Kotak Kosong Pilihan Sah, Mengapa Calon Ketua BEM Takut?

Kotak Kosong Pilihan Sah, Mengapa Calon Ketua BEM Takut?

OPINI, MP – Ketika berbicara tentang kampus dan dinamika perkuliahan, organisasi pertama yang terbesit mungkin adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Sekarang, seperti yang kita ketahui, sedang diberlangsungkan prosesi kampanye dan pemilihan ketua dan wakil ketua BEM. Meskipun BEM Unpar sendiri semakin lama tidak relevan dan mudah digantikan, ada baiknya kita menyorot paslon tunggal yang berusaha menduduki posisi BEM kali ini.

Calon ketua BEM Unpar tahun ini memiliki agenda kampanye tidak hanya meyakinkan mahasiswa bahwa dirinya pantas dipilih, tetapi juga bahwa kita tidak boleh mencoblos kotak kosong demi mempertahankan organisasi tersebut. Bertajuk Kagar #MenolakKotakKosong, narasi ini dilancarkan bahkan ketika sejarah pemilihan ketua BEM (dulu LKM) Unpar tidak pernah menghasilkan kotak kosong sebagai pemenang.

Narasi ini menggambarkan kotak kosong sebagai suatu bencana. “Jangan sampai kotak kosong yang memenangi pemilu!” ujar narasi tersebut. Sialnya, rasionalisasi dari ujaran ini hanya berhenti di sekadar ‘nama baik’. Bagi calon ketua dan wakil ketua BEM, Taffarel dan Bryan, kita semua perlu memilih mereka agar BEM tetap ada, tetap berjalan, dan menjaga ‘nama baik’ Unpar sebagai salah satu ‘perguruan tinggi ternama’ di Indonesia. 

Pembekuan BEM: Sebuah Bencana?

Pertama, mari kita telusuri klaim dari tim kampanye Farel-Bryan tentang pembekuan BEM. Ya, bisa jadi, tahun depan Unpar tidak memiliki BEM secara fungsional jika kotak kosong menang pada PUPM Desember mendatang. Apa yang akan terjadi menjadi wewenang dari Kongres, yang di dalamnya termasuk Senat Mahasiswa (SM), untuk menggelar sidang istimewa. Ada tiga kemungkinan hasil akhir jika cara ini diambil: paslon yang tidak terpilih tetap diangkat, Kongres mengangkat orang lain sebagai ketua BEM, atau ditetapkan seorang pelaksana sebagian tugas BEM melalui mandat. 

Mari melihat ketiga opsi ini. Opsi pertama bisa saja terjadi, namun hal ini tentu saja akan sedikit banyak ‘mengkhianati’ suara mahasiswa. Jika kita secara kolektif tidak memilih Farel-Bryan sebagai pemimpin BEM, maka suara mana yang menjadi dasar untuk menaikkan calon yang tidak dipilih sebagai calon? Kalau sampai skenario ini terjadi, mulai tahun depan kita berhentikan saja penyelenggaraan PUPM, sebab suara mahasiswa tidak akan memiliki nilai lagi. Opsi kedua sedikit banyak juga serupa: perlu ada penetapan standar untuk memilih ketua BEM tanpa pemungutan suara, suatu standar yang tidak ada karena tidak pernah dalam sejarahnya kotak kosong memenangi pemilihan ketua BEM/LKM, meskipun mekanisme lanjutan jika kotak kosong menang memang ada.

Kedua opsi ini memiliki konsekuensi yang tidak main-main terhadap prinsip fundamental demokrasi dalam politik mahasiswa Unpar. Ada alasan mengapa pilihan masyarakat Inggris Raya untuk keluar dari Uni Eropa tetap diproses meskipun dengan segala bencana birokratis dan pengaruh-pengaruhnya yang luar biasa buruk: pilihan tersebut adalah mandat, dan sekumpulan elite politik Westminster tidak bisa seenaknya saja memutuskan bahwa mandat tersebut tidak perlu dilaksanakan.

