Mahasiswa Demo, DPRD Jabar Nyatakan Sikap Tolak Omnibus Law

Aksi Mahasiswa di Bandung Menolak Omnibus Law di Depan DPRD Jawa Barat. dok/twitter @sdfchannel

STOPPRESS, MP — Selasa (16/7) Mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai kota kembali memprotes dan menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law. Tak terkecuali di Bandung, dimana mahasiswa berhasil mendorong DPRD Jawa Barat untuk menyatakan sikap menolak Omnibus Law.

Selasa (16/7) silam, Massa dari Poros Revolusi Mahasiswa Bandung kembali melakukan aksi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Dalam aksi ini, terdapat sejumlah tuntutan dari mahasiswa termasuk salah satunya menolak disahkannya Omnibus Law.

Massa yang terlibat dalam aksi ini terdiri dari mahasiswa IKOPIN, Unpad, UIN Sunan Gunung Djati, ISBI, dan lainnya. Sebelumnya, mahasiswa berkumpul di Monumen Nasional pukul 12.30 WIB. Setelah itu, mereka berjalan kaki menuju gedung DPRD Jawa Barat sebagai titik lokasi aksi.

Berdasarkan informasi dari Pers Mahasiswa FPBS UPI, Literat Sastrasia, sekitar pukul 12.45 terjadi penangkapan massa dari ALARM saat aksi berlangsung. Hal tersebut menyebabkan massa menarik barisan dari aksi.

Polisi melakukan penyisiran dan memeriksa setiap kawanan yang bergerombol di pinggir jalan. Pada pukul 13.20 WIB, polisi terlihat memeriksa sekaligus mendata massa dan pers mahasiswa. Pukul 14.50 WIB, tiga orang yang tidak diketahui identitasnya diculik ke mobil Dalmas di depan kampus Unisba.

Dalam keterangan detikcom, demo baru dimulai pada pukul 15.00 WIB. Mahasiswa bersorak sorai dan berorasi mengecam pengesahan Omnibus Law sambil mengayunkan poster-poster yang berisi tuntutan serta kritikan terhadap pemerintah seperti “Rezim Dicengkeram Oligarki”.

Massa memberi ultimatum 10 menit kepada anggota DPRD Jawa Barat untuk menemui mereka. Akibat ketidakmunculan anggota DPRD, terjadi kericuhan antara massa dengan aparat kepolisian. Massa terus mendobrak pagar, mencari peluang untuk masuk Gedung DPRD Jabar.

Massa dengan bersemangat bersorak agar DPRD Jawa Barat membuka pintu gedungnya. Berdasarkan keterangan kumparan, massa sempat membakar ban dan sejumlah poster calon legislatif di sekitar lokasi. Aksi ini pun dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian.

Pukul 16.00 WIB, massa baru mengetahui bahwa Ketua DPRD Jabar tidak ada di tempat. Semenit setelahnya, anggota DPRD Jawa Barat keluar menemui massa. Perwakilan DPRD dari fraksi Partai Demokrat yang menemui massa menyatakan bahwa fraksinya ‘menolak’ Omnibus Law.

Massa pun tetap teguh untuk bertemu pimpinan DPRD. Massa mulai merenggangkan barisan menunggu ketua DPRD Jawa Barat sambil terus berorasi di depan gedung. Karena ketua DPRD masih belum menemui massa, keadaan pun kembali ricuh.

Massa mendesak pihak DPRD Jawa Barat untuk segera mendeklarasikan penolakan terhadap Omnibus Law dan menandatangani nota kesepahaman atas nama Jawa Barat, bukan atas nama fraksi masing-masing partai.

Perwakilan Mahasiswa, Bandung, Perwakilan Pemuda, dan Pelajar Bandung, serta DPRD Jabar menandatangai nota kesepahaman dan mendeklarasikan penolakan terhadap Omnibus Law. Massa yang terhimpun sebagai PRMB mendesak anggota DPR RI untuk menghentikan pembahasan mengenai Omnibus Law, mencabut UU Minerba yang baru, mengesahkan RUU PKS, dan peninjauan ulang terhadap UU No. 2 tahun 2020.

Salah satu orator mengatakan dari tahun 2017 hingga saat ini, terdapat 14.836 kasus kekerasan seksual yang membutuhkan penanganan khusus dari segi hukum maupun pemulihan dan perlindungan bagi korban. Lalu, tahun 2019 kasus kekerasan seksual pada anak meningkat sebesar 65% dengan 1.417 kasus pada tahun 2018 sampai 2.341 kasus pada tahun 2019.

Setelah itu, massa juga menyerukan sumpah mahasiswa dihadapan Gedung DPRD Jawa Barat.

Pada pukul 18.00 WIB, massa membubarkan diri dengan tertib setelah mengumumkan tuntutan-tuntutan dan mendapatkan kesepakatan dengan DPRD Jawa Barat. Massa melakukan advokasi untuk membebaskan mahasiswa (massa ALARM) yang ditahan oleh aparat kepolisian.

Sebelumnya, mahasiswa juga pernah melakukan aksi dua hari berturut-turut menolak RUU Omnibus Law di depan gedung DPRD Jawa Barat pada September 2019 lalu. Selasa (24/9/2019), aksi berujung dengan kesepakatan mahasiswa dan tiga anggota DPRD Jawa Barat. Namun, kini mahasiswa melakukan aksi kembali akibat rencana pengesahan Omnibus Law oleh DPR.

Sejak awal pembentukannya, Omnibus Law mengundang protes besar-besaran dari elemen buruh maupun masyarakat sipil. Rangkaian undang-undang tersebut dianggap tidak demokratis dalam pembentukannya, tidak melibatkan publik, tidak berpihak pada masyarakat banyak, berpotensi memperbesar kerusakan lingkungan, dan melemahkan perlindungan terhadap buruh. Belum lagi, penanganan pandemi COVID-19 dari pemerintah yang tidak maksimal membuat fokus pemerintah dalam melancarkan RUU tersebut dipertanyakan.

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size