Mahasiswa dan Demonstrasi

Mahasiswa Unpar mengikuti demonstrasi pada (24/9) lalu di depan Gedung DPRD Jawa Barat. dok/adlanfadh

Baru-baru ini warga Indonesia dihebohkan dengan aksi turunnya mahasiswa ke jalan. Para mahasiswa tersebut berdemo menuntut pembatalan RUU KPK, RKUHP, serta RUU lain yang dianggap merugikan rakyat namun justru, menguntungkan orang-orang yang bersembunyi di balik jabatan pemerintahannya. Lantas, apa demo merupakan tindakan yang tepat?

“Boleh demo, tapi ultimum remedium. Kalau cara-cara yang lain gak mungkin lagi, baru silakan. Tapi kan tidak berarti kalau tidak cocok berpendapat, langsung turun ke jalan. Itu anarkis,” jelas Prof. Dr. Koerniatmanto, dosen Fakultas Hukum Unpar ketika diwawancarai di ruangannya. Pria yang akrab disapa Prof. Koerni menyebutkan, aksi demo seringkali dikonotasikan dengan kerusuhan, kerusakan, anarkisme, dan kata-kata negatif lain. Banyak masyarakat Indonesia justru takut ketika mahasiswa turun ke jalan.

Aksi demo sebenarnya merupakan hak warga negara Indonesia untuk menjunjung tinggi demokrasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam Undang-Undang.” Yang ditegaskan kembali dalam UU No. 9 tahun 1998, bahwa masyarakat berhak melakukan demonstrasi atau unjuk rasa sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat.

Sayang, kata demonstrasi telah terpantri buruk di benak masyarakat Indonesia. Mereka seakan lupa tujuan baik di balik kegiatan tersebut dan hanya memandang demo sebelah mata, sebagai aksi yang rusuh, yang anarkis, yang justru menimbulkan korban jiwa. Mereka menutup mata dari fakta bahwa aksi demo mahasiswa ini dilakukan untuk membela hak-hak masyarakat.

Namun, Prof. Koerni kembali menegaskan, aksi demontrasi harus dijadikan jalan akhir, ketika semua cara gagal dilakukan. Ketika pemerintah tetap menutup mata dan telinga walau aspirasi rakyat sudah diteriakkan dimana-mana, dengan berbagai cara pula. Demo dijadikan ultimum remedium, cara terakhir ketika yang lain sudah tidak bisa. “Kalau gak mungkin (red. cara lain), pemerintah juga dungu, baru silakan demo,” tegasnya.

Aksi Mahasiswa Unpar

Mahasiswa Unpar juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan demonstrasi ini. Turunnya mahasiswa Unpar ke jalan sempat membuat heboh kalangan mahasiswa lain. Banyak cuitan-cuitan di media sosial berbunyi serupa, seperti ‘Kalau anak sultan udah turun gunung, artinya masalahnya udah besar.’ Hal ini tentu menunjukkan tingginya rasa apatis kampus Unpar di mata mahasiswa lain.

“Mahasiswa Unpar juga punya hak menjunjung tinggi suara untuk Bangsa Indonesia,” ujar Eno (nama samaran), salah satu mahasiswa Unpar yang turut mengikuti aksi demonstrasi. Aksi yang dilakukannya dengan teman-temannya murni dari keinginan sendiri, untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik.

Rektor Unpar, Mangadar Situmorang juga mengeluarkan pandangan yang serupa. Dilansir dari Pikiran Rakyat, menurut beliau, mahasiswa tak bisa dilihat hanya sebagai warga kampus. Mahasiswa adalah warga negara, di atas kewajibannya mengenyam pendidikan tinggi. Hak-hak mereka sebagai warga negara tentu tak dapat dibatasi oleh kampus.

Dalam Peraturan Rektor pun, tidak ada larangan bagi mahasiswa untuk berunjuk rasa menyampaikan pendapatnya. Unpar tidak pernah melarang mahasiswanya berperan dalam demokrasi. Namun kendati demikian, banyak mahasiswa Unpar beranggapan bahwa kampus melarang aksi demonstrasi mahasiswa. Pemikiran tersebut tertanam karena bagi mahasiswa Unpar, aksi demo terasa asing. “Tidak ada ingatan kolektif atas demonstrasi. Karena tidak ada, orang kira tidak boleh,” ujar Miftahul Choir, mahasiswa Unpar sekaligus inisiator demo mahasiswa Unpar.

Mahasiswa dan Demokrasi

Terdapat 2 unsur dalam demokrasi, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kebebasan berarti setiap orang memiliki hak untuk bebas, untuk membuat keputusan tanpa ada paksaan. Kesetaraan berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum, status yang sama. Kedua unsur ini membuat demokrasi dipilih dan diterapkan di Indonesia.

Menurut Prof. Koerni, demokrasi itu mahal. “Pemilihan presiden kan mahal sekali. Memilih anggota DPR, berapa triliun?” ujarnya. Namun, demokrasi adalah pilihan terbaik dari pilihan yang tersedia.

Mahasiswa dapat mendukung pelaksanaan demokrasi, yakni dengan memunculkan ide-ide inovatif, kreatif, dan produktif. Mahasiswa harus banyak memproduksi hasil pemikiran, memberikan argumentasi yang tepat dalam masalah pemerintahan saat ini. Mengetahui dan memahami benar isu-isu yang terjadi, barulah bertindak sesuai dengan isu yang ada.

“Kalian gak disuruh menghapal terus kan? Ngapalin itu artinya naruh kotoran di kepalamu dan saat selesai, kepalamu jadi keranjang sampah,” lanjut Prof. Koerni.

Berkenaan dengan aksi demonstrasi mahasiswa, Prof. Koerni menghimbau agar mahasiswa sebaiknya benar-benar tahu isu yang terjadi. Jangan berdemo hanya untuk ikut-ikutan, hanya supaya asyik-asyikan. Karena makna dan hakikat demo sebenarnya jauh lebih dalam dibanding itu. Bukan mengenai bakar ban, rusuh dengan aparat, atau penangkapan mahasiswa . Melainkan mengenai esensi di dalamnya, bahwa sederhananya, mahasiswa hanya ingin Indonesia lebih baik, bahwa mahasiswa hanya ingin didengar.

Agnes Zefanya, Debora Angela || Brenda Cynthia

*

*

Top