Pilihan terakhir adalah pengangkatan pelaksana tugas BEM, seperti SIAP. Ketika tugas-tugas ini sudah dipenuhi, masa tugas pelaksana juga berakhir. Jika jalur ini dipilih, maka BEM tidak akan sepenuhnya ‘menghilang’ tahun depan–tugas BEM tidak akan terbengkalai, dan kewajibannya sebagai organ mahasiswa tetap berjalan seperti biasanya. Hanya pilihan ini yang belum memiliki tantangan berarti bagi Kongres untuk dilaksanakan.

Ketiga alternatif ini kemudian perlu kita uji terhadap klaim Farel-Bryan. Jika skenario ketiga terpilih–’beku’nya BEM–tidak akan ada banyak yang berubah, dan ‘bencana’ yang diproyeksikan akan terjadi jika kita memilih kotak kosong tidak akan terjadi. Tugas-tugas inti BEM (tidak semua, perlu ditekankan) yang memang berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa Unpar akan tetap berlangsung, paling tidak, seperti biasanya. Jika skenario pertama dan kedua terjadi–yang berarti BEM tidak ‘dibekukan’–dampaknya justru akan lebih berbahaya dan merusak bagi mahasiswa Unpar.

Seandainya BEM tidak ada pun, masih ada Himpunan yang mewadahi kegiatan mahasiswa. Ketiadaan BEM tidak menganulir eksistensi HMPS dan, malahan, Himpunan bisa berkembang lebih jauh karena mahasiswanya bisa lebih terfokus dengan kegiatan Himpunan. Mereka juga bisa berkolaborasi dengan sesama Himpunan atau organisasi lainnya jika narasi ‘pengkotak-kotakan’ yang dangkal menjadi salah satu justifikasi eksistensi BEM.

Pembekuan BEM bukan suatu bencana, dan naiknya Farel-Bryan bukan berarti bencana telah terhindarkan. Hal-hal yang perlu dipikirkan di sini tentu saja bukan ‘nama baik’, tetapi nilai-nilai yang dipegang oleh mahasiswa Unpar, seperti demokrasi. Dalam demokrasi, Desember mendatang mahasiswa tidak mempunyai satu pilihan, melainkan dua pilihan. Kedua pilihan ini sama-sama memiliki nilai yang berarti dengan dengan dampak yang sama-sama besar, tidak ada yang lebih ‘buruk’ dibandingkan yang lain.

Demokrasi dan Kotak Kosong

Berbicara tentang demokrasi, selalu terdapat penekanan pada penggunaan hak suara. Narasi-narasi seperti ‘gunakan hak pilihmu!’ atau ‘suaramu berharga!’ selalu digaungkan setiap pemilihan umum dimanapun. Anehnya, seringkali dalam napas yang sama kotak kosong (atau golput) mendapat stigma. Seperti dalam materi kampanye Farel-Bryan, kotak kosong seringkali dianggap sebagai pilihan yang destruktif dan berbahaya. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, garis logika kampanye Farel-Bryan serupa dengan prinsip lesser evil: jika ada dua pilihan yang dianggap sama-sama buruk, kita perlu memilih pilihan yang lebih tidak buruk dibandingkan yang lain. Dalam kasus ini, apapun pendapat kita tentang Farel-Bryan, kita diminta mempertimbangkan bahaya yang terjadi jika Farel tidak terpilih, atau, dalam kata lain, jika BEM Unpar beku. Bahaya dari tidak adanya BEM tahun depan menjadi salah satu alasan besar bagi kita untuk memilih Farel.

Namun, narasi ini juga perlu dipertanyakan. Apakah kotak kosong secara fundamental merupakan pilihan yang ‘lebih buruk’? Dengan kata lain, apakah Farel dan Bryan serta calon-calon tunggal dari pemilihan lain pada PUPM tahun ini lebih baik daripada tidak ada calon sama sekali?

Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan harapan bahwa suatu sistem demokratis seperti pemungutan suara bekerja dengan efektif dan menghasilkan keputusan yang konkrit. Akan tetapi, fenomena bahwa hasil pemungutan suara tidak menetapkan seorang pemimpin tidak semata-mata menegasikan demokrasi yang berjalan. Justru menangnya sebuah kotak kosong menjadi representasi bahwa calon yang maju bukan orang yang layak untuk mendapatkan posisinya.

