Hong Kong, Xinjiang, dan Apa yang Akan Dilakukan Tiongkok?

Masyarakat Uighur, Presiden Xi Jinping, dan Demonstran Hong Kong. dok/google

2019 membuktikan bahwa tidak ada kekuatan politik adidaya yang selamanya dapat mencengkeram daerah-daerah kekuasaan tanpa adanya pertentangan yang berarti. Demo di berbagai negeri Amerika Latin, Timur Tengah, maupun kampanye untuk kebijakan pro-Iklim di negara-negara maju membuktikan bahwa konsolidasi oligarki dan kaum elit politik pada akhirnya, dan mudah-mudahan, akan dihadapkan dengan kekuatan terbesar demokrasi liberal: rakyat negara itu sendiri.

Contoh yang paling mencolok dan berani, sekaligus menyeramkan adalah Hong Kong. Dimulai dari kasus pembunuhan terhadap seorang gadis, langkah-langkah yang kemudian dilakukan oleh rezim Tiongkok menjadi pelatuk terakhir yang menyulut amarah warga Hong Kong. Jutaan orang turun ke jalan, dengan kekuatan dan metode protes yang luar biasa dan menjadi panutan untuk protes-protes di tempat lain, juga di Indonesia pada akhir September silam. Tujuan bergeser: warga Hong Kong tak lagi meminta pembatalan Undang-Undang Ekstradisi, melainkan hal-hal lain yang luput dari pemerintahan Tiongkok: cabut impunitas polisi, bebaskan tahanan politik, hentikan kekerasan aparat.

Pada akhirnya, apa yang membuat aksi warga biasa menjadi lebih dan lebih berani adalah represi dari aparat yang berusaha memadamkan aksi tersebut.

Perlawanan yang dilakukan pendemo Hong Kong bukannya tanpa halangan. Amnesty International mencatat, banyak eskalasi fisik dari polisi yang tidak perlu, penangkapan ekstrajudisial, penggunaan kekerasan secara berlebihan, dan bahkan penggunaan peluru aktif pada satu kesempatan. Pada umumnya, polisi ingin membalas dengan kekerasan dan secara tidak proporsional.

Kekerasan dari polisi tak hanya dialami oleh para pemrotes. Pengawas untuk organisasi HAM dan monitor dari sejumlah NGO juga ikut ditahan tanpa alasan jelas oleh polisi Hong Kong. Dalam suatu insiden di Universitas Politeknik, ribuan pekerja sosial dan petugas medis bahkan ikut dikumpulkan dan ditangkap oleh pihak kepolisian.

Kepolisian Hong Kong, sebagai tangan kanan Pemerintahan Tiongkok di daerah itu, tak menghormati hak warganya untuk berkumpul dan berserikat, mengadakan protes, dan mengungkapkan pendapat. Lebih jauh lagi, polisi juga menggunakan kekerasan berlebih, penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan menahan mereka yang memerlukan perawatan medis.

Pemerintahan Tiongkok, Mimpi Buruk Para Pendemo

Ini bukan kali pertama Tiongkok menumpas perlawanan jalanan dengan brutal dan keras. Mulai dari Pemberontakan Taiping, pembunuhan tuan tanah, pembunuhan biksu Tibet sampai yang paling mengerikan, Pembantaian Tiananmen, salah satu akademisi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintahan Tiongkok terhadap suara-suara yang melawan sungguh mengerikan, tapi tak mengejutkan.

Maka apa yang dilakukan Tiongkok di Hong Kong tahun ini tak hanya mengejutkan, tapi dapat diprediksi sejak hari pertama demo. ‘Tank Man’, denial dari pemerintahan Tiongkok mengenai peristiwa Tiananmen, dan rekor pelanggaran HAM negara tersebut masih segar di ingatan masyarakat internasional. Laporan Amnesty International terhadap Tiongkok pada periode 2017/2018 menyebutkan penahanan lawan maupun oposisi politik, pembatasan hak-hak bersuara dari warga negara, maupun penangkapan atas dasar ‘subversif’ atau ‘mengganggu ketertiban umum’–ciri khas pemerintahan otoriter.

Pada tahun 2019, terdapat kejadian lain yang semakin memperburuk citra Tiongkok di mata NGO berbasis hak asasi manusia: pelanggaran HAM sistematis dan massal yang berada di Daerah Otonomi Xinjiang. Pemerintah Tiongkok secara aktif dan sadar mengirimkan ratusan ribu orang ke dalam ‘re-education camps’. Meskipun Tiongkok bersikeras bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbaikan keadaan hidup dan peningkatan ekonomi, segala bukti menunjukkan bahwa pemaksaan dan perlakuan yang merendahkan pasti terjadi.

Pemerintahan Xi Jinping mempunyai tujuan yang jelas: di daerah itu, Xinjiang, dimana mayoritas penduduk merupakan minoritas seara agama maupun etnis, agar berpindah dari gaya hidup pedesaan-bertani menjadi pekerja di bidang industri. Perpindahan ini dilakukan secara paksa, mengubah ratusan ribu orang menjadi pekerja dengan upah yang murah. Lebih-lebih, apa yang dilakukan terhadap minoritas Uighur merupakan usaha untuk mengintegrasikannya ke dalam etnis mayoritas, Han.

Sangat sulit untuk bahkan mengambil kesepakatan internasional terhadap situasi ini, dengan cengkeraman politik luar negeri Tiongkok di berbagai negara anggota PBB. Apa yang terjadi di Xinjiang akan terus dilaksanakan–meskipun menghadapi protes besar-besaran dari luar negeri, komunitas-komunitas muslim sedunia, para NGO, dan dari dalam negeri sendiri: Hong Kong.

Protes yang Akan Terus Berjalan, di Hong Kong dan Lainnya

Hong Kong paham bahwa pada dasarnya apa yang terjadi di daerahnya dan di Xinjiang sama: represi dari pemerintahan Tiongkok. Oleh karena itu, tak terlalu mengagetkan ketika salah satu protes besar terakhir di Hong Kong adalah demo solidaritas terhadap minoritas Uighur. Bagi mereka, Uighur adalah saudara senasib sepenanggungan: mereka yang menjadi subjek atas kebijakan-kebijakan Tiongkok yang semena-mena dan memaksa.

Lebih parah lagi: dengan teknologi, kebijakan Tiongkok yang semena-mena itu kini diperbaharui. Surveilans massal Tiongkok sudah mencapai titik yang sangat canggih, sampai-sampai tak lagi inovasi teknologi dalam bidang tersebut dirayakan , selain dalam kengerian. Negara mempunyai alat yang sempurna untuk memantau dan memonitor warga negaranya–suatu distopia yang tak jauh beda dengan Big Brothers dalam karya termasyhur George Orwell, 1984.

Tiongkok, suatu hari, dapat menggunakan metode surveilans massal itu terhadap Hong Kong. Maka solidaritas Hong Kong terhadap minoritas Uighur bisa dipahami. Pertanyaannya adalah, sampai mana Tiongkok bisa berperilaku sewenang-wenang terhadap warga negaranya sendiri?

Sebab Hong Kong tidak akan berhenti. Mereka sudah terlanjur melawan negara adidaya dunia, dan mereka tidak akan serta merta mundur tanpa mendapatkan apa yang mereka mau. Garis permintaan selalu bergeser, dan ujungnya, apa yang diinginkan Hong Kong adalah kebebasan sipil dan demokrasi yang terbuka.

Hong Kong akan terus melakukan protes, terbuka, dan sebisa mungkin damai di tengah kekerasan negara. Mungkin selama berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, sebab para pemuda di daerah bekas protektorat Inggris itu telah siap untuk apapun—banyak dari mereka yang telah menyadari bahwa dengan kekerasan yang meningkat, mereka akan hilang atau gugur dalam perjuangan.

Maka pertanyaan terbuka mengenai apa yang akan dilakukan Tiongkok adalah pertanyaan yang krusial sekaligus menyeramkan. Kita tahu bahwa raksasa kapitalisme-negara itu tak akan berhenti untuk mencanangkan dirnya sebagai kekuatan politik dan ekonomi global, kita tahu bahwa mereka punya preseden untuk membabat setiap suara sumbang atas dasar kemajuan negara, dan kita tahu mereka bahkan rela menghapus sejarah negara sendiri demi ‘lancarnya’ jalannya pemerintahan. Apa yang dilakukan Tiongkok sekarang? Apakah mereka akan mengulangi kengerian yang sama seperti yang biasa mereka lakukan?

Artikel ini sama sekali tidak mengatakan bahwa suatu pembantaian akan terjadi di Hong Kong. Justru sebaliknya: apa yang akan dilakukan Tiongkok menghadapi eskalasi protes yang terjadi di Hong Kong dan lainnya–juga dari masyarakat internasional–tak dapat diprediksi. Meskipun para pemuda Hong Kong dan pemerintah Tiongkok sama-sama tak mau mundur dari posisinya, satu di antara mereka memiliki kekuatan surveilans massal, salah satu militer paling mumpuni di dunia, dan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Sampai di sini, yang bisa kita lakukan dari jauh adalah berharap bahwa di akhir hari, Hong Kong akan menang, Demi dirinya sendiri, dan demi memberikan sinyal ke seluruh dunia, termasuk Indonesia: bahwa benar-benar tiada kekuatan adidaya yang tak dapat tersentuh, sebanyak apapun kekuatan mereka, kekuasaan mereka.

Muhammad Naufal Hanif

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size