Kontroversi Pemecatan Helmy Yahya oleh Dewas TVRI

Ilustrasi TVRI dan Helmy Yahya. dok/MP

Pada Kamis (16/01) lalu, berita mengejutkan datang dari stasiun TV Nasional Indonesia, TVRI. Direktur Utama mereka, Helmy Yahya diberhentikan secara terhormat melalui surat bernomor 8/DEWAS/TVRI/2020. Keputusan yang cukup kontroversial ini diambil setelah Dewan Pengawas menilai Helmy melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan nilai yang ada dalam tubuh TVRI.

Keberadaan Helmy Yahya yang memegang kendali
direksi TVRI dinilai telah berhasil dalam membuat perubahan besar pada kanal
televisi milik pemerintah yang telah berdiri sejak tahun 1962 itu. Program
unggulan TVRI di bawah kepemimpinan Helmy umumnya menyajikan pertandingan
olahraga seperti Liga Inggris, Copa Italia, BWF Badminton Series, dan lain
sebagainya. Program lain seperti Discovery Kanal yang dulu hanya dapat
dinikmati melalui kanal tv berbayar juga sempat tersaji di TVRI. Menurut Helmy
yang dilansir dari Tempo (17/01), program-program
unggulan tersebut berhasil meningkatkan jumlah penonton televisi dari 50 ribu
menjadi 120 ribu. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh
TVRI pada juga mengalami peningkatan hingga menyentuh angka Rp148 miliar.

Wajah kuno TVRI kemudian perlahan berubah,
diiringi dengan rebranding yang
dilakukan, termasuk dengan mengganti logo dan pengadaan peralatan canggih
termasuk pengadaan 21 peralatan yang memungkinkan untuk mengambil tayangan
dengan resolusi 4K. Di bawah kendali Helmy, TVRI mampu bangkit dari mati
surinya dan bersanding dengan kanal televisi swasta yang mendominasi layar kaca
masyarakat.

Namun kemudian,
status kepemimpinan Helmy dinonaktifkan melalui Surat Pemberitahuan Rencana
Pemberhentian (SPRP) bertanggal 04 Desember 2019 tentang Penetapan Non-Aktif
Sementara dan Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama LPP TVRI. Helmy membalas
dengan melakukan pembelaan dengan mengirimkan surat kepada Dewan Pengawas (Dewas)
pada 18 Desember 2019. Surat itu mengacu pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
Namun, Dewas menyatakan tidak pernah menerima surat balasan dari Helmy. Mereka
justru memberikan surat pemberhentian dengan hormat kepada Helmy sebagai Dirut
TVRI melalui surat bernomor 8/DEWAS/TVRI/2020. Surat itu diberikan langsung
kepada Helmy pada Kamis sore
(16/1).

Dewas TVRI sendiri membeberkan beberapa alasan
dinonaktifkannya Helmy. Alasan-alasan tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Dewas
TVRI Arif Hidayat Thamrin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR. Salah satunya adalah
penayangan Liga Inggris dengan nilai kontrak Rp126 miliar yang dinilai dapat memicu risiko
gagal bayar. “Saya akan sampaikan kenapa Liga Inggris itu menjadi salah
satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang skala kecil seperti
Jiwasraya,” ujar Anggota Dewas TVRI Pamungkas Trishadiatmoko yang dilansir
dari Kompas (22/01). Menurutnya, penayangan
tersebut dilakukan oleh Helmy tanpa adanya permintaan dan persetujuan resmi tertulis
kepada Dewas.

Kemudian, rebranding
yang digagas
oleh Helmy juga dinilai tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran tahun 2019.
Sebelumnya pihak TVRI memang telah mencanangkan pelaksanaan rebranding yang juga telah menjadi
program kerja yang ditetapkan. Namun eksekusi yang dilakukan Helmy dinilai
tidak sesuai dengan rencana kerja. Biaya branding
senilai Rp8.2 miliar yang tidak ada dalam mata anggaran ini mengharuskan pihak
TVRI menggunakan anggaran dari program dan berita yang sebagian merupakan honor satuan kerabat kerja (SKK). Salah satu
anggota dari tim Dewas Budiono menilai anggaran tidak cukup untuk membayarkan
honor SKK yang nantinya akan menumpuk dan dikhawatirkan akan menjadi persoalan
kedepannya.

Program-program
yang ditayangkan di bawah kendali Helmy juga dinilai Dewas tidak sesuai dengan jati diri
bangsa Indonesia. Helmy dinilai terlalu sering menyajikan program-program asing
di TVRI yang kemudian memberikan kesan terlalu mengejar rating. Tim Dewas
mencontohkan soal Liga Inggris dan Discovery Channel di TVRI yang dinilai
memboroskan APBN dengan membayar ke luar negeri untuk program-program yang
tidak bernuansa Indonesia.

Sementara itu, pemberhentian Helmy mendapat perhatian oleh masyarakat luas. Pada Jumat (17/01), tercatat ada 15.500
cuitan dengan tanda pagar (tagar) #TVRI. Sedangkan cuitan dengan tagar #Helmy
Yahya ada lebih dari 6.700 tweet. Umumnya warganet menyayangkan hal ini karena
menilai TVRI mengalami peningkatan kualitas tayangan di bawah komando Helmy
Yahya. Masyarakat menilai
pemberhentian Helmy Yahya dapat membawa TVRI terpuruk kembali seperti masa
sebelumnya.

Muhammad Rizky | Novita

Penulis

*

*

Top
Atur Size