Kasus Suara USU: Penumpasan Ruang Kebebasan dan Ekspresi

Laman situs pers mahasiswa Suara USU.

NASIONAL, MP – Maret 2019 lalu, Rektorat Universitas Sumatera Utara (USU) mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian 18 mahasiswa dari kepengurusan lembaga pers mahasiswa USU, Suara USU, dan mengganti struktural redaksi seluruhnya.

Pemberhentian 18 pengurus tersebut bukanlah tanpa alasan. Suara USU merilis sebuah cerpen tentang kisah cinta seorang perempuan lesbian, berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya”, Rektor USU, Runtung Sitepu menganggap bahwa cerpen tersebut mempromosikan LGBT dan mengandung unsur pornografi.

Runtung Sitepu pun memanggil semua pengurus Suara USU, dan menyuruh mereka untuk menurunkan cerpen yang telah dipublikasikan pada laman Suara USU. Karena pihak Suara USU bersikeras enggan menurunkan cerpen itu, Runtung memecat semua pengurus melalui SK USU Nomor 1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019 dan mengangkat seluruh anggota baru yang dianggap lebih layak dan mau mendengarkan rektorat.

Setelahnya, Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Teknik—lembaga eksekutif mahasiswa—mendatangi sekretariat Suara USU dan juga mempersoalkan cerpen tersebut.

Pengurus Suara USU yang telah dipecat oleh Runtung melalui SK pun menggugat USU ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumatera Utara pada Juli 2019. Sebelum mengajukan gugatan, Suara USU dan mahasiswa lainnya sudah melakukan upaya lain. Mulai dari unjuk rasa, menyurati Kemenristekdikti, Komnas HAM, Ombudsman. Namun, pihak kampus tetap diam.

Kemarin, 14 November 2019, gugatan tersebut ditolak Majelis Hakim PTUN dalam sidang.

Dilansir dari Tirto.id, Febri Hartati, hakim anggota sidang mengatakan, cerpen tersebut menimbulkan penilaian dari pembaca, lantaran cerita tersebut diklaim memuat hal yang berkaitan dengan pornografi atau LGBT.

Pimpinan Umum Suara USU, Yael Stefani Sinaga kecewa atas putusan hakim, salah satunya ketika hakim menyatakan tindakan Runtung Sitepu telah melalui prosedur saat memecat dirinya dan 17 anggota lainnya.

Bukan Kali Pertama

Kejadian di atas bukanlah represi pertama yang dialami Suara USU. Mei 2004, Suara USU mengalami penyerangan. Kaca sekretariat dilempari batu dan pecah, kalimat-kalimat kasar tertulis di dinding sekretariat dengan cat pylox merah.

Suara USU pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Baru dan menggelar aksi ke Biro Rektor. Sementara itu, kampus mengeluarkan rilis yang menyalahkan Suara USU sebagai media tak profesional, sehingga mungkin menyinggung orang lain.

Penyerangan tersebut diduga terjadi setelah Suara USU merilis laporannya yang berjudul “Mencari Jejak Dana Kemahasiswaan” dalam edisi Mei 2004. Laporan tersebut berusaha mengulik pengalokasian dana kemahasiswaan yang dilakukan oleh pihak kampus.

Dilansir dari kbr.id, terkait kasus pemecatan pengurus Suara USU, anggota Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab berpendapat bahwa semestinya Rektorat USU menghargai kebebasan berekspresi pers mahasiswa di lingkungan kampus.

Sementara itu, menurut Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), sepanjang 2013 sampai 2016, ada 133 kasus kekerasan dan intimidasi terhadap lembaga pers mahasiswa. Di antaranya, 65 kasus dilakukan oleh pihak birokrasi kampus.

Lingkungan akademik seharusnya menjadi lingkungan yang bebas bagi mahasiswa untuk berekspresi dan menyatakan pendapat.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengimbau seluruh rektor di Indonesia agar menghargai dan memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi lembaga pers mahasiswa ketika diwawancara oleh reporter Tirto.id.

Payung Hukum Lembaga Pers Mahasiswa

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memang sudah mengatur dan memberikan kepastian perlindungan pada lembaga pers. Namun, pada pasal 18 ayat 1, perlindungan yang dimaksud hanya ditujukan pada perusahaan pers. Berdasarkan  pasal 1 ayat 2 UU Pers, perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Berdasarkan rujukan di atas, dimana posisi lembaga pers mahasiswa?

Meskipun lembaga pers mahasiswa adalah lembaga yang tidak terverifikasi (masuk kategori kuadran kedua) dalam Dewan Pers, tetapi pemberitaannya tetap sesuai dengan standar dan kode etik jurnalistik. Oleh karena itu, mediasi yang menjadi kewenangan Dewan Pers dapat mencakup lembaga pers mahasiswa dan pihak pelapor sebagai subjek mediasi.

Meskipun begitu, sering kali pelapor langsung melaporkan tuntutan ke polisi, seperti kasus BPPM Balairung yang memuat tulisan pelecehan seksual yang dialami “Agni”, Majalah Lentera dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dilarang beredar rektorat dan disita polisi karena mengangkat peristiwa 1965, dan lainnya.

Salah satu wartawan CNN Indonesia, Prima Gumilang, mengatakan bahwa pers mahasiswa harus memiliki perlindungan hukum yang jelas dan Dewan Pers harus menaungi LPM ketika ada kekerasan dan intimidasi terhadap LPM.

Karena menurut Prima Gumilang, “pers mahasiswa yang paling tahu tentang kondisi kampusnya, kebobrokannya, dan seluk-beluknya, maka sebagai pers kampus wajib untuk menginformasikannya untuk kebaikan kampus itu sendiri,” ujarnya dalam DidaktikaUNJ.com.

 

Brenda Cynthia

*

*

Top