Editorial: Himbauan LKM Tanpa Tindakan

EDITORIAL, MP – Senin (23/9) lalu, terjadi demonstrasi yang dimulai dari Monumen Perjuangan hingga Gedung DPRD Jawa Barat. Beberapa mahasiswa Unpar turut mengikuti demonstrasi tersebut, tetapi sama sekali tidak membawa nama LKM (Lembaga Kepresidenan Mahasiswa) atau setara dengan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa).

Lalu, tepat pada Senin malam, akun instagram @lkm_unpar mengirimkan pernyataan sikap mereka bahwa LKM dan MPM (Majelis Perwakilan Mahasiswa) tidak dan tidak akan mengikuti demonstrasi pada 23 dan 24 September 2019.

Menurut pernyataan sikap tersebut, LKM dan MPM mengimbau seluruh mahasiswa Unpar untuk mengedepankan tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersifat akademis dan untuk tetap aktif dalam perkembangan isu terkini.

Pernyataan sikap tersebut banyak mendapatkan respon dari kalangan mahasiswa hingga alumni, baik berupa respon positif dan negatif.

Nilai Akademis dan Demonstrasi

Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh LKM dan MPM Unpar, seakan ada gap dan perbedaan besar antara aksi demonstrasi dan cara akademis. Demonstrasi sering kali dianggap aksi yang anarkis, merugikan masyarakat sekitar, buang-buang tenaga dan waktu. Namun, apakah berarti demonstrasi adalah tindakan bodoh yang dilakukan oleh sekelompok orang?

Menurut kami, demonstrasi seharusnya dilakukan, dengan membawa dasar dan bahan terlebih dahulu. Benar, mahasiswa diimbau untuk tahu akar permasalahan dan apa yang ia perjuangkan saat demonstrasi, maka dari itulah cara akademis dibutuhkan. Ketika berhasil melakukan audiensi dengan stakeholders, peserta demonstrasi tahu apa yang menjadi tuntutan aksi dan dapat memperjuangkan apa yang ia yakini benar untuk kepentingan kelompoknya ataupun publik.

Demonstrasi adalah bentuk dari adanya kebebasan berpendapat dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, seperti pada pasal 28 UUD 1945, merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara dalam negara demokrasi ini. Terlepas dari anarkis dan ricuhnya aksi yang berjalan, tidak menjadi justifikasi bahwa demonstrasi adalah cara yang bodoh dan juga lama.

Akademis dan aktivis dapat berjalan dari tahap ke tahap, atau bahkan beriringan.

Peran Organisasi Mahasiswa

Menurut Media Parahyangan, organisasi kemahasiswaan seharusnya dapat mewadahi aspirasi mahasiswa Unpar dan juga mengedukasi mahasiswa Unpar. Mengingat situasi negara Indonesia yang sedang genting, tidakkah organisasi kemahasiswaan tergerak untuk melakukan aksi? 

Aksi dapat bermakna luas, setiap orang ataupun lembaga punya caranya masing-masing untuk melakukan aksi, baik melalui cara akademis seperti melakukan forum atau diskusi untuk menghasilkan konsep atau pemikiran baru secara akademis, cara demonstrasi untuk langsung menyuarakan aspirasi kepada para stakeholders, ataupun sekadar men-share informasi, kajian, infografik, ataupun propaganda pada akun media sosial untuk meningkatkan rasa awareness.

Hal yang disayangkan oleh kami, LKM sebagai lembaga eksekutif tertinggi belum mewadahi ataupun mengedukasi mahasiswa Unpar dalam hal tersebut. Media Parahyangan belum melihat upaya dari LKM dalam meningkatkan awareness dan pengetahuan soal pasal-pasal bermasalah pada RUU KPK, RKUHP, dan serentetan RUU aneh lainnya. 

LKM seakan cuci tangan dan menutup mata terhadap persoalan ini, dimana mereka seharusnya dapat bertindak dalam mengayomi ataupun menghimpun mahasiswa Unpar yang hendak mengikuti aksi demonstrasi sekalipun jika tidak ingin membawa nama lembaga.

LKM menyatakan bahwa mereka lebih menjunjung tinggi nilai akademis dan tetap aktif dalam perkembangan isu. Namun, apa yang sudah mereka lakukan dalam “menjunjung tinggi nilai akademis” dan “aktif dalam perkembangan isu”?

Kami mengerti bahwa program kerja penting, olahraga penting, bahkan nama-nama tempat di Unpar juga penting. Namun, apakah situasi Indonesia dan kebebasan berpendapat kita sebagai warga negara kalah penting?

Related posts

*

*

Top