Media Parahyangan

Diskusi Pembangunan Baru PUSIK Parahyangan: Mencari Ekuilibrium Investasi dan Lingkungan Hidup

DISKUSI, MP-PUSIK Parahyangan mengadakan diskusi publik bertemakan “Pembangunan Baru dan Implikasinya terhadap Keberlangsungan Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat” pada Selasa, 9 Maret 2021 silam. Diskusi ini dihadiri oleh tiga pemantik utama: Robertus Robet (UNJ), Elisa Sutanudjaja (Rujak Studies), dan Yaya Nur Hidayati (Walhi Nasional). Dimoderatori oleh Jessica Devy dari PUSIK Parahyangan, diskusi ini dilaksanakan dari pk. 19:00 hingga pk. 21:30.

Pembangunan dan Investasi yang Merusak

Diskusi dimulai dengan pemaparan materi oleh Yaya dari Walhi Nasional mengenai konsep developmentalisme. “Di Indonesia, (developmentalisme) mengacu pada model-model pembangunan yang sudah dilakukan oleh Orde Baru,” ujarnya. Tanda-tanda developmentalisme dirumuskan sebagai demikian:

  1. Kebijakan ekonomi berbasis pada eksploitasi hutan hujan tropis di luar Pulau Jawa dan memperkuat perusahaan-perusahaan pertambangan di Jawa dan luar Jawa dengan peraturan yang melegitimasi eksploitasi SDA oleh swasta dalam dan luar negeri dengan unsur KKN yang menguntungkan elit rezim
  2. Pelibatan unsur militer. Secara institusional, TNI diikutsertakan dalam nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dan kepemilikan dalam perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan. Secara non-institusional, petinggi TNI memiliki saham pribadi yang sama-sama sarat dengan unsur KKN
  3. Penciutan peran lembaga masyarakat melalui pemusatan kekuasaan pada pemerintahan pusat. Unit masyarakat seperti desa hanya menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat

Orde Baru juga menjadi awal ketergantungan Indonesia dengan institusi-institusi keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Utang luar negeri ini menjadi penopang bagi tingginya “pertumbuhan ekonomi” yang sering dibanggakan oleh Indonesia. Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tergantung dengan utang memberikan hasil akhir yang buruk. Gross National Product (GNP) per kapita Indonesia mencapai US$1110 sebelum krisis moneter 1997, tetapi anjlok hingga pada US$ 415 hanya dalam 6 bulan, sejak krisis ekonomi 1998. Selain itu, kerusakan hutan terjadi seiring dengan eksploitasi yang bersifat masif melalui deforestasi sekitar 2 sampai 3 juta hektar per tahun dan kebakaran hutan terbesar di Indonesia pada 1997-1998 yang mencapai 10 juta hektar.

Utang yang sama juga mengharuskan Indonesia untuk mengikuti aturan atau ketetapan yang dibuat oleh IMF melalui Letter of Intent pada 1997. Letter of Intent ini berisikan Structural Adjustment Programs (SAP), syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk bisa menerima utang, dan Structural Adjustment Loans (SAL) yang diberikan untuk membantu penyesuaian SAP. Dampak dari utang ini sangat besar terhadap perubahan kebijakan Indonesia, bahkan pasca-reformasi, dengan masuknya unsur-unsur neoliberalisme, privatisasi, komersialisasi, dan liberalisasi pada sektor-sektor publik yang menguasai hajat hidup orang banyak. “Sehingga memang pada saat itu juga, diproduksi banyak undang-undang yang memiliki watak neoliberal,” jelas Yaya. Melalui adopsi utang ini saja, 34 UU dihasilkan dan 30 di antaranya dilakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh elemen masyarakat karena bertentangan dengan konstitusi terkait SDA dan lingkungan hidup.

Kembali ke masa sekarang dalam dua periode pemerintahan Jokowi, Yaya mengidentifikasi beberapa kesamaan pola pembangunan era Jokowi dengan Orde Baru. Pembangunan yang diusung selama dua periode ini berorientasi pada infrastruktur dalam skala besar, meskipun saat periode pertama ada kecenderungan untuk menutup diri dari pihak asing dengan melibatkan BUMN. Saat pelantikan untuk periode ke-2, Jokowi menyatakan lima prioritas kerja: (1) pembangunan SDM, (2) pembangunan infrastruktur, (3) memangkas dana, (4) menyederhanakan regulasi, dan (5) transformasi ekonomi. Ciri-ciri prioritas kerja ini dapat dilihat melalui produk hukum yang juga dianggap cacat hukum, berpihak hanya pada investor, dan minim perlibatan masyarakat sipil: Omnibus Law.

Masih berhubungan dengan prioritas kerja Jokowi, dalam poin ke-5 disebutkan adanya “transformasi ekonomi”; Yaya menyebutkan bahwa Jokowi sering menjelaskan poin ke-5 ini sebagai ‘perubahan terhadap ketergantungan dari sumber daya alam ke ekonomi yang bersandar pada manufaktur dan jasa modern berdaya saing tinggi.’ Hal ini terefleksikan melalui proyek-proyek strategis nasional yang mendorong ke arah modern, misalnya kawasan pariwisata premium. Namun, ini menjadi masalah saat masyarakat lokal kawasan tidak dilibatkan dalam pembuatan proyek atau malah terancam kehilangan tempat tinggalnya karena proyek yang mengatasnamakan transformasi ekonomi ini.

Omnibus Law, alat unggulan Jokowi untuk mencapai kelima prioritas kerjanya, juga menciptakan masalahnya sendiri, khususnya UU Cipta Kerja. Menurut Yaya, alih-alih memangkas birokrasi, undang-undang ini malah memproduksi lebih banyak peraturan dan kebingungan di instansi yang harus melaksanakannya. UU Cipta Kerja yang digadang-gadang akan menciptakan lapangan kerja baru mewujudkan tujuannya dengan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada dan dilakukan oleh masyarakat lokal. Menurut Yaya, pemerintah selama ini tidak mengakui hal tersebut, “Kemudian ini harus digantikan dengan proyek-proyek investasi padat modal yang akan justru menghilangkan pekerjaan masyarakat.” Melihat dari aspek lain yaitu lingkungan, safeguard-safeguard lingkungan dilemahkan dan partisipasi masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan dibatasi hanya untuk mereka yang terdampak langsung dalam pembangunan. Izin lingkungan dan komisi AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dihilangkan, sementara syarat pengadaan tanah, rencana tata ruang, dan ketentuan lainnya direlaksasi.

Yaya menyebutkan bahwa relaksasi dengan mudahnya bisa dilakukan, “Bisa begitu saja diubah secara tata ruangnya jika di suatu wilayah itu akan dijadikan wilayah untuk proyek strategis nasional.” Keberpihakan Jokowi pada investor proyek-proyek tersebut menjadi sikapnya terhadap isu lingkungan ini, yaitu ‘tutup mata, beri izin, dan kawal.’ Di saat yang sama, banyak masalah dasar yang belum diselesaikan oleh pemerintah namun dilewatkan langsung menuju proses pembangunan, seperti kejelasan hak atas tanah, persoalan kerentanan bencana di suatu wilayah, dan krusakan lingkungan.

Dampak pembangunan juga terlihat jelas melalui peningkatan drastis bencana hidrometeorologi–umumnya disebabkan oleh perubahan cuara seperti curah hujan tinggi, kekeringan, dan lainnya–di era kepemimpinan Jokowi. Longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan menjadi bagian dari bencana hidrometeorologi ini dan resikonya juga semakin tinggi. Bencana juga pada akhirnya merusak fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya yang memakan anggaran dari pemerintah. “Kalau model pembangunan kita selalu berpotensi merusak, […] tidak akan ada pembangunan yang bisa bertahan,” tegas Yaya. Di tengah permasalahan yang ada, pemerintah juga masih memberikan izin untuk pembangunan dan investasi bisnis, khususnya industri ekstraktif, di daerah rawan bencana dan padat penduduk. Secara keseluruhan, Yaya menyederhanakan permasalahan pembangunan Indonesia ke dalam dua hal, “Pertama, dia tidak melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kedua, dia juga tidak mempedulikan kerawanan bersama.”

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi bukan jaminan kuat kesejahteraan yang merata untuk masyarakat, dengan adanya ketimpangan distribusi kekayaan. Dengan menerapkan ekonomi trickle down, atau mempercayai pemodal besar sebagai prime mover, efisiensi dan produktivitas (economy of scale) menjadi pusat perhatian dalam pengambilan keputusan. Konsekuensi dari mode ekonomi ini juga mengakibatkan kontrol SDA sepenuhnya jatuh ke tangan pemerintah, yang kemudian menciptakan berbagai masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Untuk memutarbalikan krisis yang sudah ada, Yaya mengusulkan empat tindakan yang harus diambil pemerintah. Tindakan pertama adalah menetapkan indikator kemajuan alternatif yang tidak mengacu pada pertumbuhan, tapi pada kualitas, kesejahteraan, dan kehidupan yang bermartabat. Kedua, perlunya demokratisasi dalam penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan kekayaan alam bagi rakyat Indonesia, terutama afirmatif bagi kelompok marjinal. Langkah kedua ini dapat dilakukan dengan cara menghentikan ekspansi industri ekstratif, reformasi agraria melalui dekonsentrasi dan redistribusi, serta menjadikan rakyat sebagai subjek utama pembuatan kebijakan.

Ketiga, pemulihan dan penyelamatan ekosistem esensial yang menjadi sumber pangan dan air komunitas, misalnya gambut, bakau, karst, dan sebagainya. Terakhir, penerapan perekonomian sirkular yang bertumpu pada kemampuan sistem regeneratif alam dengan mempertimbangkan batasan-batasannya. “Tidak hanya sekedar (mengacu pada) input dan output yang menghasilkan limbah yang banyak, tetapi bagaimana cara memanfaatkan sumber daya secara efisien,” Yaya menambahkan. (untuk informasi lebih mendalam mengenai pembangunan, investasi, dan dampaknya, bisa diakses melalui laporan tahunan Walhi)

Tidak Ada Tata Ruang Ideal

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi lebih lanjut oleh Elisa dari Rujak Studies. Menurut Elisa, sebuah kota ‘memiliki satuan geografis tertentu yang akhirnya membuat dia memiliki banyak interaksi antara manusia di dalamnya juga dengan alam yang ada di teritori tersebut.’ Kota tidak terbatas hanya pada tampak luar, tetapi juga tata lapis dinamis yang mengikuti dinamika masyarakat, lingkungan, nilai sosial-politik, dan lainnya. Bentrok antara lapisan-lapisan ini terjadi dalam berbagai kasus tata ruang di Jakarta, sebagai contoh Kalijodo, Muara Angke, pembentukan Peta Transportasi dan Kampung Jakarta, menurunnya luas ruang terbuka hijau di Jakarta karena Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dalam berbagai kepemimpinan gubernur. Bahkan sejak era kota Batavia (kolonialisme), kompleksitas penanganan hidrologi dari kasus peta hidrologi dan tata letak kota menjadi penyebab banjir yang hingga sekarang langganan melanda kota Jakarta.

Elisa juga menyebut bahwa penataan ruang di Indonesia merupakan salah satu produk modernisme yang didapatkan setelah adanya pemisahan fungsi bangunan atau kota. Pemisahan ini dilakukan secara utilitarian, tidak bisa dialihkan, dan prosesnya sangat linear (searah) rasional. Adanya kecenderungan menerapkan top-down lewat pemisahan fungsi bangunan/kota yang utilitarian dan tidak bisa dialihkan. Prosesnya sendiri bersifat linear (searah) rasional dan secara top-down, yang berarti semua pembuatan keputusan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui wewewenang yang sudah tersentralisasi. Sentralisasi ini juga menciptakan sebuah monokultur yang sulit diakomodasi melalui sistem zonasi.

Karena proses pembuatan kebijakan bersifat linear, kegiatan utama yang dilakukan dalam mempertimbangkan keputusan adalah predict and provide planning. Pembangunan mengikuti permintaan dan penawaran pasar, misalnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengakomodasi bertambahnya transportasi, tetapi tidak mempertimbangkan upaya lebih untuk mengurangi permintaan tersebut secara bermakna. Tetapi Elisa juga menyatakan bahwa perencanaan atau intervensi perkotaan tidak akan pernah netral karena adanya hubungan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat; menurutnya, ini adalah bentuk reproduksi atau warisan praktik kolonial Indonesia sejak zaman dahulu. Praktik kolonial ini terlihat dalam minimnya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, khususnya informasi kekurangan atau sisi negatif dari pembangunan dan agraria yang ditutup-tutupi oleh pemerintah.

“Tapi kalau dia punya proses yang lebih baik, maka ada kemungkinan produk yang dihasilkan dan diimplementasikan bisa punya masa depan yang lebih baik.” Hal yang paling penting dari keseluruhan isu pembangunan bukanlah produk akhirnya, tetapi ‘bagaimana proses pengambilan keputusan itu sendiri.’ Untuk mewujudkan idealitas ini, perlu ada desentralisasi ruang dan demokratisasi informasi. Khusus untuk demokratisasi informasi, sejauh ini hanya Jakarta yang bisa dikatakan cukup demokratis dalam keterbukaan informasinya. Pendataan informasi tata ruang mulai dari izin, sumur resapan, hingga waktu dan lokasi bencana banjir. Ketimpangan informasi terjadi bila dibandingkan dengan daerah, “Syarat minimum untuk melakukan partisipasi aktif (informasi) belum terpenuhi di 93 kota Indonesia.” Karena keterbatasan ini, Elisa merasa perlu lebih ada perhatian juga terhadap kota di luar Jakarta yang sumber informasinya minim–dan sebagai dampaknya, memakan waktu yang lama untuk mengadvokasikan tatanan kota yang lebih baik.

