dipenuhi, Taffarel menjanjikan bahwa pengawasan yang dilakukan BEM adalah terkait mengapa tuntutan tidak bisa dipenuhi. Taffarel berkata, “Misalnya terkait transparansi anggaran, kenapa tuntutannya tidak bisa terpenuhi? Apakah ada perilaku-perilaku yang tidak diinginkan dalam pihak kampus sehingga tidak bisa dilakukan? Kita bakal tuntut terus pihak kampus untuk memperjelas kenapa tuntutan tidak bisa terpenuhi…Setelah berdialog dengan teman-teman mahasiswa ataupun aliansi, nanti mungkin ada 6 atau 7 tuntutan, dan semua tuntutan itu akan kita perjuangkan.” Saat ditanyakan produk transparansi seperti apa yang bisa diekspektasikan oleh mahasiswa, Taffarel menjawab, “Pokoknya kita bisa mencapai transparansi dialog dengan kampus ibaratnya ‘ibu, bapak, dan anak.’ Kita benar-benar akan (membawakan) transparansi baik melalui Instagram, YouTube, apapun dari yang pihak kampus sampaikan.”

Sebagai penutup, hasil akhir dari penuntutan penurunan UKT, ujar Taffarel, tetap terletak pada diskresi pihak kampus. “Kalau untuk keputusan, kita serahin ke pihak kampus mau kayak gimana tapi dari kita tetap mengawasi keputusan. Tidak akan kita lengah sedikit pun. Karena kita mahasiswa Unpar, universitas swasta yang masih ada di dalam hukum hak konsumen.”

Hanna Fernandus | Debora Angela | Agnes Zefanya

Catatan redaksi:
Wawancara dengan Taffarel Giovanni Montero dilakukan pada 16 Februari 2021.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *