Kontroversi Pemecatan Helmy Yahya oleh Dewas TVRI

Ilustrasi TVRI dan Helmy Yahya. dok/MP

Pada Kamis (16/01) lalu, berita mengejutkan datang dari stasiun TV Nasional Indonesia, TVRI. Direktur Utama mereka, Helmy Yahya diberhentikan secara terhormat melalui surat bernomor 8/DEWAS/TVRI/2020. Keputusan yang cukup kontroversial ini diambil setelah Dewan Pengawas menilai Helmy melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan nilai yang ada dalam tubuh TVRI.

Keberadaan Helmy Yahya yang memegang kendali direksi TVRI dinilai telah berhasil dalam membuat perubahan besar pada kanal televisi milik pemerintah yang telah berdiri sejak tahun 1962 itu. Program unggulan TVRI di bawah kepemimpinan Helmy umumnya menyajikan pertandingan olahraga seperti Liga Inggris, Copa Italia, BWF Badminton Series, dan lain sebagainya. Program lain seperti Discovery Kanal yang dulu hanya dapat dinikmati melalui kanal tv berbayar juga sempat tersaji di TVRI. Menurut Helmy yang dilansir dari Tempo (17/01), program-program unggulan tersebut berhasil meningkatkan jumlah penonton televisi dari 50 ribu menjadi 120 ribu. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh TVRI pada juga mengalami peningkatan hingga menyentuh angka Rp148 miliar.

Wajah kuno TVRI kemudian perlahan berubah, diiringi dengan rebranding yang dilakukan, termasuk dengan mengganti logo dan pengadaan peralatan canggih termasuk pengadaan 21 peralatan yang memungkinkan untuk mengambil tayangan dengan resolusi 4K. Di bawah kendali Helmy, TVRI mampu bangkit dari mati surinya dan bersanding dengan kanal televisi swasta yang mendominasi layar kaca masyarakat.

Namun kemudian, status kepemimpinan Helmy dinonaktifkan melalui Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRP) bertanggal 04 Desember 2019 tentang Penetapan Non-Aktif Sementara dan Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama LPP TVRI. Helmy membalas dengan melakukan pembelaan dengan mengirimkan surat kepada Dewan Pengawas (Dewas) pada 18 Desember 2019. Surat itu mengacu pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Namun, Dewas menyatakan tidak pernah menerima surat balasan dari Helmy. Mereka justru memberikan surat pemberhentian dengan hormat kepada Helmy sebagai Dirut TVRI melalui surat bernomor 8/DEWAS/TVRI/2020. Surat itu diberikan langsung kepada Helmy pada Kamis sore (16/1).

Dewas TVRI sendiri membeberkan beberapa alasan dinonaktifkannya Helmy. Alasan-alasan tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Dewas TVRI Arif Hidayat Thamrin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR. Salah satunya adalah penayangan Liga Inggris dengan nilai kontrak Rp126 miliar yang dinilai dapat memicu risiko gagal bayar. “Saya akan sampaikan kenapa Liga Inggris itu menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang skala kecil seperti Jiwasraya,” ujar Anggota Dewas TVRI Pamungkas Trishadiatmoko yang dilansir dari Kompas (22/01). Menurutnya, penayangan tersebut dilakukan oleh Helmy tanpa adanya permintaan dan persetujuan resmi tertulis kepada Dewas.

Kemudian, rebranding yang digagas oleh Helmy juga dinilai tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran tahun 2019. Sebelumnya pihak TVRI memang telah mencanangkan pelaksanaan rebranding yang juga telah menjadi program kerja yang ditetapkan. Namun eksekusi yang dilakukan Helmy dinilai tidak sesuai dengan rencana kerja. Biaya branding senilai Rp8.2 miliar yang tidak ada dalam mata anggaran ini mengharuskan pihak TVRI menggunakan anggaran dari program dan berita yang sebagian merupakan honor satuan kerabat kerja (SKK). Salah satu anggota dari tim Dewas Budiono menilai anggaran tidak cukup untuk membayarkan honor SKK yang nantinya akan menumpuk dan dikhawatirkan akan menjadi persoalan kedepannya.

Program-program yang ditayangkan di bawah kendali Helmy juga dinilai Dewas tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Helmy dinilai terlalu sering menyajikan program-program asing di TVRI yang kemudian memberikan kesan terlalu mengejar rating. Tim Dewas mencontohkan soal Liga Inggris dan Discovery Channel di TVRI yang dinilai memboroskan APBN dengan membayar ke luar negeri untuk program-program yang tidak bernuansa Indonesia.

Sementara itu, pemberhentian Helmy mendapat perhatian oleh masyarakat luas. Pada Jumat (17/01), tercatat ada 15.500 cuitan dengan tanda pagar (tagar) #TVRI. Sedangkan cuitan dengan tagar #Helmy Yahya ada lebih dari 6.700 tweet. Umumnya warganet menyayangkan hal ini karena menilai TVRI mengalami peningkatan kualitas tayangan di bawah komando Helmy Yahya. Masyarakat menilai pemberhentian Helmy Yahya dapat membawa TVRI terpuruk kembali seperti masa sebelumnya.

Muhammad Rizky | Novita

*

*

Top