Mahasiswa Bandung Menolak Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi

NASIONAL, MP – Kamis (12/9) silam, PUSIK Parahyangan telah menyelenggarakan forum terbuka bertajuk “SaveKPK” atau “Selamatkan KPK”, sebagai bentuk respon serangan atas lembaga antirasuah tersebut. Forum ini merupakan satu dari serangkaian penolakan mahasiswa Bandung maupun di kota lainnya terhadap perubahan-perubahan yang menimpa KPK pada beberapa waktu terakhir, seperti panitia seleksi maupun calon pimpinan yang bermasalah, maupun Revisi Undang-Undang KPK terbaru yang berbahaya bagi efektivitas kerja lembaga independen tersebut.

Forum tersebut dihadiri oleh dosen-dosen hukum seperti Agustinus Pohan yang turut mengisi pembicaraan. Diskusi berlangsung selama kurang lebih tiga jam, dengan tidak hanya menampilkan satu sisi. Terdapat beberapa peserta diskusi yang mengimbangi pembicaraan dengan perspektif-perspektif lain. Acara ini dihadiri tak hanya oleh mahasiswa Unpar, tetapi juga perwakilan dari elemen mahasiswa eksternal. Setelah acara selesai, para peserta forum turut serta menandatangani kesepakatan melawan pelemahan yang dilakukan pada KPK.

Selang beberapa hari kemudian, 20 BEM se-Bandung Raya turut melakukan aksi di depan gedung DPRD Bandung, Selasa (19/7) dan Rabu (20/7) silam, diikuti oleh PUSIK Parahyangan bersama elemen mahasiswa lain seperti Unisba, Telkom University, dan Unpad. Aksi mahasiswa selama dua hari ini menuntut hal yang sama: agar DPRD, sebagai penyambung lidah rakyat, menyampaikan aspirasi yang dimiliki rakyat yang tidak ingin KPK dipotong hak-haknya dalam menjalankan tugas. Pada hari kedua, aksi mahasiswa berhasil mendorong salah satu anggota dewan untuk menemui mahasiswa dan menyatakan akan menyambungkan aspirasi mahasiswa ke meja parlemen.

Penolakan tak hanya disampaikan oleh mahasiswa Bandung. Pada beberapa hari terakhir, mahasiswa di Jakarta dan sekitarnya berbondong-bondong memenuhi jalanan ibukota dengan tuntutan beragam, salah satu diantaranya adalah SaveKPK, dimana RUU yang sudah disahkan tersebut sangat disayangkan dan dianggap memang benar-benar ingin mengurangi kinerja lembaga antikorupsi tersebut. Pergerakan mahasiswa terhitung besar: massa berasal dari beragam kampus seperti UI dan Trisakti, juga kampus luar Jakarta seperti ITB.

Semua dimulai dari Panitia Seleksi (Pansel) yang bermasalah, dimana proses pemilihan pimpinan KPK yang baru dianggap tidak transparan dan penuh dengan kejanggalan. Belum lagi, calon-calon pimpinan—pada saat itu—yang lolos ke tahap-tahap akhir juga penuh dengan masalah, seperti indikasi pernah menghalang-halangi kinerja KPK sebelumnya, melanggar kode etik ketika bekerja di KPK, maupun tidak melaporkan kekayaan pribadi dalah betuk LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Pansel ini, yang telah lama dikritik elemen masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), tetap terus melaksanakan tugasnya sampai pemilihan ketua KPK baru dari pihak kepolisian, Fihli Bahuri. Pimpinan baru ini pun tidak lepas dari kontroversi dengan namanya yang terseret dalam kasus pelanggaran kode etik berat.

Belum selesai sampai di situ, muncul Revisi Undang-Undang KPK yang dinilai merupakan usaha terang-terangan untuk melemahkan KPK. Dalam revisi—yang kemudian disahkan secara kilat oleh parlemen—tersebut, KPK kini mampu menghentikan kasus yang ia proses. Selain itu, KPK juga akan mendapatkan pengawasan dari lembaga bernama Dewan Pengawas: setelah lembaga itu rampung, hak-hak paling efektif KPK, seperti penyadapan, kini harus mendapatkan izin Dewan Pengawas. Masalah muncul ketika KPK seringkali menginvestigasi anggota DPR, yang pada nantinya merupakan lembaga yang membentuk para pengawas KPK itu sendiri. Beragam permasalahan ini menunjuk pada satu kesimpulan: bahwa pemerintah dan DPR memang sedang berusaha melumpuhkan lembaga antirasuah tersebut.

Masalah yang melanda pemerintahan dan mengundang kecewaan besar-besaran dari masyarakat hari ini tak hanya muncul dari KPK, melainkan juga dari isu-isu lain yang berkaitan dengan hampir selesainya masa jabatan DPR pada periode ini, seperti Revisi KUHP, UU Ketenagakerjaan, UU Pemasyarakatan, UU Sumber Daya Air, dan lain sebagainya. Demonstrasi dan unjuk rasa masih ramai berlangsung di berbagai kota sampai saat artikel ini (27/9) ditulis.

 

Muhammad Naufal Hanif || Brenda Cynthia

Tags

*

*

Top