EDITORIAL: Bukan Hanya Tak Boleh Naik, UKT Unpar Harusnya Turun

Rabu (20/5) kemarin, Unpar merilis pengumuman kenaikan biaya SKS dan UKPS pada Semester Ganjil 2020/2021 melalui student portal. Kenaikan ini terasa ganjil di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat akibat pandemi global COVID-19. Tak perlu jauh-jauh, berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan BEM Unpar bersama Media Parahyangan menunjukkan bahwa lebih dari setengah orang tua mahasiswa tidak dapat bekerja selama pandemi ini. Mengingat krisis global ini belum selesai, mahasiswa perlu menuntut haknya agar kampus tak hanya tidak menaikkan uang kuliah, tapi menurunkannya—sesuai dengan kondisi ekonomi global maupun nasional.

Kenaikan yang terjadi cukup signifikan. Biaya kuliah per SKS berubah dari Rp. 330.000 menjadi Rp. 350.000. Sedangkan UKPS sendiri bervariasi tergantung setiap program studi, salah satunya jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang naik 7% dari Rp5.300.000 menjadi Rp5.700.000, atau Teknik Industri naik 9% dari Rp6.000.000 menjadi Rp6.500.000.

Mahasiswa Unpar perlu dan wajib bertanya-tanya: mengapa uang kuliah naik? Ketika kampus di seluruh Indonesia membuat kebijakan keringanan, kelonggaran, sampai penghapusan parsial atas uang kuliah, mengapa Unpar justru menaikkan biaya kuliahnya? Apalagi, berdasarkan hasil survei BEM, 7% mahasiswa kehilangan pemasukan dan 32% mengalami penurunan antara 25-75%. Hanya 16% mahasiswa yang menyatakan pemasukan orangtuanya tidak berkurang. 69% orang tua mahasiswa, salah satu atau keduanya, tak bisa bekerja akibat COVID-19.

Dengan situasi krisis seperti ini, dari mana Unpar mengharapkan mahasiswanya dapat membayar UKT yang lebih tinggi, sedangkan biaya kuliah sebelumnya pun terhitung salah satu yang paling tinggi di seluruh negeri?

Kondisi mahasiswa juga tercermin dari kondisi ekonomi nasional saat ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun akibat berhentinya aktivitas ekonomi secara mendadak demi pencegahan penyebaran virus corona. Buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) menyebut kondisi ini berdampak pada penurunan harga komoditas secara signifikan dan menciptakan ketidakpastian yang tinggi di pasar keuangan global dan volatilitas aliran dana di negara berkembang.

Melihat perkembangan nasional ini saja seharusnya sudah cukup bagi pihak kampus untuk memberikan kelonggaran atau keringanan uang kuliah. Apalagi, ditambah dengan survei komprehensif dari lembaga eksekutif mahasiswa, tidak ada alasan yang kuat bagi Unpar bersikukuh untuk tak hanya mempertahankan, bahkan menaikkan biaya kuliah mahasiswa yang cukup signifikan.

Sebelumnya, beberapa fakultas seperti FISIP dan Fakultas Teknik juga membuat pengumuman keringanan biaya untuk mahasiswa yang keluarga “terdampak langsung” oleh Covid-19. Untuk mengajukan keringanan harus ada berkas-berkas pendukung yang berisi dampak langsung dari Covid-19 seperti surat PHK, dan sebagainya untuk syarat administratif yang tentu kita semua tahu bahwa birokrasi berjalan dengan lambat. Namun, yang menjadi masalah adalah tidak semua orang tua mahasiswa berprofesi sebagai karyawan yang memiliki slip gaji. Kalau begitu, apa kabar orang tua yang bekerja sebagai wiraswasta? Bagaimana cara mereka menunjukkan bahwa mereka “terdampak langsung” oleh pandemi ini?

Lagipula, mengapa Unpar perlu memilah siapa yang berhak dapat keringanan dan siapa yang tidak? Krisis ekonomi ini berdampak pada semua orang, dan hampir tidak ada yang diuntungkan dari pandemi global ini. Ancaman resesi ekonomi tersebut berdampak pada keseluruhan sektor kerja. Formal atau informal, PNS atau swasta, pegawai atau pedagang, semua orangtua tekor memikirkan kondisi keuangan keluarganya dan ada baiknya tidak ditambah bebannya dengan meningkatnya biaya UKT dan UKPS ini.

