Fakultas Hukum Unpar Adakan Diskusi Publik Bahas RUU KPK

Pembicara pada diskusi "Quo Vadis Pemberantasan Korupsi" yang diadakan oleh Fakultas Hukum Unpar di Operation Room, Jumat (20/9) kemarin. dok?MP

STOPPRESS, MP – Jumat (9/19) lalu, Fakultas Hukum Unpar mengadakan diskusi publik yang berjudul “Quo Vadis Pemberantasan Korupsi”. Diskusi yang diadakan di Operation Room ini menghadirkan Rasamala Aritonang selaku Kepala Biro Hukum KPK, Agustinus Pohan dan Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro selaku pengajar di Fakultas Hukum Unpar, dan peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Dominique Nicky Fahrizal.

Tertulis pada term of reference, diskusi ini dilatarbelakangi oleh keputusan Presiden Joko Widodo yang menandatangani dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) yang berisi persetujuan pemerintah terhadap pembahasan revisi UU No. 30 tahun 2002 dan yang pada akhirnya disahkan pada 17 September 2019 kemarin.

Adapun poin-poin pembahasan dalam diskusi ini antara lain status KPK sebagai lembaga independen, keberadaan dewan pengawas, kewenangan KPK dan persepsi publik terhadap kasus ini.

Independensi, Dewan Pengawas, dan SP3

“KPK adalah lembaga subordinatif dengan lembaga kekuasaan lainnya (..) dalam UU disebutkan bahwa KPK adalah lembaga independen,” kata Pohan. Pohan lebih lanjut menambahkan bahwa dengan tidak memberikan SP3 dan memberikan wewenang penyadapan justru membuat KPK berjalan dengan baik.

“SP 3 tidak diberi ke KPK karena dapat diperdagangkan, hasilnya sukses, buktinya tidak pernah diperdagangkan. Penyidik KPK juga tidak dapat diiming-imingi kepentingan tertentu,” tambah Pohan.

Pohan kemudian menegaskan bahwa dikarenakan korupsi adalah kejahatan kolar putih, maka perlu dijaga karena penjahatnya dapat melakukan apapun termasuk mengubah peraturan.

Prof. Koerniatmanto sendiri menjelaskan, independensi KPK hanya sebatas pada pimpinan KPK, bahwa pegawai KPK seharusnya tetap melakukan tugas dari pimpinan.

“Pegawai KPK independen ketika melaksanakan kebijakan, termasuk dalam UU sudah dijelaskan secara detil. Sehingga tidak pas apabila menuntut KPK independen,” kata Koerniatmanto.

Koerniatmanto menegaskan bahwa jikalau KPK independen, tidak berarti KPK dapat bertindak sewenang-wenangnya. Harus ada sistem yang mengontrol agar tidak terjadi abuse of power.

“Kewenangan akan berbahaya apabila tidak diawasi, dalam RUU ini batasannya adalah waktu dalam SP3,  pegawai KPK menjalankan instruksi pimpinan, bukan jalan sendiri,” kata Koerniatmanto.

Terkait dewan pengawas, narasumber asal Biro Hukum KPK menyatakan bahwa perubahan memang sudah pasti ada, namun tidak harus buru-buru dalam memastikan. Akibat perubahan tersebut adalah tidak menutup kemungkinan KPK akan membutuhkan badan pengawas.

“Pertanyaan selanjutnya adalah (red. dewan pengawas) untuk memperbaiki atau meningkatkan. Harusnya yang mengawasi presiden dan UU saat ini menegaskan bahwa KPK bertanggungjawab pada publik,” kata Rasamala. Perwakilan Biro Hukum KPK juga menambahkan bahwa berdasarkan putusan MK, KPK dapat diperiksa oleh DPR selama tidak berkaitan dengan penyidikan.

Desakralisasi KPK

Berbeda dengan narasumber lainnya yang membahas mengenai substansi hukum dari RUU KPK, narasumber asal CSIS, Dominique Nicky memaparkan mengenai polarisasi publik akibat isu KPK belakangan ini.

“Ketika memberikan suatu kritik pada KPK, labeling-nya adalah pro koruptor, sudah terjadi pembedaan seperti cebong-kampret,” kataNicky.  Nicky menanggap bahwa RUU KPK ini merupakan sebuah cara untuk desakralisasi KPK, atau penataan kembali kekuasaan.

Nicky menjelaskan bahwa ada suara-suara rasional yang mengatakan harus independen dan ada dewan pengawas, namun media memiliki kecenderungan untuk membawa isu ini sebagai kembalinya orde baru.

“Kompas sempat menerbitkan survei dan hasilnya 64% responden setuju dewan pengawas. Suasana kebatinan masyarakat tidak seperti labeling yang terjadi pada masyarakat,” jelas Nicky.

 

Miftahul Choir || Brenda Cynthia

Related posts

*

*

Top