Editorial: Janji Semu Kampus dan Advokasi BEM yang Kurang

Kurang lebih sekitar sebulan yang lalu, pihak kampus menghadiri diskusi FORBES mengenai kenaikan UKT secara mendadak yang membuat mahasiswa mempertanyakan kebijakan tersebut. Keluhan-keluhan berdatangan dari mahasiswa berbagai angkatan dan jurusan. Hal tersebut patut menjadi evaluasi untuk pihak kampus sendiri dalam merumuskan sebuah kebijakan.

Jika memperhatikan penyataan rektor terkait bantuan keuangan, dikatakan BKA sedang mempersiapkan form pendaftaran yang akan diajukan ke fakultas dan rektorat. Rektor secara gamblang mengatakan bahwa yang akan diberi bantuan bantuan hanya mahasiswa yang benar-benar tidak mampu untuk membayar.

Selain itu, adapun bantuan keringanan pembayaran uang kuliah untuk semester ganjil 2020/2021. Sebelumnya, kampus sudah mempublikasikan form pendaftaran bantuan tersebut, namun tiba-tiba mahasiswa disuruh melakukan pendaftaran kembali karena adanya persyaratan baru.

Yang menjadi janggal adalah adanya syarat dan ketentuan baru yang disusun kampus dimana hal tersebut menjadi salah satu hambatan mahasiswa untuk bisa mendapatkan bantuan. Mengapa kampus berhak untuk menilai siapa yang lebih susah? Sepertinya yang disebut dalam editorial sebelumnya, semua mahasiswa mengalami kesulitan.

Di dalam persyaratan baru itu, Unpar meminta mahasiswa yang mendaftar menyelipkan surat perawatan dari dokter atau rumah sakit. Hal tersebut seakan menyatakan kampus hanya membantu mahasiswa yang terkena COVID-19 saja. 

Terutama, tidak semua orang tua mahasiswa bekerja di sektor formal, bagaimana dengan mereka yang mengais rezeki di sektor informal? Bagaimana jika mahasiswa tidak dapat memenuhi persyaratan yang dibuat oleh kampus padahal mereka benar-benar sedang kesusahan? Pola perilaku birokrat menghambat bantuan untuk mahasiswa yang sedang kesusahan.

Mengapa kampus tidak menurunkan uang kuliah saja? Toh, semester ganjil nanti perkuliahan akan diadakan secara online. Artinya, kampus tidak mengeluarkan biaya lebih atau sama seperti semester sebelumnya yang melakukan perkuliahan tatap muka.

Mahasiswa juga tidak mendapatkan fasilitas apapun. Kuota saja tidak disediakan oleh kampus selama kuliah online kemarin. Kompensasi yang dijanjikan kampus senilai Rp. 500.000 sampai saat ini belum diketahui dasar perhitungannya apa. Begitupun, mahasiswa juga belum menerima kompensasi tersebut.

Kampus mengatakan tidak menginginkan mahasiswa Unpar gagal dalam studinya hanya karena pandemi. Tetapi dengan adanya aturan-aturan tersebut malah seakan mengatakan pihak kampus tidak begitu niat dalam membantu mahasiswanya.

Mahasiswa pantas mendapatkan haknya yaitu penurunan uang kuliah. Dengan begitu, kampus mampu memegang omongannya terkait peduli dengan kesulitan yang dialami oleh mahasiswa.

Bila enggan, dimana kampus humamum yang selalu dibanggakan Unpar?

Selain itu, Unpar juga perlu melakukan transparansi terhadap keuangan serta kebijakan yang dilakukannya. Tidak ada parameter seberapa besar bantuan yang akan didapatkan oleh para calon penerima beasiswa. Mahasiswa seakan disuruh menunggu saja tanpa tahu apa-apa.

Kemana BEM?

Perlu diapresiasi peran BEM saat awal-awal meledaknya berita kenaikan uang kuliah ini. Namun, setelah selesainya FORBES yang dihadiri pihak kampus, BEM seakan-akan terlena dengan janji semu kampus yang sampai sekarang belum diperlihatkan hasilnya.

BEM terlihat tidak memperjuangkan kembali hak mahasiswa untuk mendapatkan penurunan uang kuliah. BEM mengatakan bahwa mereka peduli dengan mahasiswa lainnya, namun hal tersebut tidak terlihat dari tindakannya.

Saat FORBES pun, pihak BEM mengatakan akan merancang beasiswa Gotong Royong dimana mahasiswa yang mampu menyisihkan kompensasinya untuk disubsidi kepada mahasiswa yang sedang kesulitan. Pertanyaannya, dimana progres kebijakan tersebut? Sampai saat ini, tidak terlihat BEM berencana merealisasikan kebijakan itu.

BEM seakan lepas tangan dengan masalah ini. Pelemahan peran BEM untuk advokasi patut dipertanyakan. Sebagai lembaga yang menanggung dan mengayomi suara mahasiswa, seharusnya BEM lebih sensitif dan bergerak kembali untuk memperjuangkan hak mahasiswa lainnya.

Mengawasi pergerakan kampus saja tidak cukup. BEM seharusnya menuntut dan mempertanyakan secara menerus kepada kampus terkait kebijakannya. Itu jika BEM ingin dikenang sebagai lembaga yang berpihak kepada mahasiswa.

Dengan adanya kata “mahasiswa” di nama lembaganya, seharusnya BEM tahu dan sadar bahwa prioritas saat ini adalah memperjuangkan keadilan untuk teman-teman mahasiswa lain, bukannya menjadi sahabat rektorat.

Dalam misinya, BEM mengatakan akan mewujudkan gerakan mahasiswa yang kritis dan kreatif dalam merealisasikan sesanti Unpar. Dengan menyerahnya BEM saat ini berarti secara tidak langsung mengatakan BEM tidak berhasil mewujudkan misi tersebut.

Tidak salah jika BEM ingin melakukan peran lain —event organizer–, tetapi yang perlu diingat adalah kalau bukan BEM sebagai organisasi mahasiswa tertinggi yang memiliki fungsi advokasi, siapa lagi yang bisa membantu mahasiswa lain? Kalau BEM tidak bergerak lagi, mahasiswa yang akan menanggung beban itu sendiri.

MEDIA PARAHYANGAN

Penulis

*

*

Top
Atur Size