Kegagalan Indonesia Menjaga Kebebasan Beragama

“Kebebasan beragama sudah terbaca dengan konkrit di dalam pancasila, maupun pada UU Negara kita. Namun Implementasinya tidak secantik dengan apa yang sudah tertera. Negara gagal dalam hal ini.”

Hal ini disampaikan oleh Siti Musdah Mulia (Ketua Dewan Pengurus Harian Indonesian Conference on Religion and Peace dan juga peraih penghargaan International Women of Courage Award dari Departemen Luar Negeri AS 2007), Sabtu (7/05) di ruang 3501 Gedung FISIP UNPAR, sebagai narasumber dalam seminar “Interfaith Dialogue 2011 – Kebebasan Beragama Dalam Demokrasi : Antara Utopia dan Realita”, yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional (KSMPMI) Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan.

“Kita semua adalah warga Negara Indonesia, dan kita semua sepakat untuk ber-ideologi Pancasila,” kata Siti Musdah. Ia menambahkan, sebagai kaum yang menjunjung tinggi Pancasila, tidak seharusnya menjadikan nasionalisme dan agama sebagai sebuah pertentangan. “Tidak boleh dipertentangkan antara keagamaan dan wawasan kebangsaan ini,” imbuhnya. Siti juga berkesimpulan bahwa ada kegagalan dalam pendidikan keagamaan dan kebangsaan kita, baik formal dan in-formal.

“Agama merupakan spirit besar dan energi abadi yang membawa nilai-nilai perdamaian,” ungkap KH Maman Imanul Haq Al-Faqieh (Majelis Nasional Aliansi Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), pimpinan Pondok Pesantren Al-Mizan, pengkaji Islam progresif di Fahmina Institute Cirebon). Ia juga berkata bahwa Negara ini lahir dari jati diri akan realita pluralitas yang diperkuat oleh nilai spiritualitas dari ketuhanan YME. “Bila jati diri itu sudah bertemu, Indonesia akan maju dan keluar dari masa-masa sulit dan semua masalah bisa diatasi,” tambahnya.

Isu paling fatal di Negara ini adalah pembiaran terhadap kekerasan atas nama agama yang dikarenakan oleh perbedaan agama itu sendiri, seperti yang dituturkan oleh Prof. Dr. Dr. -h. c. Franz Magnis Suseno, SJ (Budayawan, pastur, dan ahli filsafat dan etika. Juga Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara). “Dan Negara buta terhadap hal itu,” tegasnya. Ia juga menambahkan, “Agama menolak keras kekerasan, yang tidak menolak hal itu bukanlah agama.” Negara-lah seharusnya yang menjamin kebebasan beragama ini, karena itu termasuk dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Dan kebebasan beragama ini bukan berarti kebebasan untuk menjadi sesat, “Kebebasan beragama merupakan tuntutan agama sejati, bukan berarti kebebasan terhadap Allah,” kata Prof. Franz.

Acara Interfaith Dialogue 2011 sendiri sempat mengalami kendala perizinan dari Kepolisian. Ini mengakibatkan tempat berlangsungnya acara yang semula direncanakan akan digelar di Hotel Ardjuna, Ciumbuleuit menjadi terpaksa dipindah ke ruang 3501 Gedung FISIP UNPAR. “Kita tidak diberi izin oleh polisi, karena dikhawatirkan akan mengundang pihak-pihak yang tidak setuju atas isi acara ini” kata Rara Rizal, koordinator divisi materi Interfaith Dialogue 2011.

Prof. Colin Brown (Dosen Hubungan Internasional Asia Pasifik di UNPAR) yang berasal dari Australia juga menambahkan, “Di Indonesia, pluralisme agama memang satu hal yang sangat minim dan menjadi minoritas. Di Negara saya, agama merupakan suatu masalah pribadi masing-masing dan semua orang menghargai itu.”

Acara seminar ini juga turut menghadirkan beberapa narasumber lain, seperti Romo Beni Soesetyo (Pemuka agama dan tokoh masyarakat, pendiri Setara Institute for Peace and Democracy, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan (HAK) Konferensi Waligereja), Ulil Abshar Abdalla (Koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Direktur Freedom Institute, Jakarta),  dan Prof. Dr. H. M. Solihin, M.Ag (Guru Besar dan Dekan Fakultas Filsafat Islam UIN Bandung). ”If all people live according to their religious way, I believe that the world will be better,”  tutup Ulil Abshar Abdalla. (Lalola, Eky, Risa)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *