Pelaksanaan PUPM 2020: Bagaimana Panitia Mengantisipasi Kendala?

LIPUTAN, MP — Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) tahun ini dilaksanakan pada akhir tahun, tanggal 8-9 Desember, dan diselenggarakan secara daring. Dengan penyusunan, perancangan, koordinasi, pengumpulan, maupun penghitungan suara yang sepenuhnya dilakukan tanpa tatap muka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PUPM Unpar menghadapi tantangan, mengingat seringnya terjadi permasalahan dalam pelaksanaan bahkan secara offline sekalipun.

Namun, pihak panitia yakin bahwa proses PUPM tahun ini akan berjalan lancar. “Sudah hampir siap 100%,” ujar Rama Fauzi Setiawan, ketua KPU, “hanya tinggal menunggu BKA untuk platform pemungutan suara.” terangnya. Ia menyatakan bahwa sistem yang akan digunakan oleh panitia masih menunggu persetujuan BKA, tetapi ia bisa menyatakan bahwa sistem tersebut akan menggunakan media berbasis web.

Ketua Bawaslu, Najma Zalfa’na, memberikan keterangan bahwa salah satu platform yang mungkin dipakai adalah Election Runner, aplikasi pemungutan suara daring berbayar. Adapun alasan Election Runner lah yang dipilih dalam penyelenggaraan oleh PUPM adalah karena platform tersebut merupakan platform besar berbayar dan dapat dipastikan keamanannya. Terkait pendaftaran calon-calon kemarin, platform berupa Linktree juga dimanfaatkan. Platform ini juga digadang-gadang akan memudahkan jalannya pelaksanaan. “Kesalahan perhitungan suara bisa dibilang kecil.” ujar Najma.

Peraturan terkait PUPM pun masih berlaku walaupun metode yang dilakukan adalah secara daring. Terkait kampanye dan lainnya, pihak penyelenggara mengatakan bahwa mereka menghimbau agar semua calon memanfaatkan segala macam media sosial yang ada agar pesannya dapat tersampaikan kepada mahasiswa. Dari pihak penyelenggara PUPM sendiri, untuk saat ini mereka mengatakan bahwa media yang umumnya digunakan untuk memberitahu informasi mengenai PUPM ini adalah Instagram dan Line, yang banyak digunakan oleh mahasiswa. Pendistribusian informasi juga dibantu oleh ketua himpunan setiap fakultas dalam memberikan informasi-informasi yang ada kepada setiap angkatan fakultas tersebut. 

Untuk indikasi kesulitan penyelenggaraan, pihak penyelenggaraan mengklaim telah melakukan langkah preventif dan telah menyiapkan diri untuk skenario-skenario seperti itu. Selain itu, pihak KPU mengandalkan tim teknisi yang telah mempelajari media yang akan digunakan. “Salah satunya (dengan) memberi server yang baik,” ujar Rama. Lebih lanjut, penyelenggara telah menyiapkan tim yang bertugas untuk memastikan PUPM berjalan dengan lancar. “Bawaslu dan KPU menyediakan (orang) yang paham dengan sistem coding…diharapkan dengan adanya ahli IT, dapat mencegah hal-hal seperti itu.” lanjut Najma.

Terkait bagaimana pihak penyelenggara dapat mendeteksi kecurangan, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari ketua KPU dan Bawaslu, platform yang dipilih dalam mengambil suara sudah dapat melakukan pengecekan terkait akun ganda, sehingga setiap akun hanya dapat melakukan pemberian suara terhadap para calon satu kali untuk setiap kategori, hal tersebut menghindari adanya kesalahan perhitungan maupun kecurangan yang ada.

Mengenai transparansi, pihak penyelenggara mengakui bahwa PUPM tahun ini akan sulit dan relatif lama dalam penghitungan. “Dilakukan dengan quick count dan real count secara terbuka,” ujar Rama. “Melalui platform seperti Zoom, Google Meet, Live IG, dan lainnya.” lanjut dia.

KPU sendiri menargetkan peserta PUPM tahun ini melampaui pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu hingga 45% dari keseluruhan mahasiswa aktif Unpar. “Sebelumnya 40-42%” ujar Rama. Ia berharap dengan pemungutan suara yang dilakukan di mana saja, mahasiswa menjadi lebih antusias. “(Pemilih) hanya memerlukan koneksi internet.” terangnya.

Debora Angela | Evelyn Tanissa | Naufal Hanif | Novita

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *