Haruskah Kebebasan Akademik di Kampus Dibelenggu?

Education … is the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world.”

– Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed

Banyak orang percaya dan memuja perguruan tinggi sebagai tempat para calon penerus bangsa berkumpul, belajar, dan berkembang di dalam iklim yang demokratis dan merdeka. Perguruan tinggi menjadi tempat bersemainya gagasan-gagasan inovatif dan besar untuk memperkaya kebudayaan dan peradaban manusia.

Semua ini hanya bisa terjadi manakala kebebasan akademik. Kebebasan akademik secara normatif memungkinkan mahasiswa untuk menikmati hak-hak asasi yang berlaku secara internasional tanpa ancaman dari pihak manapun (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights). Di ranah nasional, Indonesia juga menjamin kebebasan akademik di dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Namun, pada kenyataannya eksistensi kebebasan akademik tidak selalu aman di tangan perguruan tinggi. Menurut catatan Lokataru Foundation (2019), terdapat 57 kasus (2015-2019) menyusutnya ruang kebebasan sipil yang tersebar di lima wilayah di Pulau Jawa, dengan upaya pembatasan dan pengendalian kebebasan akademik justru dilakukan oleh pihak pimpinan kampus sendiri.

Upaya tersebut juga kerap melibatkan ancaman dan penetapan sanksi sebagai alat represi. Misalnya, antara 2015 sampai 2017, Lokataru juga mencatat bahwa beberapa mahasiswa dari Universitas Budi Panca, STMIK Mitra Karya Bekasi, dan Universitas Muhammadiyah Tangerang mengalami sanksi drop-out dari pihak kampus akibat mengkritisi kebijakan kampus.

Lalu, pada tahun lalu, sejumlah mahasiswa dari 37 perguruan tinggi yang mengikuti aksi #ReformasiDikorupsi melaporkan bahwa mereka mendapatkan intimidasi dari pihak kampus mulai dari surat larangan ikut aksi hingga ancaman dan penetapan drop-out dan skorsing. 

Bagaimana dengan Unpar sendiri?

Kebebasan akademik di Unpar pun tampaknya sedang berada di bawah bayang-bayang suram. Pada 21 Juli 2020 lalu, pimpinan kampus menerbitkan peraturan rektor berisi beberapa pasal yang mengarah pada anti-kritik yang bertentangan dengan UU yang menjamin kebebasan akademik.

Salah satu pasal yang dianggap paling kontroversial oleh mahasiswa kampus Unpar adalah pasal yang mewajibkan mahasiswa untuk meminta izin kampus dalam menyampaikan pendapat atau menginisiasi unjuk rasa di depan umum, dengan alasan potensi timbulnya kegaduhan di lingkungan kampus.

Terbitnya aturan ini bisa diduga menjadi bagian upaya kampus untuk melakukan normalisasi kehidupan kampus (NKK/BKK) seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru. Di samping itu, terdapat definisi karet dalam aturan tersebut dan dampak negatif bagi kebebasan demokrasi di wilayah kampus sebagaimana telah diungkapkan dalam salah satu artikel yang dipublikasikan oleh Media Parahyangan.

Semua ini tentu sangat mengkhawatirkan sebab mahasiswa yang kerap disebut-sebut sebagai agent of change, justru dikebiri oleh sebuah institusi pendidikan yang secara filosofis didirikan untuk melahirkan para pemikir kritis. Upaya-upaya pembatasan terhadap kebebasan akademik hanya akan membuat mahasiswa kehilangan kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara otonom.

Kampus, seperti kata Paulo Freire, bukan hanya semacam celengan dimana pengetahuan guru dimasukkan ke kepala mahasiswa. Model pendidikan seperti ini justru dapat memicu lemahnya moral dan intelektualitas mahasiswa. Bila ini terjadi maka kampus hanya menjadi tempat produksi sarjana yang tidak merdeka dan sensitif terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan seperti masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan kemiskinan. Pada akhirnya, kampus akan kehilangan esensinya sebagai centre of excellence untuk mencetak para intelektual dan subjek otonom tetapi tidak lebih dari sekadar bisnis dan industri pendidikan.

Penting bagi setiap kampus untuk mengingat bahwa mahasiswa adalah aset bangsa. Mahasiswa bukanlah hanya sekedar entitas ekonomi untuk menggerakan bisnis kampus. Mereka adalah para pelopor perubahan yang bebas dari kepentingan politik dan salah satu pilar penegak demokrasi. Walaupun terdengar sedikit naif, sejarah menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran signifikan dalam membuat perubahan di tanah air, mulai dari peristiwa Sumpah Pemuda hingga Gerakan Reformasi 1998.

Presiden Soekarno bahkan pernah mengatakan, “Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”. Artinya, bahwa kampus patut menjadi habitat bagi tumbuhnya scholar activism dimana para mahasiswa nantinya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan dunia ini.

Hal ini hanya akan terjadi bilamana kebebasan akademik mahasiswa tidak dibelenggu.

oleh Vincentia Jyalita, Leala Dwimayantya

Related posts

*

*

Top
Atur Size