Intelektual Partisan dan Kekacauan 22 Mei

Ilustrasi opini "Intelektual Partisan dan Kekacauan 22 Mei". Ilustrasi oleh: Anthony

Demo di Bawaslu pada 22-23 Mei silam berakhir dengan ricuh dan disertai jatuhnya korban jiwa. Mobilisasi besar-besaran dari massa yang menuntut keadilan dari—yang disebut—kecurangan terhadap calon presiden nomor urut 02 yang kalah dalam pemilihan umum kemarin, Prabowo Subianto, mengalami eskalasi menjadi benturan langsung dengan polisi dan pihak keamanan. Menjelang malam dan sampai pada keesokan harinya, kerusuhan terjadi di beberapa titik ibukota dimana massa menembakkan kembang api, melempar batu, bahkan menggunakan koktail molotov. Massa muak sebab pengumuman yang menetapkan bahwa Jokowi akan menjalankan tugasnya selama lima tahun lagi, dianggap keliru.

Gerakan masyarakat ini tidak hadir dalam ruangan kosong, melainkan didorong oleh hasil-hasil diskursus publik yang digerakkan dan dipicu oleh para intelektual dan figur publik selama beberapa bulan—bahkan tahun—silam yang membentuk bagaimana masyarakat Indonesia melihat, mencerna, dan memilah informasi yang ada. Terlepas dari debat politik mengenai kinerja pemerintahan Joko Widodo, debat yang cukup beracun pada masa-masa setelah pemilu menghasilkan wacana-wacana yang mengkhawatirkan. Jika sebelumnya disinformasi dan hoax berputar dalam aksi saling rebut pengaruh antara pihak yang sedang berkuasa dan pihak yang ingin berkuasa, saat setelah pemilu pihak-pihak yang sebelumnya dianggap ‘netral’ dirongrong pula. Suatu sistem pemilihan umum yang telah dicanangkan beserta dengan fungsi-fungsinya yang kompleks untuk menyelenggarakan pemilihan serentak terbesar se-dunia dan meminimalisir jumlah kecurangan yang ada, dianggap berpihak kepada salah satu calon dan tidak netral. Ini menjadi salah satu poin utama yang dibawa oleh para massa yang masih yakin Prabowo akan memenangkan pemilu. Misal, hitung-hitungan di situs KPU yang sering berubah-ubah dianggap ‘setting-an’. Jika contoh ini dianggap hanya ketidakpahaman mengenai teknologi informasi, contoh lain yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana mekanisme hitung cepat oleh lembaga-lembaga think tank dianggap tidak valid, partisan, bahkan dikatakan menggiring opini publik.

Ini berbahaya sebab opini-opini tersebut dilandasi ketidaktahuan atas objek yang dibicarakan, misalnya kurangnya pemahaman mengenai teknologi informasi—dalam urusan situs KPU atau metode kawalpemilu—atau ketidakpahaman mengenai metodologi statistika mengenai hitung cepat yang dilakukan beberapa lembaga. Akibatnya, masyarakat memasuki suatu keadaan yang disebut oleh Tom Nichols sebagai matinya kepakaran, dimana sarana-sarana informasi tradisional seperti media dan para akademisi dianggap tidak valid dan keliru, tetapi sanggahan tersebut tidak didasarkan pemahaman yang sama atas informasi tersebut. Tom Nichols sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ada alasan mengapa kita berpaling ke para ahli dan pakar untuk urusan yang kita sendiri tidak selalu mengerti, hal-hal yang merupakan spesialis dari bidang akademia. Dengan adanya kepakaran ini, kita bisa merujuk ke orang-orang tertentu jika kita ingin mengetahui analisis yang lebih mendalam mengenai isu-isu sosial dan politik, misalnya. Namun, Tom menemukan suatu tren dimana justru pakar-pakar tersebut tidak lagi dipercayai oleh masing-masing orang, sebab memiliki akses yang sama terhadap informasi, merasa dirinya juga mempunyai hak yang sama untuk bersuara dalam isu-isu spesifik.

Mengenai hitung cepat, misalnya, dibangun suatu narasi bahwa para think tank yang dipenuhi oleh ahli politik dan statistika berkolusi dengan pihak-pihak tertentu, sebab beberapa elemen masyarakat sudah menerima ‘informasi’ bahwa Prabowo Subianto tidak mungkin kalah karena didukung rakyat. Tentu narasi yang terakhir ini tidak ilmiah dan hanya merupakan hipotesis, sedangkan justru lembaga-lembaga seperti LSI dan SMRC yang berfungsi untuk membuktikannya. Upaya untuk menjernihkan dan meluruskan informasi oleh para pakar, ketika ditolak mentah-mentah oleh masyarakat atas dasar yang tidak kuat, akan menciptakan iklim masyarakat yang tidak mempercayai kepakaran atau expertise.

