Editorial: Pelecehan Seksual, Hal Merendahkan yang Diremehkan

EDITORIAL: Pelecehan Seksual, Hal Merendahkan yang Diremehkan

Insiden yang terjadi antara petugas parkir dan seorang mahasiswa di parkir valet B2 gedung 9 pada Jumat (17/11) lalu menjadi suatu hal yang menggegerkan di kalangan mahasiswa Unpar. Pasalnya, semenjak keterangan yang diberikan oleh korban, ada beberapa orang juga yang mengklaim pernah merasakan kejadian yang sama. Ini berakhir dengan XR, petugas valet B2 Gedung 9 yang mengaku sebagai seseorang yang melakukan tindakan tersebut, ternyata telah dirumahkan oleh pihak manajemen parkir EZ.

Apa yang disampaikan korban tidak sepenuhnya serupa dengan keterangan dari XR. XR mengklarifikasi dalam sebuah surat pernyataan yang ditulisnya bahwa ada beberapa hal yang tidak ia katakan dan lakukan terhadap korban. Terkait dengan ucapan seperti, “Neng, mau digendong?” XR menjelaskannya sebagai bentuk hiburan agar hubungan emosional antara keduanya dapat terjalin. Di akhir surat pernyataan tersebut, XR bertanya mengenai apa saja bentuk dari pelecehan seksual itu sendiri: adakah aturan hukum keterangan medis yang membantu untuk menjelaskan letak pelecehan seksual tersebut.

Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan, Anita Dhewy yang ditanyai mengenai pendapatnya akan kasus ini mengungkapkan bahwa pelecehan seksual bisa dikatakan sebagai sikap atau tindakan yang membuat korban merasa tidak nyaman. Ini berhubungan dengan upaya yang bersifat seksual merendahkan atau mengolok. Terkait dengan definisinya, catcalling juga termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. “Ada intensi, ada motif. Itu membuat korban merasa tidak nyaman,” ujarnya.

Hal ini kemudian ditegaskan juga oleh Blandina Lintang selaku peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai pelecehan seksual mengarah terhadap adanya tindakan seksual yang tidak diinginkan. Tindakan itu bermacam-macam mulai dari tindakan fisik, ungkapan bernada seksual, dan bahkan ajakan untuk melakukan tindakan seks. Ketika seseorang mengungkapkan penolakan dari bentuk-bentuk “perhatian” yang bersifat seksual karena dirinya merasa tidak nyaman, maka tindakan-tindakan tadi dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Pelecehan seksual secara verbal memang sering diremehkan eksistensinya. Orang-orang cenderung menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar dan terkadang menjadi sebuah lelucon. Namun, ada kerugian yang disebabkan pelaku terhadap korban, yaitu berupa ketidaknyamanan. Anita pun menimpali bahwa orang seringkali melihat pelecehan seksual baru terjadi ketika ada yang tersakiti, baru di situ ada kerugian. Padahal menurutnya, kalau ada perempuan direndahkan juga menyangkut dengan harga diri dan pantas dikategorikan sebagai kerugian seperti tidak diperlakukan selayaknya manusia sehingga tidak dapat dibenarkan. “Memang secara fisik tidak apa-apa, tapi secara psikologis dan emosional pasti berpengaruh. Ini dapat menimbulkan trauma,“ jelas Anita.

Berdasarkan keterangan korban, apa yang terjadi padanya merupakan bentuk dari pelecehan seksual. Begitu diungkapkan oleh Blandina. Hal ini disebabkan adanya tindakan yang mengarah kepada ajakan seksual, mulai dari pandangan, gerakan memperagakan ciuman dan pelukan, dan kata-kata pelaku. Ditambah lagi dengan tangan korban yang dipegang meskipun korban sudah menolak. Ketidaknyamanan korban ditunjukkan dengan tulisan tentang kejadian yang dialaminya di media sosial.

Adapun dari sudut pandang hukum, disampaikan oleh Blandina bahwa KUHP hanya memuat penjelasan mengenai perbuatan cabul di pasal 289 dan 296. Sementara istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Ia mengatakan bahwa sebenarnya pelecehan seksual bisa ditarik ke perbuatan cabul sebab bisa diartikan sebagai tindakan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan yang ada dalam lingkup nafsu birahi dan lain-lain. Akan tetapi, ia menambahkan bahwa pada prosesnya harus ada pembuktian berdasarkan hukum pidana, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk atau keterangan dari yang diduga pelaku.

Berkaitan dengan hal itu, ketiadaan hukum yang spesifik mengatur tentang tindak pelecehan seksual ini pun yang disebut oleh Anita sebagai faktor justifikasi atas tindakan ini. Lebih lanjut, Anita menuturkan bahwa orang-orang seolah-olah berpikir tidak akan ada sanksi jika ia melakukan itu alhasil perbuatan menjadi sesuatu yang wajar dan orang-orang cenderung untuk tidak sensitif. “Prosesnya jadi berulang. Kalau dibiarkan, intensitasnya akan meningkat. Ketika suit suit (siulan) itu wajar, berarti kalau colek-colek juga tidak apa-apa dong,” ungkapnya.

Fungsi Media

Kami sebagai media tidak memiliki kewenangan atau fungsi sebagai hakim dan tidak ada niatan untuk menghakimi. Media Parahyangan (MP) dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai pihak yang mengklarifikasi kebenaran informasi yang beredar baik dari pihak mahasiswi yang melaporkan kejadiannya di media sosial, juga kepada pihak manajemen EZ Parking selaku penyedia layanan parkir di kampus UNPAR yang juga harus dimintai keterangan.  Pada saat itu, reporter MP mendapati tidak ada pegawai parkir di B2 Gedung 9 yang bisa dimintai informasi untuk mengklarifikasi kasus yang terjadi, tetapi klarifikasi tetap diupayakan dengan sebaik-baiknya.

MP sebagai media juga tidak berwenang untuk melakukan tindakan apapun pada pihak terlapor dalam hal ini petugas B2 apalagi soal status kepegawaian petugas B2 Gedung 9 yang telah dipecat. Kami dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang mengklarifikasi informasi yang beredar ke kedua belah pihak sebagai tanggung jawab pemberitaan yang mengharuskan berita ditulis secara cover both sides. Selebihnya, adalah kewenangan dari management EZ Parking selaku penyedia layanan parkir dan terutama Biro Umum dan Teknik (BUT) sebagai pihak yang berkewenangan dalam mengambil tindakan dari UNPAR.

Pada dasarnya, MP menyatakan bahwa Penggunaan istilah “pelecehan seksual” tidak dimaksudkan untuk melebih-lebihkan atau mencemarkan pihak-pihak yang ada. Akan tetapi, keputusan untuk menggunakan istilah itu telah didasarkan pengertian dan keterangan yang diperoleh terutama dari akademisi dan praktisi.

Diluar itu, pada dasarnya MP menolak segala perilaku rape culture, mulai dari cat calling hingga hal terparah yaitu perkosaan. Hal tersebut adalah perbuatan yang merendahkan dan melecehkan seseorang, baik di dalam kampus atau dimanapun hal itu terjadi. Hal ini juga bukan semata-mata persoalan nyaman-tidak nyaman atau soal perkara emosional semata, melainkan ada agenda lain yang harus diperjuangkan yaitu sebagai perguruan tinggi yang membuka diri terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi, agenda itu adalah menjunjung tinggi kesetaraan gender.