Fakultas Hukum Unpar Adakan Diskusi Publik Bahas RKUHP

Pembicara yang mengisi diskusi publik "Polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" yang diadakan oleh Fakultas Hukum Unpar, Rabu (30/10) lalu. dok/Wishnu

STOPPRESS, MP – Rabu (30/10) kemarin, Fakultas Hukum Unpar mengadakan diskusi publik dengan judul “Polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang diadakan di ruang Audio Visual Gedung 2, Unpar. Diskusi ini turut mengundang akademisi, tim penyusun RKUHP, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Komisi III periode ini, dan perwakilan dari Institute for Criminal and Justice Reform.

Diskusi ini dilatarbelakangi oleh penundaan pengesahan RKUHP oleh Presiden Joko Widodo dengan alasan masih adanya materi yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dalam sambutannya, Nefa Claudia Meliala sebagai Ketua Pelaksana menyebutkan bahwa tujuan dari diskusi ini adalah untuk “pemahaman materi-materi yang dipermasalahkan”. Dalam terms of reference yang disebarluaskan oleh panitia acara, terdapat 14 pasal kontroversial, baik dalam Buku I ataupun Buku II RKUHP.

Diskusi ini juga memperjelas posisi Fakultas Hukum Unpar terhadap pengesahan RKUHP. “[Kami] Mendorong adanya KUHP made in Indonesia. Kenapa terus menjadi problematika?” dikatakan Dekan Fakultas Hukum, Liona Nanang Supriatna dalam sambutannya untuk membuka diskusi publik tersebut. Nanang juga menambahkan bahwa diharapkan diskusi tersebut dapat memberikan output yang dapat diserahkan kepada DPR-RI dan Kementerian Hukum dan HAM.

Diskusi ini mengundang salah satu anggota tim penyusun RKUHP, yaitu Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, pengajar Hukum Pidana Unpar Agustinus Pohan, anggota Komisi III DPR-RI Dr. Junimart Girsang, dan peneliti ICJR Anggara Suwahju.

Mempertanyakan Kembali Hukum Pidana Kolonial

Prof. Barda selaku anggota tim penyusun RKUHP membuka pemaparan pada diskusi pagi kemarin. Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut mengatakan bahwa sudah saatnya Wetboek van Stafrecht (WvS) atau KUHP yang berlaku digantikan oleh KUHP baru.

“WvS lahir sebelum kemerdekaan, belum ada kongres PBB pada tahun tersebut, sehingga belum ada wawasan global ataupun nasional dalam KUHP tersebut,” jelas Barda.

Selain itu, Barda juga menambahkan bahwa Rechtellijk Pardon atau pemaafan hakim belum ditemukan dalam KUHP lama. Barda menjelaskan bahwa pemaafan dapat dilihat dari justifikasi pemidanaan, karakter dari pelaku, dan situasi yang berlangsung.

Menurut Barda, akibat dari tidak adanya pemaafan adalah munculnya berbagai kasus ‘sepele’ seperti Saulina (92) yang dipenjara karena menebang pohon durian atau Waliyah (57) yang dituntut enam bulan penjara akibat kedapatan mencuri permen. Barda mengatakan bahwa dalam KUHP yang berlaku saat ini hanya berupa delik dan akan menyulitkan mereka yang tidak mampu menyewa pengacara pidana.

Pada kesempatannya, Agustinus Pohan turut menambahkan pemikirannya terkait pemafaan hakim dalam RKUHP. “Pardon dapat disalahgunakan meskipun dapat menjauhkan diri dari penjara. Perlu ada pertimbangan lebih lanjut daripada pardon,” jelas dosen yang akrab disapa Pohan ini.

Sementara itu, peneliti ICJR Anggara Suwahuju tidak sepakat bahwa KUHP adalah sebuah produk kolonial. Menurutnya, defisini dari kolonial masih diperdebatkan mengingat KUHP telah ‘didekolonisasi’ melalui UU No. 1 tahun 1946.

Anggara menambahkan bahwa adanya pasal-pasal bermasalah seperti pidana mati, makar, dan penghinaan presiden adalah contoh-contoh yang membuktikan bahwa justru RKUHP merupakan produk kolonial.

Beliau juga menambahkan bahwa prinsip yang perlu dijunjung adalah transparansi dan pengesahan RKUHP adalah bentuk pelemahan intelektual. “Bangsa akan mundur apabila pengetahuan tidak dikelola,” kata Anggara.

Anggota Dewan Perlu Memahami Hukum Pidana

Meskipun menyetujui pengesahan RKUHP, anggota Fraksi III DPR-RI, Dr. Junimart Gisang menyatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam RKUHP seperti hukum adat, pidana mati, penghinaan martabat presiden, dan kesusilaan.

Menurut Junimart, permasalahan yang menyebabkan pasal ‘krusial’ tersebut adalah pemahaman anggota dewan terkait hukum pidana.

“Diharapkan anggota panja memahami hukum, anatomi hukum, sosiologis-filosofis hukum, dan yang terpenting logika hukum,” jelas Junimart.

Isu RKUHP muncul ke permukaan pertama kali di tahun 1963 dan selalu masuk dalam agenda revisi undang-undang badan legislatif. Pada 30 September 2019, ditetapkan bahwa pembahasan RKUHP akan ditunda dan kembali dibahas pada DPR periode 2019-2024.

Miftahul Choir || Brenda Cynthia

Related posts

*

*

Top