Dari sini, perangai ilmiah yang seharusnya menjadi alat utama untuk memilah dan menilai apa yang disebut kelebihan informasi tidak muncul, dan publik menjadi rawan terhadap disinformasi. Disinformasi dan wacana-wacana yang menyeleweng ini justru didorong oleh beberapa intelektual dan akademisi partisan yang melakukan framing—tidak menyampaikan bantahan yang sifatnya akademik dalam niat mengedukasi masayrakat luas, melainkan justru memperkeruh lalu-lalang informasi dalam dunia maya untuk menyelewengkan persepsi publik. Mereka yang dianggap figur publik dan didengarkan suaranya oleh publik mempertanyakan hal-hal di luar keahliannya, sedangkan kasus yang kedua yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika beberapa orang yang telah memiliki gelar dan dipandang sebagai intelektual mempertanyakan konsep-konsep yang sifatnya sudah tegak berdiri.

Permasalahan yang pertama adalah melebihkan keahlian dari figur-figur yang disukai dan dihormati. Dalam hal ini, biasanya umat beragama akan mengikuti apapun yang dibicarakan oleh tokoh ulama panutannya, sedangkan tokoh-tokoh ini seringkali membicarakan hal-hal yang berada di luar keahliannya. Ini bermasalah sebab seorang ulama atau ustaz dapat saja memahami kitab suci dan kaidah hukum agama, tetapi belum tentu pendapatnya mengenai kondisi ekonomi atau metodologi riset ilmiah sama bobotnya dengan pendapatnya di bidangnya fiqh atau hadist. Sialnya, ketika suatu figur sudah dihormati sampai ke tahapan ia dianggap ‘sakti’ atau ‘mulia’, setiap ucapannya memiliki pengaruh yang kuat. Padahal, di dunia akademik sekalipun terdapat spesialisasi—mereka yang ahli di bidang antropologi belum tentu mampu menjelaskan sistem pemerintahan, mereka yang ahli dalam bidang ekonomi belum tentu ahli dalam bidang perencanaan tata kota, misalnya.

Permasalahan yang kedua adalah perpanjangan dari apa yang dikatakan Tom Nichols, dimana justru mereka yang memiliki keahlian di bidang tertentu, tetapi karena adanya stereotipe dan labelling justru dianggap gugur keahliannya. Ini berbahaya sebab, misal, seorang ahli statistika nasional mempunyai tendensi politik yang mengarah ke ideologi tertentu. Kadang-kadang faktor ideologis ini membuat keahlian seseorang tersebut dianggap cacat, bahkan gugur, padahal tidak berarti kita harus mengabaikannya sama sekali. Hal-hal yang sifatnya pribadi dan berada di luar posisi seseorang, seperti aliran agama, preferensi seksual, entis, ras, jenis kelamin, afiliasi kelompok, dan lain sebagainya paling mentok mewajibkan kita untuk mewaspadai dan lebih berhati-hati dalam melihat pendapat seseorang, tetapi jika ia merupakan pakar dalam suatu bidang, maka analisisnya dalam bidang tersebut tetap harus didengarkan dan memiliki nilai.

Di pertengahan lalu lintas informasi dalam dunia maya yang penuh dengan informasi sampah, menyeleweng, disinformasi, atau hoax, seharusnya yang diharapkan dari sebuah diskursus publik yang terdapat di ruang-ruang maya adalah ketika masyarakat telah memiliki perangai ilmiah dan menggunakan dasar ilmu pengetahuan untuk memilah dan mengolah lebih lanjut informasi-informasi yang berkeliaran. Aktivitas ini, seharusnya, dibimbing dan dibantu oleh mereka yang menguasai alur-alur informasi, yaitu media, dan mereka yang dipercaya untuk memberikan informasi, seperti kelompok intelektual dan akademia. Situasi ini tidak akan terjadi jika justru media dan kelompok intelektual tersebut memutuskan untuk menjadi partisan dan membiarkan afiliasi politiknya untuk secara langsung menyelewengkan kepercayaan publik dengan cara memberikan informasi yang kabur atau sama sekali keliru.

Dampaknya bisa sangat besar, seperti ketika salah satu akademisi mempublikasikan jurnal ilmiah mengenai bahaya vaksin yang dikatakan dapat menyebabkan autisme. Satu saja penyelewengan ilmu pengetahuan dalam skala yang besar dapat menghasilkan informasi-informasi turunan yang sama kelirunya dan beredar cepat di tengah-tengah masyarakat, dan setiap usaha para dokter sejak saat itu sampai hari ini untuk menekankan bahaya kekeliruan informasi tersebut bisa menjadi sangat tumpul disebabkan kepercayaaan diri masyarakat untuk mendapatkan dan melahap informasi sendiri-sendiri. Di sini letak pentingnya perangai ilmiah yang, celakanya, justru harusnya disebarkan oleh para intelektual dan figur publik, bukan disinformasi.