Kotak kosong adalah suatu pilihan yang sepenuhnya sah dan memiliki makna. Dihadapi dengan hanya satu pilihan, yang berarti tiada pilihan, menjadikan PUPM seakan-akan hanya menjadi seremonial belaka, tidak mengindahkan apakah sebenarnya mahasiswa Unpar menginginkan dan membutuhkan calon tunggal tersebut untuk menduduki posisi di dalam PM Unpar. Apa sebenarnya orientasi akhir dari para pengguna jargon ini? Ekspektasi bahwa hak suara membawa hasil akhir yang pasti secara langsung, seperti presiden terpilih, ketua terpilih, dan lainnya. Kotak kosong, oleh karena itu, adalah alternatif. Ia hanya menjadi berbahaya bagi calon yang ingin terpilih. Bagi kita, ia adalah pilihan yang menarik dan patut untuk dipertimbangkan.

Jika pemungutan suara berdampak pada kehidupan banyak orang, seperti pemilu, mungkin kotak kosong sebagai pemenang akan menjadi suatu masalah. Tetapi BEM bukanlah suatu lembaga penentu hajat hidup banyak orang. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jika hendak dikatakan dengan gamblang dari rekap sejarah sebelumnya, satu-satunya kegiatan di Unpar yang tidak bisa ditangani oleh organisasi manapun selain BEM adalah SIAP gabungan Unpar. Bahkan hal ini sebenarnya tidak menjadi perkara berarti karena penetapan pelaksana tugas oleh Kongres. SIAP Unpar juga bernaung di bawah kampus melalui rektorat, sehingga masalah ketiadaannya wadah lembaga, pendukung, maupun pelengkap bukan isu kritis.

Pembuktian bahwa kualitas calon tunggal lemah bisa menyebabkan justifikasi untuk mencoblos kotak kosong menjadi semakin kuat. Kotak kosong bukan melemahkan suatu demokrasi, tapi menjadi representasi publik bahwa calon yang maju sebagai pemimpin tidak layak untuk mendapatkan posisi itu. Kotak kosong sebagai hasil terpilih dalam pemungutan suara bukan kejadian pertama maupun terakhir di sejarah pemungutan suara manapun, sehingga probabilitas itu selalu ada.

Mengapa Takut Kotak Kosong?

Sejak empat pekan diumumkannya pencalonan Farel-Bryan sebagai calon ketua dan wakil ketua BEM dan dua pekan sejak masa kampanye, belum ada kejelasan terkait latar belakang kedua sosok ini, pemikiran yang dibawa, program yang ditawarkan, hingga struktur organisasi BEM pada periodenya.

Saat ini yang bisa diketahui hanyalah kalimat visi-misi penuh retorika. Dugaan kami ini semakin terbuktikan dalam kegiatan mimbar bebas yang diadakan oleh Farel-Bryan dan penuturan dari beberapa fakultas yang telah dikunjungi oleh paslon. Kedua sosok ini tidak mampu menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan ‘kebermanfaatan’. Tidak lupa juga kami sebutkan bahwa tagline tersebut sarat akan makna filosofis, sangat multi interpretatif, dan menandakan ketidaksiapan Farel-Bryan dalam menyiapkan diri untuk mencalonkan diri.

Farel dan Bryan juga tidak mampu menjelaskan secara lebih rinci poin-poin spektakuler dan terdengar progresif yang ditulis di misi. Jika Farel-Bryan ingin melakukan advokasi, seharusnya mereka berdua mampu mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang perlu diadvokasi, target dari advokasi, instrumen yang dapat digunakan, dan lainnya. Namun, penjelasan yang diberikan hanyalah sebatas pada proposisi “BEM harus melakukan advokasi”, tanpa kejelasan dari urgensi dan motif untuk melakukan advokasi.

