Diskusi LBH Omnibus Law II: Perampasan Keterlibatan Publik

Diskusi Omnibus Law di Eduplex Coworking Space. dok/MP

Pada Jumat (21/02) telah diadakan diskusi terbuka yang sekali lagi membahas Omnibus Law. Bertempat di Eduplex Coworking Space, Dago, diskusi terbuka ini merupakan diskusi kedua yang diadakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung dalam kurun waktu dua minggu. Diskusi kali ini dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh yang merasakan (akan) merasakan dampak dari Omnibus Law jika regulasi ini resmi diterapkan.

Omnibus Law dalam Berbagai Perspektif

Diskusi kali ini diisi oleh tiga narasumber, yaitu Adrianus Eryan sebagai perwakilan dari Indonesian Center for Environemntal Law, Meiky W. Paendong dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, dan Dianto Bachriadi dari Agrarian Resource Center.

Adrianus Eryan yang merupakan peneliti pada divisi tata kelola hutan dan lahan ini menceritakan aktivitas yang sudah dilakukan selama beberapa hari terkait dengan membaca draft Omnibus Law yang sudah tersebar luas. Seperti halnya pemahaman yang muncul setelah membaca draft Omnibus Law, dimana ‘penyederhaan’ malah menimbulkan kerumitan baru terutama bagi pihak yang terkena dan menjadi “korban” dari regulasi ini.

Sebagai contoh, sanksi pidana untuk korporasi dihapus sehingga hanya bisa dikenakan sanksi administratif, dan bias dikenakan pidahan hanya jika pelaku tidak membayar denda. Perubahan ini akan berdampak ke para pengguna lahan individual seperti petani, dimana risiko kriminalisasi akan meningkat. Selain itu, adanya sentralisasi urusan perijinan ke pemerintah bisa menimbulkan masalah baru bagi para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terletak diluar kota. Karena (logikanya) mereka harus mengurus ke pusat. “Katanya mempermudah?” tanya Adrianus saat sesi pertama.

Menurut Adrianus, hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat antara lain melapor ke Ombudsman bahwa terjadi maladministrasi dalam proses pembentukan UU, kemudian menyelenggarakan diskusi untuk raising awareness, melakukan audiensi ke DPR, judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila Omnibus Law telah disahkan menjadi UU, dan langkah terakhir adalah melakukan aksi.

Narasumber kedua, Melky, langsung berpendapat bahwa dalam pembuatan regulasi ini terdapat “settingan” karena hampir semua perijinan ditarik ke pemerintah pusat dan hilangnya partisipasi publik sebagai pihak yang melakukan control dan monitoring. Selain itu, beliau menceritakan sebuah fakta bahwa banyak kasus mengenai gugatan ijin lingkungan yang kemudian lolos dan mendapatkan keberhasilan. “Bisa disinyalir bahwa ini (Omnibus Law) digunakan untuk membungkam publik atau orang lingkungan, karena orang lingkungan mempunyai legal standing” ujar Meiky.

Asumsi itu diperkuat oleh fakta lain bahwa belum adanya upaya pemerintah untuk menanggulangi atau mencegah pembungkaman itu. Sebaliknya, pemerintah malah memberi jalan yang lowong untuk para korporasi agar mudah mendapatkan ijin lingkungan. “Regulasi seharusnya sebagai instrumen pengendalian, tapi malah jadi instrumen pendapatan.” Pungkas Meiky.

Sedangkan narasumber ketiga, Dianto Bachriadi, memaparkan mengenai fenomena investasi yang sudah dan akan terjadi jika Omnibus Law resmi diterapkan sebagai regulasi terbaru. Beliau membeberkan fakta mengenai investasi kurun waktu reformasi hingga sekarang, bahwa Investasi pasca reformasi tidak pernah menurun melainkan selalu fluktuatif, bahkan pernah mengalami peningkatan yang cukup drastis. Sedangkan, untuk aspek lain yaitu bagian manufaktur, grafik memperlihatkan siklus tren yang menurun sejak tahun 2000. “Ya kita bisa lihat bahwa banyak proyek tidak berjalan, industri macet.” Fenomena yang terjadi yaitu investasi meningkat namun tenaga kerja yang turun.

Fakta lainnya menunjukkan bahwa salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian dan tersier. Sektor tersier meliputi informal sektor, yaitu sektor dimana penyerapan tenaga kerja dilakukan tanpa adanya jaminan kesehatan dan jaminan semacamnya. Kuli bangunan, buruh harian menjadi contohnya. Dengan adanya Omnibus Law, maka keberadaan sektor tersebut akan semakin menjadi, dengan dukungan penuh oleh ekonomi terkini yang ekstraktif. “Ambil sumber daya, singkirkan orang” tambah Dianto yang mengatakan bahwa investasi kurang itu merupakan kebohongan. “Jadi, ketimpangan semakin naik bersamaan dengan kesenjangan ekonomi yang semakin tajam” lanjutnya. Ia menutup dengan sikap yang tegas: “Rezim yang membuat ini, harus ditolak”.

Selama tidak ada ukuran dan definisi yang jelas maka ambiguitas dari regulasi ini tidak bisa diprediksi dengan jelas, dan itu yang terjadi hingga sekarang. Pengamat hanya bisa menunggu aturan turunan yang kemudian akan menjelaskan definisi yang terdapat pada Omnibus Law. Tetapi, perkembangan yang ada menunjukkan bahwa paket legalitas ini memang hanya berpihak pada satu kelompok masyarakat, dan dengan sengaja mengabaikan kelompok yang lain.

Alfonsus Ganendra || Naufal Hanif

Related posts

*

*

Top