Koordinator Bawaslu: Kita Diberikan Kewenangan Untuk Memberikan Sanksi

Ilustrasi Ketua Bawaslu. dok/@garry_alexander.

STOPPRESS, MP – Terdapat penambahan fungsi pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk pemilu PM Unpar 2019. Fungsi Bawaslu yang awalnya hanya mengikuti dan mengawasi jalannya pemilu, kini diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi serta membuat peraturan sendri.

“Kalau tahun sebelumnya, kalau ada pengaduan kita laporkan dulu aduannya apa, terus kita kasih semua ke KPU dan KPU yang menindaklanjuti,” ujar Pandopotan Pintubatu selaku koordinator Bawaslu. Tetapi untuk sekararang, jika ada laporan pelanggaran pemilu, Bawaslu akan menindaklanjuti, melakukan investigasi dan memberikan sanksi, tambah Pandapotan ketika ditanyai mengenai fungsi Bawaslu.

Pandapotan yang akrab disapa Dapot, menjelaskan bahwa pemberian sanksi ini didasarkan pada peraturan yang dibuat Bawaslu. Peraturan-peraturan tersebut akan tetap bersandar pada TAP MPM, namun dibuat lebih konkrit sehingga teknis-teknis pemberian sanksi berlangsung jelas. “Itu sebenarnya udah diatur dalam TAP yang dibuat MPM, tapi untuk lebih eksplisitnya, kita nanti buat juga aturan dari Bawaslu, terkait pemberian sanksi,” ujar Dapot. Peraturan Bawaslu ini akan rampung pada bulan Februari, mengingat waktu yang tersedia semakin menipis.

Untuk mekanisme sendiri, Bawaslu hanya mengikuti timeline yang diberikan pihak KPU, seperti sosialisasi dan penetapan daftar pemlih. Perannya adalah  mengamati dan mengawasi selama pemilu berlangsung. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi kinerja KPU. Bawaslu dapat memberi teguran dan sanksi atas tindakan pelanggaran.

Terkait ukuran dan dasar pertimbangan pemberian sanksi, salah satu perwakilan Bawaslu mengatakan dalam sosialisasi PM Unpar oleh MPM di Taman Fisip hari Kamis (21/02), bahwa hal ini masih di diskusikan.

Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi biasanya berhubungan dengan tim sukses. Contohnya, mereka memaksa orang untuk memilih calonnya dan kampanye yang melewati batas waktu dengan pemasangan brosur/pamflet. Pelanggaran paling rawan biasanya terjadi ketika hari pemungutan suara. “Pasti nanti diawasi dengan ketat,” tambah Dapot.

Salah satu kasus yang marak terjadi pada pemilu di UNPAR adalah masalah kuota calon MPM. Kuota anggota MPM tiap fakultas adalah 4 orang, dan tiap fakultas selalu mengirimkan 4 calon. Otomatis, keempatnya langsung terpilih. “Kalau bagi saya, jujur pasti ada kerja sama di belakang, itu harus kita akuin,” ujarnya. Dapot melanjutkan, harus ada peningkatan dari KPU mengenai calon independen, dimana tidak ada mahasiswa yang tidak dapat naik untuk mencalonkan diri. Dapot mengakui bahwa hal ini akan menjadi tugas bagi Bawaslu untuk ke depannya.

Agnes Zefanya Yonatan | Brenda Cynthia

Related posts

*

*

Top