Mahasiswa Papua di Bandung Alami Pengambilan Data secara Paksa

Ilustrasi berita "Mahasiswa Papua di Bandung Alami Pengambilan Data secara Paksa". dok/MP

STOPPRESS, MP – Pada Selasa (20/8) lalu, Asrama Kamasan, Asrama Cileunyi, dan Asrama Tolikara di Tegallega yang merupakan asrama mahasiswa Papua, didatangi sejumlah anggota polisi dan RT/RW setempat. Menurut pengakuan seorang mahasiswa bernama Mokad, KTP dan identitas lainnya diminta oleh pihak polisi secara paksa dan handphone miliknya disita secara paksa. Selain itu, mahasiswa Papua juga dimintai foto secara paksa.

Pada aksi solidaritas Kamis (22/8) lalu, Ikatan Mahasiswa se-Tanah Papua (Imasepa) Bandung menuntut pemulangan mahasiswa Papua yang berada di Bandung ke tanah asalnya. Alasan tuntutan pemulangan tersebut antara lain adanya tindakan diskriminatif dan kekerasan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap mahasiswa Papua.

“Kami didatangi polisi dan RT/RW setempat dan diminta KTP, identitas, menanyakan kantor dimana, terus memfoto kami secara paksa,” ungkap Mokad mengenai kronologis kejadian. Mokad juga menambahkan bahwa pada Selasa (20/8) pihak kepolisian datang sampai tiga kali ke asramanya.

Kejadian tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dan dicurigai akibat meningkatnya eskalasi pasca-konflik di Surabaya, Malang, dan Semarang.

“Kami merasa tidak aman karena ada polisi yang datang dan meminta data dan lain-lain. Sebelumnya belum pernah ada kejadian seperti ini,” ujar Kamale Mosay selaku juru bicara Imasepa Bandung.

Mokad menyesalkan terjadinya pengambilan data tersebut, terutama mengingat banyaknya mahasiswa baru asal Papua yang mengalami trauma akibat kedatangan polisi. Komunikasi antara asrama dengan pihak kepolisian dan RT/RW juga tidak ada sebelum kejadian.

“Terdapat 5-20 penghuni di asrama tersebut dan kebanyakan mahasiswa baru, kami merasa terintimidasi dan psikologis kami terganggu atas kedatangan mereka,” ujar Mokad.

Sementara itu, Kapolrestabes Bandung, Irman Sugema mengatakan bahwa peristiwa pengambilan data seperti yang diklaim oleh Kamale dan Mokad tidak terjadi dan mengatakan kejadian yang sebenarnya terjadi adalah silaturahmi.

“Tentu kita perlu ada komunikasi, silaturahmi, dan koordinasi supaya mahasiswa Papua di kota Bandung tetap merasa aman dan nyaman dan bila ada permasalahan bisa dikomunikasikan,” jelas Irman ketika diminta konfirmasi terkait tindakan pengambilan data.

Irman juga mengakui telah ada pertemuan dengan tokoh mahasiswa dan tokoh masyarakat Papua dan menginformasikan bahwa TNI, polisi, dan pemerintah daerah akan memberikan rasa aman kepada mahasiswa Papua.

Irman juga menganggap pemberian izin untuk aksi solidaritas Kamis ini sebagai bukti bahwa telah ada koordinasi antara perwakilan mahasiswa dan kepolisian.

“Mereka sudah berkoordinasi untuk melakukan unjuk rasa kita amankan, kita jaga, kita awal, yang hari ini bersamaan dengan pihak buruh,” jelas Irman ketika dimintai di sela-sela aksi solidaritas Kamis lalu terkait konfirmasi tindakan pengambilan data.

Menanggapi jawaban Polrestabes tersebut, Kamale menolak klaim adanya komunikasi antara pihak Imasepa dan kepolisian.

“Tidak ada, di Imasepa biasanya kalau ada informasi tersebar ke masing-masing anggota. Ada paguyuban dan korwil. Di sana ada masing-masing pengurus,” ungkap Kamale.

Namun terkait silaturahmi, Kamale menambahkan bahwa Kapolsek, Pangdam, dan Kodam memang telah mengadakan pertemuan dengan orang tua mahasiswa di sebuah kafe dan memastikan bahwa kondisi mereka aman. Namun, mahasiswa baru diperbolehkan masuk setelah pertemuan selesai.

Dasar Hukum

Kepala Lembaga Hukum “Pengayoman” merangkap dosen jurusan Ilmu Hukum di Universitas Katholik Parahyangan, Maria Ulfah beranggapan bahwa tindakan tersebut dapat dibenarkan akan tetapi perlu dilakukan tanpa kekerasan.

“Selama kepolisian tidak melakukan kekerasan kepada para mahasiswa Papua tersebut, diikuti proses yang ada secara kooperatif. Berpikir positif saja bahwa kepolisian mengupayakan agar isu Papua tidak meluas ke Bandung. Apabila terdapat kekerasan dalam prosesnya, itu yang mari dikawal bersama karena para mahasiswa Papua di Bandung tidak menciptakan masalah hukum dan para mahasiswa tersebut sama seperti subjek hukum lain yang harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak dilanggar hak asasi mereka,” jelas Maria Ulfah.

Dasar hukum mengenai Kepolisian terdapat pada UU No. 2 tahun 2002. Pada pasal 15 dijelaskan bahwa kepolisian berwenang untuk mengeluarkan dan memberikan surat izin untuk penyelidikan.

Maria mengatakan bahwa pada kondisi biasa dibutuhkan surat izin untuk melakukan penyelidikan. Namun, dalam kondisi darurat kepolisian dapat melakukan tanpa surat izin. Penentuan kondisi darurat sendiri polisi tentukan secara sepihak. “Karena mereka bertugas memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat, iya kepolisian yang bisa menilai secara langsung,” tambah Maria.

Penentuan darurat atau tidaknya sebuah situasi disebut dengan istilah diskresi. Meskipun tidak ada definisi legal mengenai diskresi, pasal 18 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa kepolisian dalam menjalankan tugasnya dapat bergerak sesuai wewenangnya sendiri. Kode etik dan peraturan perudang-undangan menjadi batasan-batasan penggunaan diskresi. Pasal 34 KUHAP juga menginstruksikan dalam keadaan mendesak, kepolisian dapat bertindak tanpa surat izin terlebih dahulu.

Akibat dari definisi yang multiintepretasi serta tidak adanya parameter baku terhadap penggunaannya, diskresi kerap kali menjadi sasaran kritik terhadap Kepolisian. Komisi Untuk Orang Hilang dan Kekerasan (KontraS) mencatat korban jiwa sebanyak 651 orang akibat kekerasan yang dilakukan kepolisian akibat adanya penyalahgunaan diskresi.

Namun, meskipun tindakan kepolisian merupakan bentuk diskresi, pasal 33 ayat 5 KUHAP menjelaskan bahwa mahasiswa Papua memiliki hak untuk menerima berita acara atas penggeledahan kediaman dalam kurun waktu dua hari.

Dalam konteks kasus Papua ini, Maria Ulfah beranggapan bahwa ada kemungkinan instruksi kepolisian untuk mengecek asrama Papua diseluruh daerah. Terutama pihak kepolisian menginginkan permasalahan ini tidak meluas.

Aksi solidaritas Imasepa Bandung merupakan bentuk solidaritas atas perlakuan rasisme, diskriminasi oleh Indoensia terhadap mahasiswa Papua. Aksi ini dilaksanakan pada Kamis (22/8) di gerbang timur Gedung Sate.

 

Miftahul Choir || Brenda Cynthia

*

*

Top