Diskusi Publik: Keharusan Penurunan UKT Akibat Ketidakstabilan Ekonomi

LIPUTAN, MP – Jumat (10/07) lalu, Aliansi Mahasiswa Humanum menggelar diskusi secara daring dengan tajuk Proyeksi Ekonomi Indonesia: Sebab Mutlak UKT Harus Turun. Dalam diskusi ini, pembicara membeberkan alasan utama mengapa perguruan tinggi termasuk PTS perlu memberlakukan kebijakan penurunan uang kuliah.

Diskusi tersebut dihadiri oleh 3 narasumber utama, yang di antaranya Aninditya Santiko Wibowo yang merupakan Presiden Mahasiswa Aktif Universitas Telkom Bandung, Dhenny Yuartha Junifta selaku perwakilan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), sebuah lembaga riset independen yang sudah berdiri sejak tahun 1995, dan Taffarel Giovanni Montero selaku perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Humanum Universitas Katolik Parahyangan.

Mengenai kebijakan Kementerian Pendidikan tentang penurunan UKT, pembicara utama, Aninditya Santiko, sedikit menyayangkan jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020. Dalam peraturan ini, Menteri Nadiem hanya menggelontorkan dana sebesar Rp1 triliun untuk 4000 PTS yang ada di Indonesia atau jika dirata-rata, tiap perguruan tinggi hanya kebagian jatah Rp250 miliar saja.

“Kalau Kemendikbud adalah ayah dan perguruan tinggi adalah anak-anaknya, kita PTS ini merasa sedikit dianak tirikan oleh Permendikbud ini,” umpama Aninditya. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari persepsi masyarakat yang menilai mahasiswa-mahasiswa PTS secara perekonomian lebih mampu membayar uang kuliah yang juga kerap lebih tinggi dibandingkan uang kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa PTN.

Aninditya beranggapan jika persepsi ini seharusnya tidak berlaku mengingat saat ini merupakan masa-masa pandemi di mana semua orang, termasuk orang tua mahasiswa PTS memiliki permasalahan ekonomi yang sama. “Harusnya ini menjadi pertimbangan, perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri harusnya membuat kebijakan yang meringkankan biaya penyelenggara pendidikan,” sarannya.

Selaku Ketua BEM Universitas Telkom, dirinya dan rekan-rekan lain mengaku berusaha semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan jajaran kampus untuk mengusulkan penurunan uang kuliah. Mereka yang tergabung telah menempuh beberapa cara, misalnya audiensi walaupun pada akhirnya tidak juga menemui titik terang.

Selain itu, melalui Aliansi Mahasiswa Telkom, mereka memutuskan untuk melancarkan aksi secara daring yang pada akhirnya juga tetap tidak didengar oleh kampus walaupun sempat diliput di beberapa media dan sempat trending di media sosial Twitter. Cara ketiga yang dilakukan adalah dengan menggelar aksi secara langsung di lapangan di mana peserta aksi langsung menujukan aspirasi mereka kepada Yayasan Pendidikan Telkom, yayasan penaung kampus mereka.

Alasan penujuan langsung ke yayasan ini karena pada cara audiensi yang sebelumnya dilakukan, pihak rektorat selalu mengembalikan kebijakan ini dan berujar jika kebijakan yang dikeluarkan harus direkomendasikan oleh yayasan. Adapun tuntutan mereka antara lain adalah agar pihak kampus menggunakan seluruh dana yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan untuk pembebasan uang kuliah bagi mahasiswa yang memang terdampak secara ekonomi akibat pandemi ini.

Tuntutan kedua adalah agar kampus melakukan pemotongan uang kuliah secara merata. Tuntutan selanjutnya adalah agar pihak kampus dapat berlaku transparan dalam mengalokasikan uang bantuan dan pihak kampus mengembalikan biaya asrama kampus yang disewa mahasiswa baru.

Di kampus Telkom sendiri, BEM menemukan lebih dari 2200 mahasiswa yang menyatakan kesulitan membayar uang kuliah secara penuh dengan berbagai latar belakang permasalahan penurunan perekonomian keluarga akibat berbagai sebab. Mayoritas mahasiswa tersebut menginginkan adanya pemotongan biaya kuliah sebesar 20-25%. Namun demikian, Aninditya mengaku jika BEM tidak hanya memperjuangkan pemotongan biaya kuliah untuk mahasiswa yang terdampak, melainkan juga untuk seluruh mahasiswa Universitas Telkom.

“Kenapa kami bisa sampai memutuskan adanya tuntutan tersebut? Karena ketika sudah diputuskan (daring), fasilitas nggak dipakai tapi biaya (tetap) maksimal”, ujar Aninditya mengenai alasan terhadap tuntutannya kepada pihak kampus.

Menurutnya, uang yang dibayarkan melalui biaya kuliah terdapat alokasi fasilitas yang ada di kampus yang bisa diakses oleh mahasiswa. Jadi saat fasilitas tersebut tidak digunakan, pihak kampus seharusnya mengembalikan biaya tersebut kepada mahasiswa.

