Media Parahyangan

Dekan FISIP: Masa Jabatan Jokowi Boleh Diperpanjang, Tapi Dijeda Dulu

Dekan FISIP, Pius Sugeng Prasetyo, mengatakan bahwa masa jabatan presiden harus dibatasi. Ini merupakan respon terkait wacana Jokowi tiga periode yang sempat diramaikan beberapa kali oleh politikus-politikus Indonesia.

“Kekuasaan itu harus dibatasi, itu prinsip mendasar dalam konsep ilmu politik. […] Kenapa harus dibatasi? Supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, karena kekuasaan itu cenderung koruptif, apalagi di Indonesia,” jelasnya melalui panggilan Whatsapp 25 Maret silam, “Saya masih mengatakan setuju kalau kekuasaan cukup dibatasi (terkait presiden) cukup dua kali saja (terpilih) dalam 1 periode yang bisa berlanjut. (2 x 5 tahun) […] Setelah itu break dulu, nanti kalau mau maju lagi silakan (mencalonkan diri).”

“Saya cenderung kalau ditanya orang setuju diperpanjang atau tidak, ya diperpanjang tapi stop dulu. Setelah dua kali stop dulu, kalau mau nyalon lagi, nyalon lagi aja. [..] Saya tidak ingin menduga-duga secara politik, bicara secara akademik saja. ‘Oh ini ada kepentingan’ itu bahasa di luar non-akademik. Kalau mau bicara prinsip yang lurus, harus ada pembatasan,” ia menegaskan.

Mengenai upaya MPR untuk melibatkan kampus dalam amandemen UUD 1945, Pius merasa bahwa Unpar terbuka terhadap gagasan MPR tersebut. “Kampus itu terbuka dengan siapa saja,” katanya. Ia mengatakan bahwa universitas memiliki prinsip terbuka dalam rangka memberikan masukan atau alternatif yang positif karena menyangkut tanggung jawab sosial lembaga pendidikan.

Dari sudut pandang substansial, Pius menegaskan bahwa posisi kampus dalam hal ini berposisi sebagai lembaga akademik, bukan lembaga politik. Menurutnya, hal ini harus diingat dengan baik. “Apa yang akan diberikan atau disampaikan kepada siapapun dari pihak manapun, tentunya berbasis akademik. […] Kalau MPR mau datang silakan saja, tidak ada masalah,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa harus ada kejelasan mengenai tujuan amandemen, poin-poin yang akan diamandemen, dan alasannya. Ketiga hal ini adalah pertanyaan yang harus dijawab sebelum langkah berikutnya, “Apakah ada persoalan atau permasalahan (dalam pasal atau ayat) yang fundamental? Karena kita ngomong soal konstitusi, soal undang-undang dasar.” Keputusan amandemen harus terpaku pada problem-solving.

MPR berencana menyerap dukungan kampus untuk melakukan amandemen UUD NRI 1945, yang diklaim MPR ditujukan untuk membangkitkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Wacana amandemen sendiri dipertanyakan oleh beberapa akademisi yang merasa belum ada keperluan mendesak untuk melakukan amandemen, terlebih mengenai dugaan perpanjangan periode kepemimpinan presiden menjadi tiga periode. Meskipun berbagai partai politik dan MPR mengatakan tidak ada pembahasan wacana ini, jika kemudian diusulkan, usulan ini pernah dicetuskan oleh satu dua partai politik pengusung Jokowi dan bisa dengan mudah diloloskan karena adanya super majority dalam kursi pemerintahan. 

Sumber foto: Kompas

Hanna Fernandus | Debora Angela

Exit mobile version