KPK dan Kuda Troya PDIP

NASIONAL, MP – Kepergian Nazarudin Kiemas, salah satu caleg terpilih dari PDIP membuat kursi yang dimenanginya harus segera dicari pengganti. Salah satu pengurus DPP PDIP menyuruh Doni mengajukan gugatan uji Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara terkait dengan meninggalnya Nazarudin Kiemas. Gugatan tersebut kemudian dikabulkan Mahkamah Agung pada 19 Juli 2019. Pada putusannya, MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pengganti antar waktu (PAW). Awalnya, PDIP mengirim surat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang telah wafat. Namun, KPU melalui rapat pleno 31 Agustus 2019 menetapkan Riezky Aprillia yang menggantikan Nazarudin.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan PDIP mendorong Harun Masiku untuk menggantikan Nazarun Kiemas. “Dia sosok bersih dan dalam upaya pembinaan hukum juga selama ini cukup baik track record-nya,” kata Hasto di JIexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

“Kami juga berikan keterangan karena yang bersangkutan punya latar belakang yang baik, sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi di dalam International Economic Law,” lanjutnya.

Tetapi pada 8 Januari 2020, KPK pun mengetahui informasi terkait dugaan permintaan uang dari Wahyu Setiawan (WSE) kepada Harun Masiku segera mengamankan WSE untuk diperiksa.

Hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu pun ikut menarik Hasto diperiksa dikarenakan kedua staffnya memiliki kaitan dengan WSE dalam kasus suap. Hingga pada hasil prosesnya, penerima suap yakni WSE dan ATF yang merupakan tangan kanan WSE, dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan pemberi suap yakni Harus Masiku dan Saeful salah satu staf Hasto, dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Polemik Perjalanan KPK

Setelah menangkap WSE, KPK pun segera melakukan pencarian terhadap Harun Masiku yang menghilang. Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan Harun tidak ada di Indonesia pada saat KPK melakukan OTT pada 8 Januari 2020.

Adapun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pencari fakta kepulangan Harun Masiku. Yasonna mengatakan anggota tim ini terdiri dari Ombudsman, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Unit Kejahatan Siber Markas Besar Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara.

Akan tetapi, Ombudsman menolak masuk ke dalam tim gabungan yang dibentuk Yasonna tersebut. Ombudsman sendiri menyebutkan bahwa Undang-Undang melarang lembaga pengawas masuk ke dalam tim bentukan pemerintah.

Sementara Tempo menemukan fakta bahwa Harun sudah kembali ke tanah air pada 7 Januari 2020. Menkumham Yasona masih tetap berkukuh bahwa Harun masih di luar negeri.

KPK pun sempat berencana melakukan penggeledahan ke gedung DPP PDIP. Tetapi, tiba-tiba saja penggeledahan itu tidak terjadi. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa penggeledahan itu terjadi jika hanya saat dibutuhkan saja.

“Jadi begini penggeledahan suatu tempat di manapun termasuk DPP PDI Perjuangan adalah kebutuhan penyidikan. Ketika penyidikan memang memerlukan mencari, tujuan penggeladahan upaya paksa untuk mencari menemukan barang bukti atau apapun petunjuk-petunjuk lain,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (28/1).

Atas dasar itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) pun mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024.

Alasan yang dilontarkan koordinator MAKI, Bonyamin Saiman mengenai gugatan ini dikarenakan KPK tidak melaksanakan sebagaimana tugasnya. KPK belum menetapkan dua orang tersangka lain yang diduga kuat terlibat kasus suap yang menjerat eks komisioner KPU Wahyu Setiawan, kader PDIP Harun masiku, Saeful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina.

Selain itu, Bonyamin juga mengatakan karena KPK gagal dalam geledah kantor DPP PDIP. Dewan Pengawas KPK juga menjadi tergugat dengan alasan terdapat adanya dugaan membiarkan KPK tidak mengembangkan penyidikan penetapan tersangka itu.

Gugatan itu didaftarkan pada Kamis, 23 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Praperadilan terkait suap Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan telah diterima PN Jaksel bernomor register No. 08/Pid.Prap/2020/PN. JKT. SEL.

Ricky Rialdi | Novita

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size