Media Parahyangan https://mediaparahyangan.com Menulis Untuk Indonesia Mon, 21 Sep 2020 06:15:10 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 Idealisme vs Jumlah Klik: Penyorotan Korban Wanita dalam Kasus Prostitusi Artis https://mediaparahyangan.com/idealisme-vs-jumlah-klik-penyorotan-korban-wanita-dalam-kasus-prostitusi-artis/2020/09/ https://mediaparahyangan.com/idealisme-vs-jumlah-klik-penyorotan-korban-wanita-dalam-kasus-prostitusi-artis/2020/09/#respond Tue, 15 Sep 2020 06:49:46 +0000 https://mediaparahyangan.com/?p=15591 Akhir Juli lalu, publik dihebohkan dengan berita prostitusi artis yang kemudian menyangkut nama salah satu penyanyi dangdut berinisial VS. Kehebohan ini bukanlah pertama kalinya, di mana tahun lalu kasus serupa juga hangat menjadi perbincangan publik. Bahkan saat itu publik ramai menjadikan tarif prostitusi yang diungkap ke publik oleh pihak kepolisian sebagai bahan olokan di internet....

The post Idealisme vs Jumlah Klik: Penyorotan Korban Wanita dalam Kasus Prostitusi Artis appeared first on Media Parahyangan.

]]>

Akhir Juli lalu, publik dihebohkan dengan berita prostitusi artis yang kemudian menyangkut nama salah satu penyanyi dangdut berinisial VS. Kehebohan ini bukanlah pertama kalinya, di mana tahun lalu kasus serupa juga hangat menjadi perbincangan publik. Bahkan saat itu publik ramai menjadikan tarif prostitusi yang diungkap ke publik oleh pihak kepolisian sebagai bahan olokan di internet.

Entah mengapa, berita-berita yang diterbitkan oleh media daring kebanyakan hanya memuat berita yang mengabarkan jika pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap artis yang terlibat dan mucikarinya. Dengan cepat, nama mereka terungkap di publik akibat media yang dengan gencar mencari tahu siapa mereka sebenarnya di balik inisial yang tersebar lebih dulu.

Pihak kepolisian pun tak kalah heboh dengan menggelar konferensi pers, tak lupa juga dengan menghadirkan korban. Wartawan dari berbagai media yang seakan sangat haus akan informasi dari kasus ini mengerubuti konferensi pers sembari menggelontorkan pertanyaan-pertanyaan aneh dan tidak penting semisal tarif dan lokasi prostitusi, hingga menanyakan bagaimana reaksi keluarga artis yang terlibat saat dirinya ditahan oleh pihak kepolisian. Dengan cepat, semua informasi tersebar luas di internet dan menjadi konsumsi publik.

Sebaliknya, pihak “pengguna jasa” malah jarang sekali mendapat sorotan dari media. Sukar sekali untuk mencari tahu dengan jelas siapakah pihak “pemesan” ini selain hanya mendapat jawaban inisial dan profesi yang bersangkutan yang tidak pernah lain merupakan pengusaha.

Dalam hal ini, media juga kerap menggambarkan jika pengguna jasa ini merupakan orang yang kaya raya, yang memiliki segalanya hingga bisa dengan mudahnya memenuhi hasrat seksualnya melalui artis nasional dengan kekayaan yang dimilikinya.

Secara eksplisit, penulis memandang hubungan antara pemesan dan penyedia jasa di sini adalah hubungan yang mau sama mau dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak di awal. Lantas mengapa hanya artis wanita yang menyediakan jasa saja yang disorot, sedangkan pihak pengguna jasa kurang mendapat sorotan dari media?

Idealisme Media yang Hilang

Penyorotan korban wanita dalam kasus-kasus seperti ini dilakukan media lebih karena permintaan publik. Kebanyakan media komersial memberitakan suatu hal sesuai dengan apa yang ingin pembaca mereka baca. Idealisme mereka untuk menuliskan berita yang seharusnya memiliki unsur kepentingan publik pun hilang. Motivasi media jenis ini dalam memberitakan sesuatu adalah uang yang besarannya didapatkan sesuai dengan jumlah kunjungan website yang mereka terima.

Semakin menarik dan panas berita yang mereka terbitkan, maka semakin menarik perhatian masyarakat. Hasil akhirnya adalah peningkatan jumlah kunjungan website yang kemudian meningkatkan jumlah pendapatan mereka dari iklan. Tidak bisa dipungkiri memang jika masyarakat kita masih sangat tertarik dengan isu-isu “panas” yang bersangkutan dengan urusan ranjang orang lain, apalagi yang menyangkut dengan public figure.

Belum lagi ada media yang menyangkut pautkan kasus ini dengan berita lain yang sebenarnya telah berada di luar konteks. Misalnya, ada satu media daring yang malah mempublikasikan foto-foto panas milik artis sesaat namanya ramai diperbincangkan akibat kasus prostitusi ini.

Tak hanya itu, public figure di Indonesia dituntut untuk menjadi panutan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk menjadi suatu makhluk suci yang bersih tanpa dosa. Salah sedikit saja—atau lebih tepatnya tidak memenuhi ekspektasi masyarakat—tak lama kolom komentar akun media sosial mereka akan dibanjiri oleh hujatan-hujatan yang dibalut dengan alasan mengingatkan. Tak lupa diakhiri dengan kalimat “Maaf, sekadar mengingatkan” yang biasanya diikuti oleh emotikon tangan yang memberikan salam. Entah mengapa banyak masyarakat kita yang mengawali peringatan dengan hujatan yang pedas.

Pun jika kita perhatikan, media yang aktif menggali dan memberitakan kasus-kasus panas semacam ini bukan media yang sama dengan media yang kerap membahas isu-isu ekonomi atau politik secara mendalam. Target pembaca dari kedua jenis media ini tentu berbeda jauh. Tak heran media jenis pertama tadi harus tetap aktif mengangkat kasus-kasus panas ini demi tetap bertahan.

Kesehatan Mental Korban

Pemberitaan dan penyorotan yang dilakukan secara besar-besaran oleh media berpengaruh kepada kesehatan mental korban. Penyanyi berinisial VS yang kasusnya terungkap pada Juli lalu, mencurahkan isi hatinya di akun Instagram pribadi miliknya. Dalam unggahannya, VS mengaku siap menerima konsekuensi yang ada. Bahkan dalam Instastory yang di platform yang sama, dirinya membiarkan warganet untuk menghujatnya. “Silahkan hujat dgn apa yg kalian pikirkan Toh nanti ada berita sesungguhnya yg menjelaskan”, ujarnya.

Yang lebih parah, penyanyi lain bernama Irsha Soraya mengaku depresi saat namanya dihubung-hubungkan dengan kasus prostitusi ini setelah polisi mengumumkan artis yang memiliki inisial yang sama dengan dirinya yang terlibat. Hal ini diakibatkan oleh warganet yang langsung mencari tahu siapa sebenarnya di balik inisial IS tersebut dan langsung begitu saja menuduh dan menghujat Irsha.

Korban lain berinisial HH juga mengaku mengalami depresi hingga dirinya mendatangi pelayanan kesehatan jiwa akibat trauma dan takut bertemu teman-temannya setelah dirinya diamankan di salah satu hotel akibat kasus yang serupa. HH yang juga sempat berhenti aktif di sosial media selama beberapa saat ini mengaku sempat mengalami kecemasan, takut, stres, hingga depresi.

Terakhir, artis VA yang terjerat kasus prostitusi di Surabaya tahun lalu kini kembali harus berurusan dengan hukum setelah dirinya kedapatan mengonsumsi pil penenang jenis Alprazolam atau yang populer sebagai Xanax. VA mengkonsumsi Xanax ini dengan alasan dirinya stress dan depresi sewaktu tersandung kasus prostitusi. Xanax menjadi penenang bagi VA selagi dirinya menjalani proses hukum yang berat yang berpengaruh pada kesehatan mentalnya.

Budaya patriarki di negara ini cukup kuat. Wanita kerap disalahkan dan diolok jika terlibat dalam suatu kasus. Laki-laki selalu dilindungi dari omongan dan caci maki. Masyarakat harus membiasakan diri untuk tidak menghakimi sebelah pihak. Masyarakat juga harus berempati dan berpikiran lebih terbuka dalam menghadapi situasi-situasi seperti prostitusi, KDRT, dan lain-lain. Media juga perlu menyajikan berita yang tidak mengeksploitasi perempuan. Jangan selalu jadikan wanita sebagai tersangka dan orang yang tidak bermartabat dalam setiap kasus.

Muhammad Rizky, mahasiswa Hubungan Internasional 2019

The post Idealisme vs Jumlah Klik: Penyorotan Korban Wanita dalam Kasus Prostitusi Artis appeared first on Media Parahyangan.

]]>
https://mediaparahyangan.com/idealisme-vs-jumlah-klik-penyorotan-korban-wanita-dalam-kasus-prostitusi-artis/2020/09/feed/ 0
Hagai Batara Meluncurkan Single Baru Berjudul “I Was The One” https://mediaparahyangan.com/hagai-batara-meluncurkan-single-baru-berjudul-i-was-the-one/2020/08/ https://mediaparahyangan.com/hagai-batara-meluncurkan-single-baru-berjudul-i-was-the-one/2020/08/#respond Sun, 30 Aug 2020 06:41:16 +0000 https://mediaparahyangan.com/?p=15571 SIARAN PERS — Setelah merilis tiga single, Hagai Batara kembali rilis single terakhir sebelum meluncurkan album perdananya. Single dengan tajuk “I Was The One” sudah rilis pada Jumat, 28 Agustus 2020 lalu. Lagu “I Was The One” berkisah tentang perjuangan dan usaha mempertahankan suatu hubungan. “Ini lanjutan lagu I Was Alone, tapi orang yang sebelumnya...

The post Hagai Batara Meluncurkan Single Baru Berjudul “I Was The One” appeared first on Media Parahyangan.

]]>

SIARAN PERS — Setelah merilis tiga single, Hagai Batara kembali rilis single terakhir sebelum meluncurkan album perdananya. Single dengan tajuk “I Was The One” sudah rilis pada Jumat, 28 Agustus 2020 lalu.

Lagu “I Was The One” berkisah tentang perjuangan dan usaha mempertahankan suatu hubungan. “Ini lanjutan lagu I Was Alone, tapi orang yang sebelumnya mau sama-sama jalan bareng sekarang udah nggak mau lagi”, ujar Hagai. Cerita lagu ini berangkat dari kisah dan pengalaman yang dialami Hagai secara pribadi.

Secara struktur, lagu ini tidak dibagi seperti pada lagu pada umunya. “Di lagu ini nggak tahu mana yang chorus mana yang verse,” jelas Hagai. Lagu ini dibagi dua bagian berdasarkan kisah yang menjadi ide lagu ini. Bagian pertama yang terasa lebih akustik menceritakan perasaan bersalah dan kehilangan akan seseorang, sedangkan bagian kedua yang terasa full band meneritakan usaha dan ajakan agar seseorang tersebut bersedia kembali bersama lagi.

Proses pembuatan lagu ini terbilang singkat. Berawal dari demo yang direkam dengan smartphone dan dengan iringan gitar akustik, lagu ini berkembang setelah memasukan instrumen lain seperti piano, drum, bass, dan string. Mixing dan mastering dikerjakan oleh Johanes Abiyoso yang juga mengisi bass pada lagu ini.

Hagai memutuskan untuk merilis lagu ini agar pendengar lebih mengenal jenis musik dalam album Rela dan Hentikan yang akan segera rilis. Setelah single terakhir bertajuk “Let Me Fall’ terasa sangat elektronik, lagu kali ini dikemas dengan format band.

Lagu ini merupakan materi yang dikerjakan paling terakhir dari lagu-lagu yang ada dalam album yang akan datang. Dikerjakan bulan Oktober 2019, lagu ini baru direkam pada Januari 2020. “Draft album sudah ada sebelum lagu ini dibuat, saat rekaman lagu ini, ada ide untuk sekalian masuk ke album”, jelas Hagai.

Artwork pada lagu ini dikerjakan sendiri oleh Hagai. Secara visual, artwork single “I Was The One” terdiri dari gabungan foto-foto dari orang yang dituju pada lagu ini. Artwork dibuat sendiri oleh Hagai agar kisah personalnya bisa lebih tergambarkan.

I Was The One” sudah dapat didengar melalui layanan digital seperti Spotify, iTunes, dan sebagainya. Selain itu, “I Was The One” juga akan dirilis dalam bentuk lirik video di kanal Youtube Hagai Batara.

The post Hagai Batara Meluncurkan Single Baru Berjudul “I Was The One” appeared first on Media Parahyangan.

]]>
https://mediaparahyangan.com/hagai-batara-meluncurkan-single-baru-berjudul-i-was-the-one/2020/08/feed/ 0
Pandemi COVID-19 Picu Lonjakan Klaim JHT di Indonesia https://mediaparahyangan.com/pandemi-covid-19-picu-lonjakan-klaim-jht-di-indonesia/2020/08/ https://mediaparahyangan.com/pandemi-covid-19-picu-lonjakan-klaim-jht-di-indonesia/2020/08/#respond Fri, 28 Aug 2020 05:59:50 +0000 https://mediaparahyangan.com/?p=15563 SIARAN PERS, MP – Webinar Jaminan Sosial di Era Pandemi seri dua dengan tema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar Aliansi Jurnalis Independen bekerjasama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES), Rabu, 26 Agustus 2020, terselanggara dengan sukses. Sebanyak 91 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia ikut berpartisipasi, baik melalui layanan konferensi...

The post Pandemi COVID-19 Picu Lonjakan Klaim JHT di Indonesia appeared first on Media Parahyangan.

]]>

SIARAN PERS, MP – Webinar Jaminan Sosial di Era Pandemi seri dua dengan tema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar Aliansi Jurnalis Independen bekerjasama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES), Rabu, 26 Agustus 2020, terselanggara dengan sukses.

Sebanyak 91 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia ikut berpartisipasi, baik melalui layanan konferensi video berbasis Cloud Computing (Zoom) maupun situs web berbagi video Youtube.

Iene Muliati, anggota DJSN yang hadir menjadi narasumber dalam webinar menyebutkan hingga Mei 2020, tercatat sudah ada 49,86 juta pekerja yang menjadi peserta BPJS-TK dari 663.119 pemberi kerja atau badan usaha. Angka ini masih belum sepenuhnya mencakup jumlah tenaga kerja Indonesia yang berpotensi menjadi peserta yakni sebanyak 90,9 juta jiwa. “Jadi masih banyak pekerja kita yang belum terproteksi,” kata Iene.

Padahal, kata Iene, akibat pandemi Covid-19, telah ada lebih dari 5,8 juta orang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari berbagai sektor. “Dampak dari inilah yang memicu lonjakan kenaikan klaim JHT (Jaminan Hari Tua),” kata Iene.

Menurut Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono dari data mereka setidaknya hingga Juni 2020 memang sudah ada 284.488 orang pekerja yang telah melakukan pencairan JHT, atau jika dirinci ada lebih dari 9,400 orang yang melakukan klaim JHT di seluruh Indonesia dalam sehari.

“Berdasarkan klasifikasi klaim JHT, sebanyak 78 % adalah mereka yang mengundurkan diri, sisanya 20 persen PHK dan baru yang lainnya,” ujar Sumarjono.

Sejauh ini, Sumarjono mengaku, untuk mengoptimalkan pelayanan selama pandemi Covid-19, pihaknya telah merancang sebuah layanan khusus bernama Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) agar pengguna tetap dapat menikmati layanan klaim JHT mereka.

“Jadi ada tiga pola yang diterapkan di Lapak Asik, yakni layanan klaim online, kolektif perusahaan dan layanan offline di kantor cabang,” kata Sumarjono.

Dengan itu, ia berharap, layanan itu tetap dapat membantu para pekerja yang terdampak Covid-19. Termasuk pula membantu para pemberi kerja dengan kebijakan relaksasi iuran.

Webinar nasional yang difasilitasi AJI Bengkulu dengan supervisi AJI Indonesia ini, berlangsung selama dua jam dan menjangkau hampir ke seluruh Indonesia. Acara ini melibatkan beragam kalangan dari jurnalis, akademisi, mahasiswa, hingga ke masyarakat umum.

Event ini merupakan sesi kedua dari empat diskusi webinar yang akan digelar. “Dan khusus sebagai apresiasi kami bagi jurnalis. AJI juga akan memberikan beasiswa liputan mengenai isu jaminan sosial untuk jurnalis yang berminat,” kata Ketua AJI Bengkulu Harry Siswoyo.

Untuk teknisnya, AJI akan memilih 25 proposal liputan yang terbaik untuk diseleksi. Baru kemudian selama proses peliputan dan penulis, jurnalis terpilih akan mendapatkan pendampingan (mentoring) dari AJI Indonesia.

Narahubung:
Ketua AJI Bengkulu
Harry Siswoyo (+62) 823 9140 2630
Koordinator Bidang Perempuan AJI Bengkulu
Komi Kendy (+62) 823 718 95838

The post Pandemi COVID-19 Picu Lonjakan Klaim JHT di Indonesia appeared first on Media Parahyangan.

]]>
https://mediaparahyangan.com/pandemi-covid-19-picu-lonjakan-klaim-jht-di-indonesia/2020/08/feed/ 0
Kemunduran Kebebasan Berekspresi di Unpar https://mediaparahyangan.com/kemunduran-kebebasan-berekspresi-di-unpar/2020/08/ https://mediaparahyangan.com/kemunduran-kebebasan-berekspresi-di-unpar/2020/08/#respond Thu, 20 Aug 2020 11:21:11 +0000 https://mediaparahyangan.com/?p=15545 LIPUTAN, MP — Rektorat telah menyampaikan bahwa Peraturan Rektor No. III/PRT/2020-07/072 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa hanya digunakan untuk mencegah hal-hal ekstrem dan anarkis dan bahwa pihak kampus tetap menghargai dan mendukung kebebasan berpendapat mahasiswa. Lintang Setianti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyatakan sebaliknya, bahwa peraturan ini justru merupakan suatu kemunduran dalam hal penghormatan...

The post Kemunduran Kebebasan Berekspresi di Unpar appeared first on Media Parahyangan.

]]>

LIPUTAN, MP — Rektorat telah menyampaikan bahwa Peraturan Rektor No. III/PRT/2020-07/072 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa hanya digunakan untuk mencegah hal-hal ekstrem dan anarkis dan bahwa pihak kampus tetap menghargai dan mendukung kebebasan berpendapat mahasiswa. Lintang Setianti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyatakan sebaliknya, bahwa peraturan ini justru merupakan suatu kemunduran dalam hal penghormatan terhadap kebebasan berpendapat di lingkungan akademik.

Saat ini, di hampir seluruh Indonesia, pendidikan tinggi sedang mengalami kemunduran dalam menyelenggarakan kebebasan akademik. Dalam laporan Lokataru tentang kebebasan akademik di Indonesia, tercatat bahwa Rektorat merupakan mayoritas dari pihak yang membubarkan diskusi, membredel pers mahasiswa, maupun memberikan sanksi terhadap mahasiswa yang kritis. “Langkah di Unpar justru mengafirmasi langkah-langkah kemunduran (lain) tersebut” ujar Lintang.

Pembatasan aksi mahasiswa dalam peraturan tersebut terindikasi bertentangan dengan konstitusi Indonesia. “Di UUD 1945, kita sudah dijamin hak untuk berpendapat, berkomunikasi dan bahkan memperoleh informasi untuk pengembangan diri kita dan lingkungan sosial.” jelas Lintang. Hal tersebut tertuang dalam pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F.

Lebih lanjut, Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dalam Undang- Undang No. 12 tahun. Di dalam ICCPR, hak-hak sipil dan politik setiap manusia untuk secara bebas menyampaikan pendapat sepenuhnya dijamin dan bahkan perlu dilindungi. Selain itu, kebebasan akademik secara kolektif telah diakui oleh beberapa negara melalui Magna Charta Universitatum.

Lintang sendiri juga berkata bahwa aturan ini bertolak belakang dengan nilai Unpar yang berpihak kepada humamum. “Humanum sendiri kan (berarti) mengaktualisasikan dirinya, mengkritik terhadap situasi sekarang secara akademis,” terang Lintang.

Di tengah era digital yang berisi media arus utama, kampus seharusnya menjadi tempat krusial untuk mendiskusikan secara akademik informasi-informasi yang keliru maupun salah arah dari media konvensional. Sayangnya, menurut Lintang, kampus justru ikut takut membahas isu-isu kontroversial tersebut, “menambah penumpulan (kekritisan) mahasiswa terhadap lingkungan sekitar,” tegas Lintang.

Padahal, ujarnya, mahasiswa mempunyai peran penting untuk memajukan masyarakat dengan menjadi penggerak isu. “(Mahasiswa) jadi garda depan keluh kesah masyarakat,” kata Lintang.

Mahasiswa sendiri memiliki keistimewaan dalam ruang kebebasan akademis. Hal tersebut bertujuan untuk mengkritisi represifitas yang kerap didapati oleh dosen-dosen atau civitas lain. “(Misal), dihadapkan pada pidana misal UU ITE atau pasal makar,” ujar Lintang. “Itu kerap kali jadi senjata bagi pemerintah atau pihak-pihak yang menolak adanya critisism.” lanjutnya.

Lintang sendiri secara tegas mengatakan bahwa berdasarkan nilai-nilai akademis, kampus seharusnya menfasilitasi dan mendukung mahasiswa untuk diskusi secara akdemis terkait isu-isu sosial, bukan diberikan sanksi. “Bukannya menakut-nakuti,” heran Lintang.

Dengan ancaman kebebasan berekspresi tersebut, kampus sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai ruang bebas berpikir, melainkan hanya pencetak tenaga kerja. “Dianggap sebagai komunitas yang penting bisa kerja dan lulus dengan baik,” ucap Lintang. “Seolah-olah hanya menganggap kita (di) komunitas nggak ada ruang untuk kritis.” lanjutnya.

Debora Angela | Novita | Naufal Hanif

The post Kemunduran Kebebasan Berekspresi di Unpar appeared first on Media Parahyangan.

]]>
https://mediaparahyangan.com/kemunduran-kebebasan-berekspresi-di-unpar/2020/08/feed/ 0
Konsep Komunitas Akademik di Unpar Perlu Dipertanyakan https://mediaparahyangan.com/konsep-komunitas-akademik-di-unpar-perlu-dipertanyakan/2020/08/ https://mediaparahyangan.com/konsep-komunitas-akademik-di-unpar-perlu-dipertanyakan/2020/08/#respond Sat, 15 Aug 2020 10:33:03 +0000 https://mediaparahyangan.com/?p=15527 LIPUTAN, MP– 28 Juli lalu, PUSIK kembali menyelenggarakan diskusi tentang UKT bersama Rektor Unpar, Mangadar Situmorang. Diskusi ini kali ini membahas seputar opini Rektor di harian Kompas berjudul ‘Tantangan Perguruan Tinggi: Untuk Apa Bayar Mahal jika Hanya Daring?’. Artikel tersebut membahas bahwa perguruan tinggi perlu beradaptasi dengan situasi yang ada agar mahasiswa mendapatkan tidak sekadar...

The post Konsep Komunitas Akademik di Unpar Perlu Dipertanyakan appeared first on Media Parahyangan.

]]>

LIPUTAN, MP– 28 Juli lalu, PUSIK kembali menyelenggarakan diskusi tentang UKT bersama Rektor Unpar, Mangadar Situmorang. Diskusi ini kali ini membahas seputar opini Rektor di harian Kompas berjudul ‘Tantangan Perguruan Tinggi: Untuk Apa Bayar Mahal jika Hanya Daring?’.

Artikel tersebut membahas bahwa perguruan tinggi perlu beradaptasi dengan situasi yang ada agar mahasiswa mendapatkan tidak sekadar transfer of knowledge yang tersedia dengan jauh lebih murah melalui aplikasi-aplikasi daring. Rektor menjelaskan bahwa apa yang membedakan Unpar dengan program seperti Coursera adalah aspek-aspek sosial lain, seperti perguruan tinggi sebagai komunitas akademik.

Rektor mengetahui dan memahami bahwa di kalangan mahasiswa muncul sentimen kuat mengenai biaya kuliah. Seperti judul artikel tersebut, banyak mahasiswa dengan alasan valid mempertanyakan alasan biaya kuliah yang tidak menurun jika metode pembelajaran bergeser menjadi daring.

Selain menegaskan kembali bahwa Unpar tidak akan menurunkan UKT, Rektor menjelaskan bahwa perguruan tinggi perlu memenuhi tanggungjawab kepegawaian dan perlu selamat dari bencana ekonomi akibat pandemi ini.

Unpar, terangnya, tidak hanya ingin ‘survive’ melainkan memberi mutu yang mumpuni. Unpar tidak ingin bersikap sebagai korban, melainkan bagian dari solusi untuk mengatasi tantangan. Proses pembelajaran, ujarnya, perlu dikonversi menjadi mumpuni ke dalam bentuk digital.

Taffarel Giovanni, perwakilan Aliansi Mahasiswa Humanum, kemudian membalas bahwa pembelajaran daring memang belum efektif dan memiliki banyak kekurangan, seperti tidak efektifnya praktik langsung dan praktikum untuk mahasiswa jurusan tertentu.

Ia juga menerangkan bahwa akibatnya pertanyaan awal, yaitu apakah biaya yang dibayarkan setara dengan jasa yang didapatkan, dapat dijawab dengan tidak—sebab seperti apa yang dikatakan Rektor, pembelajaran seperti ini bisa didapatkan melalui program daring lain. Tidak ada aspek-aspek yang bisa didapatkan mahasiswa seperti saat pembelajaran tatap muka.

Meskipun begitu, premis pertanyaan inti belum terjawab oleh Rektor. Jadi, mengapa mahasiswa tetap membayar mahal jika kuliah berganti menjadi daring? Rektor mengakui bahwa aspek-aspek tertentu memang tidak didapatkan.

Ia mengutarakan bahwa biaya ini termasuk dalam rencana jangka panjang Unpar, seperti jejaring, ikatan alumni, dan keberlanjutan Unpar di masa depan. Rektor juga membantah Unpar telah memasuki masa ‘komersialisasi’. Unpar, ujarnya, tidak berorientasi laba, tetapi memiliki misi pendidikan.

Ia menambahkan prinsip besar yang perlu ‘dipegang’ oleh mahasiswa yaitu bahwa biaya tinggi yang mahasiswa bayarkan akan ‘dibalas dengan mutu’ oleh pihak kampus.

Bagaimanapun juga, diskusi tersebut hadir tak lama setelah Surat Edaran Rektor tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa yang berisi pasal-pasal yang dikhawatirkan mengganggu kebebasan berpendapat mahasiswa dan iklim akademis di Unpar.

Meskipun Rektor dalam diskusi tersebut memberikan keterangan bahwa pedoman tersebut “untuk tindakan yang mengganggu ketertiban dan anarkis” saja dan bahwa pihak kampus “sangat terbuka, tidak melarang aspirasi dan kritik”, beberapa pihak, termasuk Media Parahyangan, Pusik Parahyangan, dan mahasiswa hukum serta ilmu sosial, telah memaparkan bahaya dari peraturan karet baru ini untuk kultur akademis sebagai bagian dari ‘Komunitas Akademik’ di perguruan tinggi yang diajukan oleh Rektor sebagai bagian dari aspek yang didapatkan mahasiswa di Unpar.

Penulis: Naufal Hanif
Transkrip oleh Vincentia Jyalita dari PUSIK Parahyangan
Desain oleh Sekarrayi Junio

The post Konsep Komunitas Akademik di Unpar Perlu Dipertanyakan appeared first on Media Parahyangan.

]]>
https://mediaparahyangan.com/konsep-komunitas-akademik-di-unpar-perlu-dipertanyakan/2020/08/feed/ 0
Haruskah Kebebasan Akademik di Kampus Dibelenggu? https://mediaparahyangan.com/haruskah-kebebasan-akademik-di-kampus-dibelenggu/2020/08/ https://mediaparahyangan.com/haruskah-kebebasan-akademik-di-kampus-dibelenggu/2020/08/#respond Fri, 14 Aug 2020 06:28:35 +0000 https://mediaparahyangan.com/?p=15517 “Education … is the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world.” – Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed Banyak orang percaya dan memuja perguruan tinggi sebagai tempat para calon penerus bangsa berkumpul, belajar, dan berkembang...

The post Haruskah Kebebasan Akademik di Kampus Dibelenggu? appeared first on Media Parahyangan.

]]>

Education … is the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world.”

– Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed

Banyak orang percaya dan memuja perguruan tinggi sebagai tempat para calon penerus bangsa berkumpul, belajar, dan berkembang di dalam iklim yang demokratis dan merdeka. Perguruan tinggi menjadi tempat bersemainya gagasan-gagasan inovatif dan besar untuk memperkaya kebudayaan dan peradaban manusia.

Semua ini hanya bisa terjadi manakala kebebasan akademik. Kebebasan akademik secara normatif memungkinkan mahasiswa untuk menikmati hak-hak asasi yang berlaku secara internasional tanpa ancaman dari pihak manapun (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights). Di ranah nasional, Indonesia juga menjamin kebebasan akademik di dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Namun, pada kenyataannya eksistensi kebebasan akademik tidak selalu aman di tangan perguruan tinggi. Menurut catatan Lokataru Foundation (2019), terdapat 57 kasus (2015-2019) menyusutnya ruang kebebasan sipil yang tersebar di lima wilayah di Pulau Jawa, dengan upaya pembatasan dan pengendalian kebebasan akademik justru dilakukan oleh pihak pimpinan kampus sendiri.

Upaya tersebut juga kerap melibatkan ancaman dan penetapan sanksi sebagai alat represi. Misalnya, antara 2015 sampai 2017, Lokataru juga mencatat bahwa beberapa mahasiswa dari Universitas Budi Panca, STMIK Mitra Karya Bekasi, dan Universitas Muhammadiyah Tangerang mengalami sanksi drop-out dari pihak kampus akibat mengkritisi kebijakan kampus.

Lalu, pada tahun lalu, sejumlah mahasiswa dari 37 perguruan tinggi yang mengikuti aksi #ReformasiDikorupsi melaporkan bahwa mereka mendapatkan intimidasi dari pihak kampus mulai dari surat larangan ikut aksi hingga ancaman dan penetapan drop-out dan skorsing. 

Bagaimana dengan Unpar sendiri?

Kebebasan akademik di Unpar pun tampaknya sedang berada di bawah bayang-bayang suram. Pada 21 Juli 2020 lalu, pimpinan kampus menerbitkan peraturan rektor berisi beberapa pasal yang mengarah pada anti-kritik yang bertentangan dengan UU yang menjamin kebebasan akademik.

Salah satu pasal yang dianggap paling kontroversial oleh mahasiswa kampus Unpar adalah pasal yang mewajibkan mahasiswa untuk meminta izin kampus dalam menyampaikan pendapat atau menginisiasi unjuk rasa di depan umum, dengan alasan potensi timbulnya kegaduhan di lingkungan kampus.

Terbitnya aturan ini bisa diduga menjadi bagian upaya kampus untuk melakukan normalisasi kehidupan kampus (NKK/BKK) seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru. Di samping itu, terdapat definisi karet dalam aturan tersebut dan dampak negatif bagi kebebasan demokrasi di wilayah kampus sebagaimana telah diungkapkan dalam salah satu artikel yang dipublikasikan oleh Media Parahyangan.

Semua ini tentu sangat mengkhawatirkan sebab mahasiswa yang kerap disebut-sebut sebagai agent of change, justru dikebiri oleh sebuah institusi pendidikan yang secara filosofis didirikan untuk melahirkan para pemikir kritis. Upaya-upaya pembatasan terhadap kebebasan akademik hanya akan membuat mahasiswa kehilangan kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara otonom.

Kampus, seperti kata Paulo Freire, bukan hanya semacam celengan dimana pengetahuan guru dimasukkan ke kepala mahasiswa. Model pendidikan seperti ini justru dapat memicu lemahnya moral dan intelektualitas mahasiswa. Bila ini terjadi maka kampus hanya menjadi tempat produksi sarjana yang tidak merdeka dan sensitif terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan seperti masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan kemiskinan. Pada akhirnya, kampus akan kehilangan esensinya sebagai centre of excellence untuk mencetak para intelektual dan subjek otonom tetapi tidak lebih dari sekadar bisnis dan industri pendidikan.

Penting bagi setiap kampus untuk mengingat bahwa mahasiswa adalah aset bangsa. Mahasiswa bukanlah hanya sekedar entitas ekonomi untuk menggerakan bisnis kampus. Mereka adalah para pelopor perubahan yang bebas dari kepentingan politik dan salah satu pilar penegak demokrasi. Walaupun terdengar sedikit naif, sejarah menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran signifikan dalam membuat perubahan di tanah air, mulai dari peristiwa Sumpah Pemuda hingga Gerakan Reformasi 1998.

Presiden Soekarno bahkan pernah mengatakan, “Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”. Artinya, bahwa kampus patut menjadi habitat bagi tumbuhnya scholar activism dimana para mahasiswa nantinya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan dunia ini.

Hal ini hanya akan terjadi bilamana kebebasan akademik mahasiswa tidak dibelenggu.

oleh Vincentia Jyalita, Leala Dwimayantya

The post Haruskah Kebebasan Akademik di Kampus Dibelenggu? appeared first on Media Parahyangan.

]]>
https://mediaparahyangan.com/haruskah-kebebasan-akademik-di-kampus-dibelenggu/2020/08/feed/ 0
Pusik Tuntut Hapus Pasal Antidemokratis di Pedoman Perilaku Mahasiswa https://mediaparahyangan.com/pusik-tuntut-hapus-pasal-antidemokratis-di-pedoman-perilaku-mahasiswa/2020/08/ https://mediaparahyangan.com/pusik-tuntut-hapus-pasal-antidemokratis-di-pedoman-perilaku-mahasiswa/2020/08/#respond Sat, 08 Aug 2020 10:25:03 +0000 https://mediaparahyangan.com/?p=15505 SIARAN PERS, MP — 21 Juli lalu, Rektorat menerbitkan surat edaran mengenai pedoman perilaku mahasiswa. Di dalamnya, terdapat peraturan yang mengkhawatirkan seperti larangan melakukan aksi penyampaian pendapat tanpa persetujuan kampus, larangan menyebarkan informasi ‘meresahkan’, dan penentuan klasifikasi sanksi yang sepihak dari pihak kampus. Pusik Parahyangan, kelompok studi mahasiswa yang telah mulai aktif kembali sejak tahun...

The post Pusik Tuntut Hapus Pasal Antidemokratis di Pedoman Perilaku Mahasiswa appeared first on Media Parahyangan.

]]>

SIARAN PERS, MP — 21 Juli lalu, Rektorat menerbitkan surat edaran mengenai pedoman perilaku mahasiswa. Di dalamnya, terdapat peraturan yang mengkhawatirkan seperti larangan melakukan aksi penyampaian pendapat tanpa persetujuan kampus, larangan menyebarkan informasi ‘meresahkan’, dan penentuan klasifikasi sanksi yang sepihak dari pihak kampus.

Pusik Parahyangan, kelompok studi mahasiswa yang telah mulai aktif kembali sejak tahun lalu, menyatakan sikap tuntutan penghapusan atas ebberapa pasal yang dianggap tidak demokratis, dan bahwa pihak kampus perlu berdialog dengan mahasiswa sebelum membuat peraturan serupa.

Berikut siaran pers dari Pusik Parahyangan.

Pada tanggal 21 Juli 2020, telah diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2020-07/082 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Dalam peraturan tersebut, ditemukan beberapa pasal yang janggal dan bertolak belakang dengan semangat demokratis serta kebebasan akademis. Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan Parahyangan mengeluarkan surat pernyataan sikap ini dalam rangka menuntut penghapusan pasal-pasal yang bersifat multitafsir dan mempersempit ruang kebebasan berpendapat.

Perlu digarisbawahi bahwa Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2020-07/082 tidak sesuai dengan hak berkumpul, menyatakan pendapat, memperoleh dan menyampaikan informasi, serta kebebasan akademik sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945, serta Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 54 UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 9 tahun 1998 yang menyatakan setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat sebagai perwujudan demokrasi. Dengan adanya pembatasan diskursus publik, kebijakan ini bisa menjadi instrumen normalisasi kehidupan kampus (NKK/BKK) seperti yang terjadi dalam era sebelum reformasi.

Selain berisi pasal-pasal yang bersifat multiinterpretatif, proses perumusan peraturan rektor tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Spiritualitas dan Nilai Dasar Unpar. Mahasiswa tidak mendapatkan notifikasi atas pembuatan peraturan rektor tersebut dan tidak ada dialog dengan mahasiswa selama perumusan pasal-pasal tersebut. Sehingga, nilai keterbukaan, keadilan, deliberatif, dan musyawarah telah diabaikan dalam pembuatan peraturan ini.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peraturan rektor tersebut berpotensi mematikan semangat berdemokrasi, mengekang kebebasan akademik, dan bertentangan dengan berbagai perundangan di atasnya. Selain itu, dalam proses pembuatannya, peraturan tersebut kurang disosialisasikan kepada para mahasiswa Unpar.

Sehingga, Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan Parahyangan menyatakan berbagai tuntutan terkait Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2020-07/082 Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, yakni:

  1. Menghapus pasal-pasal yang bersifat subjektif dan anti-demokrasi sebagai berikut:
    a. Pasal 6 ayat (5) poin C Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2020-07/082 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan
    b. Pasal 6 ayat (5) poin A Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2020-07/082 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
    c. Pasal 6 ayat (4) poin A Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2020-07/082 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.
    d. Pasal 5 ayat (9) Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2020-07/082 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.
  2. Mengadakan dialog bersama mahasiswa Unpar dalam perumusan peraturan rektor.
  3. Menerapkan prinsip partisipasi, inklusi, deliberasi, dan transparansi dalam penetapan peraturan rektor.

Bandung, 8 Agustus 2020

Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan Parahyangan

The post Pusik Tuntut Hapus Pasal Antidemokratis di Pedoman Perilaku Mahasiswa appeared first on Media Parahyangan.

]]>
https://mediaparahyangan.com/pusik-tuntut-hapus-pasal-antidemokratis-di-pedoman-perilaku-mahasiswa/2020/08/feed/ 0
Bagi Unpar, Semangat Mahasiswa Hanya Aksi Teatrikal Belaka https://mediaparahyangan.com/bagi-unpar-semangat-mahasiswa-hanya-aksi-teatrikal-belaka/2020/08/ https://mediaparahyangan.com/bagi-unpar-semangat-mahasiswa-hanya-aksi-teatrikal-belaka/2020/08/#comments Fri, 07 Aug 2020 11:28:42 +0000 https://mediaparahyangan.com/?p=15495 Kita semua pernah melalui SIAP, program orientasi mahasiswa baru sebagai bagian dari komunitas UNPAR. Saya sendiri mengikutinya di tengah tahun 2019 sebagai awal dari tahun ajaran pertama. Rangkaian hari dalam program SIAP diisi dengan berbagi informasi mengenai sistem fakultas, pengenalan lokasi kampus, dan siapa bisa lupa hari dipenuhi orasi mahasiswa yang dipimpin oleh para senior...

The post Bagi Unpar, Semangat Mahasiswa Hanya Aksi Teatrikal Belaka appeared first on Media Parahyangan.

]]>

Kita semua pernah melalui SIAP, program orientasi mahasiswa baru sebagai bagian dari komunitas UNPAR. Saya sendiri mengikutinya di tengah tahun 2019 sebagai awal dari tahun ajaran pertama. Rangkaian hari dalam program SIAP diisi dengan berbagi informasi mengenai sistem fakultas, pengenalan lokasi kampus, dan siapa bisa lupa hari dipenuhi orasi mahasiswa yang dipimpin oleh para senior untuk menyambut adik-adik tingkatnya. Dalam orasi itu disampaikan tentang kekuatan mahasiswa, peran mahasiswa dalam membuat perubahan, dan idealisme lain yang memang dimiliki sebagai kemewahan anak muda.

Anggapan awal saya bahwa universitas swasta pasti tidak mempedulikan kebebasan sipil mahasiswa seakan pudar dengan dipertunjukannya romantisasi kematian Julius Usman, mahasiswa UNPAR, dalam aksi di tahun 1966. Hari terakhir SIAP pun ditutup dengan rentetan orasi yang mengingatkan kita pada kekuatan yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai kelompok muda kritis, berani, dan calon pemimpin di masa mendatang, tidak tanpa tema nasionalisme yang kental hadir dalam setiap orasi tersebut. Nyatanya, pada hari ini, anggapan awal saya ternyata tepat.

Larangan Rektorat dalam Peraturan Rektor Tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan terhadap “aksi unjuk rasa secara publik tanpa seizin pihak Universitas/Fakultas” adalah pembungkaman pendapat dalam bentuk paling konkrit. Dengan adanya pasal larangan itu, UNPAR membenarkan dan mengukuhkan reputasinya sebagai kampus pasif yang buta terhadap gerakan sipil.

Kebebasan berpendapat adalah hak sipil yang dimiliki setiap warga Indonesia dan dilindungi dalam konstitusi. Melarang penyampaian pendapat mahasiswa memundurkan segala progres kebebasan berpendapat yang telah kita capai sejak era reformasi.

Sebagai mahasiswi Fakultas Hukum, saya kesulitan melihat relevansi studi yang saya dan teman-teman fakultas saya telah lalui selama setidaknya 1 semester ke belakang, khususnya dalam mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara serta aplikasinya terhadap, jangankan kehidupan bernegara, tapi bahkan dalam lingkungan kampus.

Apakah di dalam lingkungan kampus UNPAR, kita mahasiswa berhenti menjadi warga negara dan berhenti menikmati hak sebagai warga negara? Nyatanya, seolah ketika kita memasuki lingkungan kampus, mahasiswa berubah wujud dari seorang anggota sipil menjadi hanya mahasiswa saja, dengan hak yang diatur Universitas dan tanpa hak lainnya. Identitas kita di luar UNPAR seolah ditanggalkan dan dipaksa lepas oleh pihak Universitas, yang tidak mempunyai hak sama sekali untuk berbuat begitu.

Amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 pun didahului oleh adanya permintaan / demand dan hilangnya nyawadari masyarakat sipil karena perlawanan terhadap penyelewengan kekuasaan, mengingat bagaimana kerasnya pembungkaman -salah satunya- terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di era diktator Soeharto.

Bahkan, kematian mahasiswa menjadi salah satu sumber bahan bakar berkobarnya api reformasi dalam negeri. Betapa disayangkannya pembelajaran satu semester mengenai konstitusi Indonesia yang dianggap sakral serta terbukti berdarah proses amandemennya jika ternyata kebebasan berpendapat yang dilindungi di dalamnya dengan mudah dibungkam melalui larangan yang dikeluarkan rektorat.

Pengadaan kata “di lingkungan Universitas” kemudian menciptakan banyak ambigu. Apakah artinya larangan tersebut sebatas melindungi lokasi fisik lingkungan kampus? Jika ya, sejauh mana UNPAR bisa mengendalikan massa untuk melindungi lingkungan universitas jika memang terjadi penyampaian aspirasi, dan bagaimana jika unjuk rasa dilakukan oleh anggota masyarakat di luar mahasiswa UNPAR?

Mengapa yang dilarang adalah unjuk rasa atau penyampaian aspirasi dan bukan perusakan fasilitas kampus? Jelas bahwa melindungi lingkungan kampus bukanlah tujuan utama dari larangan ini. Penambahan “tanpa seizin pimpinan Universitas/Fakultas” memantapkan status mahasiswa UNPAR yang kebebasan berpendapatnya moderat, kebebasan terbatas, kebebasan tergantung. Kita hanya bebas selama diizinkan bebas.

Tanpa pemikiran dan tanpa mempertanyakan keputusan institusi, kita mahasiswa akan turut serta memfasilitasi penyelewengan kekuasaan yang ada. Yang terjadi jelas di depan mata kita: mahasiswa UNPAR sekarang hanya mempunyai kekuatan sebagai mahasiswa jika diperbolehkan begitu oleh pihak kampus.

Kita hanya diperbolehkan menyinggung semangat mahasiswa sebagai masyarakat sipil untuk aksi teatrikal dalam acara SIAP, yang tujuannya adalah membangkitkan semangat mahasiswa baru, namun semangat yang sama tidak boleh lagi berkobar, disinggung dan digunakan di luar rangkaian program SIAP. Semangat mahasiswa yang membara disampaikan melalui orasi itu hanya kedok belaka, sebuah pertunjukan, tidak lebih dari sebuah aksi teatrikal.

Lucunya, seni teater dan puisi memiliki ikatan kuat dengan gerakan reformasi, dengan pegiat seperti W.S. Rendra dan Wiji Thukul yang menggunakan seni untuk menggerakkan masyarakat secara riil, menyadarkan orang banyak akan segala kecurangan dan penyalahgunaan kuasa. Di UNPAR, ternyata, proses ini berjalan sebaliknya. Perjuangan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, seperti kematian Julius Usman, diromantisasi, dijadikan aksi seni, dan berhenti sampai di situ.

Pertanyaan selanjutnya: untuk apa? Untuk apa ada orasi, untuk apa Rektor UNPAR Mangadar Situmorang mengatakan bahwa “mahasiswa bukan hanya warga kampus saja, melainkan warga negara yang memiliki gagasan-gagasan” jika pada kenyataannya gagasan tersebut dibungkam?

UNPAR harus menyadari bahwa kebebasan sipil bukan hanya utopia belaka. Kebebasan sipil bukan pula sebuah keadaan yang otomatis ada. Kebebasan itu harus dijamin, dilindungi, dan diusahakan perwujudannya setiap hari.

UNPAR sebagai institusi yang mewadahi beribu-ribu warga negara sebagai peserta didiknya wajib menghormati hak kita sebagai warga negara pula. Tanpa kesadaran itu, Orde Baru dan pembungkaman ternyata tidak hanya masih kental dalam kehidupan bernegara, namun juga difasilitasi oleh institusi pendidikan ternama tepat di depan mata kita.

oleh Nadya Theresia, Ilmu Hukum 2019

The post Bagi Unpar, Semangat Mahasiswa Hanya Aksi Teatrikal Belaka appeared first on Media Parahyangan.

]]>
https://mediaparahyangan.com/bagi-unpar-semangat-mahasiswa-hanya-aksi-teatrikal-belaka/2020/08/feed/ 1
Infrastruktur Hijau, Wajah Baru Indonesia https://mediaparahyangan.com/infrastruktur-hijau-wajah-baru-indonesia/2020/08/ https://mediaparahyangan.com/infrastruktur-hijau-wajah-baru-indonesia/2020/08/#respond Thu, 06 Aug 2020 08:44:26 +0000 https://mediaparahyangan.com/?p=15472 Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah pendudukterbanyak, sehingga tak bisa dipungkiri dengan jumlah penduduk sebanyak itu maka jumlah kebutuhan juga akan ikut meningkat. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan lahan. Banyaknya pembangunan infrastruktur menyebabkan ruang terbuka hijau terkikis. Berkurangnya lahan terbuka hijau menyebabkan ketidakseimbangan sistem lingkungan antara air, tanah, dan udara. Demi menjaga...

The post Infrastruktur Hijau, Wajah Baru Indonesia appeared first on Media Parahyangan.

]]>

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk
terbanyak, sehingga tak bisa dipungkiri dengan jumlah penduduk sebanyak itu maka jumlah kebutuhan juga akan ikut meningkat. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan lahan. Banyaknya pembangunan infrastruktur menyebabkan ruang terbuka hijau terkikis. Berkurangnya lahan terbuka hijau menyebabkan ketidakseimbangan sistem lingkungan antara air, tanah, dan udara.

Demi menjaga ketidakseimbangan tersebut, maka dipraktikkan sistem
pembangunan infrastruktur hijau. Infrastruktur hijau merupakan konsep, upaya, atau pendekatan untuk menjaga lingkungan melalui penataan ruang terbuka hijau dan menjaga proses-proses alami yang terjadi di alam. Ada dua alasan utama Infrastruktur hijau harus diterapkan di Indonesia, yaitu masalah deforeastasi dan lingkungan yang tidak sehat.

Tingginya deforestasi membuat Indonesia menjadi negara kedua tertinggi dalam laju deforestasi. Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak yang berakibatkan kebutuhan lahan semakin tinggi dan berkurangnya ruang terbuka hijau.

Selain aktivitas manusia, deforestasi juga dapat disebabkan oleh kejadian alam seperti radiasi matahari yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Deforestasi akan berdampak buruk jika terus dibiarkan, seperti pemanasan global, banjir, erosi tanah, dan kehilangan spesies flora dan fauna.

Indonesia mengalami kesulitan menciptakan lingkungan yang sehat untuk penduduknya. Sangat disayangkan apabila sumber daya manusia yang begitu banyak tidak didukung oleh lingkungan yang sehat. Menurut WHO (World Health Organization), lingkungan sehat merupakan suatu keseimbangan ekologi yang harus ada diantara manusia dan lingkungan supaya dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Ciri-ciri lingkungan yang bersih adalah tersedianya air bersih yang cukup, pengendalian pencemaran, adanya tempat rekreasi dan lain-lain.

Namun masih banyak kota-kota besar di Indonesia belum memiliki ciri-ciri tersebut. Ini dapat dibuktikan dengan Jakarta yang sempat menjadi kota dengan kualitas udara terburuk. Menurut Kementerian PUPR, ketersediaan air bersih secara nasional berkisar 72-90%, yang berarti belum semua masyarakat mendapatkan akses air bersih. Kesehatan lingkungan juga akan berpengaruh pada kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya karena lingkungan yang sehat akan menghasilkan kualitas manusia yang sehat pula.

Masalah-masalah di atas timbul dikarenakan dalam sistem infrastruktur
terdapat aspek yang tidak diperhatikan yaitu lingkungan. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui sistem infrastruktur hanya berfokus pada kebutuhan manusia saja tanpa memperhatikan keadaan lingkungan sehingga diciptakan sistem infrastruktur hijau.

Infrastruktur hijau dalam penerapannya memperhatikan segala dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dimulai dari aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian, hingga pada tahan pemeliharaan. Infrastruktur hijau dapat menjadi sebuah solusi dalam menanggapi masalah yang ada. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya negara-negara maju yang sudah menerapkan infrastruktur hijau ini.

Infrastruktur hijau juga membangkitkan paham tentang pentingnya menjaga lingkungan. Terdapat banyak jenis dan pengaplikasian dari infrastruktur hijau seperti Green Rooftop, Rainwater Harvesting, Green Space dan masih banyak lagi.

Dari beberapa aplikasi tersebut, konsep infrastruktur hijau ini dapat diterapkan di rumah atau lingkungan sendiri, seperti Rainwater Harvesting adalah pengumpulan air dari air hujan sebagai sumber air tambahan yang dapat digunakan untuk menyiram tumbuhan. Adapun kekurangannya ialah instrumen-instrumen pendukung infrastruktur hijau memakan biaya yang tidak murah dan ilmu mengenai infrastruktur hijau di Indonesia sendiri juga masih sedikit.

Masalah yang ada mengenai deforestasi dan lingkungan yang tidak sehat di
Indonesia tidak akan hilang dengan sendirinya, oleh karena itu Indonesia harus memikirkan solusi akan hal itu. Infrastruktur hijau menjadi pilihan yang tepat dikarenakan konsep infrastruktur hijau membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan yang ada.

Dengan kekurangan yang ada, infrastruktur hijau juga masih pantas untuk diterapkan di Indonesia, melihat masalah yang timbul dewasa ini. Penerapan infrastruktur hijau bisa dimulai dari penerapan secara individu. Infrastruktur hijau adalah jalan tengah dari kebutuhan manusia dan lingkungan.

oleh Michael Tiojordy, Teknik Sipil 2018

REFERENSI
Hendriani, A. S. (2016, April 26). Ruang Terbuka Hijau Sebagai Infrastruktur Hijau Kota. Jurnal PPKM II (2016) 74-81, 75. Retrieved Juli 28, 2020, from
file:///C:/Users/micha/Downloads/340-Article%20Text-401-1-10-20181115.pdf

Mufarihah, N. (2019). EDUKASI MASYARAKAT DALAM MENGOLAH KOTORAN TERNAK. SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 24-26.

