Tak Hiraukan Penolakan, UU Cipta Kerja Resmi Disahkan Pemerintah

STOPPRESS, MP — Setelah dihujani protes dari koalisi masyarakat sipil, serikat-serikat buruh, maupun mahasiswa, DPR tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja pada hari ini (5/10) pukul 17.55 WIB. Rapat yang dimulai pukul dua siang ini diselenggarakan secara tiba-tiba pada pukul 15.00 WIB, ketika sebelumnya rapat paripurna dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 8 Oktober mendatang.

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, meminta persetujuan dalam forum paripurna tersebut terkait agenda-agenda yang sudah disepakati sebelumnya. “Setuju!” ujar peserta sidang kompak. Padahal, semula pembahasan RUU Ciptaker ini berada di agenda keempat, tetapi dimajukan menjadi agenda kedua.

Tujuh fraksi menyetujui pengesahan RUU ini dan hanya dua yang menolak: fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Mengutip CNN, perwakilan Demokrat menjelaskan bahwa pembahasan RUU Ciptaker terburu-buru dan terlalu ‘kapitalistik dan neoliberalistik’

Meskipun rapat ini dapat sewaktu-waktu ditunda oleh Presiden seperti pada waktu RKUHP tahun lalu, kali ini Jokowi tidak melakukan hal tersebut. Rapat paripurna ini dihadiri langsung menteri-menteri perwakilan Pemerintahan Presiden Jokowi, antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono hingga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Sebelumnya, rapat ini juga terburu-buru dilangsungkan ketika pada dua hari yang lalu Sabtu (3/10), ketika DPR, DPD, dan pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat I pada tengah malam. Pada saat itu pula, pemerintah menentukan bahwa pengesahan RUU Ciptaker akan dilakukan pada tanggal 8 September. Adapun tanggal tersebut secara mendadak dimajukan menjadi hari ini.

Terkait dengan rencana sebelumnya tersebut, elemen buruh telah merencanakan untuk melakukan protes dan mogok massal sampai pada puncaknya tanggal 8 besok. Sejak awal penyusunan Omnibus Law, serikat buruh memang telah tegas menolak akibat potensi dilucutinya hak-hak pekerja di hadapan korporasi. Beberapa diantaranya adalah penghapusan upah minimum bersyarat dan upah minimum sektoral, pemangkasan pesangon, peniadaan batas kontrak kerja, jam kerja tanpa batas jelas, penghilangan hak cuti dan bayaran atasnya, dan hilangnya jaminan sosial berupa pensiun dan kesehatan.

Diketahui bahwa pihak Kepolisian RI berusaha untuk menekan aksi berekspresi ini melalui telegram No: STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020 yang bertujuan untuk “menjaga situasi, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang kondusif” serta “antipisasi aksi unjuk rasa dan mogok kerja…tanggal 6-8 Oktober”.

Beberapa cara yang disampaikan oleh Kapolri antara lain melaksanakan fungsi intelijen, meredam dan mengalihkan aksi unjuk rasa, dan tidak memberikan izin unjuk rasa. Selain itu, telegram tersebut juga memerintahkan untuk melakukan ‘cyber patrol di media sosial dan manajemen media untuk membangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unjuk rasa’ dan ‘lakukan kontra narasi isu yang mendiskreditkan pemerintah’.

Keabsahan telegram ini divalidasi oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, yang menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menjaga ‘keselamat rakyat’ selama pandemi COVID-19.

*

*

Top
Atur Size