Kos Anda Bisa Jadi Merusak Lingkungan

Ilustrasi lokasi daerah Ciumbuleuit dan sekitarnya melalui Google Maps. dok/MP

FEATURE, MP – Beberapa waktu silam, mahasiswa-mahasiswa Unpar yang tinggal di kos-kosan di kawasan Ciumbuleuit seringkali mengalami kesulitan: air tak selalu lancar sepanjang waktu. Salah satu keluhan yang paling sering muncul adalah kehabisan air atau kondisi air yang kotor, bau, dan tidak layak dipakai. Untuk masalah kehabisan air, keluhan datang dari salah satu kos di Bukit Sastra, di mana beberapa bulan lalu terdapat masalah kekurangan air.

“Tiba-tiba, air nggak ada,” keluhnya.

Anjuran untuk menghemat air di keran-keran masjid sekitar Ciumbuleuit sempat dipasang: sampai suatu waktu, benar-benar tidak menyala. Selain kekurangan, terdapat juga permasalahan kondisi air yang kotor, dari sebuah kos di kawasan jalan Ciumbuleuit. Mahasiswa yang bersangkutan mengeluh bahwa air yang digunakan untuk mandi mempunyai bau yang tidak sedap. “Pagi-pagi, airnya ada bau-bau pipanya, gitu,” ujarnya.

Soal ini bukan hanya milik mahasiswa—tetapi lebih luas lagi menjadi milik kalangan masyarakat. Mereka yang tinggal di bilangan Bukit Jarian, dekat dengan kawasan konstruksi bangunan Unpar yang baru, dilaporkan mengeluh kepada RT dan RW setempat. “Banyak permohonan masyarakat,” terang Lurah Hegarmanah. “Dari mulai ketinggian, sumber air, sampai izin bangunan,” tambahnya.

Padahal, terangnya, warga sekitar harusnya memiliki peran dalam setiap pembangunan di sekitar daerahnya. “(Mereka) yang akan kena dampaknya langsung.”

Pihak kampus, katanya, memang sudah melakukan beberapa upaya komunikasi. “Kalau AMDAL, kami memang dilibatkan meskipun hanya saran saja. Komunikasi ada, tapi apakah direalisasikan atau tidak? Saya kurang tahu.”

Tak sekadar gedung baru, permasalahan lebih besar terdapat pada sumber mata air yang bertempat di bawah gedung 10. Sejak awal dibangunnya gedung yang sekarang digunakan oleh FTI, FTIS dan MKU itu, terdapat resistansi dari masyarakat sekitar, sebab sumber untuk kebutuhan air sehari-hari mereka berada tepat langsung di bawah gedung bertinggi empat lantai tersebut—belum ditambah basement. Ditengarai, pada saat masa awal pembangunan, pagar konstruksi selalu dibongkar oleh warga setempat—tetapi pembangunan tetap berjalan tanpa adanya komunikasi yang memadai antara pihak kampus dengan pihak masyarakat. Sampai sekarang, warga setempat masih menginginkan sumber air tersebut, yang sekarang dipakai oleh Unpar.

“Ada permohonan untuk difungsikan kembali,” ujar Pak Lurah Hegarmanah.

Lebih luas lagi, pihak Lurah Hegarmanah mengilustrasikan bagaimana praktik-praktik konstruksi bangunan di kawasan Ciumbuleuit ini memang seringkali melanggar aturan. Mulai dari gedung-gedung pencakar langit seperti apartemen Galeri Ciumbuleuit dan Parahyangan Residence sampai sejumlah kos-kosan bertingkat di sekitar kawasan kampus, banyak yang acuh terhadap peraturan pembangunan yang ada.

“Ada yang pernah warga lapor ke RW setempat, kalau hujan dia tidak merasa aman. Anginnya besar—ada yang lapor, benda jatuh ke rumah dia (dari apartemen Parahyangan Residences). Ia juga menerangkan bahwa mengenai masalah izin, mereka yang membangun di kawasan Ciumbuleuit cenderung tidak peduli.

