[Editorial] Blunder Kesekian Kalinya Stafsus Milenial

EDITORIAL, MP — Kesalahan stafsus ‘milenial’ milik Jokowi bukan sekadar urusan tak paham cara bersurat, tetapi dua lapis: minimnya etika politik dan tujuan yang tidak jelas dari awal. Kita hanya mendengar staf-staf ini ketika mereka membuat blunder, seperti pernyataan Billy Mambrasar beberapa saat silam, masalah surat-menyurat ini, dan urusan konflik kepentingan Adamas Belva di Ruangguru. Dengan serangkaian keluputan ini, integritas mereka yang dipilih sebagai stafsus (dan yang memilih!) patut dipertanyakan: untuk apa ada stafsus milenial?

Pertama, Andi Taufan Garuda paling minimal telah melakukan kekacauan administratif. Dengan kop surat Sekretariat Kabinet, ia ‘menitipkan’ perusahaannya, PT Amartha Micro Fintek atau Amartha, untuk diajak ‘bekerjasama’ dengan para camat dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Tidak hanya itu, diksi yang ia gunakan adalah ‘kami’ dan secara jelas menandatangani surat itu sebagai ‘Staf Khusus Presiden Republik Indonesia’. Hal ini melanggar etika dan prosedur birokrasi; Amartha adalah perusahaan pribadi milik Andi dan ia tidak memiliki wewenang untuk bersurat langsung dengan camat. Ia dapat memberikan rekomendasi kepada pihak kementerian untuk baru kemudian berkorespondensi ke camat–dan kalaupun begitu, masalah yang diselesaikan barulah urusan tertib administratif dan birokratis. 

Poin ini memang gampang diperbaiki, dan seperti apologia yang dikeluarkan pemerintah, apa yang dilakukan Andi didasari oleh ‘ketidakpahaman birokratis’. Tetapi para stafsus ini bukan hanya tak paham birokrasi, tapi juga tak paham etika politik. Aspek yang paling problematik dari surat yang dikirimkan Andi bukan bahwa ia harusnya mengirim via lembaga lain dulu, tetapi bahwa ia mengirimkan surat sebagai stafsus dengan isi surat sebagai CEO Amartha menggunakan sarana lembaga resmi pemerintah untuk hal yang akan menguntungkan perusahaan privat. Jelas ada konflik kepentingan di sini, dan ini tidak bisa sekadar diabaikan dan dimaklumi begitu saja, melainkan dipertanyakan, dituntut pertanggungjawabannya, atau malah lebih lanjut diinvestigasi lebih lanjut. 

Mengapa investigasi? Karena ternyata jajaran stafsus yang tak memahami konflik kepentingan bukan hanya Andi, tapi juga Adamas Belva, CEO Ruangguru. Platformnya memang menarik dan berguna bagi para siswa yang ingin belajar dari saluran alternatif, tapi fakta bahwa ia memiliki dualisme jabatan antara staf pemerintah dan CEO perusahaan yang dapat diuntungkan dengan pemerintah sudah bermasalah dari awal. Ruangguru juga sudah diuntungkan dengan program kartu prakerja, sebuah program yang baru-baru ini diluncurkan oleh pemerintah. Dalam program ini, Ruangguru diipilih . dipilih menjadi salah satu mitra. dengan pemilihan perusahaan dilakukan tanpa tender dan nominal proyek yang terhitung besar.

Keterangan resmi yang dikeluarkan Belva adalah bahwa secara legal dan praktis, ia memang tidak diminta dan tidak diharuskan mundur dari jabatannya ketika ditunjuk menjadi staf khusus Presiden Jokowi. Ia juga menyatakan siap mundur ‘jika terindikasi terdapat konflik kepentingan’. Belva dan Andi, sebagai lulusan universitas top dunia, seharusnya sudah memahami konsep konflik kepentingan. Konflik kepentingan bukan ‘jika terjadi’, dalam kasus ini, tetapi ‘sudah pasti terjadi. Apa yang dilakukannya secara teknis legal adalah suatu loophole dari konsep tersebut, dan tak serta-merta menjadikan apa yang dilakukan keduanya memenuhi aspek etika dan moral berpolitik.

Apa yang perlu dituntut dari para stafsus yang blunder ini lebih sederhana lagi: mereka harus meninggalkan salah satu posisi yang diembannya, membuat pilihan antara stafsus atau CEO. Lebih lanjut, melihat dinamika yang terjadi di kalangan stafsus, ada baiknya memang tuntutan tak berhenti hanya sampai menuntut keduanya mundur, tetapi mengevaluasi total kegunaan ‘stafsus milenial’ itu sendiri.

Tujuan Jokowi memilih anak-anak muda ini memang tidak jelas dari awal. Dengan anggaran yang mengucur deras, kinerja stafsus langsung dikritik sebab terkesan abstrak dan mengawang-awang, seperti mengkontekstualisasikan Pancasila. Tidak jelas latar belakang dari beberapa orang yang dipilih menjadi stafsus, kecuali mereka seperti Belva yang telah dikenal publik, dan tidak jelas juga apa sebenarnya hasil dari kinerja mereka. Pembentukan ini dari awal dinilai hanyalah gimik untuk berusaha lebih ‘dekat’ dengan kaum ‘muda dan millenial’.

Usaha itu tidak berhasil. Banyak anak muda justru muak dan tidak merasakan keterikatan dengan mereka yang berada di lingkaran pemerintahan. Tidak ada juga tanda-tanda bahwa jalur berpikir dan keresahan anak muda Indonesia akan lebih tersampaikan ke pemerintahan. Apa yang tersampaikan adalah pemikiran spesifik dari kalangan spesifik anak muda. Paling bagus, orang-orang ini terlalu teknokratis dan tidak membumi, paling buruk, memang ada niatan untuk menguntungkan diri sendiri via jalur-jalur koneksi ke pemerintahan.

Memang kita hanya mendengar stafsus ketika mereka membuat blunder. Mulai dari Billy Mambrasar yang menggunakan kata-kata penguat polarisasi di antara masyarakat, Andi Taufan yang tak bisa membedakan peran cari untung dan peran pejabat publik, sampai Adamas Belva yang berlindung dibalik hal-hal teknis untuk mencoba membersihkan diri dari konflik kepentingan, ada waktunya momentum ini digunakan untuk bertanya-tanya: mengapa stafsus milenial bekerja seperti ini? Bagaimana cara memastikan stafsus milenial lebih besar prestasi daripada kontroversinya? Atau pertanyaan yang lebih mendasar lagi: memangnya kita benar-benar membutuhkan stafsus milenial?

Media Parahyangan

_______________________

Per tanggal 21, Belva Devara telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai stafsus presiden, diikuti Andi Taufan pada tanggal 24.

Related posts

*

*

Top
Atur Size