Neo-Developmentalisme Sebagai Ancaman

Penjelasan dari Elisa kemudian dilanjutkan oleh pemantik diskusi terakhir, Robertus dari UNJ, yang menjelaskan bagaimana developmentalisme dan neoliberalisme ekonomi yang banyak diusung merupakan koordinasi dari kapitalisme. Tetapi perlu diingat bahwa terdapat perbedaan fundamental antara neoliberalisme dengan developmentalisme. Neoliberalisme memiliki klaim ideologi kebebasan, sementara developmentalisme berdiri atas klaim ideologi ‘nasionalisme, populisme, dan lainnya.’

Menurut Robertus, suatu negara bisa menjadi developmental jika acuan utama kegiatan ekonominya adalah pasar meskipun nama yang disematkan pada tendensi acuan ini adalah ekonomi negara. Pada negara neoliberal, infrastruktur menjadi hal krusial. Beberapa karakteristik developmentalisme dapat dilihat dari (1) klaim pembangunan yang bertahap-tahap dan menciptakan hubungan politik yang panjang, linear, dan berusaha menciptakan justifikasi pembangunan melalui unsur ideologi dan (2) menekankan pandangan sosial bahwa kebutuhan masyarakat dilihat secara homogen.

Sama seperti yang sudah dipaparkan oleh Yaya, pemerintahan Orde Baru sangat bergantung pada modal asing. Pemerintah dalam hal ini memiliki peranan dalam menyalurkan modal ke sektor yang disukai atau menjadi preferensi utama. Robertus menambahkan bahwa kemunculan neo-developmentalisme ala Orde Baru terjadi kembali dalam rezim Jokowi dan dimungkinkan karena mudahnya agenda-agenda neo-developmentalisme untuk disamarkan dalam politik yang populis dan anti-elitis. Penyamaran agenda neo-developmentalisme dengan narasi populis-anti-elitis ini memberikan stabilitas politik bagi negara dan memperkuat kontrol negara. Kontrol dari negara kemudian mengancam kontrol, suara, dan hak publik Indonesia sendiri.

Mencari Ekuilibrium Investasi dan Lingkungan Hidup

Menurut ketiga pemateri, sudah jelas bahwa agenda pembangunan baru pada rezim Jokowi adalah keberlanjutan ideologi otoriter, yaitu melalui konsep neo-developmentalisme (new developmentalism atau pembangunan baru) yang memutarbalikan desentralisasi pasca-reformasi dan mengembalikan ideologi otoriter. Agenda new developmentalism ini mudah dieksekusi karena disamarkan dalam agenda populisme, ketika sebenarnya keberpihakan lebih tinggi condong pada investor dan bukan masyarakat. Demokratisasi dan desentralisasi desentralisasi tata ruang publik dan ruang pengelolaan sumber daya alam kemudian harus dilakukan oleh pemerintah, dan proses pembangunan harus dikawal dan diawasi secara kritis.

Di saat yang sama, tidak dapat dipungkiri bahwa investasi dari pihak asing dan pembangunan memang membawa beberapa dampak baik untuk Indonesia, tetapi harus diingat bahwa ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan lebih jauh dalam pembangunan. Meskipun tidak akan ada tata ruang atau pembangunan yang 100 persen ideal, perlu ada titik temu antara berbagai kepentingan yang terlibat. Ini dicontohkan dalam pembangunan perumahan bertingkat yang diharapkan bisa memaksimalkan lahan terbatas. Pembangunan rumah bertingkat ini tidak boleh hanya mempertimbangkan investasi yang ada, tetapi juga AMDAL, aksesibilitas, dan mencapai target yang seharusnya yaitu masyarakat yang membutuhkan. Di tengah konflik kepentingan dan keadaan Indonesia yang memang rawan dari aspek lingkungan hidup, semua stakeholder yang ada harus mencari ekuilibrium pembangunan dan investasi yang tidak mengganggu kehidupan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Hanna Fernandus | PUSIK Parahyangan

Exit mobile version