Pihak kampus sendiri telah mengeluarkan surat edaran yang merupakan bentuk respon terhadap tuntutan ini. Hingga kini, aliansi mahasiswa tengah mengkaji surat edaran yang diberikan guna menilai apakah tuntutan mereka benar dipenuhi atau surat edaran tersebut merupakan instrumen kampus untuk meredam aksi tuntutan.

Narasumber kedua, Taffarel, memiliki alasan yang sama mengenai mengapa kampus perlu menurunkan biaya kuliah. Menurutnya, dari segi ekonomi, banyak di antara orang tua mahasiswa yang terdampak langsung oleh pandemi sehingga mengalami penurunan pendapatan.

Dari segi institusi, pada kesepakatan awal, mahasiswa memilih untuk membayar sejumlah uang kuliah dengan di dalamnya juga termasuk akses terhadap fasilitas-fasilitas yang ada, baik fasilitas infrastruktur maupun program kerja yang normalnya bisa memperkaya mahasiswa secara non material semisal mengadakan pelatihan-pelatihan yang difasilitasi kampus.

Menurutnya, hal ini tidak masuk akal jika kampus tetap meminta mahasiswa membayar uang kuliah secara penuh. “Seharusnya mahasiswa sebagai konsumen mengetahui hak kita, apa yang kita bayar? Apa yang kita dapatkan?” ucap Taffarel.

Saat ini yang aktif menyuarakan gerakan penurunan uang kuliah sendiri adalah Aliansi Mahasiswa Kampus Humanum. Menurut Taffarel, organisasi kemahasiswaan di Unpar tidak bisa menggerakkan tuntutan mahasiswanya. Taffarel mengatakan hal tersebut mungkin diakibatkan oleh faktor-faktor lain semisal adanya pengendalian dari pihak rektorat terhadap organisasi tadi.

Mengenai beberapa kampus yang mengancam atau bahkan telah memperlakukan mahasiswanya untuk di-drop out atau DO semisal Universitas Nasional Jakarta, Taffarel sangat mengecam hal tersebut. “Mahasiswa itu bukan musuh kampus, jadi nggak perlu lah tindakan represif seperti itu,” ujarnya.

Dirinya menambah agar di Unpar, masyarakat dapat melihat bahwa universitas ini tetap menjaga citra humanum, bukan citra sebagai universitas kapitalis yang hanya bertujuan mengejar keuntungan dari industrialisasi pendidikan.

Menurut narasumber selanjutnya, Dhenny Yuartha Junifta yang merupakan seorang peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), kebijakan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud tidak menjawab permasalahan biaya kuliah ini.

Dhenny berpendapat pendidikan saat ini dipaksa menjadi sektor industri, yang mana hitung-hitungan segala lini pendidikan dilihat dari sisi bisnis. “Kita sepakat bahwa ketika walau tidak ada pembelajaran di kelas, universitas tetap keluar duit. Ketika uang kuliah diturunkan, maka akan ada penurunan pendapatan oleh universitas.” ujar Dhenny. Menurutnya, dalam hal ini seharusnya ada jalan tengah yang merupakan stimulus dana pendidikan dari pemerintah.

Stimulus ini harusnya mendapat bagian dari politik anggaran jika kita melihat dari perspektif pengambil kebijakan. Namun sayangnya, stimulus-stimulus yang dikeluarkan di berbagai sektor termasuk di luar sektor pendidikan seringkali tidak efektif akibat salah sasaran.

Misalnya saja stimulus Rp87,55 triliun dana yang dikucurkan pada sektor kesehatan, baru sekitar 4% di antaranya yang cair. Jika permasalahan realisasi ini terjadi juga di sektor pendidikan, maka akan berdampak langsung pada kebijakan kampus mengenai penurunan uang kuliah.

Dhenny menambahkan jika walaupun ada kebijakan yang memberikan opsi bagi mahasiswa untuk melakukan cicilan pembayaran, itu tidak akan menyelesaikan masalah. “Pembayaran tetaplah pembayaran, walaupun bisa dicicil”, tambah Dhenny.

Menurut Dhenny, jika kita dipaksa melihat pendidikan dari sisi industri, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan juga perlu meninjau fakta di mana kampus tidak membutuhkan dana sebanyak saat-saat normal di luar pandemi di mana saat ini kampus tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar penuh biaya operasional yang ada mengingat saat ini hampir semua kampus memberlakukan kebijakan kegiatan akademis secara daring.

Selain itu, Dhenny juga menuntut agar kampus, entah melalui dana yang diberikan oleh pemerintah atau melalui dana kas, untuk memberi kompensasi kepada mahasiswa yang harus mengeluarkan uang lebih untuk menyediakan sendiri fasilitas penunjang kuliah daring semisal kuota internet, gawai, dan lain sebagainya.

“Kampus yang seharusnya menyediakan subsidi kepada mahasiswanya dengan cara memberikan potongan uang kuliah dan kompensasi, bukan mahasiswa yang memberikan universitas subsidi dengan membayar penuh.” tegas Dhenny.

Muhammad Rizky | Hanna Fernandus | Novita

Penulis

Related posts

*

*

Top
Atur Size