Diskusi Burhanuddin Muhtadi: Persepsi Ketimpangan Ekonomi Dibentuk Oleh Preferensi Politik

LIPUTAN, MP – Senin (4/5/2020) lalu, PUSIK Parahyangan mengadakan diskusi publik dengan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Indonesia dan Akademisi FISIP UIN Syarif Hidayatullah. Diskusi ini membahas ketimpangan ekonomi serta pengaruh partai politik yang memobilisasi persepsi sehingga adanya polarisasi politik dengan membahas tuntas artikel terbarunya yang berjudul “Inequality and Democratic Support in Indonesia” yang dimuat di jurnal Pacific Affairs.

Hasil penelitian terbaru Burhanuddin Muhtadi dan Eve Warburton tidak mengejutkan, tetapi tetap mengkhawatirkan. Dengan pemaparan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi terburuk di dunia, Muhtadi malah menemukan bahwa persepsi masyarakat atas ketimpangan tersebut tidak dibentuk oleh data tentang ketimpangan, tetapi oleh preferensi politik masing-masing.

Artinya, pendukung Jokowi akan menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi telah membaik, sedangkan pendukung Prabowo akan menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi memburuk pada zaman Jokowi. Persepsi ini adalah dampak dari polarisasi warisan pemilu 2020 dan 2016. Dalam jangka panjang, polarisasi ini dapat mengakibatkan menurunnya norma-norma demokrasi di Indonesia.

Ketimpangan ekonomi memang menjadi masalah besar di Indonesia pasca-reformasi. Meskipun ekonomi pada umumnya meningkat, namun peningkatan itu tidak merata. Indeks GINI Indonesia (parameter ketimpangan dimana 0 berarti setara dan 1 berarti sangat timpang) pernah mencapai lebih dari 0.4.

Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, indeks GINI Indonesia memang mengalami perbaikan, meskipun tidak terlalu signifikan: dari 0.42 menjadi 0.39. Meskipun termasuk dalam salah satu negara yang memiliki ketidakseimbangan ekonomi paling besar di dunia, namun bagaimana masyarakat mempersepsikan hal tersebut sendiri belum banyak diketahui. Keadaan tersebut menjadi pertimbangan penelitian berikut.

Preferensi Politik dan Ketimpangan Ekonomi

Penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari seluruh masyarakat Indonesia justru menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi telah terbagi rata dengan baik atau sangat baik. Jumlah ini meningkat drastis dari survei tahun 2016, dimana hanya 38.3% masyarakat yang menganggap demikian. Hal sebaliknya terjadi di kalangan warga yang merasa pemerataan kesejahteraan masih tidak adil: turun dari 53.2% di 2016 menuju 44.59% di 2019.

Apakah persepsi ini keliru? Jika tidak dapat dikatakan demikian, paling tidak perkiraan banyak di antaranya meleset. Hampir 65% penduduk Sumatera Barat dan Utara menyatakan ketimpangan sudah terhitung parah, sedang justru indeks gini di kedua provinsi tersebut lebih baik daripada daerah-daerah lain. Sebaliknya, hanya 30-35% penduduk Jawa Tengah dan Timur yang mengatakan ketimpangan telah cukup teratasi, sedang pemerataan di daerah mereka lebih buruk daripada Sumatera Barat dan Utara.

Penelitian yang mengambil data dari survey selama tahun 2014 sampai 2019 ini juga menemukan kesimpulan yang sama dalam skala nasional. Dari 50.8% masyarakat yang menilai ketimpangan sosial membaik, sebagian besar di antaranya adalah pendukung Jokowi pada pemilu silam, sebaliknya dari 44.59% yang menilai ketimpangan sosial memburuk, sebagian besar di antaranya adalah pendukung Prabowo.

Polarisasi Politik terhadap Keadaan Demokrasi

Tingkat kesenjangan juga menjadi relevan untuk mempengaruhi keadaan demokrasi suatu negara. Banyak para elit politik yang aktif berkontribusi dalam memberikan narasi populistik seperti pengeksploitasian keadaan ekonomi suatu negara untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Tindakan-tindakan seperti itulah yang mengurangi tingkatan demokrasi suatu negara ke tingkatan yang lebih rendah. Semakin tinggi tingkat kesenjangan, semakin rentan masyarakat untuk terpengaruh atas narasi yang diberikan elit-elit politik.

Penelitian bahwa persepsi berperan penting pada tingkat demokrasi ini terlihat lebih jelas ketika melihat situasi negara-negara lain. Donald Trump sebagai elit politik dalam masa kampanyenya sebagai calon presiden Amerika Serikat telah memberikan narasi ketimpangan ekonomi pada masyarakat kulit putih.

Sebagai anggota dari Partai Republikan yang terkenal sebagai partai yang berkontribusi terhadap masalah yang ia narasikan, jelas adanya kontradiksi. Tindakannya yang justru menempatkannya sebagai presiden AS menunjukkan adanya polarisasi politik yang menyebabkan hilangnya obyektivitas penilaian masalah. Hal yang sama dapat dilihat oleh Jair Bolsonaro di Brazil, Recep Erdogan di Turki, Rodrigo Duterte di Filipina, dan Viktor Orban di Hungaria.

Polarisasi politik ini juga merugikan Indonesia dengan para elit politik yang terlihat saling bertentangan dalam merepresentasikan Indonesia. Lembaga partai politik yang direpresentasikannya juga sayangnya dikenal tidak memiliki kejelasan dalam demarkasi. Hal ini menambah kesulitan pengendalian ketimpangan ekonomi ketika pendukung masing-masing elit politik saling menyerampang. Maka, ketimpangan ekonomi yang terjadi sekarang ini dapat dipertahankan oleh Indonesia. Hal ini ditekankan dengan kurangnya kebijakan yang jelas untuk mengatasi ketimpangan ini.

Padahal, ketimpangan juga berkaitan erat dengan fenomena-fenomena kemunduran politik lainnya, seperti menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kondisi demokrasi yang ada. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu pemicu terbesar rasa tidak percaya masyarakat terhadap sistem dan kondisi politik yang ada.

Benar saja, temuan terakhir dari penelitian Muhtadi menjelaskan bahwa mereka yang merasa ketimpangan ekonomi semakin memburuk juga semakin mungkin tidak mempercayai institusi demokrasi dan menilai kinerjanya dengan buruk. Sentimen ini dapat mengundang politisi yang memakai narasi populis yang illiberal atau tidak bebas dan demokratis untuk mempengaruhi warga yang sudah terlanjut tidak percaya

Masa depan Indonesia yang berpotensi buruk ini dapat diminimalisir dengan perbaikan kebijakan pemerintah dalam menerapkan aturan untuk ketimpangan ekonomi ini dengan polarisasi politik yang berlaku. Ketimpagan ekonomi dapat diatasi dengan pemberlakuan pajak progresif. Keberadaan pajak progresif ini akan menempatkan pajak yang tinggi untuk masyarakat berpenghasilan tinggi dan begitu juga sebaliknya. Di lain pihak, polarisasi politik dapat diatasi dengan penerapan UU Pemilu yang lebih dipertegas.

*

*

Top
Atur Size