Melalui poin advokasi ini juga, Farel-Bryan juga sepertinya tidak memahami Peraturan Rektor mengenai Organisasi Kemahasiswaan (PROK). Dalam revisi tersebut peraturan tersebut di tahun 2019, disebutkan bahwa posisi BEM dan Himpunan sejajar, sehingga pemerintahan di Unpar berbentuk federal. Pemahaman Farel-Bryan soal ini dipertanyakan setelah kunjungannya ke salah satu fakultas dimana paslon berambisi untuk turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Melalui intervensi ini, kita bisa menginterpretasikan bahwa paslon menganggap dirinya memiliki otoritas atau wewenang untuk menyelesaikan masalah fakultas yang sebenarnya adalah masalah Himpunan (perlu diingat bahwa mereka belum sah terpilih) dan konotasi “hirarki” yang diperkenalkan melalui otoritas ini tetap melawan PROK.

Poin selanjutnya yang ingin Farel bawa adalah “membawa Unpar menjadi pemimpin pergerakan di Bandung” melalui metode kajian dan tidak lupa juga menuduh kampus hanyalah tempat komersial. Pertanyaan mengenai apakah Farel-Bryan dapat melakukan hal tersebut kemudian menjadi pertanyaan yang tidak terjawab seiring tidak terlihat rekam jejak kedua paslon dalam pergerakan di tingkat universitas atau pun tingkat Kota Bandung atau kompetensi dalam membuat sebuah kajian ilmiah. Minat Farel-Bryan membawa kajian juga dipertanyakan setelah kedua paslon tidak mampu menjelaskan permasalahan sosial-politik yang dihadapi saat ini, identifikasi aktor yang ada di Bandung hingga perspektif dan teori yang digunakan. Farel, sang calon ketua BEM, juga kerap menyebut istilah ‘demokrasi’ atau ‘oligarki’, namun tidak mampu menjelaskan apa yang dimaksud dari kedua istilah tersebut dan konteksnya dalam dinamika BEM yang akan ia bawa.

Mungkin keseluruhan penjabaran di atas bisa dengan mudah disanggah oleh Farel-Bryan karena paslon menyebutkan, hal-hal tersebut baru akan dijelaskan pada debat terbuka tanggal 25 November. Entah itu memang strategi mereka atau alasan untuk menyembunyikan fakta bahwa memang belum ada program kerja yang dimaksud. Argumen ini menurut kami sangat lemah. Apa yang bisa mahasiswa kritisi apabila tidak ada bahan berupa proker atau program yang disiapkan sejak awal? Perlu diingat bahwa masa kampanye dimulai sejak tanggal 1 November yang berarti, bila berpatok pada tanggal penulisan opini ini, sudah lewat 25 dari 33 hari efektif kampanye. Jika pemaparan visi misi, struktur organisasi, dan segala hal lainnya baru dipaparkan H-8 dari akhir masa kampanye, bagaimana kita bisa menilai dengan ekstensif keputusan-keputusan mereka?

Penghabisan: Calon Tunggal dari Institusi yang Tidak Relevan

Pemaparan diatas sudah menunjukan bahwa ada ada tidaknya BEM tidak berdampak negatif bagi mahasiswa dan justru memiliki dampak positif, terutama untuk perkembangan himpunan karena terfokus.  Kini mahasiswa dihadapkan kepada dua pilihan: membiarkan kandidat inkompeten mengisi kursi BEM atau tidak memilih mereka dan melanjutkan business as usual di himpunan serta biro-biro yang ada di himpunan.

Pada akhirnya, kampanye Farel-Bryan tidak perlu repot-repot untuk melakukan framing tentang bahaya dari memilih kotak kosong. Apa yang saat ini sangat perlu dilakukan oleh kampanye Farel-Bryan adalah meyakinkan kita semua bahwa kita perlu memilih mereka—bukan cuma sekadar meyakinkan bahwa kita tidak boleh memilih kotak kosong. Dari cerita-cerita politik elektoral nasional maupun global beberapa tahun terakhir, kita mengetahui bahwa kandidat yang memfokuskan kampanyenya pada bahaya ‘pilihan lain’ seringkali memang tidak memiliki banyak hal untuk ditunjukkan dari diri sendiri.

Muhammad Naufal Hanif
Hanna Fernandus
Vincentia Jyalita

Penulis

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Atur Size