Kajian PUSIK: Omset Pedagang Ciumbuleuit Turun Drastis

obc unpar

Sudah lebih dari setengah bulan sejak kampus Unpar ditutup bagi seluruh mahasiswa. Waktu itu, mahasiswa masih menjalankan UTS—yang akhirnya dimundurkan satu minggu sekaligus dosen mempersiapkan materi perkuliahan via daring. Dalam waktu dua minggu terakhir pula, mahasiswa Unpar kembali ke kampung halamannya masing-masing meskipun obilisasi sosial pada masa ini sangat berbahaya dan telah dilarang pemerintah. Alhasil, daerah Ciumbuleuit sepi. Bagi para penjual makanan dan jajanan, ini berarti Ciumbuleuit kosong lagi, seperti saaat libur: bahkan lebih, mengingat kali ini mereka yang biasanya menetap di kos turut pulang juga.

Media Parahyangan telah mewawancarai sejumlah pedagang
sebelumnya, dengan hasil yang konklusif: rugi besar. Dengan hampir seluruh
pelanggan adalah mahasiswa, tidak adanya mahasiswa berarti tidak ada pelanggan,
alias tidak ada pemasukan. Tetapi bagaimana dengan pedagang pada umumnya?
Seberapa besar pengaruh tutupnya Unpar terhadap kondisi perekonomian mereka?

Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan (PUSIK) Parahyangan telah mengadakan kajian komprehensif mengenai dampak ini. Dampak ini tak hanya ditujukan kepada pedagang, melainkan juga kepada mahasiswa untuk menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran yang besar terhadap UMKM yang berada di kawasan Ciumbuleuit, dengan besarnya kekuatan konsumsi mereka.

Pertama, kajian PUSIK menunjukkan bahwa mahasiswa Unpar menghabiskan cukup banyak uang pada kesehariannya. 36,3% mahasiswa (n=9658) mengeluarkan uang sebesar 40 sampai 60 ribu setiap harinya, dengan 38,4% lainnya menghabiskan lebih dari itu, bahkan 8,3% mahasiswa membelanjakan lebih dari Rp100 ribu rupiah per harinya. Dengan uang itu, 80% dihabiskan untuk konsumsi sehari-hari di sektor informal: warung-warung di Ciumbuleuit, Bukit Jarian, dan Rancabentang, kantin di dalam kampus, dan penjaja makanan yang berkeliling area kampus. Lebih dari separuh mahasiswa menghabiskan uang di atas Rp40 ribu per harinya.

Maka tidak mengherankan ketika mahasiswa tersebut pergi akibat baik itu mengisolasi diri di kos maupun pulang ke kotanya masing-masing, pendapatan pedagang-pedagang tersebut anjlok. Rata-rata pedagang (n=39) mengalami kerugian sebesar 67%. Beberapa, seperti satu warung dan satu tempat fotokopi di Bukit Jarian, malah lebih parah lagi: kerugian yang dialami mencapai 90%.

Dengan perubahan yang drastis tersebut, mayoritas pedagang masih akan tetap berjualan. Namun keputusan ini belum pasti: aliran stok barang yang mampet dan penurunan pendapatan lebih lanjut dapat berujung pada penutupan sementara bisnis mereka. Hal ini wajar melihat bahwa lebih dari 90% pedagang hanya memiliki usaha mereka sebagai satu-satunya mata pencaharian. Mereka yang menjalankan usaha ini rata-rata harus berhemat untuk bertahan di tengah pandemi ini.

Kajian PUSIK ini lantas menerangkan lebih lanjut dampak yang akan terjadi: selain penurunan pendapatan, hutang rumah tangga bisa meningkat untuk menanggulangi pendapatan yang tidak menutupi pengeluaran. Dalam kondisi ekstrem, pengangguran bisa terjadi sebab pedagang hanya memiliki dua opsi: berhenti berjualan atau tetap berlanjut dalam kondisi bahaya di tengah wabah COVID-19 ini. Sebab banyak usaha yang tiba-tiba tutup atau mandek, aliran suplai dan distribusi barang pun terhambat, menganggu industri sektor lain. Akhirnya, seperti yang telah terlihat, hal ini dapat mendorong fenomena pulang kampung lebih jauh dikarenakan ketidakmungkinan untuk berjualan lebih lanjut–situasi yang akan memperburuk penyebaran virus korona.

Tidak ada pihak yang lebih bertanggungjawab atas semua ini daripada pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan daerah. PUSIK lantas memberikan rekomendasi bagi pemerintahan serangkaian tindakan yang lebih diketatkan, tak sekadar himbauan. Pemerintah pusat agar meningkatkan eskalasi bencana menjadi ‘bencana nasional’, mengalokasikan APBN, mengeluarkan stimulus, relaksasi kredit, membebaskan biaya tes COVID-19, dan memaksimalkan komunikasi. Sedangkan Pemerintah Daerah didesak lebih jauh lagi: agar segera menetapkan ‘kedaruratan kesehatan masyarakat’ dan memberlakukan karantina wilayah secara efektif, mencegah mobilisasi lebih lanjut antardaerah.

Related posts

*

*

Top
Atur Size