Nailufar, N. N. (2019, Juli 10). Laju Deforestasi Indonesia Turun, tapi Masih Kedua
Terpesat di Dunia. (h. W. Wibawa, Editor) Retrieved Juli 28, 2020, from kompas.com: https://sains.kompas.com/read/2019/07/10/180600223/laju-deforestasi-indonesiaturun-tapi-masih-kedua-terpesat-di-dunia

Putri, G. S. (2019, Agustus 2). Lebih Parah dari Jakarta, Ini Daftar Kota Paling Tercemar Polusi Udara. (G. S. Putri, Editor) Retrieved Juli 28, 2020, from kompas.com: https://sains.kompas.com/read/2019/08/02/122742323/lebih-parah-dari-jakarta-inidaftar-kota-paling-tercemar-polusi-udara

The post Infrastruktur Hijau, Wajah Baru Indonesia appeared first on Media Parahyangan.

]]>
https://mediaparahyangan.com/infrastruktur-hijau-wajah-baru-indonesia/2020/08/feed/ 0
Bahaya! Suara Mahasiswa Unpar Terancam Dibungkam https://mediaparahyangan.com/bahaya-suara-mahasiswa-berpotensi-dibungkam/2020/08/ https://mediaparahyangan.com/bahaya-suara-mahasiswa-berpotensi-dibungkam/2020/08/#respond Wed, 05 Aug 2020 11:28:11 +0000 https://mediaparahyangan.com/?p=15483 September tahun lalu, ketika gelombang demonstrasi membawa ratusan mahasiswa Unpar turun ke jalanan, beberapa kolega menyampaikan nada khawatir: bukankah mahasiswa Unpar tidak boleh demo? Bagaimana jika ada balasan dari pihak kampus? Kekhawatiran ini senada dengan rumor yang terdengar sejak tahun lalu: bahwa mahasiswa Unpar tidak boleh menggelar aksi unjuk rasa. Lantas, Rektor Unpar menyampaikan pesan...

The post Bahaya! Suara Mahasiswa Unpar Terancam Dibungkam appeared first on Media Parahyangan.

]]>

September tahun lalu, ketika gelombang demonstrasi membawa ratusan mahasiswa Unpar turun ke jalanan, beberapa kolega menyampaikan nada khawatir: bukankah mahasiswa Unpar tidak boleh demo? Bagaimana jika ada balasan dari pihak kampus? Kekhawatiran ini senada dengan rumor yang terdengar sejak tahun lalu: bahwa mahasiswa Unpar tidak boleh menggelar aksi unjuk rasa.

Lantas, Rektor Unpar menyampaikan pesan langsung di media massa melalui Pikiran Rakyat: menyampaikan pendapat dan menggelar aksi adalah hak setiap warga negara, dan kampus tak punya wewenang untuk mengintervensi penggunaan hak tersebut. 

Maka, ketika Selasa (21/7) lalu Unpar merilis Peraturan Rektor Nomor III/PRT/2020-07/082 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa yang berisi larangan bagi mahasiswa untuk “menggelar aksi penyampaian pendapat/aspirasi atau unjuk rasa secara publik tanpa seizin pimpinan Universitas/Fakultas”, pesan yang kokoh disampaikan untuk melindungi hak mahasiswa untuk berbicara itu hilang seketika, dan segala potensi menghilangkan sikap kritis mahasiswa dan tutupnya ruang demokrasi yang bebas datang, menjadi ketakutan yang tidak pernah sepenuhnya  hilang dari benak mahasiswa.

Peraturan tersebut berisi banyak pasal yang mengkhawatirkan. Tidak ada penjelasan rinci dan jelas untuk definisi-definisi seperti ‘menyebarkan informasi meresahkan’, “pencemaran nama baik”, “menghina” dalam pasal 6 ayat 5. Saat ditanya, Romo Harimanto mengatakan bahwa definisi tersebut tidak memiliki batasan tertentu dan sesuai KBBI.

Jika orang tidak berprasangka buruk, ujarnya, pasal tersebut tidak akan di-misinterpretasi. “Pihak pimpinan sepatutnya bijaksana dalam mengambil keputusan”, terangnya, tentang ketentuan pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

Tetapi peraturan yang mengikat ini, dimana mahasiswa bisa dicekal bahkan sampai dilaporkan ke polisi, tidak bisa dilandaskan prasangka baik. Tidak ada jaminan pihak kampus di masa depan tidak akan menyalahgunakan peraturan tersebut dengan kewenangan yang mereka miliki. Apalagi, akhir-akhir ini, aksi mahasiswa mulai menyentuh isu yang ‘sensitif’ dengan pihak kampus, seperti masalah transparansi dan alokasi uang kuliah.

Sebelumnya, Unpar sendiri pernah menjadi ruang aman untuk berdiskusi dengan bebas. Dapat dilihat dengan mimbar bebas serta diskusi terbuka yang dijalankan oleh beberapa organisasi kemahasiswaan. Dikhawatirkan, dengan adanya peraturan ini malah membuat diskusi-diskusi tersebut semakin berkurang. Mahasiswa yang ingin berekspresi malah terasa dibungkam oleh pihak kampus.

Hal utama lainnya, dalam pasal 6 ayat 5 huruf c berisi “Menggelar aksi penyampaian pendapat/aspirasi atau unjuk rasa secara publik tanpa seizin pimpinan Universitas/Fakultas”. Padahal unjuk rasa sendiri dilindungi oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bahwa masyarakat berhak melakukan demonstrasi atau unjuk rasa sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat. 

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut juga sejalan dengan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Pihak kampus mengatakan lebih baik berdiskusi dengan pemimpin dibandingkan langsung unjuk rasa. Kenyataannya, tak jarang masyarakat sulit berkomunikasi langsung dengan pimpinan diatas. Malah, tindakan represif dari aparat yang didapat. Ketika beraspirasi melalui tulisan sudah tak dilirik dan didengar, maka demonstrasi menjadi jalan alternatif lain untuk bersuara dan menuntut ketidakadilan.  

Mahasiswa mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan sesuatu yang keliru terkait kebijakan-kebijakan baik dari kampus maupun pemerintah. Secara historis, Indonesia tidak akan bisa menjadi negara yang bebas seperti saat ini tanpa mahasiswa, bahkan sampai mengorbankan nyawanya untuk melawan rezim Orba.

Yang menjadi pertanyaan, jika suatu saat ada aksi kembali dan mahasiswa Unpar meminta izin rektorat untuk bergabung, apakah diperbolehkan? Atau malah ditahan? Tidak heran kalau mahasiswa Unpar dikenal sebagai “anak sultan yang apatis”. Apalagi Romo Harimanto secara gamblang mengatakan bahwa mahasiswa Unpar harus mengeluarkan aspirasi secara elegan. Secara tidak langsung, pihak kampus sendiri yang membentuk image tersebut. 

Perlu ditanyakan mengapa pihak kampus merasa perlu menyusun peraturan ini. Mahasiswa yang belum sepenuhnya berani akan kembali lagi ketakutan bersuara, menganggap bahwa mengadakan aksi penyampaian pendapat adalah tindakan berbahaya.

Bahkan jika kita percaya bahwa kampus tidak akan berbuat apa-apa dengan peraturan ini—semoga tidak—, sebuah norma baru, sengaja atau tidak, sedang berusaha dibangun, norma yang mengikis demokrasi dan kebebasan berpendapat, norma yang membuat semakin sulit bagi mahasiswa untuk menceritakan segala hal yang perlu mereka ungkapkan.

Mengutip Lokataru, jika kondisi kebebasan akademik dalam kampus sudah berada di titik ini, lantas bagaimana dengan kondisi kebebasan di luar sana?

Maka dari itu, kampus perlu berpikir kembali dan merevisi peraturan tersebut.

MEDIA PARAHYANGAN 

The post Bahaya! Suara Mahasiswa Unpar Terancam Dibungkam appeared first on Media Parahyangan.

]]>
https://mediaparahyangan.com/bahaya-suara-mahasiswa-berpotensi-dibungkam/2020/08/feed/ 0