Tidak Akan Ada Legalisasi Ganja Tanpa Riset Nasional

Dua tahun yang lalu, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat harus mendekam selama delapan bulan dan membayar denda subsider sebesar Rp1 milliar akibat memiliki 39 batang ganja. PNS yang bernama Fidelis menggunakan ganja tersebut untuk mengobati istrinya yang mengidap penyakit langka “Syringomyeila”.

Fidelis bukan satu-satunya korban dalam kriminalisasi ganja yang dilakukan pemerintah dalam upayanya untuk “memerangi narkoba”. Kasus ini kemudian memunculkan kembali perdebatan yang tidak kunjung ditemui jawabannya: apakah ganja perlu dilegalisasi demi tujuan medis?

Penggunaan ganja di Indonesia saat ini dilarang melalui UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan I bersama dengan heroin, kokain, dan kristal metamfetamin. Pengkategorian tersebut berdasarkan Konvensi Tunggal PBB 1961.

Kasus-kasus sebelumnya seakan mengatakan bahwa ganja seharusnya tidak dilarang oleh undang-undang. Bukti empiris menunjukan ganja merupakan tanaman obat organik atau tidak mengandung unsur kimia. Kondisi tersebut juga memungkinkan ganja untuk menjadi obat alternatif bagi mereka yang memiliki penyakit langka atau tidak mampu berobat ke rumah sakit.

Pemerintah yang Enggan ‘Mencari Tahu’

Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah stakeholder penting dalam isu legalisasi ganja. Pemerintah baru akan membuka peluang legalisasi ganja apabila telah melalui proses registrasi obat dari BPOM. Registrasi obat ini sendiri baru akan berlangsung setelah adanya proses riset tentang manfaat medis ganja.

Namun hingga kini, belum ada proses riset yang resmi dilakukan oleh pemerintah terkait manfaat medis ganja.

Dalam surat yang dikeluarkan BNN kepada Lingkar Ganja Nasional (LGN) pada tahun 2011 lalu, badan tersebut mengakui bahwa belum pernah melakukan penelitian khusus tentang tanaman ganja.

Meskipun memiliki pusat penelitian tersendiri, penelitian yang dilakukan oleh BNN umumnya hanya sebatas survei demografis pengguna narkotika beserta jenis narkotika yang digunakan serta laporan kinjera BNN. Tidak ditemukan riset-riset mengenai substansi dari narkotika terutama manfaatnya untuk medis.

Keberadaan UU No. 35 tahun 2009 menjadi penghalang BNN dan keengganan melakukan riset terhadap ganja. Dikutip dari Liputan 6,  Deputi Rehabilitasi BNN, Diah Utami mengatakan bahwa selama ganja masih dilarang dalam UU No. 35,  BNN tidak akan mendukung penggunaannya untuk obat-obatan.

Hal yang serupa diutarakan oleh Nila Moeloek, Menteri Kesehatan. Dikutip dari CNN Indonesia, pasca kasus Fidelis, beliau mengatakan bahwa belum ada bukti yang menyatakan manfaat medis sehingga penggunaannya untuk obat tidak dapat dibenarkan. Nila juga mengatakan perlu adanya research and development, penilaian, dan clinical trial sebelum menyatakan ganja dapat digunakan sebagai obat.

Namun, disaat yang sama Nila menolak adanya riset terhadap ganja dengan alasan biaya dan prioritas penelitian lain.

Dikutip dari BBC Indonesia, Nila Moeloek mengatakan bahwa “Penelitian mahal kan, jadi kita harus prioritas, lah. Penelitian yang menghasilkan benefit-nya besar kita lakukan, tapi kalau penelitiannya sudah mahal dan benefit-nya kecil kita rugi, dong. Dan kita masih bisa pikir yang lain. Dan penelitian lain masih banyak.”

Badan lainnya yang terkait yaitu BPOM saat ini hanya melakukan riset dan registrasi obat-obatan bagi industri yang mengajukannya sesuai dengan  Peraturan Kepala BPOM No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat. Peraturan tersebut menginsyaratkan bahwa perlu ada industri atau perusahaan yang mendaftarkan produk obatnya kepada BPOM. Namun, tanaman ganja yang bersifat tradisional dan halangan undang-undang menjadi hambatan adanya permintaan registrasi obat. Sementara BPOM tidak dapat melakukan kajian independen terkait manfaat substansi yang belum ditemukan.

Tertinggal oleh Negara Tetangga

Pada akhir tahun 2018 lalu, Thailand secara resmi mengumumkan akan melegalkan penggunaan ganja untuk medis dan riset. Penggunaan ganja dilarang di Thailand sejak tahun 1934. Riset pertama akan dimulai pada awal Juli melalui Badan Farmasi Nasional Thailand untuk uji coba ekstraksi minyak ganja dan kegunaan untuk kemotrapi.

Melalui kebijakan legalisasi ganja ini, South China Morning Post mengutip pemerintah Thailand akan diuntungkan sebesar US$5 trilliun di tahun 2024 akibat perdagangan cannabis. Hal ini dikombinasikan pula dengan iklim investasi Thailand yang membaik dan tersedianya infrastruktur yang memadai. Perdagangan I dunia sendiri diprediksikan akan berkembang hingga US$55.8 trilliun di tahun 2025.

Pemerintah Malaysia juga lebih terbuka dengan riset kegunaan medis ganja. Pasca dijatuhkannya hukuman mati terhadap Muhammad Lukman akibat kepemilikan cannabis oil,  Perdana Menteri Malaysia menyatakan perlu adanya evaluasi terhadap hukuman kepemilikan ganja. Pernyataan tersebut disambut baik oleh pemerintahannya, terutama mengingat riset dan legalisasi ganja telah dilakukan di negara-negara lain. Pemerintah Malaysia saat ini tengah bekerjasama dengan perusahaan asal Australia, THC Global Group untuk melakukan riset dan mengembangkan kebijakan untuk legalisasi ganja.

Upaya yang dilakukan ini kemudian menyulut pemerintah Sri Lanka, Nepal, dan Tiongkok untuk memulai produksi cannabis di masa yang akan datang.

Pengalaman Thailand dan Malaysia dalam merespon penggunaan ganja perlu dipelajari oleh Indonesia dan sekaligus menjadi jawaban atas skeptisisme Nila Moeloek dan BNN. Kedua pemerintah negara tersebut terbuka dan tidak menutup fakta bahwa ada kemungkinan manfaat medis ganja serta keuntungan ekonomis yang diterima. Meskipun hukum sudah ada yang melarang, pengecualian dapat berlaku demi menghormati hak-hak publik yang terlanggar.

Apabila kementerian dan lembaga pemerintah masih menolak melakukan riset ganja dengan berbagai alasan, kriminalisasi pengguna ganja akan tetap terjadi. Pemerintah perlu membuat pengecualian penggunaan ganja untuk riset, sehingga kemudian penelitian independen atau diluar badan pemerintahan dapat berkembang dan dapat ditemukan informasi dan pengetahuan lebih mendalam terkait ganja ataupun jenis narkotika lainnya.

Legalitas ganja pada beberapa negara. Ilustrasi oleh: Reyhan Gustiandi

 

Miftahul Choir

*

*

Top