Ketua KPU dan Bawaslu Keluhkan Waktu Persiapan yang Minim

Suasana proses pemilihan di hari ketiga PUPM 2019, Senin (6/5) lalu. dok/MP

FEATURE, MP – Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa (PUPM) Unpar 2019 yang telah diselenggarakan pada Kamis (2/5), Jumat (3/5), dan Senin (6/5) kemarin tentu menjadi salah satu proses pelaksanaan asas demokrasi dalam berjalannya organisasi kemahasiswaan di Unpar.

Namun, sangat disayangkan bahwa ada beberapa kendala yang tidak bisa ditanggulangi oleh pihak panitia, bahkan TAP MPM tentang PUPM juga tidak dapat memberikan jawaban atas kendala yang terjadi. Sistem pemilihan yang menggunakan e-vote dan mengandalkan server, yaitu server Unpar, mengalami kendala dan down.

Kejadian tersebut tentu menyebabkan banyak mahasiswa yang tidak dapat memilih pada hari pertama pemilihan selama 5 jam. Pada TAP MPM, pemilihan hanya dilakukan selama dua hari berturut-turut. Dengan adanya kendala server down dan menyebabkan 5 jam kekosongan, tentu membuat KPU dan Bawaslu kebingungan. Meskipun demikian, akhirnya ditetapkan keputusan bahwa PUPM akan diperpanjang menjadi tiga hari dan dilanjutkan pada hari Senin.

Dari kejadian tersebut, berbontot melahirkan kejadian-kejadian lain. Server yang down menyebabkan adanya perbedaan jumlah suara pemilih MPM dan jumlah suara pemilih Kahim di suatu fakultas, mengakibatkan sempat tidak adanya real count sementara pada hari kedua, yang kemudian menimbulkan banyak protes dari mahasiswa di depan ruangan MPM pada hari itu juga.

Kejadian di atas dapat dikatakan memang terjadi di luar kendali KPU dan Bawaslu. Meski telah menyiapkan server cadangan, server tersebut juga tidak dapat menampung jumlah mahasiswa yang membludak saat proses pemilihan hari pertama.

“Dari 3 tahun lalu udah e-vote, tapi TAP nya masih begini-begini, aja. Berarti ada pekerjaan baru untuk MPM, supaya kalau ada kejadian server down, kita tetap bisa kendaliin semuanya,” tegas Pandapotan Pintubatu selaku Koordinator Bawaslu.

Minimnya Waktu

Selain kendala yang terjadi pada hari pelaksanaan PUPM, banyak kekurangan yang terjadi selama proses PUPM kemarin. Tidak adanya simulasi e-vote seperti tahun lalu, tidak ada tindaklanjut pada calon yang telat mengembalikan berkas, singkatnya masa kampanye, kurangnya publikasi dari pihak KPU, dan debat capresma dan cawapresma yang hanya dilakukan sekali, adalah permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan selama proses PUPM, baik dari para calon pengurus PM Unpar dan mahasiswa.

“Untuk tahun ini, kendala nya di waktu. Ini kan bukan proker (red. program kerja), tapi mandat dari MPM. Semoga dari kejadian kemarin bisa jadi pembelajaran ke depannya,” terang Pandapotan.

“Perekrutan KPU dari MPM aja bukanya dari Desember. Dan itu screening panitianya sebelum ketuanya dilantik, jadi screening anggotanya dari MPM tanpa aku,” ujar Gialdes Evan selaku Ketua KPU.

Pelantikan Koordinator Bawaslu dan Ketua KPU yang dilakukan pada Januari akhir, membuat KPU dan Bawaslu baru dapat bekerja efektif pada Februari. Nada serupa dikeluhkan oleh Pandapotan dan Gialdes selama persiapan PUPM dalam kurun waktu 3 bulan. “Persiapan cuma 3 bulan,” keluh Pandapotan yang akrab disapa Dapot.

“Kocak sih, banyak hal yang harus dikerjain dalam 3 bulan, dan itu mepet banget,” kata Gialdes yang akrab disapa Evan.

Sangat disayangkan, mengingat pada 2019, calon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa yang akhirnya tidak tunggal–setelah 2 tahun berturut-turut tunggal–bisa meningkatkan partisipasi dan suara mahasiswa dalam pemilihan. Namun, total suara mahasiswa yang ikut memilih tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun 2018 dan 2017.

Padahal, pada PUPM 2015 yang juga memiliki dua paslon presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, jumlah suara mahasiswa yang masuk mencapai 5902 suara.

Sepak terjang PUPM Unpar periode 2015-2019. Ilustrasi oleh: Brenda Cynthia

Kurangnya publikasi dari pihak KPU dan singkatnya masa kampanye diduga menjadi salah satu alasan tidak meningkatnya jumlah suara.

“Padahal kalau dibuat lebih bagus lagi bisa menarik minat orang untuk memilih, atau ngga, orang jadi tahu ada PUPM, khususnya mahasiswa baru,” ujar Evan.

Kurangnya sumber daya manusia dan, lagi-lagi, minimnya waktu menjadi salah satu faktor utama kurangnya publikasi PUPM 2019 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja MPM Patut Dipertanyakan

MPM sebagai lembaga tertinggi dalam PM Unpar, yang mempunyai fungsi legislasi dan yudisial, tentu memiliki hak dan kewenangan untuk mengawasi proses berjalannya PUPM. Adanya perubahan independensi KPU dan Bawaslu, menyebabkan MPM harus studi banding terlebih dahulu.

“Nah, tapi mereka studi bandingnya terlalu lama dan TAP yang dikeluarkan waktu itu juga ada beberapa revisi, tumpang tindih,” kata Dapot.

Selain itu, meskipun adanya Pansus (panitia khusus) dari MPM dalam proses PUPM ini, Evan mengaku tidak mengerti job desc Pansus secara spesifik. “Itu aku juga ngga tau sih, mungkin cuma jadi perantara,” aku Evan.

 

BRENDA CYNTHIA, ALFONSUS GANENDRA

Related posts

*

*

Top