Kemunduran Kebebasan Berekspresi di Unpar

Universitas Katolik Parahyangan. dok/msn.com

LIPUTAN, MP — Rektorat telah menyampaikan bahwa Peraturan Rektor No. III/PRT/2020-07/072 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa hanya digunakan untuk mencegah hal-hal ekstrem dan anarkis dan bahwa pihak kampus tetap menghargai dan mendukung kebebasan berpendapat mahasiswa. Lintang Setianti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyatakan sebaliknya, bahwa peraturan ini justru merupakan suatu kemunduran dalam hal penghormatan terhadap kebebasan berpendapat di lingkungan akademik.

Saat ini, di hampir seluruh Indonesia, pendidikan tinggi sedang mengalami kemunduran dalam menyelenggarakan kebebasan akademik. Dalam laporan Lokataru tentang kebebasan akademik di Indonesia, tercatat bahwa Rektorat merupakan mayoritas dari pihak yang membubarkan diskusi, membredel pers mahasiswa, maupun memberikan sanksi terhadap mahasiswa yang kritis. “Langkah di Unpar justru mengafirmasi langkah-langkah kemunduran (lain) tersebut” ujar Lintang.

Pembatasan aksi mahasiswa dalam peraturan tersebut terindikasi bertentangan dengan konstitusi Indonesia. “Di UUD 1945, kita sudah dijamin hak untuk berpendapat, berkomunikasi dan bahkan memperoleh informasi untuk pengembangan diri kita dan lingkungan sosial.” jelas Lintang. Hal tersebut tertuang dalam pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F.

Lebih lanjut, Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dalam Undang- Undang No. 12 tahun. Di dalam ICCPR, hak-hak sipil dan politik setiap manusia untuk secara bebas menyampaikan pendapat sepenuhnya dijamin dan bahkan perlu dilindungi. Selain itu, kebebasan akademik secara kolektif telah diakui oleh beberapa negara melalui Magna Charta Universitatum.

Lintang sendiri juga berkata bahwa aturan ini bertolak belakang dengan nilai Unpar yang berpihak kepada humamum. “Humanum sendiri kan (berarti) mengaktualisasikan dirinya, mengkritik terhadap situasi sekarang secara akademis,” terang Lintang.

Di tengah era digital yang berisi media arus utama, kampus seharusnya menjadi tempat krusial untuk mendiskusikan secara akademik informasi-informasi yang keliru maupun salah arah dari media konvensional. Sayangnya, menurut Lintang, kampus justru ikut takut membahas isu-isu kontroversial tersebut, “menambah penumpulan (kekritisan) mahasiswa terhadap lingkungan sekitar,” tegas Lintang.

Padahal, ujarnya, mahasiswa mempunyai peran penting untuk memajukan masyarakat dengan menjadi penggerak isu. “(Mahasiswa) jadi garda depan keluh kesah masyarakat,” kata Lintang.

Mahasiswa sendiri memiliki keistimewaan dalam ruang kebebasan akademis. Hal tersebut bertujuan untuk mengkritisi represifitas yang kerap didapati oleh dosen-dosen atau civitas lain. “(Misal), dihadapkan pada pidana misal UU ITE atau pasal makar,” ujar Lintang. “Itu kerap kali jadi senjata bagi pemerintah atau pihak-pihak yang menolak adanya critisism.” lanjutnya.

Lintang sendiri secara tegas mengatakan bahwa berdasarkan nilai-nilai akademis, kampus seharusnya menfasilitasi dan mendukung mahasiswa untuk diskusi secara akdemis terkait isu-isu sosial, bukan diberikan sanksi. “Bukannya menakut-nakuti,” heran Lintang.

Dengan ancaman kebebasan berekspresi tersebut, kampus sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai ruang bebas berpikir, melainkan hanya pencetak tenaga kerja. “Dianggap sebagai komunitas yang penting bisa kerja dan lulus dengan baik,” ucap Lintang. “Seolah-olah hanya menganggap kita (di) komunitas nggak ada ruang untuk kritis.” lanjutnya.

Debora Angela | Novita | Naufal Hanif

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size