Omnibus Law: Antara Kepentingan Pengusaha dan Hak Buruh

Diskusi PUSIK mengenai Omnibus Law dengan narasumber Pius Sugeng sebagai Dekan FISIP dan Ilona sebagai Dekan FH di Coop Space.

LIPUTAN, MP – Jumat (6/3) lalu, COOP Space Unpar diramaikan dengan diskusi “Omnibus Law: [Rangkaian] Ancaman Terhadap Demokrasi?” yang diselenggarakan oleh PUSIK Parahyangan. Diskusi dimulai pada pukul 18:30 WIB serta dimoderasikan oleh Muhammad Daud Yusuf, mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) 2016. Terbuka untuk umum, diskusi ini mengungkapkan pandangan dan kekhawatiran yang berbeda dari berbagai pihak dengan narasumber Dekan FISIP, Pius Sugeng Prasetyo dan Dekan Fakultas Hukum, Nanang Liona Supriatno serta dihadiri serikat buruh.

Perlu diketahui bahwa wacana omnibus law ini baru dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya bulan Oktober 2019 lalu. Salah satu sektor yang menjad polemik di masyarakat adalah sektor ketenagakerjaan (atau UU Cipta Lapangan Kerja), di mana omnibus law ini akan menghapus ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK), pemberian uang penghargaan, gaji, cuti pegawai/buruh, dan lain-lainnya. Omnibus law ini menjadi polemik karena memudahkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia, tetapi di sisi lain dianggap merugikan kesejahteraan buruh yang terdampak.

Lihat juga: Diskusi LBH Omnibus Law: Ambiguitas Keberpihakan Pemerintah

Kata Mereka Soal Omnibus Law

“Posisi Jokowi sekarang itu tidak ditekan oleh pihak manapun,” jelas Liona Nanang Supriatno, dosen sekaligus dekan Fakultas Hukum (FH). Menurutnya, omnibus law adalah upaya untuk membereskan semua peraturan yang tidak efisien, salah satunya peraturan terkait investor dan cipta lapangan kerja.

“Perlu diketahui, dalam kondisi perpolitikan sekarang, sebenarnya omnibus law itu sudah beberapa kali dilakukan. Terjadi persaingan yang semakin kompetitif di dunia internastional, terlebih dunia bisnis. Jokowi tidak mau ada birokrasi yang berbelit dan rumit.”

Di samping pak Liona, Pius Sugeng Prasetyo duduk, sesekali mengangguk saat rekannya berbicara.” Saya setuju dengan apa yang disampaikan pak Liona. Tujuan yang disampaikan baik secara normatif,” ujar dosen dan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tersebut, “Demokrasi tidak hanya semata banyaknya aturan, tapi jika aturan hukum membuat inefisiensi, pangkas (aturan itu).”

Duduk berseberangan terhadap mereka, sosok perempuan dengan baju flanel berlengan panjang diam mendengarkan. Ia tidak bergeming sama sekali dari posisinya, matanya terus terarah pada dua cendikiawan dalam ruang terbuka itu. Barulah ketika namanya dipanggil, Sukinah beranjak dari kursinya dan berjalan ke depan.

“Investor kabur ke luar negeri, tapi kenapa yang diobrak-abrik buruh? Kenapa kesejahteraan rakyat ditiadakan?” tanya buruh perwakilan Konfederasi Serikat Nasional (KSN) itu ke seluruh audiens. “Dalam ketenagakerjaan, ada istilah fleksibilitas tenaga kerja. Nanti tidak ada buruh tetap, hanya ada outsourcing. Yang punya outsourcing siapa? Bukan rakyat kecil. Dalam omnibus law tidak ada cuti haid dan cuti melahirkan untuk kaum perempuan, buruh tidak ada hak cuti; semua karena sistem outsourcing.”

Lihat juga: Aice Es Krim Murah Hasil Eksploitasi Pekerja

Urgensi Penyusunan Omnibus Law

Salah seorang anggota PUSIK, Miftahul Choir (Hubungan Internasional, 2016), juga mempertanyakan omnibus law yang terkesan digesa-gesakan, “Pemerintah ini terlalu berorientasi pada development berjangka pendek dan sangat sempit. Prinsip keadilan dan kebebasan dalam omnibus law ini bisa dipertanyakan. Dan kenapa penyusunan dan pengesahan omnibus law harus diburu-buru?” ujarnya.

Pak Liona mengakui bahwa omnibus law bukan segala-galanya dan belum sempurna. “Perlu waktu 50 tahun untuk mendekati sempurna di Indonesia. Proses (sekarang ini) terlampau singkat untuk menjadi omnibus law, sehingga ada banyak kekurangan,” ujarnya. Pak Liona juga menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi akan terjadi jika respon pemerintah terhadap dinamika global lamban dan tidak ada reformasi struktural.

“Tujuan omnibus law adalah penciptaan lapangan kerja bagi warga negara yang layak dan menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan.”

Proses Penyusunan Omnibus Tidak Mencerminkan Demokrasi?

“Kami dari organisasi buruh tidak pernah mendapatkan undangan untuk sosialisasi omnibus law,” tegas buruh perempuan itu, “Undangan dari kementerian ketenagakerjaan, jika kami datang dianggap mendukung (omnibus law). RUU ini sangat tertutup, tidak ada transparansi sama sekali. Omnibus law adalah kumpulan dari UU dan RUU yang kami tolak September 2019 lalu. “

Omnibus law mengancam demokrasi dengan pembungkaman suara-suara dan pembubaran diskusi. Kami dari kaum buruh menolak omnibus law. Omnibus law tidak berpihak pada rakyat, omnibus law berpihak pada investor!” serunya.

Pak Pius turut berkomentar mengenai aspek demokrasi ini, “Demokrasi kita ini kalau tidak ditopang dengan civil society, maka berpotensi untuk muncul dictatorship. Civil society harus lebih berkuasa. Ada penurunan kadar demokrasi, tapi iklim yang kita miliki masih terbuka. Masih ada ruang yang sangat luas dan bebas untuk mengatakan ‘pemerintah, hati-hati ya kamu’.”

“Pelajari dulu omnibus law, kalau ada yang kurang, kita beri masukan ke anggota DPR. Banyak yang belum membaca sudah menolak duluan,” ujar pak Liona, yang lalu ditimpali dengan pak Pius, “Demonstrasi itu sah, tapi semoga didasari oleh bacaan.”

Lihat juga: Diskusi LBH II: Omnibus Law, Perampasan Keterlibatan Publik

Reporter: Hanna Fernandus

Editor: Novita, Naufal Hanif

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size