Dengan UKT yang cukup tinggi di beberapa semester silam, sulit untuk meyakinkan mahasiswa bahwa Unpar kekurangan dana untuk melakukan kebijakan-kebijakan relaksasi pembayaran uang kuliah untuk semester depan. Terlebih, sampai hari ini sulit sekali bagi mahasiswa Unpar untuk mengetahui transparansi dana dari kampus —urusan pengelolaan keuangan seperti untuk apa dan bagaimana uang tersebut digunakan. . 

Lagipula, kuliah daring berarti tidak ada alat laboratorium yang pecah, praktikum fisik yang berjalan, maupun kegiatan kemahasiswaan yang membutuhkan dana penggerak. Mengapa, dengan pengeluaran yang sedang menurun ini, mahasiswa Unpar kini harus membayar lebih?

Rasanya kebijakan Unpar kali ini tidak mencerminkan visinya yaitu “Menjadi Komunitas Humamum”. Unpar sendiri merupakan sebuah institusi pendidikan yang seharusnya mengakomodasi hak-hak mahasiswanya. Hak mahasiswa untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan walaupun ancaman resesi ekonomi sedang melanda. Dengan adanya kenaikan SKS dan UKPS, Unpar tak hanya sekadar lebih dari bisnis pendidikan daripada institusi pendidikan. 

Melawan Stigma Kampus Sultan, Mahasiswa Harus Sadar dan Bersatu Menuntut Haknya

Tidak ada pilihan lain bagi mahasiswa selain membentuk solidaritas dan menuntut hak-haknya. Unpar tak sekadar ‘kampus sultan’ dan tak semua mahasiswanya orang kaya. Banyak teman-teman kita yang (sedari dulu) kesulitan membayar biaya UKT, dengan atau tanpa krisis global. Sudah waktunya mahasiswa Unpar melawan stereotip dan menyuarakan fakta tersebut.

Anggapan ‘kampus sultan’ dan ‘mahasiswa kaya’ tidak akan menghasilkan apa-apa dalam kasus-kasus seperti ini yang telah terjadi, dan yang akan terjadi di masa depan. Imej yang terbentuk adalah mahasiswa Unpar yang apolitis, jika tidak dapat disebut apatis, menjaga jarak dari isu-isu kampus, tidak mempertimbangkan haknya sebagai mahasiswa maupun bagaimana kampus bertanggung jawab memenuhi hak tersebut. Jika imej tersebut kita terima, maka kampus, seperti saat ini, dapat aman-aman saja mengeluarkan kebijakan yang patut dipertanyakan dan berpotensi melanggar hak-hak mahasiswa.

Lebih-lebih, jika bayangan mahasiswa Unpar hanya terbatas mereka yang berpesta dan beraktivitas sosial tanpa memikirkan hal-hal lain, kita melupakan mahasiswa Unpar yang tak punya privilege untuk melakukan hal yang sama. Momen ini penting untuk memahami mereka yang selama ini, krisis atau tidak, sudah kesulitan membayar UKT, kesulitan membayar kos, kesulitan makan sehari-hari, dan kesulitan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang berlaku di antara mahasiswa lainnya. 

Momen ini perlu digunakan sebagai awal sikap kritis mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pihak kampus: apakah bermanfaat bagi mahasiswa, atau justru melanggar hak-hak mahasiswa?

Hanya dengan kesadaran diri bahwa kita adalah mahasiswa yang punya hak atas pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau, dengan solidaritas sesama mahasiswa untuk saling membantu mereka yang kesusahan dalam kehidupan sehari-harinya, dengan sikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan kampus yang berpotensi merugikan mahasiswa, hanya dengan sikap-sikap seperti inilah mahasiswa Unpar dapat benar-benar menjalankan hidupnya sebagai mahasiswa secara efektif, efisien, dan bermakna. Tidak lebih, tidak sedikitpun kurang.

Kini, saatnya mahasiswa Unpar bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya. Jangan sampai pihak kampus terus menerus mengambil keputusan yang tidak bijaksana karena menanggap mahasiswa Unpar apatis yang tidak punya kesadaran untuk melawan ketidakadilan di depan mata. 

MEDIA PARAHYANGAN

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size