“Bangun dulu, izin nanti,” keluhnya. Ia mengatakan bahwa fenomena ini meliputi segala macam bidang. Di satu sisi, peraturan pembangunan sudah tertata dengan rapi, bersusun, dan lebih komprehensif sebab Ciumbuleuit terletak pada Kawasan Bandung Utara.

Di sisi lain, penegakan hukum masih sangat kurang personil pihak berwenang dan tidak disertakan alat-alat yang mumpuni dan memadai untuk mengatasi hal-hal ini. “Pernah ada kos-kosan yang disegel,” katanya. “Kos-kosan itu izinnya membangun berapa lantai, kok lebih. Ironisnya, segel hanya berlaku tiga hari.” Setelah itu, kos-kosan tetap berjalan secara operasional sampai dengan hari ini.

Ia juga menekankan perlunya kesadaran masyarakat. Baginya, yang penting adalah bagaimana masyarakat bisa memahami dan kemudian menaati peraturan-peraturan ke depan. Aturan yang sudah ada, baginya, dibuat untuk melindungi warga sekitar. Bagaimanapun juga, urusan perizinan dan tata cara pembangunan yang rumit secara langsung dibuat dengan wawasan ekologis, sebab konstruksi yang asal-asalan memiliki dampaknya pada lingkungan yang seringkali sulit diubah jika sudah terjadi. “Kaitannya kan ke masa depan, nggak cuma satu-dua tahun,” ujarnya.

Mungkin untuk saat ini, krisis air yang melanda kos-kosan di sekitar Ciumbuleuit sudah mereda, namun hal ini perlu dilihat sebagai gejala—air tanah, bagaimanapun juga, adalah terbatas dan suatu sumber daya yang memerlukan waktu lama untuk dapat pulih kembali.

Meskipun begitu, ia mengakui bahwa masyarakat sudah memahami duduk perkara dan setiap izin formal yang diperlukan untuk mendirikan suatu bangunan. “Warga itu paham, tapi justru yang banyak (red. melakukan) pelanggaran itu orang yang mengerti,” terangnya. “Seperti Unpar, apartemen, itu kan bukan orang menengah-ke-bawah? Tetapi terkait izin, tidak dipedulikan,” tambahnya.

Kos-kosan pun, ujarnya, hanya dimiliki oleh segelintir orang dan berorientasi bisnis atau profit. Ketika pembangun berorientasi bisnis, ia tidak lagi memikirkan dimensi lingkungan, melainkan hanya mengenai kebutuhan sendiri. “Bakal memaksakan kehendak,” tegas Lurah Hegarmanah.

Ia meminta, Unpar sebagai lembaga pendidikan seharusnya memiliki peran aktif untuk menjunjung tinggi perizinan dan peraturan yang sudah ada. Yang patut digarisbawahi adalah bagaimana dari mereka yang bertujuan komersil, seperti Agung Podomoro Land yang bertanggungjawab atas apartemen Parahyangan Residence, justru mengkompensasi masyarakat sekitar dengan kegiatan sosial yang diberikan. “Kalau Unpar saya tidak tahu,” ujarnya.

Namun, ia meminta agar pihak kampus sendiri lebih aktif dalam melakukan aktivitas sosial-kemasyarakatan, atau CSR (Corporate Social Responsibility). Baginya, sebab civitas akademika Unpar memakai sumber daya dan infrastruktur yang sudah ada di kawasan Ciumbuleuit, sudah sepantasnya pihak kampus juga turut serta dalam menjaga dan membangun sarana-prasarana tersebut. Ia juga meminta, melihat fenomena ini, seharusnya Unpar sebagai lembaga pendidikan memiliki peran aktif untuk menerapkan peraturan dan perizinan formal yang sudah menjadi ketentuan. “Sebagai lembaga pendidikan yang lebih paham harus memberikan contoh kepada masyarakat yang lebih awam,” tutupnya.

 

Alfonsus Ganendra, Muhammad Naufal Hanif || Brenda Cynthia

*

*

Top