Dalam hal demo bawaslu, dapat dilihat bahwa masyarakat yang turun ke jalan dan melemparkan batu serta menembakkan kembang api tidak serta-merta beraksi, melainkan digerakkan oleh informasi-informasi eksternal yang disebarkan oleh tokoh-tokoh maupun figur publik yang memiliki karisma di media sosial. Publik ini, seperti terlihat dalam esai Dea Anugrah, adalah mereka yang percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah mulia dan benar, sesuai dengan apa yang diajarkan dan diarahkan. Mereka tidak dapat dituduh sebagai biang kerok tunggal keributan dan kekacauan seperti apa yang dituduhkan oleh beberapa orang. Mereka sendiri adalah korban disinformasi dari orang-orang lain yang menggunakan mereka untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti bagaimana Sandiaga Uno menyerukan “sampai titik darah penghabisan”.

Darah siapa? Payahnya, para elit politik pada tanggal 22 dan 23 Mei kemarin justru berada dalam gedung-gedung hotel ber-AC, nyaman dan aman sedangkan para pendukungnya mempertaruhkan nyawa dengan sibuk bergerilya di jalanan Jakarta. Karakteristik ini tak unik pada demo bawaslu kemarin, tetapi bagaimanapun juga memperlihatkan suatu kultus personal yang mengidentikkan tokoh dengan kebenaran. Kultus itu mencapai tingkat dimana orang bisa dimobilisasi secara massal untuk mengejar hal yang diajarkan sebagai “kebenaran” dan untuk mengabaikan apapun yang menyeleweng dari “kebenaran” tersebut.

Para elit politik ini, sebagaimana elit politik di tempat dan waktu yang lain, sama-sama dikenakan kondisi bahwa seseorang yang ahli di satu bidang belum tentu ahli di bidang lain. Tetapi privilese mereka yang mempunyai kekuasaan menyebabkan mereka seringkali mengkooptasi para intelektual untuk mendapatkan validasi secara ‘ilmiah’ dari para tokoh, figur publik, dan para intelektual. Tokoh-tokoh agama diajak untuk memberikan landasan bahwa apa yang menjadi agenda para elit tersebut sejalan dengan tujuan agama. Para filosof dan ilmuwan sosial disebarkan agar program-program yang dimiliki para elit politik tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis dan akademis. Figur publik yang disegani masyarakat digandeng agar mereka yang berada dalam pusaran pengaruh sang figur tersebut, harapannya, mengikuti arah figur tersebut ke arah tokoh politik tertentu. Praktik tidak terbatas pada pihak yang berkuasa, tetapi juga pihak yang ingin berkuasa, dimana tokoh-tokoh tersebut akan dikooptasi untuk memvalidasi hal-hal seperti mengapa oposisi lebih pantas berkuasa, mengapa pekerjaan yang dilakukan para penguasa tidak becus, dan lain sebagainya.

Terlepas dari siapa yang seharusnya menjadi pemimpin dan bagaimana pemerintahan dijalankan secara ideal, dapat dikatakan bahwa preseden ini, yang menguat pada beberapa tahun terakhir di pihak pertahanan maupun oposisi, berbahaya. Noam Chomsky telah mewanti-wanti bahwa sesungguhnya tugas kaum yang terdidik, dengan privilesenya yang memiliki alat-alat analisis yang khas, adalah membongkar dan mengupas fenomena-fenomena sosial dan apa saja yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkuasa, bukan justru melegitimasinya begitu saja. Mengambil contoh dari Perang Vietnam, para intelektual tidak seharusnya mendekatkan diri pada pusaran kekuasaan—justru geist-nya, raison d’etre-nya, hanya akan muncul jika ia mengambil jarak dengan tempat kekuasaan dan secara aktif mempertanyakannya.

Selama kelompok intelektual dan akademia yang dihormati oleh masyarakat menyelewengkan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dan tidak mengambil jarak dari kekuasaan, maka selama itu pula kepercayaan tersebut perlahan-lahan terkikis dan kepakaran akan mati digantikan sumber-sumber informasi alternatif yang sama sekali tidak bisa dipercaya. Selama itu pula diskursus publik yang sehat mengenai isu-isu kenegaraan di Indonesia tidak dapat diharapkan. Para intelektual ini, yang membenarkan tindakan para elit politik untuk mempertanyakan metode-metode ilmiah seperti pada pemilihan umum kemarin, akan selalu menghasilkan demo-demo yang lain, kekerasan-kekerasan yang lain, gerakan-gerakan masyarakat yang didasarkan pada pengetahuan dan persepsi yang telah tertanam di benak publik—suatu hal yang belum tentu dapat diubah, suatu kondisi yang sudah terlanjur merusak.

 

Oleh: Muhammad Naufal Hanif

One Comment;

*

*

Top