Klarifikasi Pihak Unpar Terkait Kenaikan Uang Kuliah Semester Ganjil 2020/2021

STOPPRESS, MP — Rabu (20/5) lalu, media sosial ramai mengenai Surat Keterangan No III/R/KU/2020-05/0705-I Tentang Informasi Tanggal-Tanggal Penting Pembayaran Semester Ganjil 2020/2021 terkait kenaikan uang kuliah yang Sabtu (23/5) lalu sudah ditarik dari student portal. Adapun pihak kampus memberi klarifikasi terkait hal ini. 

Media Parahyangan sudah berupaya untuk meminta konfirmasi dari Yayasan Unpar tetapi tak memperoleh tanggapan. Yayasan Unpar menyatakan penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rektorat. “Untuk hal ini yang akan memberi penjelasan adalah Rektor dan Wakil Rektor bukan Yayasan.” kata Ningrum, karyawan Tata Usaha Yayasan. 

Sementara itu Rektor Unpar Mangadar Situmorang mengatakan Unpar sudah mengeluarkan Surat Edaran Rektor Nomor III/R/2020-05/887 Tentang Pembiayaan Perkuliahan Terkait Pandemik COVID. “Semoga dengan keluarnya surat edaran tersebut sudah menjadi lebih jelas,” ucap Mangadar. Dalam surat tersebut, Unpar menyatakan uang kuliah akan tetap sama seperti sebelumnya. Saat ditanyai lanjut mengenai penurunan biaya kuliah dan transparansi keuangan, hingga berita ini diturunkan, Mangadar tak kunjung memberi jawaban. 

Namun, dalam notulensi pertemuan Persatuan Mahasiswa, dikatakan bahwa wewenang kenaikan uang kuliah berada di Yayasan. Meski demikian rektorat memastikan akan mengusahakannya agar kenaikan uang kuliah tidak terjadi atau mempertahankan biaya kuliah sesuai tarif Semester Genap 2019/2020, sesuatu yang kemudian berujung kepada Surat Edaran Nomor III/R/2020-05/887 Tentang Pembiayaan Perkuliahan Terkait Pandemik Covid-19 yang menganulir kenaikan UKT.

Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam surat keputusan no llI/R/KU/2020-05/0705-1 Peraturan yang menjadi dasar menentukan uang kuliah bagi Sarjana-1 adalah Peraturan Pengurus Unpar No 22 Tahun 2019, tertanggal 13 Agustus 2019. alih-alih dokumen seperti peraturan atau surat edaran rektor.

Berdasarkan notulensi hasil diskusi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Senat Mahasiswa (SM) Unpar dengan Rektorat Jumat (22/5) lalu, pihak rektorat menjelaskan kenaikan uang kuliah TA 2020/2021 sudah dipersiapkan satu tahun sebelumnya. Selain itu, pengumuman biaya kuliah TA 20/21 juga sudah keluar di website PMB Unpar pada tahun 2019. 

Pihak rektorat juga menjelaskan pada saat daftar ulang, mahasiswa sudah diberitahu bahwa akan ada kenaikan uang kuliah setiap tahunnya. Keputusan tersebut dipublikasikan karena sudah memasuki ke persiapan pembayaran uang kuliah. Lebih lanjut, pihak kampus melalui Senat Mahasiswa menyatakan bahwa telah terdapat dokumen yang ditandatangani mahasiswa saat pendaftaran ulang yang menyatakan kenaikan berkala ini. Meskipun begitu, kejelasan dokumen serta isi klausul dari dokumen tersebut belum jelas adanya.

Pihak rektorat mengaku surat pemberitahuan yang disebar hanya sebatas pengumuman ulang. Apa yang membuat mahasiswa menjadi resah adalah pengumuman tersebut dikeluarkan di waktu yang tidak tepat. Apalagi, di situasi saat ini banyak orang tua dari mahasiswa Unpar yang ekonominya terdampak COVID-19 sehingga mahasiswa menunggu kebijakan yang bijaksana dari kampus. 

Sekretaris Senat Universitas Sani Susanto juga menjelaskan setiap tahun Senat Universitas menerima usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) UNPAR tahun 2020. “Sesuai porsinya, pembuatannya dilakukan oleh Rektor dan segenap jajarannya,” terangnya.

Terhadap usulan tersebut, Senat Universitas berkata mereka telah memberikan pertimbangan normatifnya dalam Rapat Paripurna Senat Universitas yang diadakan pada tanggal 16 Januari 2020 lalu.

Sementara itu, dalam mimbar bebas melalui Google Meet yang diinisiasi oleh Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan (PUSIK) Parahyangan pada Jumat (22/5) lalu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Pius Sugeng Prasetyo mengatakan bahwa sebagian besar pembiayaan operasional kampus itu berasal dari mahasiswa. “Bisa dikatakan 90 persen,” ujar Pius.

Mahasiswa sendiri diketahui tetap akan melanjutkan advokasi suara mahasiswa, terutama mereka yang menginginkan UKT seharusnya turun dan menuntut transparansi dana dari pihak kampus. Adapun pihak Rektorat menyatakan bahwa transparansi akan sulit karena “merupakan wewenang dari yayasan, bukan rektorat.”

Novita | Hanna Fernandus | Naufal Hanif

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size